Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kader PSI Kuasai Kemhut, Denis Malhotra:Aturan Tak Berlaku, Semua Sesuka Hati

    Kader PSI Kuasai Kemhut, Denis Malhotra:Aturan Tak Berlaku, Semua Sesuka Hati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Denis Malhotra mengkritik dugaan bagi-bagi jabatan di Kementerian Kehutanan yang melibatkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Ia bahkan menyebut bahwa suami istri mendapatkan posisi strategis dalam kementerian tersebut.

    Denis mengibaratkan kondisi politik Indonesia saat ini dengan fabel Animal Farm karya George Orwell, yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu.

    “Merujuk fabel Animal Farm, Republik Indonesia di era Prabowo kini sah menjadi peternakan binatang,” ujar Denis di X @denismalhorta (7/3/2025).

    Dikatakan Denis, tata kelola pemerintahan saat ini tidak lagi berlandaskan aturan dan prinsip meritokrasi, melainkan lebih didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu.

    “Tata kelola negara-pemerintahan tidak lagi berlandaskan aturan tetapi murni berasaskan suka-suka,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, salah satu yang menjadi sorotan adalah pasangan suami istri Andy Budiman dan Suci Mayang Sari, yang diketahui sama-sama mendapatkan posisi di kementerian tersebut.

    Unggahan akun X @PaltiWest2024 membagikan tangkapan layar biodata Andy Budiman yang mencantumkan informasi bahwa ia merupakan kader PSI dan suami dari Suci Mayang Sari.

    Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, “Anjir Andi Budiman dan Suci Mayang Sari ini suami istri toh?! Nepotisme ga nanggung ini mah..” disertai dengan emoji tertawa.

    Tak hanya itu, akun yang sama juga menyebut bahwa Kemhut kini dipenuhi oleh kader PSI, mirip dengan fenomena di Kementerian Koperasi yang dikaitkan dengan kelompok Projo.

  • Sebut PSI Teladan Kolusi dan Nepotisme, Andi Sinulingga: Tinggal Korupsinya Aja

    Sebut PSI Teladan Kolusi dan Nepotisme, Andi Sinulingga: Tinggal Korupsinya Aja

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi senior, Andi Sinulingga menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai teladan kolusi dan nepotisme. Terutama bagi anak muda.

    PSI diketahui dikenal sebagai partai anak muda. Karena kadernya yang didominasi anak muda.

    “Teladan Kolusi dan Nepotisme ala anak-anak muda jaman now,” kata Andi Sinulingga dokutip dari unggahannya di X, Jumat (7/3/2025).

    Hal tersebut diungkapkan Andi Sinulingga menanggapi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink Kementerian Kehitanan (Kemenhut) 2030.

    Struktur OMO FOLU Net Sink itu menjadi sorotan belakangan ini, karena didominasi kader PSI. Sementara Menteri Kehutanan diketahui adalah kader PSIX

    Menurut Andi Sinulingga, sisa satu lagi tindakan tak terpuji yang dilakukan PSI. Sehingga predikatnya bisa lengkap dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    “Tinggal korupsinya aja, maka lengkaplah sudah,” pungkasnya.

    Adapun OMO FOLU Net Sink merupakan sebuah program aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.

    Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025. FOLU Net Sink 2030
    (Arya/Fajar)

  • Bawaslu Sulsel Soroti Titik Rawan PSU Palopo, Tegaskan Pemilih Baru Tidak Berhak Mencoblos

    Bawaslu Sulsel Soroti Titik Rawan PSU Palopo, Tegaskan Pemilih Baru Tidak Berhak Mencoblos

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, menyoroti potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Palopo yang dijadwalkan pada 24 Mei 2025. 

    Ia menegaskan bahwa hanya pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemungutan suara Wali Kota Palopo 27 November 2024 yang berhak memberikan suara dalam PSU nanti.  

    “Dengan demikian, tidak ada pemilih baru selain mereka yang sudah masuk dalam daftar tersebut,” ujar Saiful Jihad.  

    Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan masalah karena dalam rentang waktu 28 November 2024 hingga 24 Mei 2025, ada warga Palopo yang baru memiliki KTP atau pensiunan TNI/Polri yang kini sudah menjadi warga sipil. Mereka dipastikan tidak bisa ikut memilih dalam PSU mendatang.  

    Jika ada warga yang tidak terdaftar tetapi tetap diberikan kesempatan mencoblos oleh petugas TPS, hal ini bisa memicu PSU ulang di TPS tersebut atau bahkan berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Selain itu, situasi ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan di TPS saat hari pemungutan suara.  

    “Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa hanya pemilih yang sah sesuai putusan MK yang bisa menyalurkan hak suaranya,” tegasnya.  

    Ia juga mengajak semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta, tim sukses, masyarakat, serta media, untuk turut menyosialisasikan aturan ini. 

  • Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, BRI Peduli Sediakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 52 Titik di Seluruh Indonesia

    Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, BRI Peduli Sediakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 52 Titik di Seluruh Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berbagai inisiatif dilakukan dalam mendukung Asta Cita Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Salah satu kontribusi nyata dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah melalui BRI Peduli selaku payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menyelenggarakan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

    Dalam kegiatan ini, sebanyak 13.200 warga masyarakat ditargetkan mendapatkan layanan kesehatan gratis yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan periode pelaksanaan 3 s.d 4 Maret 2025.

    Masyarakat khususnya para lansia mendatangi 52 (lima puluh dua) Kantor BRI yang telah ditentukan dan langsung mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan. Layanan kesehatan yang dilakukan antara lain pemeriksaan tensi darah, kolesterol, gula darah, asam urat, konsultasi dokter secara langsung serta pemberian obat sesuai dengan hasil test.

    Terkait dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat ini merupakan salah satu kontribusi nyata BRI dalam mendukung Asta Cita pemerintah, khususnya untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang lebih baik, maju dan sejahtera.

    Kegiatan ini merupakan inisiatif dan langkah nyata BRI dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya untuk kalangan lansia. Hal ini juga merupakan wujud komitmen BRI dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

  • Keluhkan Menu Buka Puasa di Rumah Aurel Hermansyah, Aaliyah Massaid Dicibir

    Keluhkan Menu Buka Puasa di Rumah Aurel Hermansyah, Aaliyah Massaid Dicibir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aaliyah Massaid kena cibir usai mengeluh soal menu buka puasa di rumah saudara iparnya, Aurel Hermansyah.

    Bermula saat Ayu Dewi bertanya soal menu buka puasa favorit para artis yang tergabung dalam geng cendol.

    Aurel Hermansyah mengungkap di rumahnya wajib tersedia gorengan. Lebih spesifik Aurel suka risol isi bihun.

    Sementara, Aaliyah juga ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan Aurel. Istri Thariq Halilintar ini juga ternyata menyukai gorengan.

    “Air putih sama gorengan sampai sakit tenggorokan,” kata Aurel dikutip @pu.peranutama Jumat (7/3/2025).

    Aaliyah lantas mengungkap pengalaman buka puasa pertamanya di kediaman Aurel dan Atta Halilintar.

    Aurel tampak mengeluh soal efek gorengan yang dimakannya di rumah Aurel yang sampai membuat tenggorokannya sakit.

    “Tapi hari pertama buka di rumahnya Aurel yah. Sampai sekarang gorengannya bikin agak kering tenggorokan,” kata Aaliyah.

    Meski mengatakan dengan nada candaan dan penuh tawa, sayangnya banyak netizen yang mencibir Aaliyah. Mereka menyoroti ada Aaliyah.

    “Lagian baru hari pertama udah buka ditempat lain ckckckck,” kata netizen.

    “Ya emang bukan oranglain, udh tau gitu mbok ya menghargai menu buka puasa dirumah org lah yaa.. klo emg bikin sakit ternggorokan, ya kenapa kemaren dimakan.. etikanya itu loh,” kata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri harus tetap berpegang teguh pada semangat reformasi 1998.

    Ia mengingatkan agar perubahan regulasi ini tidak mengaburkan prinsip utama pemisahan peran kedua institusi tersebut dari politik praktis.

    “Terkait rencana revisi UU TNI dan UU Polri. Dua Tap MPR ini harusnya dijadikan batu penjuru,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (7/3/2025).

    Dikatakan Benny, revisi kedua UU itu seharusnya tetap berlandaskan pada dua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).

    Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

    “Kedua Tap MPR ini diatur lebih lanjut dalam UU TNI dan UU Polri yang saat ini berlaku,” sebutnya.

    “Sekaligus batu pengujinya karena kedua Tap MPR tersebut merupakan kristalisasi dari tuntutan gerakan reformasi 1998 yang membuat kita semua bisa bernafas hari ini,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI dan UU Polri hanya boleh dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi, tanpa mengubah roh dan jiwa reformasi yang terkandung dalam kedua Tap MPR tersebut.

    “Revisi terhadap kedua UU tersebut kalaupun dilakukan utk disesuaikan dengan perkembangan demokrasi namun jiwanya dan semangatnya harus dipegang teguh,” imbuhnya.

    Benny menuturkan bahwa roh dan jiwa dari kedua UU tersebut terpateri dalam dua Tap MPR, sehingga harus dijaga agar tetap menyala.

    “Revisi UU TNI dan UU Polri hendaknya tidak memadamkan nyala api gerakan reformasi tersebut. Jangan lagi TNI dan POLRI ikut dalam politik praktis,” tukasnya.

  • Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pengurus DPW, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota legislator tingkat provinsi dan kota.

    Rakor yang berlangsung di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl. Prof. Abdurahman Basamalah, Makassar, pada Jumat (7/3) ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan kegiatan donor darah yang dihadiri ratusan anggota partai.

    Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi penting kepada para kader partai.

    “Rakor ini kami laksanakan setelah salat asar sebagai bagian dari sosialisasi internal sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

    Azhar juga mengungkapkan bahwa PKB Sulsel telah mengembangkan Sistem Manajemen dan Monitoring Struktur (SMS) bagi pengurus partai serta aplikasi SIMPEL yang diperuntukkan bagi anggota DPR.

    “Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur, baik partai maupun anggota legislatif, tetap terhubung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami menghadirkan sistem yang memungkinkan monitoring secara lebih efektif,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengurus dan anggota DPR, mulai dari konsultasi hingga pertemuan, akan terdokumentasi dalam sistem tersebut.

    Tak hanya itu, PKB Sulsel juga telah mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan dana saksi lebih awal menjelang Pemilu 2029. Azhar meminta seluruh anggota DPR untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana tersebut dalam dua tahun ke depan.

  • Bikin Bangga! Atut Siswa SD Asal NTB Menang Olimpiade Matematika Kalahkan 17 Perwakilan Negara Berbeda

    Bikin Bangga! Atut Siswa SD Asal NTB Menang Olimpiade Matematika Kalahkan 17 Perwakilan Negara Berbeda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh anak bangsa! Atut, siswa asal Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang Thailand International Mathematics Olympiad (TIMO).

    Atut, berhasil menjadi salah satu pemenang olimpiade matematika setelah bersaing dengan 17 negara berbeda.

    Memiliki nama lengkap Qashiratut Tharfi Paranata, baru-baru ini meraih medali perunggu di Olimpiade Matematika Internasional Thailand.

    Olimpiade ini diadakan di Chiang Mai pada periode Februari 2025.

    Kompetisi ini berhasil menarik sekitar 800 peserta dari 27 negara yang berbeda.

    Kali ini Atut mendapatkan medali perunggu, yang ditandai sebagai medali ke-10 sebagai medali internasional.

    Namun, kemenangan di ajang ini bukanlah prestasi pertamanya. Gadis cerdas ini sudah mengoleksi 10 medali dari berbagai kompetisi internasional. Bahkan, sejak masih TK, Atut sudah aktif mengikuti olimpiade matematika tingkat dunia!

    Pada Maret 2024, ia berhasil mendapatkan medali perunggu di babak penyisihan Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO). Lalu, di babak final yang berlangsung pada Agustus 2024 di Hong Kong, Atut sukses meraih medali perak di kategori tingkat TK.

    Dengan kegigihan dan kerja keras, Atut berhasil mengumpulkan berbagai medali bergengsi, di antaranya:

    Medali perunggu – TIMO & BBC

    Medali perak – IMOCSEA

    Medali emas – ASMO, FISO, PIMSO, IMEC

    Atut merupakan putri kedua dari pasangan Ade Paranata dan Evi Diansari. Kedua orang tuanya selalu mendukung penuh minat dan bakat Atut dalam bidang matematika.

  • Komitmen Transparansi dan Keberlanjutan, PT Vale Indonesia Raih Penghargaan Asia Sustainability Reporting Awards ke-10

    Komitmen Transparansi dan Keberlanjutan, PT Vale Indonesia Raih Penghargaan Asia Sustainability Reporting Awards ke-10

    Setiap tahun, upaya dalam menyusun laporan keberlanjutan dilakukan dengan semakin memperdalam refleksi dan evaluasi terhadap dampak yang dihasilkan, memastikan bahwa setiap data yang dipublikasikan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan strategis ke depan.

    Di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap praktik keberlanjutan, kepercayaan pemangku kepentingan menjadi elemen krusial. Keikutsertaan dalam ASRA dan keberhasilan meraih penghargaan ini semakin menegaskan posisi Vale Indonesia sebagai pelopor dalam industri pertambangan yang mengedepankan standar global dalam pelaporan dan implementasi keberlanjutan.

    Menurut Elaine Cohen, Managing Director Beyond Business Ltd, yang juga menjadi juri ASRA, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa laporan yang terpilih benar-benar merepresentasikan standar tertinggi dalam keterbukaan dan akuntabilitas.

    “Setiap tahun, persaingan semakin ketat karena perusahaan-perusahaan di Asia semakin serius dalam menerapkan transparansi keberlanjutan. Semua perusahaan yang mengikuti telah menetapkan tolok ukur tinggi dalam pengungkapan kualitas yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga menunjukkan dampak nyata,” ungkapnya.

    Rajesh Chhabara, Pendiri ASRA dan Managing Director CSRWorks, turut menambahkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya berkelanjutan dalam mengelola risiko, peluang, dan dampak keberlanjutan dengan kejelasan serta akuntabilitas.

    Pencapaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang dalam memperkuat budaya keberlanjutan di industri pertambangan nasional. ,PT Vale terus berinovasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab, memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan komitmen terhadap keberlanjutan.

  • Guru Besar Unair Desak Presiden dan Jaksa Agung Kejar Dalang Korupsi Pertamina

    Guru Besar Unair Desak Presiden dan Jaksa Agung Kejar Dalang Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, kembali mengeluarkan pernyataan tajam terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menegaskan bahwa BUMN adalah subsistem yang berada di bawah kendali langsung pemerintah.

    Dalam pernyataannya, Henri mengingatkan bahwa jika sistem pemerintahan tidak transparan dan dikelola oleh para koruptor, maka dampaknya akan berimbas langsung pada BUMN. “BUMN itu subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan dan negara,” tulisnya dalam unggahan yang dikutip pada Kamis (6/3/2025).

    Ia menyoroti bagaimana korupsi di tingkat elit pemerintahan bisa mencerminkan keadaan di dalam BUMN itu sendiri. “Kalau sistem pemerintahnya dikelola tidak transparan oleh elit-elit yang korup, maka BUMN sebagai subsistem juga akan memiliki karakter yang sama dengan sifat korupnya sistem besar yang menaunginya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Henri menekankan bahwa jika ingin membersihkan BUMN dari praktik korupsi, maka pembersihan harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Menurutnya, langkah ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan perubahan yang benar-benar efektif.

    “Membersihkan BUMN dari para pelaku korupsi, maka harus juga dimulai dengan membersihkan pemerintahan dari para pelaku korupsi,” tegasnya.

    Ia juga menjelaskan alasan mengapa langkah ini penting. “Kenapa demikian? Karena yang mengendalikan BUMN itu orang pemerintah. Level menteri ke atas. Dirut dan Komut BUMN itu hanya pelaksana. Hanya kepanjangan tangan pemerintah. Ibarat seni, mereka adalah wayang yang dimainkan. Sedangkan dalangnya adalah Menteri dan atasannya,” ujarnya.