Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jhon Sitorus Sindir Budaya Korupsi di Indonesia: Kasus Pertamina Belum Selesai, LPEI Terbongkar

    Jhon Sitorus Sindir Budaya Korupsi di Indonesia: Kasus Pertamina Belum Selesai, LPEI Terbongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali menyoroti maraknya kasus korupsi di Indonesia yang seakan tidak ada habisnya.

    Kali ini, ia menyinggung dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menyeret lima tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp 11,7 triliun.

    “Hampir tidak ada berita baik di Indonesia yang bisa dibanggakan,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (3/3/2025).

    Jhon menyoroti bagaimana kasus-kasus besar terus bermunculan, termasuk dugaan korupsi di Pertamina yang mencapai Rp 1.000 triliun dan hingga kini belum tuntas.

    “Kasus korupsi pertamina 1.000 Triliun belum selesai, hari ini KPK mengumumkan 5 tersangka kasus LPEI dengan kerugian negara Rp 11,7 Triliun,” cetusnya.

    Kasus dugaan korupsi di LPEI ini memang sudah dalam penyelidikan sejak 2024, tetapi baru tahun ini KPK resmi meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

    Dengan skandal besar yang terus terungkap, Jhon menyinggung kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Ia juga menaruh perhatiannya terhadap berbagai kasus dengan nilai fantastis terus bermunculan, tetapi penyelesaiannya berjalan lambat.

    “Kasus ini memang sudah lama penyelidikannya sejak tahun 2024 yang lalu dan baru tahun ini ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kuncinya.

    Sebelumnya, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil pada 20 Februari 2025.

  • Ini Daftar Perusahaan PHK Karyawan, Wamenaker: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan daripada Melihat Buruh Dipecat

    Ini Daftar Perusahaan PHK Karyawan, Wamenaker: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan daripada Melihat Buruh Dipecat

    FAJAR.CO.ID — Orasi berapi-api Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer kembali diungkit setelah pabrik garmen terbesar Sritex berhenti beroperasi. Immanuel Ebenezer yang juga akrab disapa Noel menyatakan lebih memilih kehilangan pekerjaan daripada melihat buruh dipecat.

    Noel sesumbar rela kehilangan jabatan di hadapan ribuan karyawan Sritex. Saat itu, Noel memberi pernyataan yang bombastis dalam kapasitas sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania. Dia saat itu belum menjabat Wamenaker.

    Nah, setelah pabrik garmen Sritex bangkrut dan berhenti beroperasi, netizen di semua platform media sosial kembali mengingatkan pernyataan Immanuel Ebenezer akan rela kehilangan jabatan setelah menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.

    “PT SRITEX, NASIBMU KINI…

    “Akankah si Noel bakal KEHILANGAN JABATAN pasca karyawan Sritex di-PHK??”,” kata akun @Hum****Tampan.

    Noel juga pernah kembali berkunjung ke pabrik Sritex pada 8 Januari 2025 lalu. Dia berjanji akan mendukung pekerja dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    Namun, mulai 1 Maret 2025, Sritex dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi. Sebanyak 10.969 karyawan Sritex kehilangan pekerjaan.

    Noel berdalih telah berusaha semaksimal mungkin agar Sritex tetap beroperasi dan tidak ada karyawan kehilangan pekerjaan. Hanya saja, keputusan PHK berada di tangan kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga.

    Deretan Perusahaan Tutup Awal 2025

    Sritex

    Pabrik garmen terbesar di Indonesia PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit dan resmi berghenti beroperasi mulai 1 Maret 2025. Sebanyak 10.969 karyawan Sritex dan anak grupnya dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhitung mulai 26 Februari.

  • Gambar Meme dan Seruan Adili Jokowi atau Revolusi 2025 Bertebaran, Erick Thohir Dipaksa Mundur

    Gambar Meme dan Seruan Adili Jokowi atau Revolusi 2025 Bertebaran, Erick Thohir Dipaksa Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tagar Adili Jokowi atau Revolusi 2025 mencuat di media sosial X. Kalimat seruan ini menempati posisi trending topik. Berdasarkan pantauan hingga Selasa (4/3/2025) siang, tagar ini telah disebut lebih dari 7 ribu kali.

    Pemerhati politik Faizal Assegaf salah satunya yang menyoroti fenomena ini. Ia menggalang perlawanan dan mendorong penegak hukum menangkap dan mengadili Mulyono (Jokowi), Menteri BUMN Erick Thohir serta para perampok di BUMN yang merugikan negara hingga trilunan rupiah.

    “Tangkap dan adili Erick Thohir, Mulyono dan para garong BUMN. Jangan biarkan BUMN menjadi sarang kawanan penyamun dan markas komplotan maling berdasi,” tegasnya serta menyematkan #AdiliJokowiAtauRevolusi2025.

    Menurutnya, Erick Thohir tidak bisa dengan mudahnya lepas tangan dari mega korupsi yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun,

    “Erick Thohir tidak bisa melepas tangan atau melepas diri dari tanggung jawab atas kehancuran BUMN yang satu demi satu digerogoti di era rezim Jokowi,” kata Kritikus Politik ini.

    Lebih lanjut ia mengaku prihatin melihat tingkah Erick Thohir yang seolah perkasa, cuek dan tidak bertanggung jawab melihat kehancuran BUMN.

    Mestinya, kata Faizal, Erick Thohir sebagai orang yang bermoral, sebagai pejabat yang gagal menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk mundur dari jabatannya.

    “Anda tidak layak menjadi menteri BUMN. Keluar dari situ, anda benar-benar bajingan, anda benar-benar busuk. Anda sudah gagal. Anda hanya sibuk dengan kepentingan bisnis keluarga dan kelompok anda. Sibuk menggunakan fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis,” ujarnya.

  • Ngaku Bangga dengan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo, Benny Harman: Masih Ada Lagi yang Belum Dibongkar?

    Ngaku Bangga dengan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo, Benny Harman: Masih Ada Lagi yang Belum Dibongkar?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Demokrat, Benny Harman mengaku bangga dengan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Apapun kata orang, yang jelas saya bangga. Saya bangga dengan kejaksaan agung. Saya bangga dengan Presiden Prabowo,” kata Benny dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Kebanggaan itu, kata Benny ia dasarkan setelah dibongkarnya kasus korupsi di Pertamina. Terkait oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

    “Bangga karena di era mereka, korupsi di Pertamina dibongkar tuntas,” ujarnya.

    Menurutnya, pemberantasan korupsi belakangan ini. Adalah bagian dari janji Prabowo untuk mengejar koruptor sampai ke ujung dunia.

    “Terbukti janji kampanye Prabowo kepada rakyat. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang mengeruk kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat. Saya akan kejar koruptor sampai ke ujung dunia, katanya suatu ketika,” imbuhnya.

    “Masih ada lagi yang belum dibongkar?” tambahnya.

    Adapun pernyataan Prabowo ingin mengejar koruptor disampaikan saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember 2024 waktu setempat.
    (Arya/Fajar)

  • Janji Tinggal Janji, Wamenaker Noel Tak Kunjung Mundur Usai Sritex Bangkrut

    Janji Tinggal Janji, Wamenaker Noel Tak Kunjung Mundur Usai Sritex Bangkrut

    Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian akibat berbagai faktor, mulai dari kerugian finansial hingga penutupan pabrik.

    Industri alat musik ikut terkena imbas PHK besar-besaran. Yamaha, melalui divisi musiknya di Indonesia, mengumumkan rencana penutupan dua pabriknya pada tahun 2025.

    Akibatnya, sebanyak 1.100 pekerja harus kehilangan pekerjaan.

    PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi Kentucky Fried Chicken (KFC) di Indonesia, juga mengalami pukulan berat.

    Perusahaan ini mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal ketiga 2024.

    Faktor penyebabnya diduga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang belum optimal serta krisis berkepanjangan di Timur Tengah.

    Dampak dari kondisi finansial yang memburuk, KFC Indonesia telah menutup 47 gerai hingga September 2024, yang berujung pada PHK terhadap 2.274 karyawan.

    Keputusan PHK ini menuai kritik dari serikat pekerja karena dianggap dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi yang memadai dengan pengurus serikat.

    Perusahaan elektronik asal Jepang, PT Sanken Indonesia, juga mengumumkan PHK massal pada tahun 2025.

    Sebanyak 400 pekerja akan terkena PHK pada Juni 2025, setelah sebelumnya 500 karyawan lebih dulu diberhentikan.

    Dengan demikian, total karyawan yang terdampak mencapai 900 orang. Mayoritas pekerja yang terkena PHK berada dalam rentang usia 30-40 tahun, yang dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru.

    Tidak hanya sektor makanan dan elektronik, industri tekstil juga mengalami pukulan berat. Pada 26 Februari 2025, Sritex mengumumkan PHK massal terhadap seluruh karyawannya.

  • Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap Menteri BUMN Erick Thohir terkait kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai semakin terpuruk.

    Dikatakan Faizal, kehancuran BUMN tidak terlepas dari kebijakan Presiden ke-7, Jokowi, yang memberikan kewenangan besar kepada Erick Thohir sebagai pemimpin sektor tersebut.

    “Apa yang terjadi di BUMN hari ini tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Jokowi yang mendelegasikan kewenangan kepada seorang konglomerat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (4/3/2025).

    Ia menilai Erick Thohir tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kondisi buruk yang terjadi saat ini.

    “Mestinya sebagai orang yang memiliki moral, pejabat yang gagal dalam menjalankan amanah, tugas, dan kewenangan, mundur,” cetusnya.

    Faizal bahkan menuntut Erick untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal dalam mengelola BUMN.

    “Anda tidak layak terus bertahan menjadi Menteri BUMN,” tegasnya.

    Tak berhenti di situ, Faizal juga menuduh Erick sibuk dengan kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya, sementara BUMN terus mengalami kerugian besar.

    “Anda sibuk menggunakan seluruh fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis, sementara BUMN kita satu per satu hancur berantakan,”* katanya.

    Faizal pun mendesak agar Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas untuk mengusut dugaan korupsi di tubuh BUMN.

    “Semakin lama Anda bertahan, publik akan berkesimpulan ada kepentingan pribadi dan kelompok yang menggerogoti BUMN,” tukasnya.

  • Teuku Nasrullah Minta Polisi Sering Introspeksi Diri

    Teuku Nasrullah Minta Polisi Sering Introspeksi Diri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah punya beberapa catatan penting untuk kepolisian Indonesia.

    Hal ini berkaitan dengan viral salah satu lagu yang mendapatkan sorotan yaitu Bayar,Bayar,Bayar dari Sukatani Band.

    Hadir di Indonesia Lawyers Club (ICL), Teuku Nasrullah punya harapan agar Polisi yang dalam hal ini lembaga penegak hukum diminta untuk lebih sering melakukan intropeksi diri.

    Intropeksi diri ini perlu dilakukan menurutnya untuk menghindari perbuatan yang bisa saja memalukan untuk profesi.

    “Saya berharap sebuah lembaga aparat penegak hukum, kita harus sering-sering intropeksi termasuk profesi saya,” katanya.

    “Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan profesi,” tambahnya.

    Lanjut, ia menyebut negara ini memang sangat memerlukan peran besar dari pihak kepolisian.

    Karena tanpa hadirnya mereka, negara ini bisa saja hancur.

    “Kemudian termasuk para polisi, saya sepakat dengan para narasumber tadi tanpa polisi hancur negara ini,” sebutnya.

    Namun, satu catatan penting diberikan yaitu pembenahan di tubuh kepolisian. Yang menurut Teuku memang perlu dilakukan.

    “Polisi adalah salah satu lembaga penegak hukum yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” tuturnya.

    “Tetapi, maaf sekali pak Kapolri bukan tanpa nuansa kehidupan kepolisian karena ini harus dibenahi benar-benar dibenahi,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hotman Paris Kritik Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Firdaus Oiwobo: Kok Lu yang Sewot

    Hotman Paris Kritik Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Firdaus Oiwobo: Kok Lu yang Sewot

    “Nah ini baru lawan selevel bang Hotman Paris Hutapea, pemilik gunung dan ribuan profesi,” kata Denny di Instagram pribadinya @dennysiregar (3/3/2025).

    Seperti diketahui, belakangan ini nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendadak ramai jadi perbincangan. Menyusul hebohnya Mega korupsi di Pertamina Patra Niaga.

    Teranyar, pengacara kondang Hotman Paris bahkan meminta Ahok meminta maaf kepada publik atas kasus tersebut.

    Terlepas dari bersalah atau tidak, menurut Hotman, Ahok harus meminta maaf. Pasalnya, saat Mega korupsi itu terjadi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama (Komut).

    Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, ikut bersuara terkait pernyataan Hotman Paris Hutapea soal Ahok.

    Denny secara terbuka menyatakan bahwa dirinya lebih percaya pada Ahok dibanding Hotman Paris.

    “Sorry bang Hotman Paris, gua lebih percaya Basuki Tjahaja Purnama,” kata Denny di Instagram pribadinya @denysiregar (2/3/2025).

    Pernyataan ini langsung memicu diskusi panas di kalangan netizen.

    Tidak sedikit yang membela Ahok dengan alasan rekam jejaknya yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi.

    Sementara ada juga yang mendukung Hotman Paris sebagai pengacara yang berpengalaman dalam dunia hukum.

    “Kalian (Netizen) lebih percaya siapa?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hotman blak-blakan meminta Ahok untuk mengembalikkan gajinya saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    “Ini contoh. Apalagi ini megaproyek. Kalau pun kamu tidak tahu atau tidak bersalah,, setidaknya kamu menyatakan turut bersalah atau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” Hotman menuturkan.

  • DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memang telah menetapkan harga minimum gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, petani mengeluhkan permainan pedagang saat menimbang gabah hasil panen.

    Hal ini juga menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bulog di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mengatakan bahwa harga gabah kering panen di Sulsel saat panen perdana di 2025 ini sudah sesuai dengan standar pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram.

    “Alhamdulillah Sulsel sebagai salah satu daerah penopang padi dan beras setelah panen perdana di Januari dan Februari. Alhamdulillah harga gabah kering panen sudah sesuai standar Rp6.500 per kilogram,” ucap legislator PKS ini.

    Ismail menyoroti masalah yang dialami oleh para petani di Sulsel. Yakni, banyaknya oknum yang melakukan permainan dengan memotong hasil timbangan gabah.

    “Tapi masalahnya tidak selesai. Ini butuh pengawasan ekstra ketat Pak, karena ternyata dibawah banyak oknum yang memainkan timbangan. Harga sudah standar, timbangan pula yang dimainkan,” beber pria kelahiran Bone ini.

    Ismail meminta kepada Bulog untuk melakukan pengawasan ketat terhadap oknum uang yang memainkan hasil timbangan gabah petani. “Tolong Bulog dalam rangka melakukan pengawasan pastikan ini dilakukan secara ketat,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel ini.

    “Maka tolong Pak Kepala Bulog yang baru tegas dengan mereka semua, kalau ada yang coba main-main. Sikat saja Pak,” tutupnya.

  • Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina terus mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengutuk praktik rasuah itu.

    Kecaman masyarakat semakin menjadi-jadi apalagi nilai kerugian negara dalam kasus itu disebut-sebut mencapai seribu triliun rupiah.

    Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Wulan Sari mengatakan, pengungkapan kasus itu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk mengedukasi publik tentang esensi akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, khususnya di sektor energi yang strategis.

    “Angka Rp193,7 triliun ini lebih dari sekadar data statistik. Ini adalah representasi nyata dari potensi pembangunan yang terhambat, hak masyarakat yang terampas. Mari kita visualisasikan, dana sebesar itu setara dengan anggaran pembangunan ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, atau jutaan lapangan kerja,” ujar Wulan Sari kepada wartawan pada Senin (3/3).

    Wulan menyebut, setiap rupiah yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Perbuatan para tersangka itu sangat merampas hak-hak dasar rakyat Indonesia, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. “Ini adalah saatnya kita memahami dampak korupsi secara lebih mendalam,” imbuhnya.

    Dalam pengungkapan kasus Pertamina ini, KOPRI PB PMII mendukung penuh Kejagung dalam upaya penegakan hukum. Korps Adhyaksa itu memahami bahwa mengungkap kasus korupsi dengan skala yang besar dan kompleks membutuhkan keberanian, integritas, dan profesionalisme.