Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan gagasan pembentukan partai super terbuka (Tbk), sebuah konsep yang sebelumnya dibahas bersama relawan dan Ketua Umum Projo, Budi Arie.

    Wacana ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

    “Kan ada wacana menggabungkan seperti partai super Tbk, ya ini kan bukan perusahaan,” ujar Cucun di Senayan, Kamis, 6 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa pembentukan partai politik harus tetap berpegang pada regulasi yang berlaku.

    Di sisi lain, Jokowi tidak menampik bahwa konsep “PSI Perorangan,” yang baru saja diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki kesamaan dengan gagasannya.

    “Konsepnya hampir sama, hanya dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi.

    Saat ini, wacana pembentukan partai super terbuka masih dalam tahap diskusi dan terus mendapat beragam respons dari kalangan politisi. (bs/fajar)

  • Resmi! Teddy Indra Wijaya Kini Berpangkat Letnan Kolonel

    Resmi! Teddy Indra Wijaya Kini Berpangkat Letnan Kolonel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya resmi mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Saat ini, ia menyandang pangkat Letnan Kolonel (Letkol) setelah sebelumnya berpangkat Mayor.

    Kenaikan pangkat ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang dikeluarkan oleh Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Darat (AD). Keputusan ini didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 mengenai Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol atas nama Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

    Kabar kenaikan pangkat tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

    “Bahwa informasi tersebut memang betul,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Kamis (7/3/2025).

    Wahyu menambahkan bahwa keputusan ini telah melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku dalam institusi TNI dan ketentuan perundang-undangan.

    “Itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” jelasnya. (bs/fajar)

  • Lebih Tinggi dari Gaji Guru Honerer, 11 Kader PSI Terima Gaji Puluhan Juta Per Bulan dari Kemenhut

    Lebih Tinggi dari Gaji Guru Honerer, 11 Kader PSI Terima Gaji Puluhan Juta Per Bulan dari Kemenhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah ramai atas komentarnya tentang Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM, Raja Juli Antoni tarik 11 anggota PSI ke struktur OMO FOLU Net Sink 2030. Bahkan gajinya tak main-main.

    Dalam sebuah posingan terlihat salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 tertanggal 31 Januari 2025 yang terdapat 11 anggota PSI masuk dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030.

    OMO FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan tim yang dibentuk untuk menjalani strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2030.

    Selain nama pengisi struktur organisasi, dalam SK yang tersebar juga menyebutkan gaji yang akan diterima oleh para pemegang jabatan.

    Dari postingan struktur anggota OMO FOLU Net Sink 2030, terdapat 11 nama anggota PSI atau Partai Solidaritas Indonesia dengan berbagai jabatan.

    Adapun anggota PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. 

    Terdapat juga nama Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.

    Sedangkan penghasilan para anggota OMO FOLU Net Sink 2030 untuk Penanggung Jawab atau Pengarah mencapai Rp50 juta per bulan. 

    Adapun untuk anggota dan staf kesekretariatan masing-maing mencapai Rp20 juta per bulan dan Rp8 juta per bulan.

  • Tom Lembong Kecewa! Dakwaan Kasus Impor Gula Dinilai Tidak Akurat dan Minta Transparansi Kejaksaan

    Tom Lembong Kecewa! Dakwaan Kasus Impor Gula Dinilai Tidak Akurat dan Minta Transparansi Kejaksaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengungkapkan kekecewaannya atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015–2016.

    “Saya melihat dakwaan tersebut tidak mencerminkan dengan akurat realitas yang berlaku pada saat itu, saat masa-masa yang diperkarakan,” ucap Tom Lembong saat ditemui usai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

    Tom menyoroti bahwa salah satu aspek yang tidak dijelaskan secara jelas dalam surat dakwaan adalah terkait dengan perhitungan kerugian negara.

    Menurutnya, angka kerugian negara yang disebut dalam dakwaan tidak disertai dengan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang seharusnya menguraikan dasar perhitungannya.

    Oleh karena itu, Tom Lembong berharap Kejaksaan dapat menunjukkan profesionalisme dan transparansi, terutama dalam hal perhitungan kerugian negara.

    “Saya juga mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tambahnya.

    Dalam kasus ini, Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar Rp578,1 miliar. Dugaan kerugian ini berkaitan dengan penerbitan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan tanpa melalui rapat koordinasi antar-kementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Surat persetujuan impor tersebut memungkinkan para pihak untuk mengimpor gula kristal mentah (GKM) guna diolah menjadi gula kristal putih (GKP), meskipun perusahaan penerima izin bukanlah pihak yang berhak mengolah gula kristal mentah karena statusnya sebagai perusahaan gula rafinasi.

  • Banjir di Jabodetabek, Pengumuman soal THR Ditunda

    Banjir di Jabodetabek, Pengumuman soal THR Ditunda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir yang melanda kawasan DKI Jakarta, Bogor, hingga Bekasi tampaknya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satunya terhadap pengumuman Surat Edaran (SE) Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025 untuk pekerja.

    Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan. Dia menjelaskan alasan pemerintah melakukan penundaan pengumuman Surat Edaran (SE) Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025 untuk pekerja.

    Menurut Noel, sapaan akrabnya mengatakan, SE soal THR seharusnya diumumkan pada Rabu 5 Maret 2025. Penundaan itu kata dia, karena adanya bencana alam banjir di Jabodetabek.

    “Tidak mungkin mengumumkan THR ketika sedang berduka karena bencana, itu saya rasa tidak ada empatinya. Poinnya di situ. Secara etik tidak baik,” kata Noel dikutip, Kamis (6/3).

    Noel memastikan penundaan SE THR itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang peduli kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir ini.

    “Jadi penundaan ini bukan karena kami belum siap mengumumkan, tapi karena situasi saat ini yang kurang tepat,” kata Noel.

    Bekas Relawan Jokowi itu menambahkan pengumuman SE THR untuk pekerja di sektor swasta direncanakan berbarengan dengan pengumuman SE THR aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam waktu dekat.

    “Sudah kami bahas, tapi kita harap itu bisa diumumkan bareng (dengan SE THR ASN),” ujar dia. Dia juga memastikan SE THR diumumkan paling lambat dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri.

    “Pada umumnya seperti itu, sudah tradisinya untuk mengumumkan soal THR ini (selambat-lambatnya) H-2 minggu,” pungkas dia. (fajar)

  • KPK Limpahkan Berkas Perkara Hasto ke JPU, PDIP: Apa Kasus Ini Ada Order Politik Sehingga Harus Dicepat-cepatin?

    KPK Limpahkan Berkas Perkara Hasto ke JPU, PDIP: Apa Kasus Ini Ada Order Politik Sehingga Harus Dicepat-cepatin?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penyelesaian perkara terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

    Menanggapi hal itu, Jubir PDI Perjuangan, Guntur Romli menyatakan protes. Dia menyebut KPK sengaja mempercepat proses pengadilan.

    “Update dari kantor KPK sore ini, kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dipaksakan oleh KPK dicepat-cepatin dilimpahkan ke Pengadilan,” kata Guntur Romli dalam akun X pribadinya, Kamis, (6/3/2025). 

    Padahal kata dia, sedang ada 2 sidang Pra pidana dan mengajukan 3 saksi meringankan. 

    Menurutnya, kebut-kebutan KPK ini akal-akalan untuk menggugurkan 2 proses prapid yang sdang berlangsung. Dia lalu membandingkan kasus Hasto dengan yang lainnya.

    ”Aneh sekali kasus Sekjen ini dikebut padahal dibanding kasus lain, Mafia Migas Bambang Irianto Eks Dirut Petral yang jadi tersangka KPK dari bulan September 2019 mangkrak, tidak jelas. Apa kasus Sekjen ini ada order politik sehingga harus dicepat-cepatin?,” tandasnya. .

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menyatakan, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk perkara tersangka Hasto pada hari ini. 

    “Telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk perkara tersangka HK,” kata Tessa kepada wartawan. (*) 

  • Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Netizen: Kan Bukan Pertama Kali Ditipu Pemerintah

    Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Netizen: Kan Bukan Pertama Kali Ditipu Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus pada seleksi CPNS 2024 bakal merasakan kekecewaan mendalam. Betapa tidak harapan untuk diangkat dalam waktu dekat tidak kesampaian.

    Dilansir dari jawapos, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengatakan, pemerintah menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.

    Ia menyebut kalau calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru akan resmi diangkat pada Oktober 2025 mendatang. Sementara untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan dilakukan di bulan Maret 2026.

    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN,” sebut Rini Widyantini.

    Ditundanya pengangkatan CPNS 2024 langsung ramai di media sosial (medsos). Netizen, yang mungkin ada juga yang merupakan CPNS yang berhasil lolos tahun lalu, banyak yang kesal.

    “Pemerintah tiap hari ada aja gebrakannya, kami udah siapin semuanya, bahkan ada yg udah resign sebelum terima SK yang rencananya maret/april. Eh ini malah pengangkatan PPPK dan CPNS ditunda sampai berbulan-bulan. Marah, sedihh, emosii banget Ya Allah,” kata posting-an di akun X @tanyakanrl.

    Posting-an tersebut ditanggapi ratusan ribu view dan ratusan repost atau retweet. Komentar netizen beragam terkait hal tersebut.

    “kan bukan pertama kali di tipu pemerintah,” komentar pengguna X dengan akun @comeoel sembari memberikan emoticon tertawa.

    Komentar netizen lainnya seragam. Banyak juga yang menanggapi santai hal tersebut lantaran bikin susah masyarakat sudah dianggap jadi semacam kegiatan rutin pemerintah.

  • Ditanya Soal Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu UMKM di Bawah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran: Buktinya Gak Ada

    Ditanya Soal Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu UMKM di Bawah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran: Buktinya Gak Ada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, melontarkan kritik tajam terhadap program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

    Menurutnya, program tersebut tidak terbukti memberikan dampak positif terhadap ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang dijanjikan.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak pemilik kantin sekolah dan warung kecil justru mengalami penurunan pendapatan akibat program ini.

    “Sekarang banyak warung-warung kantin sekolah komplain gara-gara makan siang mereka jadi bangkrut. Ini katanya mau menghidupkan UMKM. Mana? Buktinya mana? Kan gak ada sampai sekarang,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Ferry menilai bahwa program makan siang gratis bukanlah solusi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ia menekankan bahwa kebijakan yang lebih tepat adalah investasi di sektor infrastruktur yang dapat meningkatkan kapital stock dan alat produksi.

    “Kalau makan gizi gratis kan ujung-ujungnya yang Anda makan adalah tinja yang dikonsumsi. Kalau kita membangun infrastruktur kan menambah kapital stock, menambah alat produksi. Tentu dalam kacamata ekonomi, yang kita butuhkan adalah investasi,” jelasnya.

    Pernyataan Ferry ini memberikan pandangan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar program jangka pendek yang dinilai tidak efektif. (Wahyuni/Fajar)

  • Anies Baswedan Ungkap 3 Cara Mematikan Demokrasi, Singgung Siasat Licik Jokowi?

    Anies Baswedan Ungkap 3 Cara Mematikan Demokrasi, Singgung Siasat Licik Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengungkapkan tiga cara yang bisa digunakan untuk menghancurkan sistem demokrasi dalam suatu negara.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah forum yang digelar di masjid dan diunggah oleh akun YouTube Masjid Kampus UGM.

    Dalam kesempatan itu, Anies yang mengenakan batik dan kopiah hitam berbicara di hadapan ribuan orang yang memadati masjid. Tampak para peserta santai mendengarkan.

    Ia menjelaskan bahwa ada tiga langkah utama yang dapat digunakan untuk menghapus demokrasi dari suatu negara.

    “Kalau untuk mematikan demokrasi ada tiga juga caranya. Satu, ganti aturan main, benar enggak tuh?” ujar Anies dalam video yang beredar di berbagai platform media sosial, dikutip Kamis (6/3/2025).

    Pernyataan tersebut langsung disambut oleh hadirin yang setuju dengan pernyataan Anies.

    Anies kemudian melanjutkan bahwa selain mengubah aturan, ada cara lain yang juga efektif untuk menghilangkan demokrasi, yaitu dengan menyingkirkan lawan politik.

    “Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan, jangan sampai ikut pertandingan,” lanjutnya.

    Selain itu, menurut Anies, cara ketiga untuk membunuh demokrasi adalah dengan menguasai wasit atau pihak yang seharusnya bertindak netral dalam sistem demokrasi.

    “Yang ketiga, kuasai wasit. Jadi kalau mematikan demokrasi, tiga itu. Ingat-ingat ya, diingat-ingat, bukan untuk dipraktikkan. Ini diingat-ingat saja,” tegasnya, disambut tawa hadirin.

    Anies menekankan bahwa apa yang ia sampaikan adalah peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tanda-tanda kemunduran demokrasi, bukan untuk diterapkan dalam praktik politik.

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)