Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru. Larangan pengenaan pajak untuk kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah yang ditinggali.

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Asrorun Niam Sholeh, dalam siaran persnya, dikutip Selasa (25/11/2025).

    “Itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” tambahnya.

    Fatwa itu disebut Pajak Berkeadilan. Ditetapkan dalam Forum Munas MUI yang berlangsung 20-23 November 2025 di Hotel Mercure, Jakarta.

    Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan. Di dalam arti lain, merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak”, ujar Niam.

    Adapun fatwa pajak berkeadilan sebagai berikut:

    Ketentuan Hukum

    Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan. e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

    Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah(ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

    Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang (double tax)

    Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

    Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

    Warga negara wajib ?menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 2 dan 3.

    Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

    Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

    Rekomendasi

    Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

    Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajakpenghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajakwaris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

    Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah).
    (Arya/Fajar)

  • Menhan Sjafrie Paparkan Penguatan Kekuatan TNI dalam Rapat dengan Komisi I DPR

    Menhan Sjafrie Paparkan Penguatan Kekuatan TNI dalam Rapat dengan Komisi I DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada penggunaan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan TNI secara menyeluruh.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    “Pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara, Republik Indonesia, dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Sjafrie.

    Sjafrie juga menjelaskan, pembangunan kekuatan TNI perlu dilakukan secara optimal, termasuk penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalyon guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah terdampak konflik.

    “Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” kata Sjafrie. (Pram/Fajar)

  • Ahmad Ali Serang PDIP, Denny Siregar Bilang Lagi Pansos, Ferdinand Hutahaean: Cari Sensasi Murahan untuk Mengangkat PSI

    Ahmad Ali Serang PDIP, Denny Siregar Bilang Lagi Pansos, Ferdinand Hutahaean: Cari Sensasi Murahan untuk Mengangkat PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisruh antara PSI dan PDI Perjuangan belakangan ini menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan.

    Kisruh ini diawali dengan sentilan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menyebut PDI Perjuangan tidak menghargai sosok Presiden ke-7, Jokowi.

    Tidak terima dengan statement tersebut, Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa Jokowi tidak bisa jadi apa-apa jika bukan karena PDI Perjuangan.

    Sutradara sekaligus Pegiat Medsos, yang selalu mengaku kagum terhadap PDI Perjuangan merasa terpanggil memberikan statement.

    Ia pun meminta agar PDI Perjuangan tidak terlalu merespons setiap apa yang dikatakan Ahmad Ali Cs. “PDIP ga perlu nanggepin partai kecil,” ujar Denny di X @Dennysiregar7 (24/11/2025).

    Senada dengan Ferdinand Hutahaean, Denny menuding PSI hanya sedang pansos agar menjadi pusat perhatian. “Itu lagi pansos,” tukasnya.

    Denny bilang, jika PSI tidak menyerang Partai seperti PDI Perjuangan hingga Demokrat, nama mereka tidak akan dibicarakan publik.

    “Mereka butuh nama besar untuk naik ke atas. Cari lawan yang sesuai,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Ahmad Ali.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian. “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik. “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

  • Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali melontarkan pujian terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia mengatakan, perjalanan politik Jokowi layak dijadikan inspirasi bagi rakyat kecil yang kerap merasa tidak punya ruang dalam dunia politik.

    Ali menegaskan, partainya ingin menghadirkan kembali kisah dan contoh nyata dari perjalanan hidup Jokowi. Khususnya kepada masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki privilese apa pun.

    “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi,” kata Ahmad Ali dikutip dari unggahan PSI di X (24/11/2025).

    Menurutnya, latar belakang Jokowi justru menjadi bukti bahwa rakyat dari kalangan sederhana sekalipun dapat menembus batas-batas politik yang selama ini terlihat elitis.

    “Dengan cerita hidup bagi rakyat jelata. Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi,” sebutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak datang dari garis keturunan bangsawan, uang berlimpah, ataupun kekuatan politik yang diwariskan.

    “Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” tandasnya.

    PSI sendiri belakangan semakin intens mengangkat kisah perjalanan Jokowi sebagai narasi politik mereka.

    Sebelumnya, Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Puji Jokowi: Tanpa Uang Banyak, Anak Kampung Tetap Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali melontarkan pujian terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia mengatakan, perjalanan politik Jokowi layak dijadikan inspirasi bagi rakyat kecil yang kerap merasa tidak punya ruang dalam dunia politik.

    Ali menegaskan, partainya ingin menghadirkan kembali kisah dan contoh nyata dari perjalanan hidup Jokowi. Khususnya kepada masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki privilese apa pun.

    “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi,” kata Ahmad Ali dikutip dari unggahan PSI di X (24/11/2025).

    Menurutnya, latar belakang Jokowi justru menjadi bukti bahwa rakyat dari kalangan sederhana sekalipun dapat menembus batas-batas politik yang selama ini terlihat elitis.

    “Dengan cerita hidup bagi rakyat jelata. Bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi,” sebutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak datang dari garis keturunan bangsawan, uang berlimpah, ataupun kekuatan politik yang diwariskan.

    “Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” tandasnya.

    PSI sendiri belakangan semakin intens mengangkat kisah perjalanan Jokowi sebagai narasi politik mereka.

    Sebelumnya, Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    Prediksi Faizal Assegaf Soal Gibran Bikin Heboh, PSI: Analisa Itu Nggak Bisa Diremehkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf blak-blakan memberikan analisisnya terkait dinamika politik nasional yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.

    Khususnya, mengenai pergerakan politik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka jelang 2029.

    Dikatakan Faizal, kegagalan oposisi membangun konsolidasi yang matang justru memberi ruang makin luas bagi Gibran untuk mengamankan berbagai momentum politik.

    “Sudah saya prediksi bila oposisi gagal berkonsolidasi secara konstruktif maka Gibran makin leluasa bergerak meraih semua momentum,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (24/11/2025).

    Ia juga menuturkan bahwa isu ijazah palsu yang sempat ramai diperbincangkan menjadi bumerang bagi kelompok kritis karena justru melemahkan fokus mereka sendiri.

    “Terlebih isu ijazah palsu jadi jebakan paling efektif oleh kubu Jokowi menguras kelompok kritis,” Faizal menuturkan.

    “Hasilnya Gibran terus melaju menuju kesiapan 2029 bersaing dengan AHY, Puan dan Prabowo,” tambahnya.

    Pernyataan Faizal tersebut memicu tanggapan dari kader PSI, Dedy Nur. Dedy mengatakan, analisis tersebut bukan sekadar spekulasi kosong dan layak diperhitungkan dalam peta persaingan politik ke depan.

    “Analisa macam ini tidak bisa diremehkan,” tegas Dedy di X.

    Ia bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran akan tampil lebih dominan dibanding sejumlah tokoh kuat yang disebut Faizal.

    “Bisa jadi memang Gibran Rakabuming Raka akan tampil lebih menonjol dari kandidat yang disebutkan oleh bang Faizal Assegaf,” sebutnya.

    Kata Dedy, salah satu penyebabnya adalah fokus oposisi yang menurutnya justru lebih sering tersita untuk isu-isu kontraproduktif.

  • Ahmad Ali Minta Kadernya Tidak Manja karena Jokowi Bukan Presiden, Herwin Sudikta: Ada Jokowi Saja PSI Sudah Tidak Istimewa

    Ahmad Ali Minta Kadernya Tidak Manja karena Jokowi Bukan Presiden, Herwin Sudikta: Ada Jokowi Saja PSI Sudah Tidak Istimewa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menanggapi pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang sebelumnya meminta kader PSI untuk tidak manja karena Jokowi sudah tidak lagi berkuasa.

    Herwin mengatakan, pernyataan tersebut justru membuka kembali pertanyaan publik mengenai posisi PSI tanpa keberadaan Jokowi.

    Ia menyebut partai berlambang gajah itu selama ini terlalu bergantung pada figur mantan Presiden RI tersebut.

    “Ada Jokowi saja PSI sudah tidak istimewa. Apalagi sekarang, ketika bayangannya pun sudah tidak ada?,” ujar Herwin di X @bangherwin (24/11/2025).

    Herwin kemudian mempertanyakan alasan publik untuk memilih PSI saat ini. “Lalu apa alasan publik memilih PSI?,” timpalnya.

    Kata dia, partai tersebut tidak memiliki pijakan ideologis maupun rekam integritas yang dapat dijadikan alasan kuat oleh pemilih.

    “Ideologi? Nggak punya. Integritas? Jangan bercanda. Transparansi? Semakin jauh, bahkan urusan private jet Kaesang saja masih gelap,” imbuhnya.

    Herwin juga menyindir posisi PSI yang selama ini dinilai menikmati privilese politik.

    Ia menyebut wajar jika kini partai itu terlihat kehilangan pamor setelah tidak lagi mendapatkan keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan.

    “Jika selama ini hidup dari privilese, jangan kaget kalau tanpa privilese kalian terlihat bahkan jauh dari apa adanya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, mengingatkan para kadernya agar mulai membuang kebiasaan bergantung pada kekuasaan.

    Ia menegaskan, masa-masa ketika partai bisa mengandalkan kedekatan dengan pemerintah sudah berlalu, dan kini PSI harus benar-benar belajar bergerak mandiri.

  • Denny Siregar soal Polemik di PBNU: NU Kembalilah Jadi Ormas Agama Bermartabat

    Denny Siregar soal Polemik di PBNU: NU Kembalilah Jadi Ormas Agama Bermartabat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat Media Sosial, Denny Siregar meminta Nahdatul Ulama (NU) kembali jadi organisasi masyarakat (ormas) agama bermartabat. Itu diungkapkan menanggapi polemik di NU.

    Diketahui, rapat Syuriyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) meminta Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mundur dari jabatan ketua umum.

    “NU kembalilah jadi ormas agama bermartabat,” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/11/2025).

    Dia juga meminta agar NU jauh dari kekuasaan. Sehingga bia mengungkapkan kebenaran jika memang benar.

    “Jauh dari kekuasaan. Berkata benar jika benar, tidak jika salah,” ujarnya.

    Menurut Denny, kehormatan tidak bisa dicari. “Kehormatan tidak dicari. Ia diraih dengan tauladan,” ucapnya.

    Adapun hasil rapat Syuriah PBNU itu beredar di sejumlah media dan di media sosial. Berjudul “Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”.

    Rapat tersebut digelar di Hotel Aston Jakarta. Berlangsung pada Kamis, 20 November 2025.

    Pada pokoknya, Yahya diminta mengundurkan diri. Tapat tersebut 37 orang dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU

    “Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan rapat Harian Syuriyah PBNU,” penggalan surat itu ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, pada Jumat, 21 November 2025.

    Permintaan pengunduran diri itu, karena PBNU telah menghadirkan narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Dianggap melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

  • CSCEC4 Tampil di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7

    CSCEC4 Tampil di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7

    FAJAR.CO.ID, BEIJING — Inisiatif Satu Sabuk, Satu Jalan (Belt and Road Initiative) merupakan praktik utama dalam membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

    Sejak implementasinya, sejumlah besar proyek kerja sama terkait pembangunan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di negara-negara di sepanjang jalur tersebut telah berakar, menjadikannya barang publik internasional yang sangat populer dan platform untuk kerja sama internasional.

    Inisiatif ini telah memberikan kebijaksanaan dan solusi China untuk tata kelola global. Sebagai salah satu perusahaan China pertama yang berekspansi ke luar negeri, China Construction Fourth Engineering Division Corp., Ltd. telah secara aktif berkontribusi pada pengembangan berkualitas tinggi Inisiatif Sabuk dan Jalan.

    Inisiatif ini telah menyelesaikan serangkaian proyek penting di lebih dari 30 negara di sepanjang jalur tersebut, yang mewakili konstruksi, persahabatan, dan semangat China, serta telah meraih pengakuan internasional.

    Menurut Li Yi, Wakil Presiden CSCEC4, “Inisiatif Sabuk dan Jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tapi jembatan persahabatan jangka panjang. Ketika kami membangun pabrik, rumah sakit, atau kawasan industri, kami juga membangun kepercayaan,” jelasnya Li Yi.

    Dari tanggal 18 hingga 20 November, CSCEC4 hadir di Forum Pengembangan Rantai Pasokan Teknik Internasional ke-7, memamerkan inovasi teknologi dan layanan ekologisnya dalam konstruksi Sabuk dan Jalan.

    Hal ini menunjukkan kemampuan tangguh perusahaan-perusahaan Cina dalam melayani industri konstruksi global. Di area pameran kontraktor umum, CSCEC4 menampilkan pameran teknologi inovatif seperti pabrik konstruksi awan, robot bertenaga kabel, kontainer standar, Komposit Semen Rekayasa, produk beton insulasi ultra-ringan, dan material bangunan fosfogipsum.

  • Soroti Kasus Hukum Ira Puspadewi, Dino Patti Djalal: Kembalikan Kemurnian KPK

    Soroti Kasus Hukum Ira Puspadewi, Dino Patti Djalal: Kembalikan Kemurnian KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan mulai diragukan kemurniannya. Sejumlah pihak menilai mulai terjadi kriminalisasi hingga proses hukum berdasarkan pesanan politik.

    Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal angkat suara terkait fenomena penegakan hukum di KPK yang cenderung berdasar titipan politik atau bahkan terkesan terjadi kriminalisasi.

    Salah satu proses hukum yang belakangan menyita perhatian di KPK yakni terkait proses hukum terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi. Sebelumnya sudah ada kasus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang kemudian mendapat pengampunan dari Presiden.

    Melihat kondisi itu, Dino Patti Djalan mempertanyakan apa sesungguhnya yang terjadi dengan penyidik dan pimpinan KPK saat ini. “Ada apa dengan KPK?,” kata Dino Patti Djalal penuh tanya, Senin (24/11).

    Dia lantas menyinggung kasus dugaan kriminalisasi yang ditujukan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui kasus Formula E. “Dalam pemilu 2024, Anies B dikriminalisasi KPK melalui kasus Formula-e (titipan politik?),” ungkit Dino Patti Djalal.

    Tidak cukup dengan proses hukum yang terkesan menyimpang di KPK, Dino menyebut KPK kini kembali jadi sorotan setelah proses hukum terhadap mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi. “Sekarang diaspora idealis & berprestasi Ira Puspadewi dikriminalisasi KPK dalam kasus dimana nurani publik percaya ia tidak bersalah & tidak korupsi,” sebutnya.

    Atas berbagai kasus yang terkesan tidak murni penegakan hukum itu, Dino Patti Djalal meminta agar KPK melakukan instrospeksi diri dan mengembalikan kemurnian penegakan hukum seperti yang dilakukan komisioner KPK di masa lalu. “Saatnya KPK introspeksi. Kembalikan kemurnian KPK #adaapadenganKPK,” imbuh Dino Patti Djalal.