Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Mulai Marak Modus Kejahatan Smishing, BRI Himbau Nasabah untuk Waspada dan Jaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

    Mulai Marak Modus Kejahatan Smishing, BRI Himbau Nasabah untuk Waspada dan Jaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengimbau nasabah untuk lebih waspada terhadap smishing, modus penipuan berbasis SMS yang semakin marak terjadi. Smishing merupakan teknik kejahatan digital yang digunakan pelaku untuk mencuri data perbankan dengan mengirim pesan singkat yang menyerupai komunikasi resmi dari pihak perbankan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menggunakan nomor pengirim yang menyerupai layanan pelanggan bank untuk meyakinkan korban.

    Atas maraknya modus penipuan tersebut, BRI mengimbau nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap pesan yang menginformasikan transaksi mencurigakan, meminta verifikasi akun, atau menjanjikan hadiah tertentu. Pesan semacam ini umumnya mengandung tautan yang jika diklik, akan mengarahkan korban ke situs palsu yang dirancang menyerupai laman resmi perbankan. Situs tersebut akan meminta informasi seperti nomor kartu, PIN, kode OTP, masa berlaku kartu, CVC/CVV, user ID, dan password, yang dapat digunakan pelaku untuk mengakses rekening nasabah. Jika data tersebut diberikan, akan membuka ruang untuk pelaku kejahatan dapat mengakses rekening nasabah dan melakukan transaksi.

    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha, menegaskan bahwa kejahatan siber terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks, sehingga kewaspadaan dan literasi digital menjadi faktor utama dalam melindungi keamanan perbankan.

    “BRI terus meningkatkan sistem keamanan untuk menghadapi berbagai ancaman siber yang terus berkembang. Kami juga mendorong nasabah untuk lebih berhati-hati dalam menerima pesan yang mencurigakan dan memastikan bahwa setiap transaksi hanya dilakukan melalui kanal resmi BRI,” ujar Arga.

  • Ramah Lingkungan dan Berdampak Sosial, Ini Komitmen Nyata BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan

    Ramah Lingkungan dan Berdampak Sosial, Ini Komitmen Nyata BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari strategi bisnis Perseroan. Hal ini seiring dengan meningkatnya perhatian investor terhadap aspek berkelanjutan.

    Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan bahwa ESG bukan sekadar tren, melainkan merupakan arah strategis yang fundamental bagi bisnis di tingkat global. Adapun, BRI telah membentuk struktur yang kuat, mulai dari komite hingga divisi khusus yang memastikan bahwa semua inisiatif keberlanjutan terlaksana dengan baik.

    “Dalam mengimplementasikan ESG ini, proses bisnis dan operasional BRI telah menyelaraskan dengan standar yang berlaku, baik domestik maupun global. Kemudian, implementasinya kita sudah menyusun sustainability strategy yang fokus pada tiga pilar utama yakni Environmental, Social, dan Governance (ESG),” ujar Sunarso dalam acara Kompas 100 Outlook: Investasi Berkelanjutan di dalam Ekosistem Bisnis Global pada pertengahan Februari 2025 lalu.

    Pertama, dalam implementasi pilar Lingkungan, BRI telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Salah satu prioritas utama adalah penerapan manajemen risiko perubahan iklim, yang diikuti dengan inisiatif Green Network dan Green Banking.

    Kedua, dari sisi Sosial, BRI pun berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Komitmen ini sejalan dengan peran BRI sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, di mana hingga akhir 2024 total kredit yang disalurkan BRI mencapai Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% secara tahunan (yoy, dengan dominasi kredit UMKM yang mencapai 81,97% dari total kredit, atau setara dengan Rp1.110,37 triliun.

  • Soal Danantara hingga IHSG, Yanuar Nugroho: Kuncinya Kepercayaan

    Soal Danantara hingga IHSG, Yanuar Nugroho: Kuncinya Kepercayaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Koordinator Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho ikut menanggapi polemik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

    Juga sebagai peneliti ISEAS, Yanuar mensoroti beberapa masalah yang terjadi, dan sebenarnya hanya butuh satu kunci untuk memulihkannya. Mulai dari RUU TNI, Danantara, Efisiensi, APBN, hingga IHSG.

    Dalam tulisannya di platform X milik pribadi mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ini, @yanuarnugroho bahwa gerakan yang terus terjadi adalah saling terikat.

    “Bukan ngompori. tapi kalau gerakan #TolakRevisiUUTNI membesar hari-hari ini, setelah sebelumnya #peringatandarurat dan #IndonesiaGelap, bukan tidak mungkin kondisi ekonomi yg diindikasikan dengan ambruknya IHSG hari ini akan turut memburuk,” tulis Yanuar, dilansir X Rabu, (19/3/2025).

    Ia kemudian menjabarkan jika masalah besar di sini adalah DISTRUST – ketidakpercayaan.

    Berdasarkan analisanya, menunjukkan jika baik ketidakpercayaan warga pada pemerintah (revisi UU TNI, misalnya), ataupun pasar pada kebijakan pemerintah (danantara, efisiensi, rilis APBN’25, dll).

    Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa, saat masyarakat sipil dan mahasiswa demo dan protes, pemerintah tidak seharusnya merepresi atau bahkan mengkriminalisasi mereka; saat IHSG ambruk, pemerintah tidak seharusnya nyambangi BEI.

    Kemudian,Yanuar memunculkan pertanyaan seperti, apa yang seharusnya dikerjakan?

    Tentu bukan hanya pertanyaan yang dimunculkan, namun sebagai aktivis yang aktif dalam penelitian, ia kemudian memberikan jawaban yang logis.

  • Fakta Pembelian Celana Dalam TNI yang Pakai Uang Pajak Rakyat, Dua Paket Senilai Rp170 Juta dan Rp297.000

    Fakta Pembelian Celana Dalam TNI yang Pakai Uang Pajak Rakyat, Dua Paket Senilai Rp170 Juta dan Rp297.000

    Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk belanja pertahanan dan TNI.

    4. Alokasi Anggaran Pengadaan Celana Dalam TNI

    Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai Rp165,16 triliun. Anggarannya kemudian terpangkas setelah kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp26,99 triliun.

    Pasca pemangkasan anggaran, anggaran TNI yang tersedia menjadi Rp 139,2 triliun.

    Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan kerangka kerja bagi instansi pemerintah, termasuk TNI, untuk mengelola keuangan mereka dengan fleksibilitas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Aturan ini memastikan bahwa proses pengadaan di lingkungan TNI dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

    Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 mengatur penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI, termasuk tanah dan bangunan, untuk memastikan aset-aset tersebut digunakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)

  • Bantah Mundur, Airlangga Temui Presiden Prabowo Bahas Anjloknya IHSG

    Bantah Mundur, Airlangga Temui Presiden Prabowo Bahas Anjloknya IHSG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dirinya tetap fokus bekerja untuk menggenjot perekonomian nasional. Ia menyatakan tidak memiliki rencana untuk mundur dari Menko Perekonomian.

    Saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga menyebut isu dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari kursi menteri setelah Lebaran 2025 adalah hoaks.

    Menko Perekonomian mengaku akan tetap bekerja seperti biasanya demi Bangsa Indonesia.

    “Saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” tegas Menko Airlangga, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Airlangga juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait isu tersebut. Ia menegaskan, Menkeu juga tetap bekerja seperti biasanya.

    “Ibu Sri Mulyani, tadi siang saya sudah komunikasi, beliau juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoaks,” ujar Airlangga.

    Menko Perekonomian dua periode ini mengaku menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kondisi perekonomian nasional dan progres proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, ia juga mengatakan bakal membahas dibekukannya IHSG untuk sementara atau trading halt yang terjadi hari ini.

    Airlangga menyebut, IHSG ambruk karena investor menunggu keputusan dari pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) hingga Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia atau BI. “Ketika ada saham-saham yang turun akibat mungkin laporan keuangannya atau informasinya keluar, ini ada grup lah yang turunnya cukup dalam,” tutur Airlangga.

  • Said Al Idrus: Golkar Target Rekrut 2 Juta Kader Baru

    Said Al Idrus: Golkar Target Rekrut 2 Juta Kader Baru

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Bupati dan wali kota Golkar kompak menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa 18 Maret 2025.

    Mereka yang hadir di antaranya, Walikota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Bupati Selayar Nasir Ali, Bupati Luwu Patahuddin, Bupati Soppeng Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto Islam.Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo Baso Rahmanuddin.

    Mereka nampak antusias mengikuti acara yang dihadiri langsung Ketua PP AMPG Said Aldi Al Idrus, Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe, dan Ketua AMPG Sulsel Rahman Pina.

    Dalam sambutan di acara bertajuk Safari Ramadhan AMPG dan Pemuda Golkar Sulsel itu, Said Al Idrus menyampaikan jika pihaknya diberikan tugas untuk merekrut 2 juta kader- kader muda di seluruh Indonesia. Meski berat, DPP AMPG akan bekerja sekuat tenaga untuk merealisasikan itu.

    “Ke depan kita menargetkan merekrut 2 juta kader muda, berat tapi kita optimis tentu dengan kolaborasi dengan AMPG provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Said Al Idrus bersemangat.

    Target 2 juta kader baru itu kata Said, sebagai pemanasan menuju Pemilu 2029 mendatang. Dengan persiapan matang, Golkar akan bisa memenangkan kembali Pemilu atau bertahan dengan hasil Pemilu 2024 yang trendnya sangat baik.

    Ia pun menceritakan jika PP AMPG baru saja melakukan kunjungan ke tiga negara dan melakukan pertemuan dengan partai berkuasa. Ketua AMPG Sulsel Rahman Pina hadir dalam kunjungan ke Singapura, Malasyia, dan Kamboja itu.

  • Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Tembus Rp7.000 Triliun, Pinjaman Terbesar dari Singapura

    Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Tembus Rp7.000 Triliun, Pinjaman Terbesar dari Singapura

    “ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy),” kata Ramdan dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    Perkembangan ULN dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,”

    Sumber Utang Luar Negeri Indonesia

    Dari transaksi utang, ULN Indonesia paling banyak dari China. Sementara utang dari negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS) cenderung menurun.

    Namun secara angka, Indonesia paling banyak berutang pada Singapura. Nilai Utang Luar Negeri Indonesia dari Singapura mencapai USD 55,7 miliar.

    Kemudian ULN Indonesia dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD 27,6 miliar, dan Cina USD 23,2 miliar.

    Sementara pengelompokan ULN Indonesia berdasarkan lembaganya, utang paling besar dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, anak usaha Bank Dunia.

    Total utang mencapai USD20,99 miliar pada Januari 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 21,45 miliar.

    Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dibandingkan 30,5 persen pada Desember 2024. ULN juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN. (fajaronline)

  • Ramai Isu Kendaraan Bisa Disita Jika STNK Mati, Haidar Akbar Ungkit RUU Perampasan Aset: Gercep Kalau Susahkan Rakyat

    Ramai Isu Kendaraan Bisa Disita Jika STNK Mati, Haidar Akbar Ungkit RUU Perampasan Aset: Gercep Kalau Susahkan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muncul isu kendaraan bisa disita jika STNK mati. Hal itu menjadi sorotan di tengah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mandek.

    Konten Kreator, Haidar Akbar salah satu yang menyoroti. Pria yang mendaulat dirinya Duta Sumbu Pendek itu menyampaikan pernyataan satire.

    “Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan. Tapi UU Perampasan Aset rakyat,” kata Haidar melalui video yang ia unggah di Instagramnya @haidarakbar_, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Ia menyentil para anggota DPR. Menurutnya, para wakil rakyat itu gercep hanya dalam menyusahkan rakyat.

    “Giliran kayak begini aja cepat pak bu. Giliran UU Perampasan Aset koruptor yang bikin negara kita mau hancur nggak selesai-selesai. Bener-bener gercep gitu, gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat,” ujarnya.

    UU Perampasan Aset Rakyat dimaksud Haidar sebenarnya bukan barang baru. Sudah lama tetapi belum diterapkan sepenuhnya.

    Aturan itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74.

    Pada Pasal 74 ayat 1 menetapkan kendaraan yang teregistrasi bisa dihapus dengan dua cara, pertama permintaan pemilik kendaraan dan kedua, pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi.

    Pada opsi pertimbangan pejabat berwenang, penghapusan data registrasi kendaraan bisa dilakukan jika kendaraan rusak berat atau pemilik tak meregistrasi ulang (membayar pajak kendaraan) dua tahun setelah masa berlaku STNK habis, seperti dijelaskan di Pasal 74 ayat 2.

    Lalu pada Pasal 74 ayat 3 menetapkan data registrasi kendaraan yang sudah dihapus tak dapat diregistrasi kembali.

  • Utang Bank Indonesia Melonjak Dua Kali Lipat Akibat Penerbitan SRBI

    Utang Bank Indonesia Melonjak Dua Kali Lipat Akibat Penerbitan SRBI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Januari 2025 sebesar 427,5 miliar Dolar AS atau setara Rp6.968,25 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per Dolar AS). ULN Bank Indonesia mencatat kenaikan paling pesat, hampir dua kali lipat selama setahun.

    Utang Luar Negeri atau ULN Bank Indonesia hingga akhir Januari 2025 tercatat sudah mencapai 28,31 miliar Dolar AS. Kenaikannya hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni hanya sebesar 14,61 miliar Dolar AS.

    Bahkan, ULN Bank Indonesia dalam lima tahun telah naik sekitar 10 kali lipat dari posisi Januari 2020 yang hanya 2,82 miliar dolar AS. Sementara ULN Pemerintah dalam periode yang sama sudah turun 0,08 persen dan ULN Swasta turun 3,59 persen.

    Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menjelaskan, lonjakan ULN Bank Indonesia pertama terjadi pada Agustus 2021 lalu. Saat itu, Bank Indonesia “dipaksa” berutang oleh International Monetary Fund (IMF).

    IMF membagi cadangan devisa kepada seluruh anggotanya sesuai kuota saham, namun mencatatnya sebagai utang bank sentral masing-masing. Posisi ULN BI per Juli 2021 sebesar 2,84 miliar Dolar AS menjadi 9,17 miliar dolar AS per Agustus 2021.

    “Laju kenaikan ULN Bank Indonesia selanjutnya disebabkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejak September 2023,” ungkap Awalil dikutip dari Republika.

    SRBI merupakan instrumen surat utang yang dikeluarkan BI berjangka pendek, antara lain enam bulan, sembilan bulan dan 12 bulan. SRBI yang dibeli pihak asing tercatat sebagai utang luar negeri atau ULN.

  • Puan Maharani Respons Penggerudukan hingga Penjagaan Ketat Rapat RUU TNI oleh Koopssus, Denny Siregar Beri Sentilan

    Puan Maharani Respons Penggerudukan hingga Penjagaan Ketat Rapat RUU TNI oleh Koopssus, Denny Siregar Beri Sentilan

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Denny Siregar merespons pernyataan Ketua DPR Puan Maharani soal penjagaan dari pasukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI selama rapat konsinyering Panja RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. 

    “Komennya gaesssss,” kata Denny Siregar menyindir melalui akun X pribadinya, Selasa, (18/3/2025). 

    Sebelumnya, Puan menyampaikan, penjagaan personel satuan elite dari tiga matra itu karena ada upaya penggerudukan ke ruang rapat. 

    “Ada yang menggeruduk atau masuk tanpa izin,” ungkap Puan belum lama ini.

    Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, tindakan tersebut tidak diperbolehkan. “Tidak patut untuk dilakukan itu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahnya,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hanya membahas tiga pasal.

    Di antaranya Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Ia menekankan bahwa pembahasan tersebut tidak dilakukan secara diam-diam atau terburu-buru.

    “Revisi UU TNI hanya membahas tiga pasal. Tidak ada pasal lain seperti yang beredar di media sosial. Jika ada yang sama, isinya sangat berbeda,” kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/3/2025). 

    Dasco membantah anggapan bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses pembahasan telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. 

    “Tidak ada proses ngebut-mengebut dalam revisi UU TNI,” tegasnya.

    Ia juga menepis klaim bahwa rapat dilakukan secara diam-diam di hotel. Dasco menjelaskan bahwa rapat tersebut diagendakan sebagai rapat terbuka.