Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel

    Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel, Jumat (14/3/2025).

    Ia menggantikan Irjen Pol Yudhiawa yang kini mendapatkan tugas baru.

    Pelantikan ini berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, dalam sebuah upacara serah terima jabatan (sertijab).

    Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari rotasi jabatan yang mencakup sembilan kapolda lainnya.

    Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri yang mengatur dinamika organisasi di lingkungan Polri.

    Langkah ini bertujuan untuk menjaga efektivitas kerja serta meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

    Irjen Pol Rusdi Hartono sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi.

    Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia kini dipercaya untuk memimpin Polda Sulsel guna memperkuat stabilitas keamanan serta ketertiban di wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Irjen Pol Yudhiawan kini dimutasi ke Bareskrim Polri sebagai Perwira Tinggi (Pati) dalam rangka penugasan di Kementerian Kesehatan RI.

    Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari pembinaan karier di lingkungan kepolisian.

    Menurutnya, mutasi dilakukan untuk memastikan organisasi tetap berjalan secara dinamis dan efektif.

    Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas barunya dan melanjutkan program-program yang telah berjalan sebelumnya.

    “Setiap pejabat yang dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program kerja yang sudah berjalan,” kata Sandi.

  • Dua Legislator Gerindra ‘Ngotot’ Bela Pertamina, Ini Pernyataannya

    Dua Legislator Gerindra ‘Ngotot’ Bela Pertamina, Ini Pernyataannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua legislator Partai Gerindra getol membela Pertamina. Ia adalah Andre Rosiade dan Bambang Haryadi.

    Andre merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Sementara Bambang adalah Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

    Andre, sebelumnya menolak pembentukan Panja terkait korupsi di Pertamina. Hal itu menjadi sorotan, mengingat dugaan korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) belakangan ini.

    Selain itu, Andre juga mempersoalkan munculnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di dalam isu Pertamina. Ia menilai eks Komisaris Utama Pertamina itu tidak punya wewenang lagi.

    Andre bahkan menyebut Ahok bak pahlawan kesiangan. Karena sesumbar mengaku punya data yang bisa penjarakan orang di Pertamina.

    “Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024,” kata Andre saat rapat dengan Pertamina pada Selasa (11/3/2025).

    Ia bahkan menyebut Ahok menikmati gaji miliaran rupiah. Tapi hanya bermain golf.

    “Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” pungkasnya.

    Sementara Bambang, secara tegas menyebut tak ada oplosan di kasus BBM Pertamina.

    “Ini harus digarisbawahi. Nggak ada itu skema oplosan. Itu nggak ada. Skema blending itu betul. Kita harus bedakan skema blending dengan oplosan,” tegas Bambang saat sidak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

  • Komisi VI DPR RI Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Nurdin Halid Minta Mendag Tarik Produk dari Pasaran

    Komisi VI DPR RI Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Nurdin Halid Minta Mendag Tarik Produk dari Pasaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya di Bulan Ramadhan. 

    Politisi Partai Golkar itu pun optimis, tidak akan terjadi kelangkaan dan gejolak harga bahan kebutuhan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

    Hal itu diungkapkan Nurdin Halid usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Dalam sidak yang berlangsung dari pukul 07.51 WIB  itu tampak Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini beserta 4 Wakil Ketua Komisi VI, yakni Nurdin Halid, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, dan Adisatrya Suryo Sulisto serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya.

    “Sidak Komisi VI bersama Wakil Ketua DPR Pak Dasco dalam rangka menjalangkan fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama Bulan Puasa dan Hari Raya Idhul Fitri serta ingin memastikan harga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Pemerintah,” demikian Nurdin Halid dalam keterangan tertulisnya.

    Dari sidak ini, kata Nurdin, diketahui bahwa stok barang dan harga barang kebutuhan pokok tidak ada masalah.

    “Stok tak masalah. Harga juga sudah sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Para pengecer bilang bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700 per liter,” kata Nurdin.

    Selain memastikan ketersediaan dan stabilitas harga, Nurdin juga menjelaskan bahwa dalam sidak ini, DPR juga ingin mengecek langsung kasus MinyaKita yang belakangan meresahkan masyarakat. 

  • Tujuh Produsen Minyakita di Surabaya Kurangi Takaran, Ada yang hanya 700 Mililiter

    Tujuh Produsen Minyakita di Surabaya Kurangi Takaran, Ada yang hanya 700 Mililiter

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA –Manipulasi takaran Minyakita yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan atau produsen semakin banyak terungkap. Hal itu seiring dengan langkah Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan melakukan penindakan dan penelusuran di lapangan.

    Di Surabaya misalnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Mabes Polri menemukan tujuh perusahaan produsen Minyakita di Pasar Tambahrejo Surabaya yang mengurangi takaran tak sesuai informasi pada kemasan, Jumat (14/3).

    Temuan hasil sidak bervariasi, ada Minyakita yang takarannya 900 mililiter atau bahkan 700 mililiter.

    “Jadi, di sini kami temukan ada 7 PT yang berbeda-beda ukurannya, kita akan telusuri di Surabaya dan Jatim ini,” katanya Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Djoko Prihadi di Surabaya, Jumat (14/3).

    Temuan itu, kata Djoko, akan ditelusuri dan ditindaklanjuti untuk dikembangkan kemungkinan berjaringan atau tidak.

    “Kira-kira jaringannya ke mana? Apakah ada kaitannya jaringan di Jatim atau jaringan luas sampai ke Indonesia. Kami akan telusuri semua dari mulai tingkat produsen impor, di mana kira-kira sebenarnya inti dari kesalahan atau penyalahgunaan ini,” bebernya.

    Dia memastikan akan menindak tegas pelaku kecurangan pengurangan isi Minyakita.

    “Kami akan tindak tegas, kami akan melakukan upaya-upaya terus untuk menjaga dan melindungi masyarakat kita,” jelasnya.

    Sasaran penindakan produsen atau distributor. Dia memastikan tidak akan mengganggu distribusi di masyarakat.

    “Kami akan koordinasi, kita akan tindak yang tingkatnya lebih tinggi, produsen atau distributor. Yang kita temukan ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Kita juga harus hati-hati dalam bertindak, jangan sampai terganggu untuk distribusi,” pungkasnya. (fajar)

  • KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Bank BJB, Kerugian Capai Rp222 Miliar

    KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Bank BJB, Kerugian Capai Rp222 Miliar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penempatan dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

    Dua di antaranya merupakan pejabat internal bank, sementara tiga lainnya berasal dari sektor swasta.

    Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, menyebutkan bahwa tersangka dari pihak bank adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR), dan Pimpinan Divisi Corporate Secretary, Widi Hartoto (WH).

    “YR (Yuddy Renaldi) selaku Direktur Utama Bank BJB dan WH (Widi Hartoto) selaku Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB,” ujar Budi Sokmo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jum’at (14/3/2025).

    Tiga tersangka lainnya yang berasal dari sektor swasta adalah Kin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

    Mereka diduga terlibat dalam kerja sama pengadaan iklan dengan enam perusahaan agensi yang bertindak sebagai perantara antara Bank BJB dan berbagai media.

    KPK menduga tindakan para tersangka telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Berdasarkan penyidikan sementara, jumlah kerugian diperkirakan mencapai Rp222 miliar.

    “Kerugian negara dalam perkara ini dalam proses penyidikan kurang lebih Rp222 miliar,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Saat ini, penyidik masih terus mengumpulkan bukti tambahan guna menelusuri keterlibatan pihak lain.

  • Mentan Amran Sulaiman Tinjau Panen Padi, Pastikan Harga Gabah Rp6.500

    Mentan Amran Sulaiman Tinjau Panen Padi, Pastikan Harga Gabah Rp6.500

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung ke Desa Sirnoboyo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia meninjau langsung panen padi sekaligus memastikan gabah kering panen (GKP) milik petani dibeli dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Kami senang mendengar suara petani yang mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pupuknya sudah terpenuhi, harganya kita lihat langsung Rp 6.500. Itu akan mengangkat ekonomi mereka, kesejahteraan petani kita,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman di sela kegiatan panen di desa tersebut, Jumat.

    Ia menegaskan, Kementerian Pertanian terus menggencarkan gerakan tanam padi. Selain itu, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan produksi dan pemberdayaan petani.

    “Selain memastikan harga gabah petani terserap sesuai HPP, yakni Rp 6.500 per kilogram, juga untuk memastikannya ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi sesuai dengan kebutuhan petani,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Mentan menyerahkan bantuan tiga unit alat mesin pertanian berupa combine harvester (pemanen kombinasi) kepada petani. Selain itu, ia juga memberikan bantuan traktor tangan.

    “Percepatan menuju swasembada pangan ini dilakukan agar Indonesia terhindar dari krisis pangan seperti yang terjadi di beberapa negara saat ini,” tuturnya.

    Usai menemui petani, Mentan bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggelar rapat koordinasi dengan para penyuluh pertanian se-Jawa Timur di Petrokimia Gresik.

  • Prabowo Subianto Berencana Bangun Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil

    Prabowo Subianto Berencana Bangun Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil

    “Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa akibat dari praktik korupsi, banyak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

    “Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan Saudara-saudara,” ungkapnya.

    Menurut Prabowo, pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada pengelolaan keuangan negara yang bersih dan efisien.

    “Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon, uang. Untuk itu, kita harus pintar mengelola uang, pintar, pandai, cerdas, andal, hemat,” tambahnya.

    Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam menghadapi para koruptor. Ia siap mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi siapa pun, termasuk mafia yang memiliki kekuatan besar.

    “Saya tidak takut mafia mana pun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, apalagi ada guru-guru yang akan membantu saya,” katanya.

    Prabowo pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam memberantas korupsi.

    “Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu,” tandasnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • TNI Aktif Isi Jabatan Publik, Pengamat: Demokrasi Harus Taat Aturan

    TNI Aktif Isi Jabatan Publik, Pengamat: Demokrasi Harus Taat Aturan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno, memberikan komentar terkait pengangkatan prajurit TNI aktif ke Pemerintahan.

    Yang paling disorot tentunya pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekertaris Kabinet (Sekab).

    Presiden Prabowo kemudian dianggap melanggar sumpah dan jabatannya.

    Pengangkatan ini juga dianggap bertetangan dengan UU 34/2004.

    Adi Prayitno kemudian melalui cuitan di akun X pribadi memberikan sindiran keras.

    Menurutnya, Demokrasi berprinsip dasar yaitu taat kepada aturan.

    “Waktu kuliah dulu, dikasi rumus bgini: Demokrasi prinsip dasarnya taat aturan,” tulisnya dikutip Jumat (14/3/2025).

    “Hukum jd panglima, apapun harus tunduk di situ,” tuturnya.

    Ia pun menegaskan aturan dalam hal ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan politik.

    Jika terjadi hal seperti ini, menurut itu bisa menjadi sesuati yang berbahaya dan jatuhnya tidak ada kepastian hukum.

    “Bukan aturan yg menyesuaikan keinginan politik. Serem klo bgini,” sebutnya.

    “Apapun bs diubah sesuai selera. Tak ada kepastian hukum jadinya,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ahok Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus Korupsi di Pertamina, Begini Penampilannya

    Ahok Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus Korupsi di Pertamina, Begini Penampilannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Kamis (13/3/2025).

    Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

    Ahok tiba di Kantor Kejagung pada pukul 08.36 WIB, lebih awal sekitar 1,5 jam dari jadwal yang telah ditentukan, yakni pukul 10.00 WIB.

    Saat tiba, ia mengenakan kemeja batik coklat berlengan panjang dan membawa sebuah buku coklat. Ia datang didampingi oleh seorang staf, sementara staf lainnya sudah berada di dalam gedung pemeriksaan.

    Pemeriksaan terhadap Ahok merupakan bagian dari penyelidikan mendalam atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina.

    Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, yang terdiri dari enam petinggi anak usaha Pertamina dan tiga pihak broker.

    Keenam pejabat Pertamina yang menjadi tersangka meliputi:
    • Riva Siahaan – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    • Yoki Firnandi – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
    • Sani Dinar Saifuddin – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
    • Agus Purwono – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
    • Maya Kusmaya – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
    • Edward Corne – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga

  • Luhut dan Airlangga Bentuk Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Kader PKB Beri Respons Menohok

    Luhut dan Airlangga Bentuk Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Kader PKB Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, memberikan sindiran menohok ke Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim untuk membereskan hambatan investasi.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut, belum lama ini.

    Luhut menambahkan, dia dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

    Oleh karena itu, mereka akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut.

    “Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” ujar Luhut.

    Dengan pembentukan tim khusus, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun internasional.

    Karena pernyataan inilah, melalui cuitan di akun X Pribadinya, Umar Hasibuan menyinggung Luhut yang 10 tahun jadi Menteri selalu gagal membawa investor besar ke Indonesia.

    “Perasaan ya 10 thn jadi menteri saya gak pernah tahu dia pernah bawa investor besar ke negara ini,” tulisnya dikutip Jumat (14/3/2025).

    Lanjut, ia pun bertanya terkait kebenaran pernyataannya sebelumnya terkait investor yang berhasil dibawah luhut.