Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Demo Ojol dan Kurir Online Berhasil, Berhak Terima THR dalam Bentuk Tunai, Begini Besaran dan Mekanisme Pembayarannya

    Demo Ojol dan Kurir Online Berhasil, Berhak Terima THR dalam Bentuk Tunai, Begini Besaran dan Mekanisme Pembayarannya

    “Akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) melalui surat edaran,” kata Prabowo.

    Sekadar diketahui, jumlah driver ojol dan kurir online di Indonesia yang berstatus aktif saat ini tercatat sekitar 250.000 pekerja.

    Sementara driver ojol dan kurir online yang bekerja dengan status part-time sekitar ada 1 juta sampai 1,5 juta orang.

    Demo Ojol Tuntut THR

    Tuntutan pemberian THR bagi pengemudi ojol disuarakan sejumlah serikat dan komunitas pengemudi ojek daring (ojol) saat aksi demo atau unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin (17/2/2025) lalu.

    Saat itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menegaskan mitra pengemudi ojol juga berhak mendapatkan bonus sebagai pekerja termasuk THR. Tuntutan pemberian hak tersebut mengacu pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

    “Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha),” kata Lily.

    Selain itu, Lily juga mengatakan massa mendesak Kemnaker mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada pengemudi, utamanya menekan perusahaan aplikator supaya memberikan hak THR kepada setiap pengemudi ojol serta memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap pengemudi ojol dan keluarganya.

    “Situasi yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di Indonesia terus memburuk. Setiap hari para pengemudi ojol berhadapan dengan situasi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tak dijamin, sanksi-sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi serta pemburukan kondisi kerja yang disebabkan oleh skema-skema program yang tidak manusiawi dari perusahaan aplikasi,” demikian pernyataan Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) saat aksi. (fajaronline)

  • Soroti Dugaan Korupsi Bank BJB yang Ditangani KPK, Guntur Romli: Beda Kalau Kasusnya Sekjen Hasto

    Soroti Dugaan Korupsi Bank BJB yang Ditangani KPK, Guntur Romli: Beda Kalau Kasusnya Sekjen Hasto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli menyoroti penggeledahan Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB.

    Pasalnya kata dia Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus ini berbeda saat menangani kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Sudah ada 5 tersangka. Masih petinggi bank & agensi (swasta), tapi sprindiknya tidak bocor. Beda kalau kasusnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sprindik sudah bocor & nyebar kemana-kemana,” kata Guntur Romli dalam akun X pribadinya, Senin, (10/3/2025).

    “Apalagi kalau tersangkanya di lingkaran kekuasaan, malah bisa diralat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menyatakan, ada beberapa lokasi penggeledahan, salah satunya rumah RK.

    “Hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua. Namun salah satu lokasi yang digeledah merupakan mantan pejabat di Pemprov Jawa Barat setingkat kepala daerah,” jelasnya.

    Terpisah, Ridwan Kamil mengakui penggeledahan di rumahnya itu dan menegaskan akan bersikap kooperatif.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” tutur Politisi Golkar tersebut. (*)

  • Dugaan Reses Ilegal 150 Anggota DPD RI, Ketum SESMI Minta KPK Segera Lakukan Pengusutan

    Dugaan Reses Ilegal 150 Anggota DPD RI, Ketum SESMI Minta KPK Segera Lakukan Pengusutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan reses ilegal yang melibatkan 150 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) semakin menguat.

    Ketua Umum DPP SESMI, Sanusi Pani, menegaskan bahwa kasus ini harus diungkap secara transparan karena menyangkut kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

    “Reses ilegal yang diduga diinisiasi oleh pimpinan DPD RI harus diusut tuntas karena merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara puluhan miliar,” ujar Sanusi kepada media di Jakarta, Senin (10/03/2025).

    Menurut Sanusi, dugaan penyalahgunaan wewenang ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan DPD RI. Ia menilai sebagian besar anggota dan pimpinan DPD adalah tokoh-tokoh lama yang sudah memahami mekanisme reses serta aturan yang mengikatnya.

    “Undang-Undang MD3 mengatur, reses DPD RI mengikuti atau selaras dengan reses DPR RI sebanyak empat kali, bukan lima kali seperti yang dilakukan DPD RI. Kelebihan reses ini hanya bisa dilakukan sepengetahuan atau inisiatif pimpinan DPD,” jelasnya.

    Sanusi juga menyoroti peran sekretariat dalam polemik ini. Ia menilai tidak mungkin sekretariat mengikuti keinginan DPD RI untuk melaksanakan reses lima kali dalam setahun tanpa adanya tekanan dari pihak yang lebih berwenang.

    “Selain itu, sekretariat tidak mungkin mengikuti kemauan DPD RI melaksanakan reses lima kali dalam satu tahun sidang kalau tidak ada tekanan atau intervensi dari yang lebih kuat atau pimpinan DPD,” tegasnya.

  • Pemerintah Bentuk Sekolah Rakyat, PDIP: Ini Proyek Apa Lagi?

    Pemerintah Bentuk Sekolah Rakyat, PDIP: Ini Proyek Apa Lagi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli mengkritik wacana pembentukan sekolah rakyat.

    Dia lebih menyarankan agar sekolah yang sudah ada saat ini diperbaiki, bukan malah membangun sekolah baru.

    “Mengapa tidak perbaiki saja kualitas sekolah-sekolah yang ada, kalau kurang, bangun & tambahin,” kata Guntur Romli dalam akun X pribadinya, Senin, (10/3/2025).

    Sekolah rakyat itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Alasan ini kata dia kurang mendukung, mengingat pendidikan saat ini sudah gratis.

    “Dan bukannya pendidikan juga sudah gratis? Tidak ada alasan tidak mampu tidak sekolah. ‘Sekolah Rakyat’ ini proyek apa lagi?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri untuk membahas sekolah rakyat.

    Sekolah Rakyat rencananya akan diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 ini.

    “Ya, dalam bulan ini, akhir bulan ini atau bulan depan sudah dimulai. Kalau nanti memang sudah artinya disetujui oleh Presiden perencanaan kita ini. Semuanya tergantung arahan Presiden,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Senin, (10/3/2025).

    Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sekolah Rakyat nantinya terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school (asrama).

    Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan, pemerintah menganggarkan Rp100 miliar untuk pembangunan satu sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 50 sekolah rakyat yang sudah dapat dibuka.

    “Anggaran tergantung perkembangan. Nanti, Pak Mensos lebih detail. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah,” jelas Cak Imin.

  • Golkar Makassar Rombak Kepengurusan, Suharmika Jabat Sekretaris Gantikan Wahab Tahir

    Golkar Makassar Rombak Kepengurusan, Suharmika Jabat Sekretaris Gantikan Wahab Tahir

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai Golkar Kota Makassar memasuki babak baru dengan perombakan kepengurusan.Dalam rapat pleno yang digelar Senin (10/3) di kantor DPD II Golkar makassar Jalan Lasinrang

    Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung pleno pergantian sejumlah posisi. Pergantian posisi pimpinan ini diyakini akan membawa angin segar dan meningkatkan kinerja partai menjelang berbagai agenda politik mendatang.

    Salah satu perubahan di posisi Sekretaris DPD II Golkar dimana Wahab Tahir, yang sebelumnya menjabat, digantikan oleh A. Suharmika.  Munafri menjelaskan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

    Selain itu, rapat pleno juga menetapkan H. Ismail sebagai Ketua Harian dan A. Ryan sebagai Bendahara DPD II Golkar Kota Makassar.  Kedua figur ini diharapkan dapat membawa energi baru dan kontribusi signifikan dalam menjalankan roda organisasi partai.

    Munafri Arifuddin, dalam keterangan pers usai rapat pleno, menekankan bahwa perombakan ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja. 

     “Perubahan ini bertujuan untuk memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan efisien. Kami yakin dengan kepemimpinan yang baru, Golkar Makassar akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan politik yang ada,” tegasnya.

    Wakil Ketua Golkar Makassar Arif Wicaksono, mengatakan Wahab Tahir digantikan karena tidak aktif di kepengurusan partai sejak Pilwalkot Makassar berlangsung.

  • Petugas Tol Makassar Bakal Ditambah Dua Kali Lipat, Persiapan Mudik Momen Lebaran Idulfitri

    Petugas Tol Makassar Bakal Ditambah Dua Kali Lipat, Persiapan Mudik Momen Lebaran Idulfitri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengelola akan menambah petugas tol Makassar menjadi dua kali lipat. Dalam rangka momentum hari raya Idulfitri.

    “Kita dua kali kekuatan dari semula, petugas kita dobel,” kata Direktur Utama PT Makassar Metro Network, Ismail Malliungan saat ditemui di Hotel Claro, Makassar, Senin (10/3/2025).

    Ismail mengatakan pada dasarnya momentum lebaran atau mudik di Makassar tidak terlalu berdampak signifikan terhadap jumlah kendaraan yang melintas di tol.

    Meski begitu, ia mengaku pihaknya akan tetap berkomitmen menyukseskan momentum tersebut.

    “Jadi sebetulnya bukan arus mudik kalau di Makassar. Tapi arus belanja,” terangnya.

    Hal senada disampaikan Manajer Operasional Tol Makassar, Muhammad Syaiful. Ia mengatakan selama ini belum ada kejadian signifikan di momen mudik lebaran.

    Meski demikian, kata dia petugas terus bersiaga. Selain dari internal, juga aparat kepolisian.

    “Kita menyediakan tambahan petugas di titik-titik rawan yang bertugas selama 24 jam,” terangnya.

    Soal diskon tol sebagaimana instruksi pemerintah pusat. Ia mengatakan belum berlaku untuk Makassar.

    “Pemerintah mengimbau diprioritaskan sebenarnya pada jalur mudik. Terutama trans Jawa dan Sumatera,” tandasnya. (Arya/Fajar)

  • Pengusaha Hotel di Sulsel Curhat Pendapatan Anjlok Gara-gara Efisiensi, Karyawan Jadi Korban Pemecatan

    Pengusaha Hotel di Sulsel Curhat Pendapatan Anjlok Gara-gara Efisiensi, Karyawan Jadi Korban Pemecatan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada tingkat hunian hotel. Dampaknya, pendapatan hotel anjlok.

    Itu dikeluhkan Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Tingkat hunian atau okupansi yang turun, terjadi pada seluruh hotel.

    “Udah sangat dan sangat berdampak. Gak enak aja saya mau nangis ini untuk menceritakan apa adanya gitu loh,” kata Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga saat ditemui di Balai Kota Makassar, Senin (10/3/2025).

    Anggiat memberi ilustrasi. Saat ini lobi hotel ternama di Makassar, Claro Hotel sudah sepi.

    “Teman-teman wartawan lihat lobinya Claro. Sangat berdampak sekali karena terlanjur established pasar pemerintah untuk Makassar itu memberi kontribusi antara 40-50 persen,” jelasnya.

    Ketika dilakukan efisiensi, pasar tersebut hilang. Sehingga sulit mencari gantinya.

    “Karena 40-50 persen kan besar sekali. Tidak bisa dengan sim salabim langsung ada subtitusi pengganti. Tidak mungkin,” terangnya.

    Imbasnya, okupansi hotel yang anjlok, kata Anggiat membuat sejumlah hotel melakukan pemutusan hubungan kerja. Hampir seluruh hotel di Sulsel melakukannya.

    “Hampir semua hotel. Hampir semua. Sebut aja hotel apa. Sebut hotelnya. Hampir semua,” imbuhnya.

    Anggiat membahasakan pemutusan hubungan kerja itu sebagai dirumahkan. Ketika pendapatan stabil, maka akan kembali dipanggil.

    “Kita minta komitmen kepada semua karyawan. Kalau nanti kondisi udah mulai stabil, orang yang pertama atau tiba-tiba ada event. Misal kita butuh, kita panggil,” ucapnya.

  • Penampakan Rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung yang Digeledah KPK

    Penampakan Rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung yang Digeledah KPK

    FAJAR.Co.ID, BANDUNG — Rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, (10/3).

    Rumah mewah milik Ridwan Kamil yang digeledah KPK itu beralamat di Jalan Rancabentang, Kota Bandung. Rumah mewah itu tampak memiliki pagar warna coklat.

    Penggeledahan ini diduga dalam rangka pengungkapan kasus korupsi dana iklan bank.
    Kediaman pria yang karib disapa Kang Emil itu tampak lengang dari aktivitas penyidik KPK.

    Beberapa unit kendaraan roda empat dan dua tampak terparkir di halaman rumah Emil.

    Belum ada keterangan resmi dari pihak Ridwan Kamil terkait penggeledahan tersebut.

    Adanya penggeledahan terhadap rumah Ridwan Kamil itu dibenarkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

    “Betul, penggeledahan dilakukan di rumah Ridwan Kamil terkait perkara BJB,” ujar Setyo saat dikonfirmasi.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika membenarkan adanya penggeledahan.

    “Ada giat geledah penyidik. Untuk rilis resminya baru akan disampaikan saat semua kegiatan selesai,” kata Tessa.

    “Namun, salah satu lokasi yang digeledah merupakan (rumah) mantan pejabat di Pemprov Jawa Barat setingkat kepala daerah,” tuturnya. (fajar)

  • BM PAN se-Sulawesi Selatan Solid Dorong Chaidir Syam Jadi Ketua PAN Sulsel

    BM PAN se-Sulawesi Selatan Solid Dorong Chaidir Syam Jadi Ketua PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, SULSEL — Perhelatan Musyawarah Wilayah DPW PAN Sulawesi Selatan segera dilaksanakan. Sesuai Surat Instruksi DPP PAN Nomor : PAN/A/KU-SJ/012/II/2025 Pengurus di tingkat DPW dan DPD diminta segera mempersiapkan pelaksanaan MUSWIL dan MUSDA.

    DPW PAN Sulsel telah melakukan Rapat Pembentukan Kepanitian sejak Minggu (09/03/2025) lalu dan menyepakati Andi Muhammad Irfan AB sebagai Ketua Panitia Muswil.

    Pada Rapat tersebut juga telah disepakati tahapan pendaftaran Bakal Calon Ketua DPW PAN dibuka mulai tanggal 9-17 Maret 2025. Merespon tahapan pendaftaran yang telah dibuka serta melihat dukungan dan support yang terus mengalir, Kader BM PAN Se-Sulawesi Selatan sepakat menyatakan solid mendorong dan mengawal pemenangan Chaidir Syam untuk maju sebagai calon ketua DPW PAN Sulawesi Selatan.

    Bukan tanpa alasan, para kader BM PAN melihat Chaidir Syam merupakan salah satu Kader Paripurna yang dimiliki PAN Sulawesi Selatan saat ini, loyalitas kepartaiannya tidak usah diragukan apa lagi soal prestasi dan kepemimpinannya.

    Seorang kader yang tulus membesarkan PAN sejak tahun 1999 hingga saat ini. “Bismillah, kami para kader BM PAN Solid mendorong saudaraku Chaidir Syam untuk bertarung di Muswil PAN Sul Sel, tidak ada alasan untuk kami tidak mendorong beliau apa lagi kalau sudah mendapat restu dari DPW dan DPP kami pastikan untuk mengawal sampai akhir pemenangan Saudara kami Bapak Chaidir Syam.” Ungkap Karca Ketua Bakor DPW BM PAN Sulsel

    Seperti diketahui Chaidir Syam punya rekam jejak panjang bersama Partai berlambang Matahari ini. Bisa dilihat dari pengalaman Chaidir memulai karir kepartaiaannya di PAN sejak tahun 1999.

  • Dedi Mulyadi Nyemplung di Sungai Penuh Sampah, Stefan Antonio Samakan dengan Jokowi Saat Masuk Gorong-gorong

    Dedi Mulyadi Nyemplung di Sungai Penuh Sampah, Stefan Antonio Samakan dengan Jokowi Saat Masuk Gorong-gorong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan setelah nyemplung di sungai yang penuh sampah. Ia disamakan dengan Jokowi yang pernah masuk ke gorong-gorong.

    “Semua juga pencitraan dul!!!
    Dimulai dari si raja gorong-gorong,” kata Pegiat Media Sosial Stefan Antonio dikutip dari unggahannya di X, Senin (10/3/2025).

    Karena itu, ia mengatakan pencitraan dengan demikian sudah dibaca publik. Gara-gara apa yang telah dilakukan Jokowi.

    “Masalahnya sekarang gara-gara si Raja Gorong-Gorong, Publik liat Pencitraan modelan begitu dah empet,” ucapnya.

    Menurutnya, hal tersebut mesti disorot agar tidak ada gimik.

    “Kita bacotin supaya mereka sadar.
    Ga usah kerja pake gimmick modelan begitu lagi. Lu dipilih rakyat ya rakyat berharap lu kerja bener aja dan jangan korupsi dah itu,” imbuhnya.

    “Ga usah pake ngerjain tupoksinya PPSU juga. Lu digaji gede-gede bukan buat Kerjain kerjaan PPSU. Tapi kerja bikin kebijakan supaya daerah lu jangan banjir lagi. Itu!” tambahnya.

    Sebelumnya, momen Dedi Mulyadi itu terkam dalam video, ia didampingi oleh Bupati, TNI, Polri serta unsur masyarakat. Kemudian dirinya mengajak semua yang hadir untuk turun ke sungai membersihkan sisa material banjir bandang yang belum dibersihkan dan menghambat alirah sungai.
     
    Dalam kegatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyampaikan kalau dia akan membangun ulang jembatan dan membongkar rumah dan bangunan yang berdiri di sepanjang bibir Sungai Cipalabuhan dan diganti dengan konsep rumah panggung.
     
    “Nanti dibongkar dan dibuat melengkung. Saya akan bangun ulang jembatannya,” kata Dedi Mulyadi.
     
    Selain itu, tampak sebelum terjun ke sungai untuk membersihkan sampah, Dedi Mulyadi juga terlihat marah ke beberapa jajarannya atas kondisi sungai yang penuh sampah. Dalam bahasa Sunda, kurang lebih dirinya menyampaikan kalau kerusakan sungai terjadi dari hulu hingga ke hilir.
    (Arya/Fajar)