Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Puluhan Musisi Tanah Air Gugat UU Hak Cipta ke MK, Ahmad Dhani Respons Begini

    Puluhan Musisi Tanah Air Gugat UU Hak Cipta ke MK, Ahmad Dhani Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gugatan uji materi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK) dipromotori oleh puluhan musisi yang tergabung dalam manifesto Vibrasi Suara Indonesia (VISI).

    Beberapa penyanyi populer di antaranya ada Bernadya, Raisa, Armand Maulana, hingga Ariel NOAH.

    Gugatan ini terdaftar dalam akta pengajuan permohonan pemohon (APPP) dengan nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

    Ada empat hal yang ingin mereka pastikan melalui gugatan itu. Pertama, persoalan apakah untuk performing rights, penyanyi harus izin langsung dari pencipta lagu.

    Kedua, siapa yang dimaksud dengan pengguna yang secara hukum memiliki lewajiban untuk membayar royalti performing rights.

    VISI juga mempertanyakan persorangan atau badan hukum yang memungut dan menentukan tarif royalti performing rights tersendiri, di luar mekanisme.

    Terakhir, masalah Wanprestasi pembayaran royalti performing. Mereka mempertanyakan apakah hal itu masuk kategori pidana atau perdata.

    Legislator Senayan yang juga musisi senior, Ahmad Dhani, memberikan tanggapan usai 29 musisi Indonesia itu mengajukan gugatan uji materi ke MK.

    Lewat unggahan Instagram, Ahmad Dhani mengaku terharu melihat kepedulian penyanyi terhadap pencipta lagu.

    “Enggak menyangka mereka ternyata peduli dengan Pencipta Lagu. Terharu,” tulis Ahmad Dhani di Instagram.

    Dhani menjelaskan, ada beberapa poin yang diajukan Ariel NOAH dan kawan-kawan dalam gugatan uji materi itu.

    “Penyanyi yang minta izin ke pencipta, penyanyi yang wajib bayar royalti ke pencipta (uang diambil dari promotor/EO), dan besaran royalti 1 persen dari fee penyanyi (per lagu),” tulis Dhani. (bs-sam/fajar)

  • Hentikan Debat Terbuka di Pilkada 2024, DKPP Periksa KPU Kabupaten Barru

    Hentikan Debat Terbuka di Pilkada 2024, DKPP Periksa KPU Kabupaten Barru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B, bersama empat orang anggotanya, yaitu: Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (13/3/2025).

    Kelimanya diadukan oleh Munawir dan Pangeran Alfayed Ruslan.

    Pengadu mendalilkan bahwa para teradu telah melanggar KEPP dengan tidak menjaga kehormatan dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

    Menurut Munawir, KPU Kabupaten Barru tidak profesional dalam melangsungkan pelaksanaan debat publik pada agenda Pilkada Tahun 2024. Masalah tersebut menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat yang meragukan integritas KPU Kabupaten Barru.

    “Pada pelaksanaan debat sempat terhenti karena mati lampu selama 30 menit, dan para teradu malah berkelakar pelaksanaan debat tersebut adalah uji coba,” ujar Munawir.

    Mewakili para teradu, Ilham, menyebut pihaknya telah malaksanaan seluruh persiapan pelaksanaan debat terbuka pada Pilkada Tahun 2024 dengan maksimal.

    Menurut Ilham, sebelum pelaksanaan debat dimulai, telah dilakukan koordinasi dengan Polres, Dandim, Event Organizer, dan juga bersurat ke PLN untuk permohonan dukungan pasokan listrik.

    “Hal itu terjadi diluar kendali kami, pihak PLN pun menyebutkan sebetulnya telah dilakukan langkah preventif dengan memasang daya cadangan, namun untuk peralihan ke daya cadangan memang membutuhkan waktu,” tuturnya.

  • KSAD Maruli Sebut Letkol Teddy Tak Perlu Mundur Karena Seskab di Bawah Sekmilpres, Saiful Mujani: Sejak Kapan?

    KSAD Maruli Sebut Letkol Teddy Tak Perlu Mundur Karena Seskab di Bawah Sekmilpres, Saiful Mujani: Sejak Kapan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Saiful Mujani mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait posisi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang menyebut jabatan tersebut berada di bawah Sesmilpres sehingga tidak perlu mundur.

    “Sejak kapan anggota kabinet atau menteri seperti sekab di bawah sekmil, jendral?,” kata Saiful Mujani dalam akun X pribadinya, Kamis, (13/3/2025).

    Dia menegaskan, sekretaris kabinet merupakan jabatan politik dan jabatan sipil yang diangkat dan dilantik presiden.

    “Apakah sekab seperti Pramono Anung atau Sudi Silalahi di bawah sekmil? Sekab itu jabatan politik dan jabatan sipil diangkat dan dilantik presiden,” ujarnya.

    Menurutnya, jika Seskab di bawah sekmil tidak mungkin dilantik presiden. “Kalau bawahan sekmil ngapain mayor teddy dilantik presiden sebagai sekab? ampun deh,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Maruli Simanjuntak menyatakan, Teddy berada di bawah Sesmilpres sehingga tidak perlu mundur karena dianggap tidak melanggar UU TNI.

    “Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan kemarin itu, kan ada penyampaiannya. Bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Sesmilpres,” jelas Maruli.

    Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto sendiri telah menegaskan bahwa personil akti TNI yang menduduki jabatan sipil akan pensiun dini atau mundur. (*)

  • Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Pandjaitan dan Airlangga Sepakat Bentuk Tim

    Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Pandjaitan dan Airlangga Sepakat Bentuk Tim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Regulasi yang mengatur tentang investasi di Indonesia dinilai masih banyak yang justru menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Kondisi itu tentu saja dianggap sebagai penghambat kemajuan ekonomi.

    Menyadari hal itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim untuk membereskan hambatan investasi.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Luhut menambahkan, dia dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

    Oleh karena itu, mereka akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut. “Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” ujar Luhut.

    Dengan pembentukan tim khusus, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun internasional.

    Keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan antara DEN dan Kemenko Perekonomian.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih erat antara kedua belah pihak untuk memastikan arah kebijakan ekonomi keduanya berjalan seiring, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

    Dalam pertemuan itu, pihak Luhut dan Airlangga membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, salah satunya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

  • Chusnul Chotimah Sindir Gerindra Cs Tolak Panja Korupsi Pertamina: Sudah Jelas Siapa yang Busuk?

    Chusnul Chotimah Sindir Gerindra Cs Tolak Panja Korupsi Pertamina: Sudah Jelas Siapa yang Busuk?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah menyoroti sikap mayoritas fraksi di DPR, termasuk Gerindra, yang menolak pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut kasus dugaan megakorupsi di Pertamina.

    “Mereka yang awalnya cari-cari Ahok, nantangin Ahok. Bahkan buzzer ceboker Mulyono (Jokowi) ramai-ramai bikin fitnah ke PDIP terkait kasus Pertamina,” tulis Chusnul di media sosialnya, Kamis (13/3/2025).

    Namun, saat PDIP mengusulkan pembentukan panja dan memanggil Ahok ke DPR, justru Gerindra dan fraksi lainnya menolak.

    “Giliran PDIP usul bentuk panja kasus korupsi Pertamina dengan undang Ahok, DPR Gerindra dkk langsung menolak,” cetusnya.

    Chusnul memberikan gambaran perbandingan mengenai pihak siapa sebenarnya yang sulit diberikan kepercayaan lagi oleh rakyat.

    “Jadi sudah jelas kan siapa yang busuk?,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

    Modus yang digunakan adalah pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak berkualitas lebih rendah, yang terjadi dalam lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

  • Natalius Pigai Sebut RI Tak Mungkin Kembali ke Orba Fedi Nuril: Sulit untuk Tidak Khawatir

    Natalius Pigai Sebut RI Tak Mungkin Kembali ke Orba Fedi Nuril: Sulit untuk Tidak Khawatir

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan Indonesia tidak mungkin kembali ke sistem militerisme dan otoritarianisme seperti yang terjadi di masa orde baru.

    Natalius Pigai dengan tegas mengatakan hal ini tidak mungkin dan tidak mungkin bisa terjadi.

    “Kalau militerisasi, kembali seperti nuansa orde baru, saya katakan sangat tidak mungkin. Tidak mungkin,” ujar Pigai

    Ia menyebut beberapa alasan yang membuat hal ini mustahil terjadi.

    Diantaranya, para menteri yang ada dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto beberapa di antaranya berasal dari kalangan aktivis yang memperjuangkan reformasi.

    “Hampir lebih dari 30 persen wakil menteri adalah aktivis civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi dengan cara reformasi,” ungkap Pigai.

    “Saya, Agus Jabo, Budiman Sudjatmiko, Nezar Patria, coba cek semua wamen adalah kelompok-kelompok civil society,” tuturnya.

    Karena pernyataannya itulah, Artis Kondang sekaligus pemain Film, Fedi Nuril menyoroti.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Fedi Nuril menyebut atasanya adalah jebolan orde baru.

    Karena hal itulah Fedi mengaku begitu sulit untuk tidak khawatir.

    “Kepada Bapak @NataliusPigai2,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025).

    “30% Wamen dijabat aktivis, tapi presidennya (atasan Wamen) jebolan Orde Baru. Sulit untuk tidak khawatir,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jadi Dirut PT Produksi Film Negara, Ifan Seventeen Ditantang DPR

    Jadi Dirut PT Produksi Film Negara, Ifan Seventeen Ditantang DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif kabar penunjukan Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara (PFN).

    Hetifah berharap Ifan Seventeen sebagai pimpinan baru PFN dapat membawa angin segar bagi industri perfilman nasional.

    “Jika Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN mampu mewujudkan harapan tersebut, maka industri film nasional akan semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Hetifah di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Hetifah menilai sektor perfilman memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya dalam pelestarian dan pengenalan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional.

    “Film merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran PFN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam produksi film nasional diharapkan dapat memperkuat peran film dalam memperkenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia,” ujar Hetifah.

    Hetifah juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sineas lokal dan internasional, serta pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan daya saing film nasional.

    “PFN diharapkan mampu mendukung sineas muda dan mendorong produksi konten yang menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Narasi yang kaya tentang kearifan lokal, sejarah, dan tradisi dapat menjadi daya tarik tersendiri di kancah internasional,” tambahnya.

    Meski demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif, termasuk perfilman, kini bukan lagi menjadi mitra Komisi X DPR RI. Pasca restrukturisasi kementerian, tanggung jawab terkait perfilman saat ini berada di bawah kewenangan Komisi VII DPR RI.

  • Kereta Cepat WHOOSH Bandung-Surabaya, Akan Memiliki 3 Alternatif Jalur

    Kereta Cepat WHOOSH Bandung-Surabaya, Akan Memiliki 3 Alternatif Jalur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Chika (KCIC), Eva Chairunisa mengungkapkan, proyek perpanjangan kereta cepat WHOOSH ke Surabaya sedang dalam tahap uji kelayakan oleh pemerintah.

    Eva juga menyampaikan masih banyak yang perlu dibenahi dan butuh ide serta solusi yang baik.

    “Masih tahap feasibility study yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya harus banyak sekali yang masih harus didiskusikan,” ujar Eva, dikutip Kamis, (13/3/2025).

    Ia juga menyebut bahwa meski KCIC terlibat, namun lebih mengutamakan jika mendapatkan kebijakan pemerintah dalam memberi dukungan dan hal penting lainnya.

    “KCIC juga dilibatkan dalam hal ini, tapi tentunya kita akan melihat nanti kebijakan pemerintah seperti apa, yang pasti kita akan support,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Eva mengatakan, KCIC juga susah melakukan tahap transfer pengetahuan baik untk masinis ataupun petugas yang bertugas dalam hal perawatan.

    Masinis Indonesia sendiri sudah ada yang bisa mengendarai kereta dengan kecepatan 350 kilometer per jam.

    Sebagai Informasi, perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya telah tertulis dalam program pengembangan jaringan dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretapian Nasional.

    Adapun 3 Jalur Alternatif Perpajangan WHOOSH, sebagai berikut.

    Bandung-Surabaya Lintas Selatan
    Dengan jarak 629,5 km melewati 13 stasiun, dengan rute : Bandung- Kroya- Yogyakarta- Surabaya. Memiliki waktu tempuh selama 180 menit.

    Bandung-Surabaya Lintas Tengah
    Menempuh Jarak 679,2 melalui 15 stasiun. berdasarkan rute: Bandung- Cirebon- Purwokerto- Surabaya. Dengan waktu tempuh selama 193 menit.

    Bandung-Surabaya Lintas Utara
    Memiliki jarak sebanyak 642 km, melewati 14 stasiun. Rute yang dilalui: Bandung- Cirebon- Semarang- Surabaya. Dan waktu tempuhnya mencapai 184 menit.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025, Ajak Puluhan Ribu Pengunjung Nikmati Beragam Kuliner dan Hiburan Menarik

    Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025, Ajak Puluhan Ribu Pengunjung Nikmati Beragam Kuliner dan Hiburan Menarik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali menghadirkan acara spesial dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan melalui “Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025”. Acara yang digelar pada 15-16 Maret 2025 di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta ini menghadirkan berbagai aktivitas menarik serta penampilan spesial dari musisi Tanah Air.

    Sebagai bagian dari perayaan Ramadan, acara ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Diharapkan, kegiatan yang terlaksana dapat menambah kekhusyukan Ramadan serta memberikan inspirasi bagi seluruh peserta yang hadir.

    Tak hanya dapat berbuka puasa dengan dihadirkannya berbagai tenant-tenant kuliner pilihan, pengunjung juga akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik serta penampilan spesial dari musisi Tanah Air. Di panggung utama, Reality Club, Juicy Luicy, Teddy Adhitya, Nadin Amizah, Sal Priadi, Feast, dan Hindia siap menghibur, menciptakan pengalaman berbuka yang lebih berkesan.

    Dengan berbagai inisiatif unggulan tersebut, BRI optimis dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh pengunjung dengan menargetkan 40 ribu pengunjung selama dua hari pelaksanaan.

    Terkait dengan hal tersebut, Corporate Secretary BRI A. Hendy Bernadi menyampaikan bahwa dukungan BRI terhadap acara ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan di bulan suci Ramadan sekaligus memperkenalkan berbagai layanan serta program unggulan dari BRI kepada masyarakat luas.

    “Setiap pengunjung tidak hanya dapat menikmati suasana berbuka yang meriah, tetapi juga mendapatkan manfaat dari berbagai program yang kami hadirkan, baik dari sisi hiburan, transaksi digital, maupun edukasi finansial dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Hendy.

  • Denny Siregar: Ifan Seventeen Pernah Jadi Produser Apa?

    Denny Siregar: Ifan Seventeen Pernah Jadi Produser Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, menanggapi pengangkatan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Ia mempertanyakan rekam jejak Ifan di industri film sebelum ditunjuk menduduki posisi strategis tersebut.

    “Emang si Seventeen itu pernah jadi produser apa ya?” kata Denny di X @DennySiregar7 Kamis (13/3/2025).

    Denny menyoroti minimnya pengalaman Ifan di dunia perfilman. Sebagai musisi, Ifan Seventeen lebih dikenal sebagai vokalis band Seventeen.

    Pengangkatannya pun menuai perdebatan di kalangan pelaku industri film, yang mempertanyakan relevansi pengalaman Ifan dengan tugasnya sebagai pimpinan PFN.

    PFN sendiri merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi film dan memiliki peran penting dalam pengembangan industri perfilman nasional.

    Oleh karena itu, keputusan pemerintah menunjuk Ifan sebagai Direktur Utama menuai kritik dari berbagai pihak.

    Terpisah, aktor Fedi Nuril mengkritik keputusan pengangkatan Vokalis Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Dikatakan Fedi, keputusan ini bertentangan dengan prinsip sistem merit yang sebelumnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kata Prabowo kita harus menuju ke arah merit (kemampuan) system. Prestasi!,” ujar Fedi di X @realfedinuril (12/3/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia jugamempertanyakan rekam jejak Ifan Seventeen dalam industri film yang dinilai kurang jelas.

    “Tapi, yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) malah Ifan Seventeen,” tukasnya.