Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sindiran Menohok ke PSI, Pengamat: Masih Muda Sudah Kehilangan Idealisme

    Sindiran Menohok ke PSI, Pengamat: Masih Muda Sudah Kehilangan Idealisme

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto memberikan sindiran keras ke Kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut Kader PSI sebagai mata duitan dan kekuasaan.

    Lanjut, ia bahkan menyebut hal ini sebagai salah satu contoh yang sangat buruk untuk kaulah muda.

    “PSI itu partai anak muda mata duitan dan kekuasaan,” tulisnya dikutip Senin (10/3/2025).

    “Mereka adalah contoh sangat buruk bagi anak muda,” lanjutnya.

    Namun, Gigin menyoroti lebih jauh justru-justru kader-kader PSI ini berhasil mendapatkan jabatan.

    “Sialnya mereka justeru diberi kekuasaan oleh yang tua. Mereka dibimbing agar nanti bisa menjadi koruptor besar,” sebutnya.

    Ia menyindir dengan mengatakan kader PSI sebagai kaulah muda yang sudah kehilangan idealisme.

    “Masih muda sudah kehilangan idealisme. Di otaknya hanya ada uang dan kekuasaan. Mereka berkumpul di PSI,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni banyak disorot.

    Sorotan-sorotan tersebut datang karena belasan kader PSI masuk dalam kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut.

    Diketahui, dalam struktur FOLU Net Sink 2030 yang bergaji Rp8-50 juta itu, terselip beberapa pejabat teras DPP PSI.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Is Pusakata Soroti Maraknya Korupsi: Orang Baik Disingkirkan, Pelaku Kejahatan Santai Saja

    Is Pusakata Soroti Maraknya Korupsi: Orang Baik Disingkirkan, Pelaku Kejahatan Santai Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Musisi Pusakata menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi sosial dan hukum di Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya.

    Dalam postingan tersebut, ia menyoroti maraknya kasus korupsi yang justru dipertontonkan tanpa ada rasa malu dari para pelakunya.

    “Begitu banyak kejadian memprihatinkan akhir-akhir ini. Korupsi di mana-mana. Dipertontonkan. Diperlihatkan. Lalu pelaku bisa santai-santai saja,” ujat Pusakata dikutip pada Senin (10/3/2025).

    Ia menyatakan keprihatinannya terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, namun justru diisi oleh para aparat yang dianggap lalim dan tidak adil.

    “Sedih karena kadang kita berupaya menjadi masyarakat atau orang-orang yang tunduk patuh pada hukum. Menjalani segala keterbatasan yang tak mudah,” ucapnya.

    “Aturan yang kadang sulit dipahami nalar. Namun para aparatnya sendiri yang khianat dan lalim,” sambung dia.

    Ia mengungkapkan kesedihannya melihat bagaimana masyarakat yang patuh hukum justru harus menghadapi berbagai keterbatasan.

    Sementara para pelanggar hukum tetap leluasa bertindak tanpa rasa malu.

    “Sungguh menyedihkan melihat orang-orang baik disingkirkan. Dan orang-orang lalim melenggang menjajah aturan dan hukum tanpa malu,” cetusnya.

    Meski begitu, Pusakata mengajak masyarakat untuk tetap menjaga prinsip dan berpegang teguh pada kebaikan.

    “Untung hidup itu pilihan, bersyukurlah sebagian dari kita masih bisa waras dan takut pada hukum,” imbuhnya.

    Kata Pustaka, dalam Surah Az-Zumar 33-35, ditegaskan bahwa orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya akan mendapat balasan terbaik dari Tuhan.

  • Hutang BUMN Karya Membengkak hingga Rp181 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, Guru Besar Unair: Mengerikan

    Hutang BUMN Karya Membengkak hingga Rp181 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, Guru Besar Unair: Mengerikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi yang sekarat atau kritis.

    Hal ini disebabkan oleh kondisi finansial mereka menyimpan tanya. Pada rentang 10 tahun terakhir, utangnya membengkak.

    Jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Beban utang itu di luar utang negara atau pemerintah.

    Hal ini terungkap dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN, Rabu (5/3/2025).

    Oleh direktur utama (Dirut) PT Wakita, PT Wika, PT Adhi, PT Hutama Karya dan PT Abipraya.

    ‘’Sebetulnya menyedihkan BUMN Karya ini. Itu naiknya utang Rp 181 triliun, sampai September 2024,’’ kata Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR.

    Lanjut, ia menyebut kondisi BUMN Karya itu menjadi BUMN zombie seperti mayat hidup.

    Darmadi pun membacakan dalam RDP tersebut. Perinciannya, PT Brantas Abripraya, utang sebelumnya Rp 1,2 triliun era Presiden SBY, utang sekarang per September 2024 menjadi Rp 6,9 triliun. Lalu, PT Adhi Karya, utang sebelumnya Rp 8,7 triliun, sekarang per September 2024 menjadi Rp 25,3 triliun.

    Kemudian, PT Waskita Karya, sepuluh tahun lalu masih Rp 9,69 triliun, per September 2024 membengkak jadi Rp 80,850 triliun. Artinya, ada kenaikan lebih dari Rp 70 triliun.

    PT Wijaya Karya (WIKA), sebelumnya Rp 11 triliun, per September 2024 mencapai Rp 50,721 triliun atau naik hampir Rp 39 triliun. Dan, Hutama Karya, sebelumnya cuma Rp 5 triliun, kini Rp 53 Triliun.

    “Dahsyat kan, kemana uang ini? Utang-utang ini diapakan,” ungkapnya

    Terkait hal ini, Pakar Ilmu Komunikasi Politik Unair Henri Subiakto menyebut hal ini sebagai salah satu yang mengerikan.

  • Pernah Terbidik Kasus Petral-‘Papa Minta Saham’ Tapi Lolos, Riza Chalid Kini Terseret Skandal Pertamina, Demokrat Tantang Kejagung

    Pernah Terbidik Kasus Petral-‘Papa Minta Saham’ Tapi Lolos, Riza Chalid Kini Terseret Skandal Pertamina, Demokrat Tantang Kejagung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Benny K Harman menantang keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut Saudagar Minyak, Mohammad Riza Chalid dalam kasus dugaan korupsi Pertamina.

    “Pertanyaan yang muncul adalah berani kah Kejaksaan Agung menyentuh tokoh ini?,” kata Benny K Harman dalam akun X pribadinya, Senin, (10/3/2025). 

    Apalagi kata dia, publik saat ini sedang menyoroti tajam kasus yang diduga merugikan negara nyaris Rp1.0000 triliun atau Rp1 kuadriliun ini. 

    “Mata seluruh rakyat Indonesia dari seantero negeri sedang mengarah ke kasus ini, tandas Politisi Demokrat ini. 

    Diketahui, keterlibatan Riza Chalid makin menguat setelah sang anak, Muhammad Kerry Adrianto ikut tersangka dalam kasus tersebut. 

    Kerry diduga menerima keuntungan secara tidak sah dari proses pengiriman minyak untuk memenuhi kebutuhan Pertamina lewat perusahaannya PT Navigator Khatulistiwa. 

    Sebelumnya, rumah Riza Chalid tempat di geledah oleh Kejagung. Rumah tersebut diduga menjadi salah satu kantor anaknya. 

    Namun hingga saat ini belum ada tanda-tandanya Kejagung memanggil Riza Chalid. 

    Riza Chalid sempat dibidik dalam kasus Petral dan ‘papa minta saham’. Tapi selama ini dia selalu lolos dari jeratan hukum. 

    Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said sempat mengungkit bahwa transformasi Pertamina sudah pernah dikakukan yakni pada 2015.

    Ia pun berspekulasi, bahwa mafia migas diternak di era pemerintah Jokowi.

    Pasalnya, Sudirman mengatakan sudah pernah mengingatkan Jokowi. Soal pemberantasan mafia migas saat ia menjabat Menteri ESDM.

  • Geram dengan PSI, Stefan Antonio: Berisik Cuma Buat Cari Muka dan Jabatan, Bukan Bela Kepentingan Bangsa dan Rakyat

    Geram dengan PSI, Stefan Antonio: Berisik Cuma Buat Cari Muka dan Jabatan, Bukan Bela Kepentingan Bangsa dan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio memberi peringatan keras ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Stefan Antonio menyindir terkait sikap dari PSI yang saat ini memilih bungkam terkait RUU Perampasan aset.

    Padahal menurutnya, PSI dulu merupakan salah satu Partai yang paling sering membahas terkait RUU ini.

    Mereka bahkan sampai menyerang PDIP dan Puan Maharani karena belum mengesahkan RUU ini.

    “Sampai detik ini Partai (katanya) anak muda @psi_id mingkem soal RUU perampasan aset,” tulisnya dikutip Senin (10/3/2025).

    “Padahal waktu dulu berisik banget
    Nyerang PDIP dan Puan Maharani. Kenapa DPR katanya enggak sahkan RUU tersebut,” ujarnya.

    Lanjut, ia menyebut Koalisi dari PSI yakni Indonesia Maju saat ini menguasai 80 persen di parlemen hal inilah yang membuat mereka bungkam.

    “Skarang saat koalisi mereka menguasai 80% Parlemen. Mereka bungkam,” ujarnya.

    “Bahkan saat @RajaJuliAntoni melakukan bagi-bagi jabatan buat Kader PSI di Kementriannya mereka juga bungkam !!!,” tuturnya.

    Stefan Antonio juga memberi sindiran menohok dengan menyebut PSI dengan sok bersih dan sok progresif.

    Padahal sifat asli para kadernya menurutnya cuma berisik, cari muka dan cari jabatan.

    “Beginilah mental asli dari PSI
    yang sok bersih dan sok progresif,” ungkapnya.

    “Tai kucing integritas. Berisik cuma buat cari muka dan jabatan doang! Bukan bela kepentingan bangsa dan rakyat,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • MinyaKita Sudah Dijual di Atas HET Malah Takaran Kurang, Ketua MUI: Ya Allah, Semua Lini Dikorupsi dan Ditipu

    MinyaKita Sudah Dijual di Atas HET Malah Takaran Kurang, Ketua MUI: Ya Allah, Semua Lini Dikorupsi dan Ditipu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Produk MinyaKita tidak sesuai dengan aturan. Salah satu temuan yang mencolok adalah ketidaksesuaian volume minyak goreng kemasan.

    Hal itu menuai sorotan oleh publik. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyebut hal itu menunjukkan semua hal dikorupsi dan ditipu di Indonesia.

    “Ya Allah. Semua lini dikorupsi dan ditipu,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/3/2025).

    Cholil pun berdoa. Semoga Indonesia dilindungi dari orang jahat.

    “Mudah-mudahan negeri ini Allah lindungi dari tipu daya orang-orang jahat,” ujar Cholil.

    Sebelumnya, temuan Minyakita itu berasal dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025) kemarin.

    Seharusnya, setiap kemasan MinyaKita berisi 1 liter, tetapi faktanya hanya berisi sekitar 750-800 mililiter. Selain itu, harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi (HET).

    Di pasaran, MinyaKita dijual seharga Rp 18.000 per liter, padahal dalam kemasannya tertera harga Rp 15.700 per liter.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran,” ujar Amran dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/3/2025).

    Produk MinyaKita yang melanggar ketentuan tersebut diketahui berasal dari tiga produsen, yakni PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.
    (Arya/Fajar)

  • Ali Ghiffar Bantah Ditunjuk Sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI

    Ali Ghiffar Bantah Ditunjuk Sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Fokusmaker, Ali Ghiffar, membantah klaim yang menyebut dirinya telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dalam Rapat Pleno ke-V. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang menetapkannya dalam posisi tersebut.

    “Saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Hingga saat ini, saya belum menerima SK atau keputusan resmi yang menetapkan saya sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI. Sesuai dengan aturan organisasi, setiap pengangkatan pengurus, khususnya di posisi strategis, harus melalui mekanisme yang jelas dan disahkan melalui SK,” ujar Ali Ghiffar dalam keterangannya di Jakarta.

    Ali menekankan bahwa setiap perubahan dalam struktur kepengurusan harus dilakukan secara sah sesuai mekanisme organisasi. Ia mengingatkan bahwa tata kelola yang baik harus selalu berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AMPI agar tidak terjadi kesalahpahaman atau keputusan yang bertentangan dengan aturan.

    “Saya menghormati setiap keputusan organisasi yang dijalankan dengan benar dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, saya meminta semua pihak untuk tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan tidak menyebarkan informasi yang belum memiliki dasar hukum yang sah,” tambahnya.

    Selain itu, Ali Ghiffar mengajak seluruh kader AMPI untuk tetap menjaga kekompakan dan fokus pada tujuan besar organisasi. Ia menekankan bahwa yang lebih penting saat ini adalah menjalankan program kerja secara progresif demi kepentingan generasi muda di Golkar. (zak/fajar)

  • Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

    Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

    Emak-Emak di Riau Bilang Minyakita Minyak Sampah, Dandhy Laksono Sindir Presiden: Ulah Kekuatan Asing?

  • Didukung 13 DPD, Husniah Talenrang: Bismillah, Saya Maju di Muswil PAN Sulsel

    Didukung 13 DPD, Husniah Talenrang: Bismillah, Saya Maju di Muswil PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, GOWA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Amanat Nasional (DPW PUAN) Sulawesi Selatan, yang juga Bupati Kabupaten Gowa, Hj. Sitti Husniah Talenrang, Menyatakan kesiapannya maju bertarung di Musyawarah Wilayah (Muswil DPW PAN) Sulsel.

    Kesiapan Husniah Talenrang maju bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Sulawesi Selatan, dinyatakan usai bertemu para pimpinan DPD PAN.

    Sedikitnya ada 13 DPD PAN memberikan rekomendasi dukungan ke Husniah Talenrang untuk maju di Muswil.

    Diwakili oleh Sekertaris DPD dan pengurus PAN Kabupaten Gowa, dijadwalkan Senin 10 Maret 2025, Husniah Talenrang akan mengambil formulir dan mendaftar sebagai calon Ketua DPW SulSel.

    “Alhamdulillah, teman-teman DPD menginginkan dan memberikan rekomendasi kepada saya untuk maju. Ini tentunya adalah amanah yang patut saya jalankan,” ujar Husniah Talenrang

    Berdasarkan agenda, Musywil PAN Sulsel memasuki tahap pendaftaran calon yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 9 hingga 17 Maret 2025. (Uchenk Husain/fajar)

  • Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK, Honorer Gelar Demo Besar-besaran

    Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK, Honorer Gelar Demo Besar-besaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024, menuai reaksi keras dari para honor.

    Sebagai bentuk protes atas kebijakan itu, para honorer akan melakukan demo besar-besaran. Demo nasional menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 bakal digelar 18 Maret 2025. Demo ini bakal dihadiri oleh 10 ribu honorer dari berbagai forum.

    “Insyaallah 18 Maret 2025 kami honorer seluruh Indonesia akan tumpah ruah di Jakarta,” kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah dilansir dari JPNN, Minggu (9/3/2025).

    Dia mengungkapkan hasil rapat Zoom dengan berbagai aliansi honorer seluruh Indonesia semuanya satu semangat. Semuanya juga sepakat demo nasional bertajuk Aliansi Merah Putih menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 dikomandani ketum FKBPPPN.

    Adapun inti utama dari demo nasional ini sebagai berikut:

    Tolak/cabut Surat MenPAN-RB Nomor 2793/B-KS.0401/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CASN kebutuhan tahun 2024;

    Pengangkatan, pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025 tepatnya April 2025;

    Agar diselesaikan seluruh honorer baik tahap 1, yaitu R2, R3 (L) dan Non (L), dan tahap 2 secara mekanisme diserahkan oleh pemerintah pusat agar ke depannya tidak ada lagi honorer Tahun 2025 wajib dituntaskan tidak ada lagi honorer.

    “Honorer akan tumpah ruah di jakarta dan diperkirakan bisa tembus 10 ribu orang karena gabungan dari berbagai aliansi,” tegasnya

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengeluarkan surat terbarunya yang berisi lima instruksi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.

    Surat MenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tertanggal 7 Maret 2025, ini sifatnya sangat segera. Adapun perihalnya ialah tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.

    Dalam suratnya, MenPAN-RB Rini mengatakan, sesuai surat Kepala BKN Nomor: 2763/B-MP.01/SD/K/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal penetapan TMT CPNS dan PPPK 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: