Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pengamat Militer: Semua Dipaksakan demi Letkol Teddy

    Pengamat Militer: Semua Dipaksakan demi Letkol Teddy

    Selamat Ginting mengenang Kolonel KKO Bambang Widjanarko ajudan Presiden Soekarno yang malu mendapat pangkat Jenderal. 

    Presiden Soekarno pernah menawarinya naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). Namun, Kolonel KKO Bambang Widjanarko menolak. Alasannya jelas, dia belum sesko dan merasa malu.

    “Kenapa Kolonel Bambang menolak? Jawabannya “Saya belum Sesko Pak, saya malu Presiden, karena saya belum Sesko, nanti teman-teman saya menertawakan saya, malu saya menggunakan pangkat jenderal, saya tidak berhak’,” jelasnya.

    Rasa malu dan merasa tidak pantas, karena di dalam pendidikan ada yang namanya bertahap, bertingkat berlanjut.

    “Karena itu, TNI harus mengikuti proses seperti itu,” imbuhnya.

    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyatakan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang kini dijabat Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, tak sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    “Posisi seskab yang dijabat Teddy jelas tidak masuk dalam 10 Lembaga yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI dan itu jelas bertentangan. Untuk itu, jabatan yang diemban Teddy sebagai seskab saat ini adalah ilegal,” ucap Ardi dilansir dari Inilah.com, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Meskipun kantor kepresidenan telah membantah bila posisi seskab saat ini berada di bawah sekretariat militer presiden (Setmilpres), Ardi justru mengendus kejanggalan.

    “Ini justru sangat janggal, karena urusan kabinet (kementerian) diserahkan di bawah kendali sekretaris militer. Artinya militerisasi segala urusan pemerintahan memang sedang terjadi,” tegasnya. (bs/fajaronline)

  • Harga dan Berat MinyaKita Curang, Minyak Goreng Malaysia Diawasi Ketat Hanya Rp9.200 Per Kilo

    Harga dan Berat MinyaKita Curang, Minyak Goreng Malaysia Diawasi Ketat Hanya Rp9.200 Per Kilo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus kecurangan yang dilakukan produsen Minyakita dari berat isi hingga harga yang dinaikkan, membuat minyak goreng di Malaysia viral di berbagai platform media sosial.

    Pasalnya, Indonesia terkenal sebagai produsen minyak sawit, Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Sementara, Malaysia menempati posisi kedua.

    Dua produsen CPO ini kemudian menerapkan kebijakan yang berbeda dalam mengendalikan harga minyak goreng di pasar domestik masing-masing.

    Di Indonesia ada minyak goreng ekonomis “MinyaKita” yang baru-baru ini membuat heboh. Pasalnya, Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700/liter, nyatanya di lapangan harganya mencapai Rp18.000/liter.

    Ada pun harga minyak goreng yang ada di Malaysia viral karena memiliki kebijakan yang berbeda dalam pengendalian harga khususnya minyak goreng.

    Ada dua minyak masak (goreng) di Malaysia yang beredar di pasaran, yakni minyak subsidi dan non-subsidi.

    1.Kemasan Subdisi

    Kemasan ini seberat 1 kilo dengan harga RM2,5 atau setara dengan Rp9.200 (kurs Rp3.700 per RM).

    2.Kemasan Non-Subsidi

    Harga Eceran Maksimum (HEM) terbagi 4 yakni:
    -1kg seharga RM6,9 (Rp25.630)
    -2kg seharga RM13,3 (Rp49.440)
    -3kg seharga RM19,6 (Rp72.859)
    -5kg seharga RM30,9 (Rp114.865)

    Selain itu, Pemerintah Malaysia sangat ketat dalam mengawasi harga barang kebutuhan pokok.

    Bila ada penjual yang menjual minyak goreng di atas HRM, akan didenda sebesar Rp371,58 juta. Sementara, bila pelakunya perusahaan, maka dendanya Rp1,85 miliar. (Besse Arma/Fajar)

  • Rapat Pembahasan RUU TNI Dilaksanakan di Hotel Tanpa Live Streaming, Warganet: Efisiensi?

    Rapat Pembahasan RUU TNI Dilaksanakan di Hotel Tanpa Live Streaming, Warganet: Efisiensi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rapat Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama pemerintah, menjadi sorotan publik, karena tidak dilakukan di DPR dan tidak pula melakukan live streaming.

    Rapat ini tidak dilaksanakan di Kantor DPR, melainkan di Hotel Fairmont, Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025.

    Rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas RUU TNI, diketahui melibatkan Komisi I DPR RI dan pemerintah.

    Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut rapat dimulai pukul 13.30 WIB dan digelar secara terbuka.

    “Rapat diumumkan pukul 13.30 WIB,” ucap Utut, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa di dalam rapat Panja, diskusi cukup alot terkait usulan penambahan usia pensiun karena hubungannya dengan keuangan negara.

    “Debat-debat yang paling krusial dan masih sedang berlangsung soal usia. Usia ini kan juga kaitannya dengan keuangan negara,” lanjut Utut.

    Di sisi lain, masyarakat menyoroti rapat yang biasanya disiarkan langsung di Kanal YouTube DPR dan TV Parlemen, namun rapat kali ini, tidak ditayangkan ke publik.

    Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa tidak disiarkan secara langsung.

    “Soal live atau tidak ditayangkan tanyakan ke Sekjen ya,” ucapnya, menanggapi pertanyaan tersebut.

    Pernyataan tersebut bukanlah jawaban yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang aktif di media sosial (netizen) memberikan beberapa pandangannya terkait rapat ini. Bahkan tidak sedikit yang mengaitkan dengan efisiensi anggaran.

  • Airlangga Optimis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai, Kader PDIP: Darimana Logikanya?

    Airlangga Optimis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai, Kader PDIP: Darimana Logikanya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinan Hutahaean mengaku pesimis dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8 persen.

    Apalagi kata dia, seluruh dunia sedang pesimis dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Apalagi jika 8 persen. 

    Dia menyentil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait optimisme tersebut.

    “Seluruh dunia pesimis dengan pertumbuhan ekonomi 5%, koq bisa-bisanya Indonesia klaim optimis 8%, darimana logikanya?,” ujarnya.m dikutip akun X pribadinya, Sabtu, (15/3/2025).

    Lebih lanjut dia menyinggung soal APBN yang tekor Rp31,2 Triliun pada baru jalan dua bulan. Trend ini menurutnya akan terus terjadi.

    “Sudah Maret mau masuk April APBN kita saja defisit 32 T. Trend defisit ini akan terus terjadi karena pendapatan negara tampaknya akan turun,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Masih dalam range (jangkauan), masih optimistis. Defisit juga kan masih 3 persen dan juga ratio utang di bawah 40 persen,” ujar Airlangga belum lama ini. (*)

  • Aktivis Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI oleh DPR di Hotel, Minta Dihentikan Karena Tak Sesuai Proses Legislasi

    Aktivis Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI oleh DPR di Hotel, Minta Dihentikan Karena Tak Sesuai Proses Legislasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sejumlah aktivis menggeruduk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont Jakarta, Sabtu (15/3/2025) sore tadi.

    Video yang diterima fajar.co.id, tampak dua aktivis memasuki ruangan rapat. Lokasi Komisi I sedang rapat bahas RUU TNI.

    Satu di antara dua aktivis tersebut menggunakan baju hitam. Satunya lagi baju putih.

    Pria yang memaki baju hitam dengan rambut gondrong itu Wakil koordinator Andrie Yunus. Ia membuka pintu lalu memperkenalkan diri.

    “Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan Pemerhati di Bidang Pertahanan,” kata Andrie di video itu.

    Andrie meminta pembahasan RUU TNI itu dihentikan. Karena dinilai tidak sesuai dengan proses legislasi.

    “Kami menuntut pembahasan RUU TNI dihentikan. Karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup bapak ibu,” ucapnya.

    Beberapa waktu berselang, keduanya ditarik keluar. Mereka bahkan sempat terjatuh.

    “Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwi fungsi TNI,” ujar Andrie.

    Ia pun menegaskan pembahasan RUU itu harus segera dihentikan.

    “Bapak ibu terhormat yang ingin dihormati tapi menyakiti hati rakyat. Hentikan pembahasan RUU TNI. Hentikan. Hentikan bapak ibu,” pungkasnya.

    Ketua Komisi I Utut Adianto membenarkan rapat tersebut dilakukan di hotel. Ia mengatakan alasan pihaknya menggelar rapat di hotel ini dalam rangka untuk pembahasan secara lebih intensif dan konsinyering.

    “Kalau di sini kan konsinyering, kamu tau arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokan, gitu ya,” kata Utut di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

  • Faizal Assegaf: Terlalu Banyak Fakta Kejahatan Ahok dan Jokowi sejak Berkuasa di DKI Jakarta

    Faizal Assegaf: Terlalu Banyak Fakta Kejahatan Ahok dan Jokowi sejak Berkuasa di DKI Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyinggung permainan kotor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Jokowi dari aneka skandal APBD DKI Jakarta. Yang terkini mega korupsi di pertamina.

    Diketahui, pada 15 Oktober 2012 – 19 November 2014 Ahok mendampingi Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Kemudian Ahok diangkat menjadi Eks Komisaris Utama PT Pertamina saat Jokowi menjabat presiden.

    Belakangan Ahok ‘bernyanyi’ terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina yang telah mentersangkakan sembilan orang. 

    “Lucunya saat berkuasa sangat mesra dan super rakus. Giliran satu per satu terbongkar, mulai gelar drama, seolah berantam. Rakyat selalu ditipu, mau saja ketipu,” ungkap Faizal Assegaf.

    “Terlalu banyak fakta kejahatan Ahok dan Jokowi sejak berkuasa di DKI Jakarta hingga bagi-bagi jatah di lapak Pertamina,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata dia, Ahok dan Jokowi modusnya suara besar, sok galak agar mengelabui publik. 

    “Di balik layar, kedua sijoli mengatur siasat licik. Begitu disidik Jaksa, berubah jadi tikus selokan,” tandasnya. (*)

  • 300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan ribu ton beras impor ditemukan berkutu oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. 

    Beras berkutu itu merupakan sisa beras impor tahun lalu yang disimpan di gudang Perum Bulog di Yogyakarta.

    Ketua Partai PKN, Anas Urbaningrum sangat menyayangkan hal itu. “Sayang sekali. Sudah beras impor, berkutu lagi,” kata Anas Urbaningrum melalui keterangannya, dikutip, Sabtu, (15/3/2025).

    Menurutnya, temuan Ketua Komisi IV Titiek Soeharto saat reses di Yogyakarta ini mesti disikapi bukan sekadar tentang beras berkutu itu mau diperlakukan. Tetapi ada poin sisa beras impor yg masih banyak dan kemudian rusak (berkutu). 

    “Artinya beras impor ternyata sisa. Jumlahnya besar. Berarti impor berlebihan volumenya? Lebih disayangkan lagi, sampai berasnya rusak di gudang. Berapa kerugian ekonomi dari kerusakan beras tersebut?,” tuturnya.

    Dia menyatakan, kejadian ini mewajibkan ada perbaikan tata kelola perberasan nasional. Termasuk dalam hal impor. Karena impor yang konteksnya untuk menambal kekurangan produksi beras dalam negeri sudah seharusnya dihitung dengan cermat. Tidak boleh serampangan angkanya. 

    “Istilah sisa hanya pantas untuk produksi dalam negeri. Kalau beras impor, lalu sisa dalam jumlah besar, apa gunanya impor itu? Impor yang sisa membuat basis argumen impor menjadi runtuh,” ujar Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. 

    Hal inilah kata dia yang penting diperbaiki. Sekali lagi, perbaikan tata kelola. Jangan sampai justru mubazir dan merugikan petani negeri sendiri. 

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Bahlil Respons Begini…

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Bahlil Respons Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan korupsi proyek iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Kami serahkan kepada proses hukum, dan kami hormati semuanya,” ujar Bahlil saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

    Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025). Dalam keterangannya, Ridwan Kamil membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia juga menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penyidikan.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin (10/3/2025).

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan barang-barang sitaan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang tengah disidik.

    “Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Namun demikian, Setyo belum merinci lebih jauh mengenai isi dokumen dan barang yang disita. Menurut dia, saat ini penyidik masih mendalami keterkaitan barang-barang tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi di BJB.

  • Ifan Seventeen Mengaku Punya Rumah Produksi Sejak 2019, Netizen: Punya PH Tapi Gak Dikenal, Berarti Gagal

    Ifan Seventeen Mengaku Punya Rumah Produksi Sejak 2019, Netizen: Punya PH Tapi Gak Dikenal, Berarti Gagal

    FAJAR.CO.I,D JAKARTA — Pengangkatan Riefan Fajarsyah, atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) menuai kritik dari berbagai pihak.

    Banyak yang meragukan kapasitasnya dalam dunia perfilman, mengingat selama ini ia lebih dikenal sebagai musisi dan vokalis band Seventeen.

    Menanggapi hal tersebut, Ifan menegaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman di industri film.

    Dalam unggahan akun X @Mdy_Asmara1701yang kini menjadi viral, dia mengungkapkan bahwa sejak 2019, dirinya telah mendirikan Production House (PH) dan bahkan terlibat dalam produksi film.

    “Kebetulan banyak publik yang belum tahu. Sebenarnya sejak tahun 2019, aku sudah punya PH. Pada 2021, aku pernah menjadi executive producer untuk salah satu film yang paling laku di OTT yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini,” ujar Ifan saat di Kantor PFN, Jakarta, dikutip @Mdy_Asmara1701 Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, Ifan juga menyebut bahwa pada 2020, ia terlibat dalam produksi film lain sebagai executive producer. Ia menegaskan bahwa dirinya masih aktif di industri film hingga kini.

    “Jadi, sampai saat ini aku masih aktif bersama teman-teman di PH. Mungkin netizen hanya tahu aku sebagai penyanyi, padahal sebenarnya aku juga berkecimpung di dunia perfilman,” tambahnya.

    Namun, pernyataan Ifan bukannya mendapat perhatian netizen, justru memicu respons lebih panas di media sosial. Banyak warganet yang meragukan kontribusinya di industri film dan mempertanyakan kualitas produksi yang pernah ia tangani.

  • OJK Akan Luncurkan Aturan Ketat Awasi Influencer Saham di Sosmed

    OJK Akan Luncurkan Aturan Ketat Awasi Influencer Saham di Sosmed

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan untuk mengawasi finfluencer (finansial influencer).

    Aturan yang akan diperketat ini dalam hal pengawasan influencer saham khususnya di sosial media (sosmed), dipicu karena kekhawatiran akan dampak negatif dari spekulasi yang mereka sebarkan di sosmed.

    Pasalnya, Influencer ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, dengan kemampuan mereka dalam menyajikan informasi keuangan yang mudah dipahami.

    Menurut Friderica Widyasari Dewi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, terdapat potensi jika tidak semua influencer finansial memiliki kompetensi yang memadai tentang informasi yang disampaikan.

    Tidak hanya sekali, namun seringkali ditemukan influencer yang sama sekali tidak memahami ketentuan peraturan berdasarkan Perundang-undangan.

    Demikian, Friderica kemudian menyampaikan terkait aturan yang akan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, OJK sedang merancang skema pengaturan dan pengawasan atas perilaku finfluencer dalam meningkatkan kehati-hatian finfluencer atas aktivitasnya di media sosial,” kata Friderica, dikutip Sabtu, (15/3/2025).

    Dengan rancangan strategi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berharap agar aturan baru untuk finfluencer akan memprioritaskan perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum.

    Adapun, aturan ini dirancang setelah muncul kritik dari Direktur Utama BRI dan Presiden Direktur BCA.