Author: Fajar.co.id

  • Anies Baswedan Berkelakar di Masjid Salman ITB: Suasananya Remang-Remang, Bukan karena Efisiensi, Kan?

    Anies Baswedan Berkelakar di Masjid Salman ITB: Suasananya Remang-Remang, Bukan karena Efisiensi, Kan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anies Baswedan menghadiri dan membawakan ceramah tarawih di Masjid Salman ITB, Bandung, kemarin.

    Dalam kesempatan tersebut, Anies sempat berkelakar mengenai pencahayaan di masjid yang terlihat berbeda di beberapa bagian.

    “Malam hari ini suasananya agak remang-remang di sini, bukan karena efisiensi yah?” ujar Anies, yang langsung disambut tawa para jemaah.

    Ia kemudian menambahkan bahwa pencahayaan di bagian imam tampak lebih terang dibandingkan dengan area lainnya.

    “Saya perhatikan, Pak, listrik di sana agak redup. Tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, di sana mengalami efisiensi ya,” tandasnya.

    Meski disampaikan dalam nada bercanda, pernyataan Anies tetap menjadi sorotan di tengah isu efisiensi energi yang sedang ramai diperbincangkan.

    Kehadirannya di Masjid Salman ITB juga menarik perhatian masyarakat, mengingat popularitasnya sebagai tokoh politik dan mantan Gubernur DKI Jakarta.

    Seperti diketahui sebelumnya, suasana di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu malam (8/3/2025) kemarin, begitu hidup.

    Dalam sesi dialog ceramah yang menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tawa dan tepuk tangan beberapa kali menggema di antara hadirin.

    Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika Anies melontarkan candaan tentang gelar doktornya.

    Dengan nada santai, ia menyinggung bahwa dirinya meraih gelar akademik tersebut melalui jalur yang sah, baik secara legal maupun intelektual.

    Pernyataan ini sontak mengundang gelak tawa, terutama karena publik masih hangat membicarakan polemik akademik yang menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

  • Partai Golkar Makassar Dudukkan Tiga Anak Muda di Posisi Strategis: H Ismail Ketua Harian, Suharmika Sekretaris, Andi Ryan Bendahara

    Partai Golkar Makassar Dudukkan Tiga Anak Muda di Posisi Strategis: H Ismail Ketua Harian, Suharmika Sekretaris, Andi Ryan Bendahara

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPD II Partai Golkar Kota Makassar melakukan perombakan kepengurusan dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPD II Golkar Makassar, Jalan Lasinrang Mangkura, Kota Makassar, Senin (10/3/2025).

    Beberapa pengurus inti partai berlambang beringin tersebut diganti. Sekretaris DPD II Golkar yang sebelumnya dijabat oleh Wahab Tahir digantikan oleh Andi Suharmika.

    Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD II, Munafri Arifuddin itu juga mengumumkan H. Ismail sebagai Ketua Harian dan Andi Ryan sebagai Bendahara DPD II Golkar Kota Makassar.

    Ketiga figur muda ini diharapkan dapat membawa energi baru dan kontribusi signifikan dalam menjalankan roda organisasi partai.

    “Pergantian ini dilakukan untuk memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan efisien. Kami yakin dengan kepemimpinan yang baru, Golkar Makassar akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan politik yang ada,” ujar Munafri Arifuddin.

    Pergantian posisi pimpinan ini juga diyakini Munafri akan membawa angin segar dan meningkatkan kinerja partai dalam menatap berbagai agenda politik mendatang.

    Wakil Ketua Golkar Makassar Arif Wicaksono, mengatakan Wahab Tahir digantikan karena tidak aktif di kepengurusan partai sejak Pilwalkot Makassar 2024 berlangsung.

    “Tidak aktif di kepengurusan sejak memasuki tahapan pilkada,”kata Arif Wicaksono. (*)

  • Tak Sesuai Takaran dan Melebihi HET, DPR Akan Pantau Distribusi MinyaKita

    Tak Sesuai Takaran dan Melebihi HET, DPR Akan Pantau Distribusi MinyaKita

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyebut komisi berkaitan dengan perdagangan akan meninjau langsung ke lapangan menyusul temuan MinyaKita tidak sesuai takaran.

    “Komisi terkait untuk menanyakan bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” kata Puan menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut parlemen perlu memastikan pasokan MinyaKita tak langka jelang Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Jangan sampai kebutuhan MinyaKita dalam bulan puasa dan menjelang lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhan masyarakat,” lanjut dia.

    Puan bahkan mengatakan parlemen akan memastikan stok minyak goreng secara keseluruhan tersedia setelah heboh takaran MinyaKita tak sesuai.

    “Bukan hanya MinyaKita saja, tetapi minyak goreng menuju sampai bulan lebaran bersama dengan pemerintah,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng dengan merek MinyaKita yang dikemas di bawah ketentuan yang seharusnya berisi 1 liter. Amran menemukan pelanggaran itu saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin.

    “Volumenya (MinyaKita) tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran dalam keterangannya pada Jumat, 8 Maret 2025.

    Menurut Amran MinyaKita yang ia temukan itu diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Selain volume yang tidak sesuai, Amran memastikan MinyaKita itu dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

  • Koalisi Sipil Laporkan Febrie Ardiansyah, Umar Hasibuan Pasang Badan

    Koalisi Sipil Laporkan Febrie Ardiansyah, Umar Hasibuan Pasang Badan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, menyoroti pelaporan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, terkait dugaan kasus korupsi, termasuk kasus Jiwasraya.

    Umar menilai bahwa pelaporan tersebut merupakan upaya untuk menghancurkan karakter Febrie, yang selama ini dikenal gencar memberantas korupsi.

    “Dia getol memberantas korupsi. Sekarang karakternya mau dihancurkan,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (11/3/2025).

    Ia juga membandingkan kasus ini dengan pemberhentian 57 pegawai terbaik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021, yang dinilai sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Tidak cukupkah 57 pegawai terbaik KPK dihancurkan karena memberantas korupsi?,” ucapnya.

    Meski demikian, Umar Hasibuan memberikan dukungan penuh kepada Febrie Ardiansyah agar tidak gentar menghadapi tekanan yang ada.

    “Jangan mundur pak Febrie banyak rakyat Indonesia mendukungmu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi melaporkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke KPK, Senin (10/3/2025). Laporan ini mencakup empat dugaan kasus korupsi yang dinilai merugikan negara.

    Koordinator koalisi, Ronald Loblobly, mengungkapkan bahwa salah satu kasus yang dilaporkan adalah dugaan penyimpangan dalam lelang saham PT Gunung Bara Utama (GBU), yang diklaim menyebabkan kerugian negara hingga Rp9,7 triliun.

    Selain itu, koalisi juga menyoroti kasus suap Zarof Ricar, di mana jaksa disebut tidak mengungkap asal usul uang suap Rp920 miliar serta 51 kilogram emas yang ditemukan di rumah tersangka.

  • Wakil Ketua Golkar Makassar Jelaskan Alasan Wahab Tahir Dicopot dari Sekretaris

    Wakil Ketua Golkar Makassar Jelaskan Alasan Wahab Tahir Dicopot dari Sekretaris

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Golkar Makassar Arif Wicaksono menjelaskan mengapa DPD Golkar Makassar merombak struktur kepengurusan. Ia menyebut bukan tanpa alasan.

    Perombakan itu diketahui sejak Senin (10/3). Dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPD II Golkar Makassar Jalan Lasinrang.

    Arif memberi gambaran, misalnya pergantian Sekretaris DPD II Golkar. Dimana Wahab Tahir, yang sebelumnya menjabat digantikan oleh A. Suharmika. 

    “Sejak Pilkada Serentak 2024 kemarin sampai sekarang Pak Abd Wahab Tahir tidak pernah aktif lagi,” kata Arif melalui keterangannya, Selasa (11/3/2025).

    Bukan hanya Abd Wahab Tahir. Pergantian juga dilakukan untuk posisi Bendahara Umum.

    Selain Abd Wahab Tahir diganti, Bendahara Umum (Bendum) Golkar Makassar Ismail juga diganti. Ia digantikan oleh Andi Ryan Adrianto.

    “Ismail diganti lantaran dirinya fokus sebagai anggota DPRD Makassar,” terangnya.

    Diketahui, rapat pleno itu dipimpin langsung oleh Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin dan dihadiri pengurus Golkar Makassar.
    (Arya/Fajar)

  • Setelah Investor, Ormas Juga Ganggu Industri Mebel

    Setelah Investor, Ormas Juga Ganggu Industri Mebel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kembali berulah, Organisasi Masyarakat (Ormas), melakukan perlakuan yang sama ke industri mebel dan hambat pertumbuhan, setelah sebelumnya dilakukan di Investor.

    Dampak dari perlakuan Ormas tersebut, mengakibatkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah.

    Gangguan dari organisasi ini, terang-terangan dikeluhkan oleh pelaku industri mebel, karena memberikan hambatan terhadap pertumbuhannya.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobit menilai aktivitas organisasi masyarakat (ormas) menghambat industri mebel di Indonesia.

    ia juga menilai kondisi ini membuat Indonesia kalah saing dengan Vietnam, yang memiliki lingkungan investasi lebih kondusif. Dalam catatan tidak menghambat ekspor.

    “Kami sedang berjuang menghadapi negara yang sudah bersih dari hal-hal ormas, seperti Vietnam. Mereka bisa bertumbuh, sedangkan di sini masih menghadapi masalah tersebut,” ungkap Abdul, dikutip Selasa (11/3/2025).

    Tidak hanya itu, HIMKI juga meminta secara terbuka kepada pemerintah agar segera menertibkan para Ormas.

    Bercermin dari Vietnam, yang sukses mengekspor mebel senilai 20 juta dolar AS, berkat lingkungan investasi kondusif dan perjanjian perdagangan bebas.

    Pasalnya, gangguan ormas di kawasan industri menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun, dan menghambat investasi baru.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Punya Dana Rp13 Triliun, Muhammadiyah Akan Luncurkan Bank Syariah pada Pertengahan Tahun 2025

    Punya Dana Rp13 Triliun, Muhammadiyah Akan Luncurkan Bank Syariah pada Pertengahan Tahun 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Organisasi Islam Muhammadiyah dalam waktu dekat akan memiliki bank syariah sendiri. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana.

    Mukhaer menjelaskan, dasar rencana pendirian bank ini adalah sebagai wadah yang menaungi ekosistem bisnis atau amal usaha Muhammadiyah yang banyak dan luas, antara lain sekolah dasar/MI, sekolah menengah/MTs, sekolah menengah atas (SMA)/SMK/MA, pondok pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).

    “Alhamdulillah ini lagi proses dan ini memang amanah muktamar. Bukan saja muktamar di Solo (2022, tapi juga sejak muktamar di Makassar (2015),” ujarnya, Senin (10/3/2025).

    Mukhaer menambahkan, Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) bisa diluncurkan pada pertengahan 2025. Saat ini, pihaknya sedang mengurus proses perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Mudah-mudahan, doakan saja, Insya Allah pertengahan tahun ini Bank Syariah Muhammadiyah sudah launching,” ujarnya.

    Muhammadiyah akan memanfaatkan jaringan organisasinya dan amal usaha Muhammadiyah (AUM) untuk memperluas layanan BSM ke berbagai daerah.

    Selain itu, rencana pendirian bank ini juga untuk menghimpun dana-dana yang dimiliki Muhammadiyah yang kini tersebar di sejumlah bank syariah.

    Termasuk dana sebesar Rp 13 triliun yang pernah ditarik Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun lalu. (Pram/Fajar)

  • Dituduh Terlibat Pemerasan Kasus Nikita Mirzani, dr Oky Pratama: Saya Hanya Menjembatani

    Dituduh Terlibat Pemerasan Kasus Nikita Mirzani, dr Oky Pratama: Saya Hanya Menjembatani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dokter estetika Oky Pratama menanggapi tuduhan yang menyebut dirinya menerima uang dari Nikita Mirzani dalam dugaan pemerasan terhadap sejumlah pemilik bisnis skincare.

    Ia dengan tegas membantah keterlibatannya dan menegaskan bahwa dirinya bukan perantara dalam kasus tersebut.

    Nama Oky Pratama mencuat ke publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan antara dirinya dan Melvhinna Husyanti, pemilik Daviena Skincare.

    Dalam percakapan tersebut, disebutkan bahwa Nikita Mirzani meminta bayaran sebesar Rp15 miliar agar bisnis skincare tersebut tidak mengalami gangguan.

    Merespons tudingan tersebut, kuasa hukum Oky Pratama, Sunan Kalijaga, memastikan bahwa kliennya tidak menerima uang sepeser pun terkait perkara ini.

    “Itu tadi malam sudah saya pastikan, dia (dr. Oky) juga sampai bersumpah demi Allah, demi Tuhan (membantah),” ujar Sunan Kalijaga, dikutip YouTube grid.id, Selasa (11/3/2025).

    Sunan juga menambahkan bahwa Oky memiliki 70 outlet klinik kecantikan dan tidak membutuhkan keuntungan dari kasus seperti ini.

    “Bang, tidak ada satu rupiah pun yang saya terima dari persoalan hukum saat ini. Bang, saya punya 70 outlet klinik kecantikan, saya sudah lebih dari cukup,” tutur Sunan dari pernyataan kliennya.

    Lebih lanjut, Sunan Kalijaga menegaskan bahwa Oky Pratama hanya berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemilik bisnis skincare dan Nikita Mirzani, bukan sebagai pelaku pemerasan.

    “Saya kutip pernyataan dr. Oky, ‘saya sudah lebih dari cukup, punya uang, daripada saya harus ambil uang dari begitu-begitu. Demi Allah, Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka bersilaturahmi untuk berdamai,’” jelas Sunan Kalijaga. (Wahyuni/Fajar)

  • Islah Bahrawi Sindir Aksi Nyebur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Terlalu Primitif, Hanya untuk Gimik Medsos

    Islah Bahrawi Sindir Aksi Nyebur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Terlalu Primitif, Hanya untuk Gimik Medsos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Islah Bahrawi, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), mengkritik aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terjun ke sungai penuh sampah.

    Dikatakan Islah, solusi banjir seharusnya dilakukan melalui kebijakan ekologi yang terarah, bukan sekadar aksi simbolis di media sosial.

    “Solusi banjir adalah mitigasi melalui kebijakan ekologi,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (11/3/2025).

    “Bukan menceburkan diri ke dalam air dan berpose dengan sampah,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pendekatan seperti itu sudah ketinggalan zaman dan tidak memberikan dampak nyata dalam mengatasi masalah lingkungan.

    “Sudah terlalu primitif jika musibah banjir hanya untuk gimik medsos,” cetusnya.

    Islah bilang, pencitraan yang dilakukan Dedi telah pernah dipraktikkan oleh beberapa pejabat sebelumnya. Salah satunya, Jokowi yang masuk ke gorong-gorong.

    “Please stop all that kind of bullshit! Kita sudah muak dengan gaya begitu bertahun-tahun,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke salah satu wilayah terdampak banjir di Sukabumi, Jawa Barat.

    Pria yang dikenal dengan sapaan ‘Demul’ ini menyoroti penyebab utama banjir, yang menurutnya berkaitan dengan kesalahan dalam konstruksi jembatan.

    Ia menjelaskan bahwa bentuk jembatan yang tidak sesuai menyebabkan sampah menumpuk dan menghambat aliran air.

    Selain meninjau langsung lokasi banjir, Dedi juga berdialog dengan warga untuk mendengar keluhan serta mencari solusi terbaik bagi mereka.

    Saat melihat salah satu jembatan yang diduga menjadi penyebab banjir, Dedi mengungkapkan keheranannya.

  • Kapolri: Minyakita Tak Hanya Dikurangi, Tapi Juga Dipalsukan

    Kapolri: Minyakita Tak Hanya Dikurangi, Tapi Juga Dipalsukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan bahwa kepolisian menemukan modus kejahatan dalam pengolahan Minyakita.

    Berdasarkan ungkapannya, kejahatan yang dimaksud bukan hanya pengurangan takaran dalam isi Minyakita, sebagaimana yang disoroti publik saat ini, melainkan Minyakita juga terdapat versi palsu.

    Dengan demikian, Polri melakukan penindakan terhadap distribusi Minyakita, yang saat ini masih beredar di pasaran.

    Sigit juga mengatakan bahwa, modus-modus tersebut ditemukan saat Satgas Pangan Polri melakukan peninjauan ketiga lokasi. Namun, ia tidak merinci lokasi mana saja yang telah ditinjau.

    Ia menjelaskan secara rinci terkait temuannya, yang dinilai tidak sesuai semestinya.

    “Apa yang kita dapati yang isinya tidak sesuai kemasannya satu liter,” ungkap Sigit, dikutip Selasa, (11/3/2025).

    Dengan tegas Sigit menyampaikan hal yang ditemukan dilapangan, ternyata berupa bentuk penipuan terhadap masyarakat secara luas.

    “Kemudian juga ada yang menggunakan label Minyakita, namun sebenarnya palsu. Ini semua serah kita proses,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Sigit juga memastikan bahwa, terhadap pelaku akan dilakukan penindakan secara hukum.

    “Saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum,” tuturnya.

    Satgas Pangan Polri mengungkapkan tengah menyelidiki temuan adanya minyak goreng (MinyaKita) yang dijual di pasaran isinya tidak sesuai dengan takaran pada label kemasan.

    Brigjen Pol Helfi Assegaf, selaku ketua Satgas Pangan Polri menyebut penyelidikan itu tindak lanjut kepolisian, usai adanya ketidaksesuaian produk MinyaKita dalam inspeksi di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.