Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    Sebut PDIP dan Jokowi Biang Kerok Masalah Indonesia selama 10 Tahun Terakhir, Faizal Assegaf: Jangan Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Politik Faizal Assegaf memberikan pernyataan menohok ke PDI Perjuangan, Mantan Presiden Joko Widodo, oligarki dan koruptor.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf menyebut ada tiga dosa besar yang dilakukan.

    Dosa-dosa tersebut dilakukan dalam 10 tahun terakhir atau dua periode masa jabatan Jokowi Widodo sebagai Presiden.

    “Tiga kejahatan perusak Indonesia dalam 10 tahun. Mulyono, PDIP, oligarki rakus, koruptor kakap,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2025).

    Lanjut, ia pun memperingatkan agar tak percaya dengan apa yang sekarang terlihat di publik.

    Mulai dari Megawati, Jokowi hingga kawanan buzzer yang saling serang satu sama lain.

    “Jangan terjebak permainan licik Megawati, Jokowi & kawanan buzzer,” ujarnya.

    Jika tergiring, menurut Faizal ini bisa berbahaya karena masyarakat bisa saja melupakan sumber masalah yang sebelumnya disebutkan.

    “Semakin terang publik digiring untuk melupakan ketiga sumber masalah tersebut. Waspada!,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tapi Tidak untuk Gibran, Adi Prayitno: Gimana Cara Jalani Koalisi

    PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Tapi Tidak untuk Gibran, Adi Prayitno: Gimana Cara Jalani Koalisi

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Adi Prayitno mengomentari PDI Perjuangan yang menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Prabowo Subianto tapi tidak untuk Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurutnya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon itu terkesan lucu. Karena Prabowo – Gibran sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hal yang tak terpisahkan.

    “Politik dalam banyak hal seru dan lucu semacam ini. Gimana cara jalani koalisi hanya akui presiden, tapi ndak akui wapresnya,” kata Adi Prayitno dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) memberikan sentilan menggelitik terhadap kondisi perpolitikan Indonesia.

    “Awak yang awam begini leng-geleng kepala. Ndak faham. Tapi ramai juga yang beginian, biar politik kita ndak kayak majlis taklim,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin menyampaikan, dukungan ke pemerintahan Prabowo itu merupakan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ini arahan dari Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) melihat kondisi dan hadapi sekarang ini bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak menyebutkan Pak Gibran,” tuturnya belum lama ini. 

    Diketahui, Gibran memang telah dipecat dari PDIP bersama Jokowi dan Bobby Nasution berdasarkan surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani m pada 4 Desember. (*)

  • Kritik DPR Soal Revisi UU TNI, Anas Urbaningrum: Tidak Perlu Terlalu Terburu-buru dan Terkesan Tertutup

    Kritik DPR Soal Revisi UU TNI, Anas Urbaningrum: Tidak Perlu Terlalu Terburu-buru dan Terkesan Tertutup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menyampaikan urun Rembug Tentang Revisi UU TNI. 

    Dia menyarankan agar tidak apriori dengan revisi UU TNI. Tidak perlu berburuk sangka dengan revisi atau perbaikan atau penyempurnaan UU TNI untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tantangan baru. 

    “Jangan pula serta-merta menjatuhkan vonis akan mengembalikan Dwifungsi dan atau langkah mundur ke zaman Orde Baru,” kata Anas Urbaningrum melalui akun X pribadiny dikutip Senin, (17/3/2025). 

    Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, Pemerintah dan DPR juga jangan apriori dengan pendapat publik. Jangan menutup diri terhadap diskusi publik. Justru perlu sungguh-sungguh meminta pandangan atau pendapat masyarakat. 

    “Sebab itu, tidak perlu terlalu terburu-buru dan terkesan tertutup. UU TNI dan dan kelak UU TNI baru hasil revisi haruslah milik seluruh rakyat, milik seluruh anak bangsa, milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya milik Pemerintah, DPR dan TNI,” ujarnya. 

    Dia menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat. Sejarahnya yang “self created army” dan perjalanan panjang perjuangannya adalah bukti bahwa TNI adalah tentara rakyat. Tidak boleh berjarak dengan rakyat, apalagi terpisah dari rakyat. 

    Dengan sengaja dan terbuka melibatkan pemikiran lanjutnya, gagasan dan masukan publik adalah pilihan yang terbaik. Public hearing yang subtantif adalah kelaziman di dalam pembentukan atau revisi UU. Para ahli dari berbagai perspektif penting diminta pandangan dan pendapatnya. 

  • Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membalas pernyataan Projo yang memberikan peringatan kepada PDIP untuk tidak terus menyerang Mantan Presiden Joko Widodo.

    Projo merupakan organisasi kemasyarakatan pendukung Jokowi. Dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi. 

    Guntur Romli memberikan sentilan kepada Projo yang disebutnya tengah membocorkan kelakuan Jokowi ke PDIP.

    “Wuih ngeri. Jangan-jangan Projo sedang membocorkan kelakukan Jokowi ke PDI Perjuangan,” kata Guntur Romli yang merupakan mantan politikus PSI ini, dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025). 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro-Jokowi (Projo), Freddy Damanik menyatakan, kalau PDIP terus mengganggu Jokowi bukan tidak mungkin Jokowi juga akan melawan dan akan menghancurkan kembali PDIP dengan cara-caranya, walaupun sudah tidak Presiden lagi.

    ”Oleh karena itu, kami meminta kepada PDIP agar segera move on dari Jokowi, tidak usah lagi menyerang Jokowi dan keluarganya,” ujar Freddy Damanik, kemarin. 

    Apalagi menurutnya, Jokowi selama ini selalu diam meski dicela oleh PDIP, partai yang mengusungnya di dua periode menjadi Presiden. 

    Seperti diketahui, Jokowi dan PDIP selama ini ibarat sejoli yang tak terpisahkan sejak Jokowi masuk politik. 

    Namun belakangan, mereka berseberangan saat pilpres 2024. Jokowi merapat ke Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

  • Said Didu Sindir DPR: Cadangan Dana Saja Bisa Rapat di Hotel Mewah!

    Said Didu Sindir DPR: Cadangan Dana Saja Bisa Rapat di Hotel Mewah!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu menyoroti tajam komentar dari Sekjen DPR terkait alasan untuk menggelar rapat di Hotel Mewah.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Said Didu menyindir terkaot dana cadangan yang disebutkan.

    Ia menyebut dana cadangan yang digunakan untuk menggelar rapat di Hotel Mewah itu sangat luar biasa.

    Apalagi menurut untuk dana yang sebenarnya yang disebutnya bisa-bisa membuat rakyat marah.

    “Cadangannya aja bisa rapat di hotel mewah – apalagi anggaran benarnya,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2025).

    “Rakyat bisa ngamuk atas kelakuan kalian !!!,” sebutnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar angkat bicara mengenai kritikan terhadap rapat pembahasan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di hotel mewah kawasan Hotel Fairmont, Jakarta bukan di gedung kura-kura.

    “Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgensitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR. Itu diatur di tatib Pasal 254 aturannya, dengan izin pimpinan DPR ini sudah dilakukan,” ujar Indra

    Soal efisiensi anggaran, Indra bilang pihaknya masih memiliki banyak cadangan anggaran. Di samping itu, RUU TNI masuk dalam prioritas.

    “Jadi kalau keterkaitan dengan penghematan, ini kita masih punya anggaran cadangan dari yang 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi yang harus diselesaikan dengan format konsinyering gitu,” ucapnya.

    Diketahui, DPR menyewa hotel mewah untuk mengebut rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.

  • Fedi Nuril Bilang RUU TNI Dibahas di Hotel Mewah, tapi Tak Masuk Prolegnas 2025

    Fedi Nuril Bilang RUU TNI Dibahas di Hotel Mewah, tapi Tak Masuk Prolegnas 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril kembali menyuarakan pendapatnya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang ramai dibicarakan publik.

    Fedi Nuril menyoroti fakta bahwa pembahasan RUU TNI hang dilakukan melalui serangkaian rapat maraton di sebuah hotel mewah.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan anggaran negara untuk fasilitas mewah, sementara banyak rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

    “Rapat maraton di hotel mewah,” kata Fedi di X @realfedinuril (16/3/2025).

    Kata Fedi, karena RUU TNI tidak tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025, ia merasa bingung.

    “Tapi gue bahkan tidak menemukan RUU TNI masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025,” cetusnya.

    Fedi pun mengekspresikan keraguan apakah dirinya kurang mendapatkan informasi terbaru atau memang ada ketidakjelasan dalam proses pembahasan RUU TNI.

    “Apa gue yang kurang update?,” tandasnya.

    Berikut beberapa RUU Prolegnas yang disetujui DPR RI, seperti Komisi I RUU Penyiaran, Komisi II RUU ASN, Komisi III RUU Hukum Acara Pidana, dan Komisi IV RUU Pangan, RUU Kehutanan.

    Sementara Komisi V RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komisi VI RUU Perlindungan Konsumen, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi VII RUU Kepariwisataan (carry over), dan Komisi VIII RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

    Bukan hanya itu, juga Komisi IX tentang RUU Ketenagakerjaan, Komisi X RUU Sisdiknas, Komisi XIvRUU Pengampunan Pajak,dan Iomisi XII RUU Energi Baru dan Terbarukan (carry over), serta Komisi XIII RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

  • Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN yang telah diteken oleh Menteri Keuangan.

    Itu artinya, THR untuk hari raya Idulfitri bakal segera cair. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa THR Idulfitri mulai dicairkan pada 17 Maret 2025.

    Salah satu pejabat negara yang akan memperoleh tunjangan hari raya tersebut adalah para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aturan tersebut tidak disebutkan besaran THR yang akan didapatkan oleh menteri. Hanya saja Menteri, Wakil Menteri dan beserta staf khususnya disebut sebagai aparatur negara yang berhak menerima THR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selain itu, diatur pula sejumlah komponen THR yang akan didapatkan oleh menteri. Mulai dari gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan.

    Lantas, berapa besaran THR Menteri yang akan diterima tahun ini?

    Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 disebutkan bahwa gaji pokok seorang menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan atau merupakan gaji terbesar untuk aparatur negara.

    Tak hanya gaji pokok, THR menteri juga terdiri dari tunjangan jabatan yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001 tentang Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

  • Bank Mandiri Groundbreaking Menara Mandiri Kendari, Wujud Ekspansi Layanan Keuangan di Sulawesi Tenggara

    Bank Mandiri Groundbreaking Menara Mandiri Kendari, Wujud Ekspansi Layanan Keuangan di Sulawesi Tenggara

    FAJAR.CO.ID, KENDARI – Bank Mandiri kembali menunjukkan komitmennya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui sinergi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, ditandai dengan groundbreaking Menara Mandiri di Kendari.

    Pembangunan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan komitmen jangka panjang Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi keuangan modern yang tidak hanya inovatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.

    Acara peletakan batu pertama pembangunan Menara Mandiri Kendari ini turut mengundang Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Majyen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, beserta jajaran pejabat setempat serta Direksi Bank Mandiri, Minggu (16/3).

    Berlokasi di Jalan Abdullah Silondae No. 45, Kendari, Menara Mandiri Kendari hadir memenuhi segala kebutuhan baik untuk personal banking, transaksional hingga pengelolaan likuiditas untuk para pelaku usaha di Kota Kendari.

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, menyatakan pembangunan Menara Mandiri di Kendari merupakan bukti nyata komitmen Bank Mandiri dalam berinovasi dan merespons kebutuhan masyarakat serta pelaku bisnis. Adapun Gedung Menara Mandiri akan dibangun di atas lahan seluas 3.455 m2, berupa 1 (satu) tower setinggi 10 (sepuluh) lantai dengan luasan bangunan ± 14.000 m2.

    “Gedung ini diharapkan dapat menghadirkan kemudahan bagi nasabah Bank Mandiri dalam mengakses layanan keuangan secara terintegrasi, sekaligus mendukung konektivitas global, memperluas peluang ekspansi bisnis, serta membuka akses terhadap investasi yang lebih luas dengan keunggulan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan,” ujar Darmawan di Kendari, Minggu (16/03).

  • Rapat DPR di Hotel Mewah, Tere Liye: Rumah Rakyat Lebih Kecil dari Toilet Kamar Mereka

    Rapat DPR di Hotel Mewah, Tere Liye: Rumah Rakyat Lebih Kecil dari Toilet Kamar Mereka

    “Silakan kalian komplain soal ini ke anggota DPR, pejabat ini, maka mereka akan selalu punya argumen membantah. Bahwa mereka berhak dan boleh-boleh saja rapat di hotel mewah, lengkap dengan fasilitasnya,” imbuhnya.

    “Padahal itu cuma konsidering, cukup ruang meeting kecil di DPR/kantor pemerintahan,” sambung dia.

    Tere Liye juga menyoroti slip gaji pejabat yang pajak penghasilannya ditanggung oleh negara.

    Tere Liye bilang, hal ini menunjukkan betapa pejabat telah menikmati berbagai fasilitas mewah tanpa memikirkan beban rakyat.

    “Kita bahkan belum membahas substansi dan kualitas UU yang akan kalian hasilkan. Bahkan dari cara kalian melahirkan UU ini saja sudah bermasalah serius, kalian menikmati semua kemewahan fasilitas pejabat, maka dari mana rumusnya kalian benar-benar akan peduli pada rakyat banyak?” kuncinya.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.

    Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.

    Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat legislatif berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.

    Ia juga menyebut bahwa Hotel Fairmont dipilih karena adanya kerja sama yang memberikan potongan harga bagi DPR.

    Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi menjadi alasan utama perlunya tempat yang mendukung kelancaran diskusi.

  • Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    Pengamanan Rapat RUU TNI oleh Kopassus, Dandhy: Sudah Masuk Kudeta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti ketatnya pengamanan dalam pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta.

    Ia mengkritik keterlibatan personel militer, termasuk Kopassus, dalam menjaga jalannya rapat tersebut.

    Dikatakan Dandhy, pengerahan tentara untuk mengamankan pembahasan undang-undang yang berpotensi menguntungkan institusi mereka sendiri merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Tentara dimobilisasi untuk menjaga pembahasan RUU yang menguntungkan dirinya,” kata Dandhy di X @Dandhy_Laksono (16/3/2025).

    Ia bahkan menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori kudeta.

    “Itu sudah kategori kudeta,” tandasnya.

    Pengamanan ketat dalam pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta ini pun sontak menjadi sorotan publik.

    Terutama setelah beredarnya foto dan video yang menunjukkan kehadiran pasukan elite Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI.

    Sejumlah netizen mengkritisi langkah ini, mempertanyakan urgensi serta prosedur pengerahan pasukan khusus di lokasi tersebut.

    Akun X Gump n Hell menyatakan keheranannya atas kehadiran Koopssus, menyebut situasi sudah dalam kondisi genting.

    “Njir, Koopssus sampai turun. Artinya keadaan sudah genting sekali. SAS aja ketar-ketir,” tulisnya dalam unggahan yang mendapat ribuan tanda suka dan komentar.

    Sementara itu, akun lain seperti Zen RS mengunggah video pendek yang menunjukkan suasana di dalam hotel setelah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil mencoba memasuki ruang rapat tertutup DPR terkait RUU TNI.