Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • RUU TNI Disahkan dan Digugat ke MK, Puan: Jangan Gegabah, Baca Isinya Dulu

    RUU TNI Disahkan dan Digugat ke MK, Puan: Jangan Gegabah, Baca Isinya Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, meminta seluruh masyarakat untuk membaca dan memahami isi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan sebelum memberikan tanggapan.

    Pernyataan ini disampaikan melalui kanal YouTube DPR RI, menyusul polemik yang muncul setelah pengesahan UU tersebut, yang kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Puan menekankan bahwa UU TNI telah melalui proses legislasi yang sah, termasuk penomoran, sehingga masyarakat diharapkan menelaahnya secara menyeluruh sebelum menyampaikan kritik atau protes.

    “Pertama, ini baru selesai disahkan. Kemudian, penomorannya pun baru selesai. Jadi, tolong baca dahulu secara baik-baik isinya,” ujar Puan, dikutip dari kanal YouTube DPR RI pada (27/3/2025).

    Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian dalam UU tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

    Jika memang ada hal yang dianggap tidak sesuai, maka langkah berikutnya dapat dipertimbangkan setelah memahami isinya secara menyeluruh.

    Di tengah suasana Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, Puan juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak tergesa-gesa dalam merespons kebijakan ini.

    “Kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Jadi ini bulan puasa, bulan penuh berkah, apalagi sudah menjelang Hari Raya Idulfitri. Marilah kita sama-sama menahan diri, marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai, sampai selesai,” tuturnya.

  • Harga Saham BUMN Naik Drastis, Said Didu: setelah Pemerintah Membuang yang Titipan

    Harga Saham BUMN Naik Drastis, Said Didu: setelah Pemerintah Membuang yang Titipan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menilai perombakan struktur di sejumlah BUMN membawa dampak positif.

    BUMN tersebut, yakni BRI dan Bank Mandiri. Didu bilang perombakan struktur tersebut memengaruhi pasar karena orang titipan dibuang.

    “Setelah kemarin Pemerintah/Danantara mengangkat pimpinan BUMN (BRI dan Mandiri) dari profesional dan ‘membuang’ yang titipan-kepercayaan pasar langsung naik,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Kamis (27/3/2025).

    Didu memaparkan sejumlah dampaknya. Pertama harga saham BUMN naik drastis. Yakni hingga 3,8 persen.

    “Harga saham BUMN naik drastis. Harga saham naik 3,8 persen,” papar Didu.

    “Asing beli Rp17,92 triliun. Volume transaksi naik sekitar 3 kali lipat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dua perusahaan plat merah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dilakukan.

    Itu menjadi atensi publik. Terutama karena perubahan mendasar dari RUPS itu.

    “Ada perubahan berarti dari RUPS Bank BRI dan Bank Mandiri oleh Danantara,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Perubahan dimaksud, kata Didu salah satunya pengurangan komisaris. Mulanya 12 kini hanya separuhnya.

    “Pengurangan Komisaris dari 12 menjadi hanya 6,” ujar Didu.

    Sementara komisaris titipan, baik oleh relawan dan tim sukses dinilai sudah berkurang. Walau tetap ada.

    “Komisaris titipan relawan/Tim Sukses berkurang-masih ada 1 orang di masing-masing BUMN,” terangnya.

  • Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Seksi Killer, Dandhy Laksono, memberikan respons terhadap tuduhan bahwa aksi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI didalangi oleh kepentingan asing. 

    Dalam cuitannya di media sosial X, Dandhy menanggapi unggahan akun @GuruGembull yang menduga adanya “titipan asing” dalam demonstrasi mahasiswa.

    “Jangan malu-maluin orang gembul,” ujar Dandhy (26/3/2025).

    Tuduhan itu muncul karena salah satu tuntutan aksi adalah menarik seluruh militer dari Papua. 

    “Sepanjang sejarah dari New York Agreement sampai masuknya Freeport justru asing lah yang paling berkepentingan militer Indonesia ada di Papua,” tandasnya.

    Dandhy mengingatkan kembali sejarah panjang keterlibatan asing dalam kebijakan militer di Papua.

    Termasuk dalam konteks perjanjian internasional dan kepentingan ekonomi di wilayah tersebut. 

    Sebelumnya, dalam demonstrasi mahasiswa yang tersebar di berbagai kota, sejumlah tuntutan diajukan, termasuk menolak revisi UU TNI.

    Tuntutan itu menentang perluasan fungsi militer dalam ranah sipil, serta menolak penambahan kewenangan TNI di luar perang.

    Salah satu poin yang disorot adalah seruan untuk menarik seluruh militer dari Papua. 

    Tudingan adanya campur tangan asing dalam aksi mahasiswa bukan hal baru.

    Namun, Dandhy menegaskan bahwa justru kepentingan asing selama ini berperan dalam keberadaan militer di Papua, bukan sebaliknya. 

    Aksi mahasiswa menolak revisi UU TNI terus berkembang, dengan berbagai kalangan ikut memberikan komentar, baik yang mendukung maupun yang menuding adanya agenda tertentu di balik gerakan tersebut.

  • Dirjen Pajak Suryo Utomo hingga Fahri Hamzah Rangkap Jabatan di Jajaran Komisaris Bank BTN

    Dirjen Pajak Suryo Utomo hingga Fahri Hamzah Rangkap Jabatan di Jajaran Komisaris Bank BTN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo merangkap jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selain Suryo Utomo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga merangkap komisaris perseroan.

    Penunjukan dewan komisaris telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (26/3/2025). Suryo menggantikan Chandra M. Hamzah yang sebelumnya diangkat RUPSLB November 2019.

    RUPST Bank BTN merombak seluruh jajaran komisaris. Wakil komisaris utama Bank BTN diberikan kepada Dwi Ary Purnomo yang juga Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Kementerian BUMN.

    Sementara jabatan komisaris independen diberikan kepada Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

    Direktur Utama BTN masih dijabat Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi Oni Febrianto Raharjo.

    “Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN,” kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

    Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN berdasarkan RUPST 26 Maret 2025:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti
    Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
    Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

  • Menteri Pariwisata Kembali Disorot Karena Public Speaking-nya, Okky Madasari: Masa Nggak Ada yang Kasi Tahu

    Menteri Pariwisata Kembali Disorot Karena Public Speaking-nya, Okky Madasari: Masa Nggak Ada yang Kasi Tahu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 Widiyanti Putri Wardhana belakangan menjadi sorotan.

    Sorotan ini datang terkait kemampuan berbicara Putri di depan publik yang dinilai buruk.

    Di video cuplikan yang beredar di media sosial, pidatonya di beberapa kesempatan, Putri tampak gagap saat menyampaikan materi yang ingin dia sampaikan.

    Khususnya ketika menggunakan bahasa Inggris, sang Menteri Pariwisata ini terlihat tidak begitu fasih.

    Karena alasan inilah, banyak yang mempertanyakan bagaimana rekam jejak pendidikan Putri sehingga bisa dipilih sebagai menteri.

    Salah satu respon datang dari Sastrawan Okky Madasari.

    Melalui cuitan di akun media sosial X miliknya, ia menyoroti tajam terkait publik speaking sang Menteri.

    Apalagi menurutnya, ini merupakan kali kedua Menteri Putri disorot karena hal yang sama.

    “Ibu menteri ini sudah 2 kali viral perkara public speaking yg sungguh buruk (tak layak sebagai pejabat publik), pertama dalam Bahasa Indonesia, skrg English,” tulisnya dikutip kamis (27/3/2025).

    Okky Madasari pun menyindir terkait pihak-pihak tertentu yang tidak memberikan terkait hal ini.

    “Mosok yo gak ada yg nyolek ngasih tahu sih….,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Nurdin Halid: Pelabuhan Bajoe Butuh Kapal Tambahan untuk Pemudik

    Nurdin Halid: Pelabuhan Bajoe Butuh Kapal Tambahan untuk Pemudik

    FAJAR.CO.ID, BONE — Arus mudik lebaran idul fitri menjadi atensi bagi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, HAM Nurdin Halid. Khusus di Kabupaten Bone, Nurdin Halid memantau langsung kondisi layanan jasa penyeberangan pelabuhan Bajoe, Rabu 26 Maret 2025.

    Nurdin Halid melakukan kunjungan ke pelabuhan Bajoe sekitar pukul 16.30 Wita yang didampingi stakeholder termasuk General Manager (GM) ASDP Bajoe Mario Sardadi.

    Kedatangan Nurdin Halid tersebut untuk imemastikan kesiapan mudik lebaran berjalan aman dan lancar di Kabupaten Bone.

    GM ASDP Bajoe Mario Sardadi mengaku pihaknya telah menerima kunjungan legislator asal Golkar tersebut di pelabuhan Bajoe. Kunjungan Nurdin Halid itu melihat langsung kondisi kesiapan layanan jasa di ASDP, dan jasa kapal fery yang memberangkatkan penumpang menuju Kolaka Provinsi Sulsel.

    “Kondisi pelayanan di pelabuhan Bajoe berjalan normal dan tidak ada hal-hal yang menghambat perjalanan bagi pemudik. walaupun situasi arus mudik terjadi lonjakan berarti, tapi membuat arus mudik terganggu,” ujarnya.

    Mario juga menyampaikan bahwa ASDP Bajoe harus memiliki kapal tersendiri untuk layanan operasional pengangkutan penumpang dari Bajoe ke Kolaka.

    Hal itu menjadi perhatian bagi Nurdin Halid untuk segera memperjuangkan di DPR Ri nantinya. Apalagi NH sendiri telah turun langsung mengecek kesiapan kapal serta berbincang dengan para penumpang.

    Sehingga NH berpesan agar pengadaan kapal penumpang melayani rute Bajoe-Kolaka dinilai mendesak.

    “ASDP juga harus ada punya pengadaan kapal tersendiri selain swasta yang punya,” ujarnya

  • Dugaan Praktik Intimidasi terhadap Febri Diansyah, Peradi dan DePA-RI Bereaksi

    Dugaan Praktik Intimidasi terhadap Febri Diansyah, Peradi dan DePA-RI Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kalangan advokat bersuara lantang terkait dugaan intimidasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap pengacara Febri Diansyah.

    Wasekjen DPN Peradi, Johannes L Tobing mengaku mendukung penuh Forum Peduli Advokat Indonesia yang menyatakan sikap menolak intimidasi terhadap pengacara Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah.

    Dia berkata demikian saat hadir dalam konferensi pers terkait dugaan intimidasi yang diterima Febri setelah menjadi pengacara Hasto oleh KPK. “Maka, saya sebagai pengurus Wasekjen DPN Peradi, tentu mendukung pergerakan ini,” kata Johannes di Jakarta, Rabu (26/3).

    Menurut dia, ke depan Forum Peduli Advokat Indonesia perlu bersatu untuk melawan tindakan semena-mena dalam penegakan hukum.

    Dalam kasus Hasto, Johannes sendiri menemukan banyak unsur kesewenang-wenangan KPK dalam membawa perkara ke pengadilan. Misalnya, kata dia, KPK masih tidak punya dua bukti kuat untuk meneruskan perkara ke persidangan.

    “Jujur kami sepakat mendukung penegakan hukum, kami mendukung KPK, kami mendukung kehormatan KPK, tetapi kalau lembaga yang kita hormati ini isinya preman semua, isinya penyidik yang tidak bertanggung jawab, ini merusak,” kata Johannes yang juga menjadi pengacara Hasto.

    Diketahui, Bendahara Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Pramono Istanto menjadi satu tokoh yang ikut menyatakan sikap menolak praktik intimidasi KPK terhadap Febri Diansyah.

    Pramono mengatakan kehadirannya menolak bentuk intimidasi sebagai wujud keprihatinan penegakan hukum yang mengintimidasi advokat.

  • TNI Bakal Lakukan Operasi di Ruang Siber, Zainal Arifin Muchtar Soal UU TNI: Masih Percaya Tak Ada Relasinya dengan Kebebasan Berekspresi?

    TNI Bakal Lakukan Operasi di Ruang Siber, Zainal Arifin Muchtar Soal UU TNI: Masih Percaya Tak Ada Relasinya dengan Kebebasan Berekspresi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Militer bakal melakukan operasi informasi di ruang siber. Itu setelah revisi Undang-Undang (UU) TNI terbaru.

    Hal tersebut kini menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar.

    Ia mengajukan pertanyaan spekulasi. Bahwa apakah revisi UU TNI benar-benar tak berpengaruh ke ruang sipil.

    “Masih percaya tak ada relasinya dengan ruang sipil dan kebebasan berekspresi?” kata Zainal dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Dosen Universitas Gadjah Mada itu menyoal operasi tersebut. Menurutnya bisa saja menjadi hal yang diartikan semaunya.

    Pasalnya, pihak TNI mengatakan operasi siber menyasar pihak yang mengancam kedaulatan bangsa.

    “Bayangkan jika ancaman kedaulatan bangsa itu diterjemahkan serampangan? Camkan, kisanak,” terangnya.

    Sebelumnya, revisi UU TNI menuai penolakan dari masyarakat sipil. Karena dianggap akan mengembalikan dwifungsi TNI.

    Namun terjadi pro kontra. Pemerintah menyebut revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi TNI seperti saat orde baru.
    (Arya/Fajar)

  • Komisaris BUMN akan Dipangkas, Airlangga Hartarto Sebut untuk Tingkatkan Respons Positif Pasar

    Komisaris BUMN akan Dipangkas, Airlangga Hartarto Sebut untuk Tingkatkan Respons Positif Pasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Struktur komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan bakal disederhanakan alias dipangkas. Pemerintah ingin jabatan komisaris pada bank lebih ramping dari kondisi sekarang.

    Hal tersebut menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dia menginginkan, dengan penyederhanaan struktur komisaris di BUMN sektor perbankan. Dengan begitu, struktur akan lebih ramping dan diisi oleh para profesional.

    Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/3).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.

    “Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

    Dia tidak bisa menyebut angka pastinya. Menurut Airlangga, struktur baru ini akan tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.

    “Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.

    Tidak hanya penyederhanaan struktur komisaris BUMN, kondisi nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat.

  • PERISAI Lahir Tahun 1965 dari Rahim PSII Karena Tuntutan Sejarah

    PERISAI Lahir Tahun 1965 dari Rahim PSII Karena Tuntutan Sejarah

    “PERISAI lahir dengan fungsi sebagai gugus tugas PSII dalam menghadapi kemungkinan rongrongan dan ancaman ideologis eksternal, salah satunya ideologi komunis,” ujar cicit H.O.S. Tjokroaminoto yang biasa dipanggil Mas Willy.

    Sementara itu, Ketua Umum PERISAI, Chandra Halim, saat dikonfirmasi mengenai pelantikan PERISAI SI mengaku semula keberatan dengan keberadaan organisasi tersebut, terutama karena adanya kesalahan dalam penyampaian informasi mengenai sejarah PERISAI. Namun, setelah mendapat penjelasan dari Presiden LT Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Chandra melihatnya dari sudut pandang berbeda.

    “Setelah saya tanyakan langsung, saya mendapat jawaban bahwa PERISAI SI adalah organisasi baru, PERISAI baru dengan logo baru dan nama yang berbeda,” jelas Chandra, sambil memperlihatkan tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan Hamdan Zoelva.

    Chandra juga menegaskan bahwa organisasi yang didirikan SI pada 23 Maret 2025 adalah sebuah Ormas, bukan Organisasi Kepemudaan (OKP) seperti PERISAI yang ia pimpin.

    “Dan saya pertegas, sejarah PERISAI lahir tahun 1965 dari rahim Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII),” tegas Chandra.

    Ia pun menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh PERISAI SI kepada media, yang menyebutkan bahwa PERISAI didirikan pada tahun 1923 atau 1930.

    “Seharusnya dikatakan berdiri saat pengukuhan, yaitu 23 Maret 2025,” pungkasnya.

    Di akhir pernyataannya, Chandra menegaskan bahwa ia menghormati hak setiap individu untuk mendirikan organisasi, sebagaimana dijamin oleh undang-undang. “Tidak ada masalah,” tutupnya.