Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • IMA dan FINI Tolak Kenaikan Royalti Minerba, Sebut Bebani Investasi Smelter

    IMA dan FINI Tolak Kenaikan Royalti Minerba, Sebut Bebani Investasi Smelter

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, – Para pelaku industri mineral dan batu bara (minerba) mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pemberlakuan kenaikan tarif royalti.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak negatif pada iklim investasi, daya saing minerba, serta keberlanjutan program hilirisasi yang tengah berjalan.

    Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, menegaskan bahwa kenaikan royalti akan membebani perusahaan tambang karena mereka sudah menghadapi berbagai kenaikan biaya, seperti:

    Biaya operasional yang meningkat, termasuk kenaikan harga biosolar

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12%

    Kewajiban retensi hasil ekspor 100% selama 12 bulan, yang berdampak pada meningkatnya utang dan bunga

    “Saat ini industri minerba sedang berinvestasi besar dalam pembangunan smelter. Smelter baru akan mulai berproduksi dalam 2-3 tahun ke depan, jadi jangan dibebani kenaikan royalti yang memperberat arus kas,” ujar Rachmat dalam keterangannya, Jumat 14 Maret 2025.

    Harga Nikel Jatuh, FINI Juga Minta Kenaikan Royalti Ditunda

    Sejalan dengan IMA, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) juga meminta pemerintah untuk menunda kenaikan royalti nikel.

    Ketua Umum FINI, Alexander Barus, menyoroti anjloknya harga nikel di pasar internasional yang kini berada di titik terendah sejak 2020.

    Selain itu, industri nikel juga menghadapi tekanan dari perang dagang China-AS yang semakin memperumit situasi.

    “Penundaan kenaikan royalti akan menjadi insentif penting agar industri nikel tetap bertahan dan berdaya saing di tengah ketidakpastian global,” kata Alexander.

    Menurut FINI, jika industri nikel tetap sehat, maka akan ada multiplier effect yang menguntungkan, seperti:

    Menjaga daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia

    Memastikan iklim investasi tetap kondusif

    Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara maksimal

    “Kami siap berdiskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar industri nikel tetap eksis dan mampu bersaing di pasar global,” tambahnya.

  • Mahfud MD Sarankan Prabowo Buat Kebun Koruptor

    Mahfud MD Sarankan Prabowo Buat Kebun Koruptor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus di lokasi terpencil khusus untuk tahanan pidana korupsi.

    Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan mereka tidak bisa melarikan diri.

    Hal ini diungkapkan Prabowo di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, kemarin.

    “Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil, mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” ujar Prabowo.

    Dikatakan Prabowo, korupsi menjadi penghambat utama dalam pembangunan negara.

    Banyak dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Akibatnya, berbagai profesi seperti guru, dokter, perawat, hingga petani turut merasakan dampaknya.

    Kesulitan yang mereka hadapi sering kali berakar dari penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

    Untuk mengatasi hal ini, Prabowo menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan efisiensi anggaran.

    Ia menegaskan bahwa setiap dana negara harus digunakan dengan optimal dan tidak boleh diselewengkan.

    Meskipun ada pihak yang menentang kebijakan ini, ia tetap yakin bahwa pemerintahannya sudah berada di jalur yang benar dalam membawa kesejahteraan bagi rakyat.

    Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa kompromi.

    Ia bahkan mengaku siap mempertaruhkan nyawanya demi memastikan praktik korupsi bisa dihentikan.

    “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut,” tegasnya.

  • Diam-diam DPR Bahas Revisi RUU TNI di Hotel Mewah Demi Kebut Pengesahan, Saiful Mujani Beri Pertanyaan Menohok

    Diam-diam DPR Bahas Revisi RUU TNI di Hotel Mewah Demi Kebut Pengesahan, Saiful Mujani Beri Pertanyaan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi, Saiful Mujani mengkritik langkah DPR yang diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan soal Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di hotel.

    “Kenapa DPR-Pemerintah bahas RUU TNI diam-diam di hotel mewah?,” kata Saiful Mujani dalam akun X pribadinya, Sabtu, (15/3/2025).

    Dia mempertanyakan mengapa rapat tersebut tak mengundang akademisi, ormas maupun media.

    “Kenapa tidak undang akademisi, ormas, media, ngo terkait isu TNI?,” tanyanya. 

    Sebelumnya, DPR menggelar rapat lanjutan itu di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2024).

    Rapat tersebut sudah masuk pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

    Diketahui, Revisi UU TNI menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir. 

    Terdapat tiga tiga poin penting dalam UU TNI yang akan mengalami perubahan. Diantaranya mengenai kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, dan penugasan prajurit militer di jabatan sipil. 

    Berhembus kabar bahwa beleid itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum lebaran, atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025. (*)

  • Penerimaan Pajak Menurun hingga APBN Tekor, Eks Waketum Gerindra: Biar Aja dan Indonesia Gelap

    Penerimaan Pajak Menurun hingga APBN Tekor, Eks Waketum Gerindra: Biar Aja dan Indonesia Gelap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah mengumumkan penerimaan pajak Indonesia senilai Rp187,8 triliun per Februari 2025.

    Namun, angka tersebut turun 30,2% secara tahunan (year on year/YoY) atau dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

    Belum lagi APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Februari 2025.

    Penerimaan pajak yang turun dan APBN defisit ini mendapat respons publik. Salah satunya dari Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

    “Penerimaan pajak menurun dan APBN defisit Rp31 triliunan. Jangan dipikirin biar aja dan Indonesia gelap,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Jumat, (14/3/2025). 

    Dia seolah menyentil Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih terkait kondisi ekonomi Indonesia itu. 

    “Biarkan @prabowo dan teamnya bekerja untuk tingkatkan pajak dan efisiensi APBN biar engga defisit terus,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar masyarakat tak terlalu mendramatisir data penerimaan pajak yang menurun itu. Begitu pun kondisi APBN.

    “Penerimaan negara memang mengalami penurunan tapi polanya sama dan dalam hal ini beberapa memang karena adanya measure, policy,” tambah Sri Mulyani. (*)

  • APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Februari 2025. 

    Merespons hal itu, Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya itu adalah sinyal agar Indonesia kembali menambah utang.

    “Ketika SPG World Bank dan IMF memberikan sinyal agar segera berhutang kembali pada lintah darat,” kata Nicho Silalahi dikutip akun X pribadinya, Sabtu, ,(15/3/2025). 

    Diketahui, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF sebagai perwakilan 12 negara Asia Tenggara (ASEAN) pada awal Oktober 2002.

    Selain itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia.

    Lebih lanjut, Nicho Silalahi mempertanyakan kemana uang sitaan dari koruptor dan dana pemotongan anggaran setiap kementerian dan lembaga.

    Selain itu dia juga mempertanyakan pengauditan seluruh utang yang ditimbulkan Mantan Presiden Joko Widodo.

    “Yang jadi pertanyaan, kemana uang sitaan dari koruptor? Kemana dana pemotongan anggaran di setiap kementrian dan lembaga? Kapan diaudit seluruh utang yang ditimbulkan rezim Jokowi?,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen tetap menjaga angka defisit hingga akhir tahun sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 2,53% terhadap PDB.

    “Dari total keseimbangan, terjadi defisit Rp 31,2 triliun di akhir Februari 2025 atau 0,13 persen dari PDB. Defisit ini masih dalam target desain APBN,” jelas Sri Mulyani. (*)

  • Kritik Luhut dan Airlangga Soal Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Pakar Hukum Tata Negara: Itu Kalian

    Kritik Luhut dan Airlangga Soal Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Pakar Hukum Tata Negara: Itu Kalian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Bavitri Susanti mengkritik pemerintah yang membentang tim khusus untuk mengkaji penghambat investasi di Indonesia. 

    Menurutnya, justru yang menjadi penghambat adalah pemerintah yang berpraktik korupsi, kolusi dsn nepotisme (KKN).

    “Penghambat investasi itu ya kalian yang berpraktek nepotisme, kolusi, korupsi,” kata Bavitri melalui akun X pribadinya, Jumat, (14/3/2025). 

    Bavitri menyinggung soal hukum yang dimanipulasi, kebijakan yang berubah-ubah hingga bicara asal bombastis.

    “Memanipulasi hukum, bikin kebijakan berubah-ubah terus (karena tidak pakai data), yang ngomong asal populis dan bombastis tapi kebijakan chaos,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk tim tersebut. 

    “Nanti ada tim akan bekerja mulai besok selama seminggu, karena pada dasarnya kita sudah paham itu. Sehingga dengan begitu, ekonomi ini bisa lebih bagus,” kata Luhut. 

    Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan juga memberikan sentilan kepada Luhut dan Airlangga.

    “Perasaan ya 10 tahun jadi menteri saya gak pernah tahu dia pernah bawa investor besar ke negara ini. Apa kalian bisa kasih info kesaya investor besar yang pernah dibawa luhut ke indonesia ges?,” ungkap kader PKB ini. (*)

  • Prabowo Peringatkan Mahasiswa Tidak Terhasut Kekuatan Asing, Tere Liye Beri Sindiran Menohok: Bapak Akurat Sekali

    Prabowo Peringatkan Mahasiswa Tidak Terhasut Kekuatan Asing, Tere Liye Beri Sindiran Menohok: Bapak Akurat Sekali

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Novelis Ter Liye menyentil Presiden Prabowo Subianto secara satire. Terkait pernyataannya baru-baru ini.

    Itu disampaikan Prabowo saat peresmian Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A lantai 1, Kantor Kemendikdasmen Jl. Jend Sudirman, Senayan, Jakarta. Pada (13/3).

    Tere Liye secara satire mengatakan apa yang disampaikan Prabowo benar. Sangat akurat.

    “Setuju, Pak. Prediksi Bapak akurat sekali,” kata Ter Liye dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/3/2025).

    Ia lali memberi gambaran. Seperti mahasiswa yang membela pagar laut.

    “Ini tuh ada contoh nyatanya, mahasiswa yang belain pagar laut, Pak. Mereka bener-bener nggak mau Indonesia ini maju, terbuka, transparan, hukum ditegakkan,” ucapnya.

    “Masa’ laut dipagar, diklaim SHGB-nya,” tambahnya.

    Hingga saat ini, dalang pagar laut itu belum diketahui. Tere Liye bilang itu bentuk kekuatan asing dimaksud Prabowo.

    “Cukongnya sampai hari ini entah kapan ditangkap. Inilah kekuatan yang tak suka Indonesia bangkit, dan dia menghasut banyak orang. Termasuk mahasiswa yang belain pagar laut habis-habisan,” ujarnya.

    “Bapak tahu nggak siapa cukongnya? Sudah dikejar ke Antartika? Nggak usah deh, boleh jadi ada di sekitar Bapak loh,” tambahnya.

    Di dalam pernyataan Prabowo itu sebelumnya, ia memberi selamat kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof Brian Yuliarto. Ia menitip pesan.

    “Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita supaya benar-benar mengabdi pada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit,” imbuh Prabowo.

  • Husniah Talenrang, PAN Itu Lahir dari Rahim Reformasi

    Husniah Talenrang, PAN Itu Lahir dari Rahim Reformasi

    FAJAR.CO.ID, GOWA – Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Hj. Sitti Husniah Talenrang mengungkapkan jika partainya yang selam ini tempatnya bernaung adalah partai yang lahir dari amanat reformasi.

    Bupati perempuan pertama di Gowa ini juga menyebut jika partainya tidak hanya menjadi partai yang amanah tetapi juga adalah partai yang selalu menginginkan perubahan dan perbaikan.

    “PAN ini adalah partai yang lahir dari rahim reformasi, makanya saya mendaftarkan diri sebagai calon ketua DPW Sulsel,” jelas Husniah.

    Ketua DPW PUAN ini juga menyebut jika proses pemilihan akan sepenuhnya dilakukan oleh DPP PAN, itu bertanda PAN yang lahir dari rahim reformasi, tidak lagi mensyaratkan suara arus bawah (DPD PAN) di tingkat Kabupaten.

    Ketua DPW Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Sulawesi Selatan ini, mengungkapkan jika dirinya siap maju bertarung di Muswil, karena adanya dorongan dan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD PAN) se-Sulsel.

    “Saya ini didukung oleh DPD PAN, ini yang membuat saya mendaftarkan diri sebagai calon DPW, kalau pun DPP tidak melihat suara dari teman-teman kader saya kira cita-cita reformasi sudah mulai dilupakan” Jelas Husniah Talenrang.

    Husniah Talenrang menambahkan jika dirinya patuh pada aturan partai dan siap maju pada suksesi pemilihan ketua DPW (Muswil PAN) yang rencananya digelar pada April 2025. (Uchenk Husain/fajar)

  • Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel

    Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel, Jumat (14/3/2025).

    Ia menggantikan Irjen Pol Yudhiawa yang kini mendapatkan tugas baru.

    Pelantikan ini berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, dalam sebuah upacara serah terima jabatan (sertijab).

    Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari rotasi jabatan yang mencakup sembilan kapolda lainnya.

    Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri yang mengatur dinamika organisasi di lingkungan Polri.

    Langkah ini bertujuan untuk menjaga efektivitas kerja serta meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

    Irjen Pol Rusdi Hartono sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi.

    Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia kini dipercaya untuk memimpin Polda Sulsel guna memperkuat stabilitas keamanan serta ketertiban di wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Irjen Pol Yudhiawan kini dimutasi ke Bareskrim Polri sebagai Perwira Tinggi (Pati) dalam rangka penugasan di Kementerian Kesehatan RI.

    Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari pembinaan karier di lingkungan kepolisian.

    Menurutnya, mutasi dilakukan untuk memastikan organisasi tetap berjalan secara dinamis dan efektif.

    Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas barunya dan melanjutkan program-program yang telah berjalan sebelumnya.

    “Setiap pejabat yang dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program kerja yang sudah berjalan,” kata Sandi.

  • Dua Legislator Gerindra ‘Ngotot’ Bela Pertamina, Ini Pernyataannya

    Dua Legislator Gerindra ‘Ngotot’ Bela Pertamina, Ini Pernyataannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua legislator Partai Gerindra getol membela Pertamina. Ia adalah Andre Rosiade dan Bambang Haryadi.

    Andre merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Sementara Bambang adalah Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

    Andre, sebelumnya menolak pembentukan Panja terkait korupsi di Pertamina. Hal itu menjadi sorotan, mengingat dugaan korupsi oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) belakangan ini.

    Selain itu, Andre juga mempersoalkan munculnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di dalam isu Pertamina. Ia menilai eks Komisaris Utama Pertamina itu tidak punya wewenang lagi.

    Andre bahkan menyebut Ahok bak pahlawan kesiangan. Karena sesumbar mengaku punya data yang bisa penjarakan orang di Pertamina.

    “Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024,” kata Andre saat rapat dengan Pertamina pada Selasa (11/3/2025).

    Ia bahkan menyebut Ahok menikmati gaji miliaran rupiah. Tapi hanya bermain golf.

    “Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” pungkasnya.

    Sementara Bambang, secara tegas menyebut tak ada oplosan di kasus BBM Pertamina.

    “Ini harus digarisbawahi. Nggak ada itu skema oplosan. Itu nggak ada. Skema blending itu betul. Kita harus bedakan skema blending dengan oplosan,” tegas Bambang saat sidak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis (27/2/2025).