Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • BM PAN se-Sulawesi Selatan Solid Dorong Chaidir Syam Jadi Ketua PAN Sulsel

    BM PAN se-Sulawesi Selatan Solid Dorong Chaidir Syam Jadi Ketua PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, SULSEL — Perhelatan Musyawarah Wilayah DPW PAN Sulawesi Selatan segera dilaksanakan. Sesuai Surat Instruksi DPP PAN Nomor : PAN/A/KU-SJ/012/II/2025 Pengurus di tingkat DPW dan DPD diminta segera mempersiapkan pelaksanaan MUSWIL dan MUSDA.

    DPW PAN Sulsel telah melakukan Rapat Pembentukan Kepanitian sejak Minggu (09/03/2025) lalu dan menyepakati Andi Muhammad Irfan AB sebagai Ketua Panitia Muswil.

    Pada Rapat tersebut juga telah disepakati tahapan pendaftaran Bakal Calon Ketua DPW PAN dibuka mulai tanggal 9-17 Maret 2025. Merespon tahapan pendaftaran yang telah dibuka serta melihat dukungan dan support yang terus mengalir, Kader BM PAN Se-Sulawesi Selatan sepakat menyatakan solid mendorong dan mengawal pemenangan Chaidir Syam untuk maju sebagai calon ketua DPW PAN Sulawesi Selatan.

    Bukan tanpa alasan, para kader BM PAN melihat Chaidir Syam merupakan salah satu Kader Paripurna yang dimiliki PAN Sulawesi Selatan saat ini, loyalitas kepartaiannya tidak usah diragukan apa lagi soal prestasi dan kepemimpinannya.

    Seorang kader yang tulus membesarkan PAN sejak tahun 1999 hingga saat ini. “Bismillah, kami para kader BM PAN Solid mendorong saudaraku Chaidir Syam untuk bertarung di Muswil PAN Sul Sel, tidak ada alasan untuk kami tidak mendorong beliau apa lagi kalau sudah mendapat restu dari DPW dan DPP kami pastikan untuk mengawal sampai akhir pemenangan Saudara kami Bapak Chaidir Syam.” Ungkap Karca Ketua Bakor DPW BM PAN Sulsel

    Seperti diketahui Chaidir Syam punya rekam jejak panjang bersama Partai berlambang Matahari ini. Bisa dilihat dari pengalaman Chaidir memulai karir kepartaiaannya di PAN sejak tahun 1999.

  • Dedi Mulyadi Nyemplung di Sungai Penuh Sampah, Stefan Antonio Samakan dengan Jokowi Saat Masuk Gorong-gorong

    Dedi Mulyadi Nyemplung di Sungai Penuh Sampah, Stefan Antonio Samakan dengan Jokowi Saat Masuk Gorong-gorong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan setelah nyemplung di sungai yang penuh sampah. Ia disamakan dengan Jokowi yang pernah masuk ke gorong-gorong.

    “Semua juga pencitraan dul!!!
    Dimulai dari si raja gorong-gorong,” kata Pegiat Media Sosial Stefan Antonio dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/3/2025).

    Karena itu, ia mengatakan pencitraan dengan demikian sudah dibaca publik. Gara-gara apa yang telah dilakukan Jokowi.

    “Masalahnya sekarang gara-gara si Raja Gorong-Gorong, Publik liat Pencitraan modelan begitu dah empet,” ucapnya.

    Menurutnya, hal tersebut mesti disorot agar tidak ada gimik.

    “Kita bacotin supaya mereka sadar.
    Ga usah kerja pake gimmick modelan begitu lagi. Lu dipilih rakyat ya rakyat berharap lu kerja bener aja dan jangan korupsi dah itu,” imbuhnya.

    “Ga usah pake ngerjain tupoksinya PPSU juga. Lu digaji gede-gede bukan buat Kerjain kerjaan PPSU. Tapi kerja bikin kebijakan supaya daerah lu jangan banjir lagi. Itu!” tambahnya.

    Sebelumnya, momen Dedi Mulyadi itu terkam dalam video, ia didampingi oleh Bupati, TNI, Polri serta unsur masyarakat. Kemudian dirinya mengajak semua yang hadir untuk turun ke sungai membersihkan sisa material banjir bandang yang belum dibersihkan dan menghambat alirah sungai.
     
    Dalam kegatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyampaikan kalau dia akan membangun ulang jembatan dan membongkar rumah dan bangunan yang berdiri di sepanjang bibir Sungai Cipalabuhan dan diganti dengan konsep rumah panggung.
     
    “Nanti dibongkar dan dibuat melengkung. Saya akan bangun ulang jembatannya,” kata Dedi Mulyadi.
     
    Selain itu, tampak sebelum terjun ke sungai untuk membersihkan sampah, Dedi Mulyadi juga terlihat marah ke beberapa jajarannya atas kondisi sungai yang penuh sampah. Dalam bahasa Sunda, kurang lebih dirinya menyampaikan kalau kerusakan sungai terjadi dari hulu hingga ke hilir.
    (Arya/Fajar)

  • BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

    BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menyambut periode Libur Lebaran 2025 pada tanggal 28 Maret 2025 – 7 April 2025 atau selama 11 hari, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp32,8 triliun. Kesiapan dana tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama momen Hari Raya Idulfitri.

    SEVP Operations BRI Nyoman Sugiri Yasa mengungkapkan bahwa penyediaan uang tunai ini merupakan langkah strategis BRI dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan memastikan layanan perbankan tetap optimal selama periode libur Lebaran. 

    “Setiap tahun, momen Lebaran selalu diiringi dengan permintaan uang tunai di masyarakat. Oleh karena itu, BRI memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, khususnya di jaringan kantor cabang dan mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Nyoman.

    Jumlah uang yang disiapkan oleh BRI tahun ini tercatat turun sebesar 6,12% dari realisasi tahun lalu. “Proyeksi kas yang disediakan BRI lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dikarenakan turunnya transaksi tarik tunai sebesar 15% secara yoy serta masyarakat yang semakin terbiasa bertansaksi secara cashless,” imbuh Nyoman.

    Di sisi lain, transaksi digital di BRI tercatat terus meningkat. Seperti pada jumlah transaksi Super Apps BRImo yang mengalami peningkatan 40,54% yoy, transaksi QRIS BRI yang tumbuh 186% yoy dan transaksi EDC merchant BRI yang meningkat 177% yoy.

    Selain menyiapkan dana tunai, BRI juga memastikan layanan digital banking seperti BRImo tetap optimal agar nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai dengan mudah dan aman. Sementara itu, BRI juga memastikan keandalan mesin ATM dan CRM yang hingga akhir Desember 2024 jumlahnya mencapai 19.670 unit di seluruh Indonesia.

  • Faizal Assegaf Semprot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Tertangkap Basah Lakukan Kolusi Berjemaah

    Faizal Assegaf Semprot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Tertangkap Basah Lakukan Kolusi Berjemaah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam, kali ini menyasar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni.

    Faizal menuding Raja Juli terlibat dalam praktik kolusi dengan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Raja Juli selaku Menhut tertangkap basah melakukan kolusi berjamaah dengan politisi kardusan PSI,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (10/3/2025).

    Ia bahkan menyebut kelompok yang ia tuding sebagai “kawanan hena lapar” yang rakus menguras uang rakyat dengan modus pembagian jatah jabatan.

    “Kawanan hena lapar hasil ternakan Mulyono, tampil rakus menguras uang rakyat dengan modus bagi-bagi jatah jabatan,” tukasnya.

    Tak hanya itu, Faizal juga menyatakan bahwa para pejabat yang ia kritik layak mendapat hukuman sosial dari masyarakat.

    “Kalian layak diangkut oleh rakyat dan dibuang ke kebun binatang,” Faizal menuturkan.

    Faizal bilang, apa yang dipertontonkan para pejabat seperti Raja Juli sangat memalukan di hadapan rakyat yang setiap tahun diwajibkan membayar pajak.

    “Watak tipu menipu yang kalian lakoni sangat busuk, biadab dan memalukan,” kuncinya.

    Terpisah, Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti dugaan bagi-bagi jabatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kementerian Kehutanan.

    Ia mempertanyakan urgensi merekrut begitu banyak kader partai ke dalam satu kementerian dan menilai hal tersebut sebagai praktik nepotisme politik yang berbahaya.

    “Kan harus kita lihat, kebutuhannya apa merekrut partai ke dalam satu kementerian dan banyak sekali,” ujar Rocky dikutip pada Jumat (7/3/2025).

  • Kadin Siap ‘All Out’ Dukung Kementan Wujudkan Swasembada Pangan – FAJAR

    Kadin Siap ‘All Out’ Dukung Kementan Wujudkan Swasembada Pangan – FAJAR

    ”Kami sangat berterima kasih, Pak Menteri. Kami akan all out. Bukan hanya Kadin pusat, tetapi provinsi, daerah, dan asosiasi untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Mentan Amran menyambut baik kolaborasi dengan Kadin dan menegaskan bahwa sektor pertanian memerlukan keterlibatan aktif dunia usaha sebagai penggerak perekonomian bangsa.

    ”Dengan kebadiran Kadin dapat menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Kalau Kadin bergerak bersama pemerintah, hasilnya lebih baik ke depan,” ucapnya.

    Mentan Amran menambahkan bahwa dengan MoU yang telah disepakati, Kementan dan Kadin akan segera mengakselerasi berbagai program, mulai dari cetak sawah, optimalisasi sawah, hilirisasi produk pertanian, investasi di sektor pertanian, serta pengembangan komoditas kelapa, tebu, singkong, dan lainnya.

    “Mimpi kita bukan bergerak secara linier tetapi eksponensial. Kami kolaborasi semua sektor mulai hari ini karena sudah tanda tangan MoU. Anggaran stimulan APBN ada untuk cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sudah bisa dikerjakan sekarang,” tambahnya.

    Kolaborasi antara Kementan dan Kadin diharapkan mampu mempercepat pembangunan sektor pertanian guna mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

    Dengan sektor pertanian yang semakin berkembang diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. (Pram/fajar)

  • Hadiri Acara Bedah Buku di Tokyo, SBY Soroti Kemunduran Demokrasi dan Serukan Perlawanan terhadap Pelanggaran Konstitusi

    Hadiri Acara Bedah Buku di Tokyo, SBY Soroti Kemunduran Demokrasi dan Serukan Perlawanan terhadap Pelanggaran Konstitusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya mempertahankan demokrasi dan menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi.

    Hal ini ia sampaikan dalam acara bedah buku Standing Firm for Indonesia’s Democracy yang digelar di KBRI Tokyo, Jepang, pada Jumat (7/3).
    Dalam kesempatan tersebut, SBY menyoroti kemunduran demokrasi yang terjadi secara global. Ia menekankan bahwa bahkan negara-negara yang sering mengklaim diri sebagai “pejuang demokrasi” juga tidak luput dari tantangan dalam menjaga sistem mereka.

    “Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy, negara-negara yang lecturing us, menguliahi kita, dalam kenyataannya negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka,” ujar SBY saat menghadiri acara bedah buku Standing Firm for Indonesia’s Democracy yang digelar di KBRI Tokyo, Jepang, dikutip Senin (10/3/2025).

    SBY menegaskan bahwa menjaga demokrasi dan konstitusi adalah tanggung jawab semua pihak.

    “Kalau kita bicara demokrasi kita, mari kita jaga, fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances,” tegasnya.

    Ia juga membagikan pengalaman pribadinya sebagai prajurit TNI yang selalu menghargai kebebasan berbicara sebagai bagian dari demokrasi. Menurutnya, kritik dan kebebasan berekspresi seharusnya tidak membuat penguasa merasa terganggu.

    “Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar?” ujarnya.

  • Adi Prayitno: Anies Baswedan Bukan Siapa-siapa Lagi

    Adi Prayitno: Anies Baswedan Bukan Siapa-siapa Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa pasca-Pilpres 2024, posisi Anies Baswedan dalam dinamika politik nasional telah berubah secara besar.

    “Per hari ini tentu, terlepas dari apapun, Anies itu bukan siapa-siapa. Bukan lagi Gubernur, sudah kalah Pilpres, tidak dapat tiket maju Pilkada Jakarta,” ujar Adi dalam sebuah video yang dikutip pada Senin (10/3/2025).

    Namun, meski Anies tidak lagi memegang jabatan politik, Adi menilai kehadirannya di ruang publik tetap menarik perhatian.

    “Bagi saya, secara prinsip, orang-orang seperti Anies Baswedan harus sering-sering tampil ke permukaan,” ucapnya.

    Alasannya, setiap apapun yang dibicarakan Anies akan menjadi pergunjingan publik.

    “Selalu menjadi amunisi bagaimana untuk memberikan opini pembanding,” lanjutnya.

    Adi juga menambahkan bahwa, terlepas dari statusnya saat ini, Anies masih dianggap sebagai sosok yang mampu menyuarakan wacana-wacana kritis terhadap berbagai kebijakan.

    “Ya, suka tidak suka, sekalipun Anies bukan siapa-siapa lagi, Anies dinilai sebagai orang yang mampu memberikan wacana-wacana kritis terkait kebijakan apapun,” tandasnya.

    Sebelumnya, Anies Baswedan, merespons komentar Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni beberapa waktu lalu.

    Seperti diketahui, Raja Juli melalui cuitannya di X, menyinggung Anies kala berceramah di Masjid Universitas Gajah Mada (UGM).

    Kali ini, Anies juga hadir di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Sabtu (8/3/2025).

    Ceramah yang berlangsung setelah salat tarawih ini menarik perhatian ratusan jamaah, termasuk mahasiswa ITB, yang antusias menyimak gagasan yang disampaikannya.

  • Rp6,76 Triliun Melayang, Penundaan CASN Bisa Picu Efek Domino

    Rp6,76 Triliun Melayang, Penundaan CASN Bisa Picu Efek Domino

    ”Karena banyak ASN yang sudah menyiapkan untuk sewa kontrakan, beli kendaraan, bahkan mau nikah. Peredaran uang hilang karena adanya penundaan pengangkatan itu. Dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. Ini sedang kami hitung,” jelas Bhima.

    Dia melanjutkan, penundaan pengangkatan CPNS itu disinyalir upaya pemerintah yang dengan sengaja menciptakan pengangguran semu. 

    Status tetap CPNS, tapi menganggur selama sembilan bulan. Padahal, banyak di antara mereka telanjur resigned dari pekerjaan sebelumnya. ”Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak PHK,” imbuhnya.

    Bhima menyebut, penundaan pengangkatan CASN itu mengindikasikan tiga hal. Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. 

    Sehingga, pemerintah berupaya menghemat pos belanja pegawai.

    Kedua, efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai. 

    ”Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, hal itu pasti menganggu pos belanja lainnya,” tambahnya.

    Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. 

    ”Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya missmatch dengan kebutuhan,” jelas Bhima.

  • PSI, Partai Jokowi? Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Kode Keras

    PSI, Partai Jokowi? Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Kode Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno berpandangan, pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal gagasan partai super Tbk diadopsi PSI untuk membesarkan partai PSI di masa yang akan datang. 

    “Ketika Jokowi mengatakan partai perorangan itu diserobot atau diadopsi oleh PSI itu semacam kode keras sebenarnya bahwa Jokowi kelihatan ingin membesarkan PSI untuk di masa-masa yang akan datang,” kata Adi, saat dikonfirmasi, Minggu (9/3). 

    Adi menilai, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga anak bungsu Jokowi akan menerapkan kemampuan Jokowi untuk partainya. 

    Sehingga, partai yang dipimpinnya akan tumbuh berkembang di masa yang akan datang. 

    “Karena apapun ketum PSI adalah Kaesang kemudian mengadopsi pikiran Jokowi soal partai perseorangan dan research kemampuan Jokowi di masa-masa yang akan datang untuk mensupport bagaimana PSI tumbuh berkembang menjadi partai yang besar,” ujarnya. 

    Namun, Adi juga memprediksi bahwa pernyataan tersebut menunjukan bahwa PSI merupakan partai Jokowi. 

    “Apalagi partai perseorangan dinilai identik dengan memiliki irisan dengan partai super tbk itu jelas kode keras sebenarnya partai nya Jokowi perhari ini secara tidak formal ya PSI sebenarnya,” imbuh Adi. 

  • Diperintah AHY, Menteri Nusron akan Tertibkan Kawasan Jabodetabek, Puncak dan Cianjur

    Diperintah AHY, Menteri Nusron akan Tertibkan Kawasan Jabodetabek, Puncak dan Cianjur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan akan segera mengevaluasi dan menertibkan tata ruang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

    Langkah ini dilakukan menyusul permintaan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menindak penyalahgunaan lahan di Bogor yang berdampak pada bencana di wilayah tersebut.

    “Kami akan mengecek dan menertibkan isu tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur karena ini merupakan satu ekosistem yang tidak bisa dipisah-pisah. Kejadian di Bogor bisa berdampak pada banjir di Jakarta, begitu juga permasalahan sampah di Jakarta bisa berpengaruh ke Bekasi,” ujar Menteri Nusron, dilansir pada Senin (10/3/2025).

    Untuk menindaklanjuti hal ini, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

    Menteri Nusron akan segera menggelar pertemuan bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta kepala daerah di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur guna membahas penertiban kawasan strategis nasional serta aspek tata ruang dan pengelolaan sampah.

    Nusron juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengenai penyegelan beberapa perusahaan di Bogor.

    Menurutnya, persoalan utama terletak pada izin tata ruang. Untuk itu, ia meminta Pemda lebih disiplin dalam menerbitkan izin pemanfaatan lahan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi ruang.