Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).

    DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.

    Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPP Partai Golkar resmi menunjuk Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said menjadi Plt Ketua DPD Golkar Sulsel.

    Seperti diketahui, masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Sulsel yang dipimpin Taufan Pawe sejatinya telah berakhir pada 19 November lalu, atau tepat sebulan dengan keputusan baru ini dibuat. Dengan ini, Taufan Pawe resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Golkar Sulsel.

    Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan pada Jumat (19/12/2025).

    “Pak Muhidin Plt Golkar Sulsel bersama 8 DPD Partai Golkar provinsi yang belum menggelar musda hingga hari ini,” katanya.

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe legawa dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader Golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Berani Tilap Donasi Bencana, Megawati Ultimatum Kader PDIP: Saya Pecat Kalian!

    Berani Tilap Donasi Bencana, Megawati Ultimatum Kader PDIP: Saya Pecat Kalian!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengultimatum kadernya. Agar tidak megorupsi uang donasi untuk korban bencana di Sumatra.

    Itu diungkapkan saat PDIP membuka donasi untuk korban bencana Sumatra. Dilaksanakan pada acara peringatan Hari Ibu di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 18 Desember 2024.

    Dia memberi peringatan. Jika ada yang korupsi, maka dirinya tak segan memecat.

    “Awas lho ibu-ibu, kalau nyumbang-nyumbang Rp10 (miliar), Rp5 (miliar) masuk sini (menunjuk kantong), saya pecat kalian tahu,” kata Megawati.

    Presiden ke-5 RI itu meminta para kadernya untuk berempati kepada para korban. Dia membandingkan kadernya dengan para korban bencana.

    “Ke mana perikemanusiaan kalian? Kalian tidak melihat anak-anak seperti apa? Coba bayangkan kalau kita yang mengalami di situ bagaimana? Kita nih enak-enakan loh duduk di sini,” ujarnya.

    Adapun total donasi yang dikumpulkan berjumlah Rp3,2 miliar. Bakal terus dibuka hingga 22 Desember 2025.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PDIP, yang juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    “Rencananya tanggal 22 Desember bertepatan Hari Ibu, tapi bukan berarti donasi kita tutup, tidak. Tapi arti dalam peringatan Hari Ibu, kita buka sampai tanggal 22 Desember,” kata Rano. (Arya/Fajar)

  • Gerindra Klaim Negara Hadir Usai Bencana Sumatera, Susi Pudjiastuti: yang Mereka Butuhkan Bukan Negara Hadir, tapi Nasi Padang, Starlink, Air, DLL

    Gerindra Klaim Negara Hadir Usai Bencana Sumatera, Susi Pudjiastuti: yang Mereka Butuhkan Bukan Negara Hadir, tapi Nasi Padang, Starlink, Air, DLL

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Gerindara menyebut negara selalu hadir di Sumatera, usai sejumlah daerah diterjang banjir dan longsor. Disampaikan melalui akun media sosial mereka.

    Di akun X @Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu mengunggah momen Prabowo hadir di tengah masyarakat.

    “Hari ini Bapak Presiden @prabowo kembali menyampaikan langsung perhatian dan kepedulian negara, serta meninjau secara dekat kondisi pengungsi dan progres penanganan pasca bencana,” tulis Gerindra, dikutip Jumat (19/12/2025).

    Bahkan, Gerindra menegaskan negara selalu hadir dalam tiap langkah pemulihan pasca bencana.

    “Negara hadir, setiap hari, dalam setiap langkah pemulihan,” ujarnya.

    Klaim itu lalu ditimpali eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan rakyat bukan lagi kehadiran negara.

    “Saya pikir sekarang yang mereka butuhkan buka Negara hadir,” imbuhnya.

    Melainkan kebutuhan mendesak. Seperti makanan, air, dan internet.

    “Tapi Nasi padang, dunkin donuts, roti marie, starlink, lilin, air minum, air bersih, starlin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Susi juga menyebut sejumlah kebutuhan lain.

    “Tambahan tentengan: pampers buat baby, pembalut, sikat gigi, sabun mandi, shampoo, abon, nasi rendang, ayo tambahkan:…,” ucapnya.

    Usulan Susi itu emudian ditambahkan sejumlah netizen.

    “Lampu buu, baju cowokk, baju anak cowok cewek, baju balita cowok cewekk, air bersihh, pembersihan rumah kerahkan tni buuu, masjid mushola suara adzann, makanan buu siap saji ataupun kardusann, dapur umummm semua acehhh, borong sayur mayur, cabe, sawi, daging dipasar untuk diolah,” kata seorang netizen.

  • Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

    Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.

    “Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.

    Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.

    “Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.

    Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.

    Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).

    Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.

    “Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.

  • Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

    Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.

    “Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.

    Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.

    “Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.

    Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.

    Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).

    Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.

    “Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.

  • Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya tetap menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi, pada Senin (15/12/2025) kemarin.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyebut bahwa hal itu justru semakin memperkuat fakta ijazah Jokowi adalah asli.

    “Ya semakin membuktikan bahwa memang benar ijazah itu asli,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Jumat (19/12/2025).

    Dikatakan Dian, konsekuensi hukum merupakan risiko yang harus diterima Roy Suryo Cs yang sejak awal menuding ijazah Jokowi palsu.

    “Ketika mereka menuduh itu palsu mereka menerima konsekuensinya,” tegasnya.

    Meski demikian, Dian mengaku tetap menyayangkan perkara ini harus berujung ke ranah hukum. Ia menilai polemik tersebut seharusnya tidak perlu terjadi sejak awal.

    “Namun sebagai sesama anak bangsa kami tetap prihatin dan sayangkan kenapa kasus ini ada,” Dian menuturkan.

    “Padahal dari awal sudah diingatkan Pak Jokowi agar jangan permasalahkan,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada ajakan khusus kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bertobat atau mencabut pernyataannya, Dian menegaskan hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan.

    “Tidak ada karena semua kembali ke Pak Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan pada kasus tersebut,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, memastikan bahwa Roy Suryo Cs tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu tersebut.

  • APBN 2025 Defisit Rp560,3 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih dalam Kendali

    APBN 2025 Defisit Rp560,3 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih dalam Kendali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir November masih berada dalam batas aman meski mencatatkan defisit ratusan triliun rupiah.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, Purbaya menyebut defisit APBN per 30 November 2025 mencapai Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya.

    Dari sisi pendapatan, negara berhasil mengumpulkan Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp2.865,5 triliun. Kontribusi terbesar masih datang dari sektor perpajakan.

    Realisasi penerimaan pajak dan kepabeanan tercatat sebesar Rp1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari proyeksi Rp2.387,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp269,4 triliun atau 86,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi.

    Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari target Rp2.663,4 triliun.

    Untuk belanja kementerian dan lembaga, penyerapan anggaran tercatat Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen. Adapun belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari proyeksi.

  • Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatera, BRI Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak

    Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatera, BRI Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak

    Fajar.co.id, Jakarta — BRI terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui aksi tanggap darurat bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, BRI Group bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

    Hingga 18 Desember 2025, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah terdampak bencana, yang didukung oleh 5 unit posko darurat bencana. Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi, distribusi bantuan, serta layanan kemanusiaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

    Bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, meliputi 3.250 paket makanan siap santap, 63.500 paket sembako, 700 paket survival kit, serta 1.680 unit kasur dan selimut. Selain itu, BRI Group juga mendistribusikan 23 truk air bersih, 3.800 paket obat-obatan, dan 5.800 unit peralatan kebersihanuntuk mendukung kesehatan dan sanitasi di wilayah terdampak. Untuk memperlancar mobilisasi bantuan di area terdampak banjir, 2 unit perahu karet turut dikerahkan. Secara keseluruhan, manfaat program ini telah menjangkau 70.550 jiwa masyarakat terdampak.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memastikan kehadiran nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. “Sebagai bagian dari Danantara, BRI Group bergerak cepat dan bersinergi untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Kami tidak hanya fokus menjaga keberlangsungan layanan perbankan, tetapi juga memastikan peran sosial BRI hadir secara nyata dan berkelanjutan,” ujar Dhanny.

  • Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK

    Fajar.co.id, Jakarta — Operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lembaga anti rasuah itu bahkan menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang pada OTT kali ini.

    “Benar, salah satunya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Peasety, kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Budi mennyampaikan bahwa Ade Kuswara saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK. “Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” bebernya.

    KPK mengonfirmasi sedang melakukan serangkaian OTT di Bekasi, dan sudah menangkap 10 orang hingga pukul 21.00 WIB.

    Adapun KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari 10 orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Antara/Fajar)