Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pria Pembela Nenek Beli Roti dengan Uang Tunai Tuai Apresiasi, Warganet: Digital Boleh, tapi Jangan Menanggalkan Kearifan

    Pria Pembela Nenek Beli Roti dengan Uang Tunai Tuai Apresiasi, Warganet: Digital Boleh, tapi Jangan Menanggalkan Kearifan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video viral seorang nenek mengalami penolakan saat hendak melakukan pembayaran secara tunai di salah satu gerai Roti O Jakarta, hingga kini masih jadi perbincangan hangat.

    Pasalnya, peristiwa tersebut kemudian memicu protes dari seorang pria yang menilai bahwa uang kartal (kertas & logam) masih merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

    Kejadian viral itu memunculkan pandangan publik mengenai penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai.

    Banyak pula yang memuji sikap sang pria yang dengan berani memprotes karena rasa kemanusiaan.

    “Jempol10 bang ..setuju setuju❤️,” tulis akun yniarti05_, di kolom komentar unggahan Instagram @fajaronline.

    “Harusnya roti O @rotio.indonesia tetap terima layanan uang tunai di seluruh Indonesia. Karena itu masih sah, dan akan menjadi tidak inklusif produk ini jika tetap memaksakan menerima metode pembayaran cashless. Digital boleh, tapi jangan menanggalkan kearifan,” balas akun @amulhb.

    “Pernah terjadi sama saya di bandara, mau bayar tidak bisa tunai pdhal cuma beli 1 buah roti, sy tanya bgm ketika ada nenek2 yg tidak punya hp dan lapar tidak bisa beli roti? Sy sarankan utk disampaikan ke pihak managernya katanya SOP perusahaannya seperti itu karyawan hanya menjalankan tugasnya. Semua orang punya hak membeli tapi knp harus dibedakan yg punya hp/kartu? Miris… 😢,” ujar lainnya.

    “Bener… nyusahin bgt… ga semua kali punya dompet digital…,” kata lainnya.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin mengungkapkan, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

  • Disebut Norak Oleh Anak Buah Cak Imin, Dian Sandi PSI: Sampai Hari Ini Tidak Ada Kader yang Didakwa, Noraknya di Mana?

    Disebut Norak Oleh Anak Buah Cak Imin, Dian Sandi PSI: Sampai Hari Ini Tidak Ada Kader yang Didakwa, Noraknya di Mana?

    “Kasih tahu ahmad ali jangan kebanyakan halusinasi,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (19/12/2025).

    Umar bahkan menyebut adanya data kasus korupsi yang menjerat kader PSI di daerah.

    Baginya, klaim bersih dari korupsi justru mudah dipatahkan dengan fakta tersebut.

    “Tuh data ketua PSI Kaltara korupsi,” lanjutnya.

    Tidak berhenti di situ, Umar Hasibuan juga melontarkan sindiran personal kepada Ahmad Ali.

    Ia menganggap sikap politik yang ditunjukkan Ketua Harian PSI itu semakin berlebihan sejak dekat dengan lingkaran kekuasaan.

    “Nih orang sejak jadi jongos Jokowi noraknya gak kira-kira,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak, Sabtu (13/12/2025) kemarin.

    Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Ali memberikan pengarahan kepada jajaran pengurus daerah sekaligus menyampaikan optimisme partai dalam menghadapi kontestasi politik nasional ke depan.

    Ia menegaskan PSI tengah menyiapkan langkah serius untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029.

    Menurut Ahmad Ali, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah strategis yang diyakini memiliki potensi besar sebagai basis suara PSI.

    Karena itu, ia menyatakan komitmennya untuk mengonsolidasikan kekuatan partai di wilayah tersebut.

    Ahmad Ali juga menyampaikan keyakinannya bahwa PSI mampu meraih kemenangan pada Pemilu 2029 mendatang.

    Ia menegaskan bahwa partainya memiliki keunggulan dibandingkan partai lain, terutama dalam hal integritas kader.

  • Azzam Mujahid Kuliti Pernyataan Seskab Teddy: Jangan Gaslighting Relawan

    Azzam Mujahid Kuliti Pernyataan Seskab Teddy: Jangan Gaslighting Relawan

    “Dan daerah mana yg masih membutuhkan prioritas (misalnya, desa-desa terisolir di 12 kecamatan terdampak),” lanjut Azzam.

    Selain itu, ia mengusulkan penyediaan hotline khusus yang mudah diakses masyarakat terdampak.

    “Selain itu, siapkan nomor hotline khusus yang mudah diakses oleh semua masyarakat terdampak,” terang dia.

    Menurut Azzam, hotline tersebut dapat menjadi jalur langsung bagi warga untuk melaporkan kebutuhan mendesak atau kekurangan logistik.

    “Sehingga mereka bisa melaporkan kekurangan logistik atau kebutuhan mendesak langsung ke petugas, seperti yang disarankan Seskab sendiri untuk disampaikan ke TNI, Polri, atau BNPB,” jelasnya.

    Tidak lupa, Azzam menyinggung soal narasi relawan yang dinilai lebih dominan di media sosial dibandingkan informasi resmi pemerintah.

    Ia menegaskan hal tersebut seharusnya disikapi dengan perbaikan komunikasi, bukan saling menyalahkan.

    “Terakhir, jika narasi relawan lebih viral di media sosial dibandingkan upaya pemerintah, solusinya bukan dengan gaslighting atau menyalahkan pihak yang sudah membantu dengan ikhlas sambil membandingkan dengan kinerja pemerintah, melainkan perbaiki tata laksana komunikasi dan publikasi,” tegasnya.

    Ia pun mengaku sependapat dengan pernyataan Seskab bahwa bantuan harus dilakukan secara tulus tanpa menggiring opini negatif.

    “Seperti yg disampaikan Seskab, bantuan harus tulus tanpa menggiring opini negatif. Saya setuju,” katanya.

    Namun demikian, Azzam mempertanyakan respons pemerintah yang menurutnya justru memicu persepsi negatif di ruang publik.

  • Sindir Media dan Influencer agar Tak Giring Opini, Seskab Teddy: Gunakan Pengaruh dengan Bijak

    Sindir Media dan Influencer agar Tak Giring Opini, Seskab Teddy: Gunakan Pengaruh dengan Bijak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyentil media dan pemengaruh dalam menyampaikan informasi penganan bencana di Sumatera. Dia meminta agar pengaruh tersebut digunakan dengan bijak.

    Itu diungkapkan Teddy dalam konferensi pers penanganan bencana. Berlangsung di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.

    Mulanya, Teddy menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor. Termasuk antara pemerintah dan media.

    “Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, energi positif,” kata Teddy.

    Dia mengatakan mestinya seluruh pihak membangun narasi optiisme. Saling bantu dan sebarkan energi.

    “Ayo kita sama-sama, saya ada di sini. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum. Ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi,” ujar Teddy

    Teddy juga mengatakan pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya sejak awal dalam pengangan bencana.

    Walau demikian, Teddy mengakui penanganan belum sepenuhnya sempurna.

    Dia lalu kembali menyentil media dan pemengaruh. Menurutnya, keistimewaan dalam memngaruhi mestinya digunakan secara bijak.

    “Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia meminta agar pemengaruh dan media tak menggiring-giring opini.

    “Bukan sebaliknya, memperumit, sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sindir Media dan Influencer agar Tak Giring Opini, Seskab Teddy: Gunakan Pengaruh dengan Bijak

    Sindir Media dan Influencer agar Tak Giring Opini, Seskab Teddy: Gunakan Pengaruh dengan Bijak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyentil media dan pemengaruh dalam menyampaikan informasi penganan bencana di Sumatera. Dia meminta agar pengaruh tersebut digunakan dengan bijak.

    Itu diungkapkan Teddy dalam konferensi pers penanganan bencana. Berlangsung di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.

    Mulanya, Teddy menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor. Termasuk antara pemerintah dan media.

    “Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, energi positif,” kata Teddy.

    Dia mengatakan mestinya seluruh pihak membangun narasi optiisme. Saling bantu dan sebarkan energi.

    “Ayo kita sama-sama, saya ada di sini. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum. Ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi,” ujar Teddy

    Teddy juga mengatakan pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya sejak awal dalam pengangan bencana.

    Walau demikian, Teddy mengakui penanganan belum sepenuhnya sempurna.

    Dia lalu kembali menyentil media dan pemengaruh. Menurutnya, keistimewaan dalam memngaruhi mestinya digunakan secara bijak.

    “Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia meminta agar pemengaruh dan media tak menggiring-giring opini.

    “Bukan sebaliknya, memperumit, sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Libur Sekolah, BGN Pastikan Ibu Hamil-Menyusui dan Anak Balita Tetap Terima MBG

    Libur Sekolah, BGN Pastikan Ibu Hamil-Menyusui dan Anak Balita Tetap Terima MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kelompok rentan yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok 3B) tetap menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) enam hari dalam sepekan, meski sekolah memasuki masa libur semester.

    Kebijakan ini merujuk pada Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.

    Dalam pedoman tersebut, BGN memastikan bahwa pelayanan bagi Kelompok 3B tidak mengalami jeda karena mereka merupakan penerima manfaat yang membutuhkan asupan gizi rutin serta terukur. Distribusi MBG bagi kelompok ini dilaksanakan secara reguler dari Senin hingga Sabtu, tanpa penyesuaian jadwal meskipun sekolah libur.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa keberlanjutan layanan ini menjadi prioritas karena risiko kekurangan gizi justru dapat meningkat pada masa libur ketika pola makan keluarga tidak terpantau.

    “Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah kelompok yang paling membutuhkan perhatian. Karena itu, meskipun sekolah libur, distribusi MBG untuk Kelompok 3B tetap berjalan enam hari sepekan. Ini merupakan amanat pedoman resmi dan wujud komitmen negara menjaga gizi sejak dini,” jelas Hida di Jakarta, dilansir pada Sabtu (20/12).

    Hida menjelaskan bahwa pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN tersebut menjadi dasar operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dalam memastikan distribusi tetap aman, higienis, dan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).

  • Islah Bahrawi Buka Kartu, Konflik PBNU Disebut Beraroma Proyek Tambang

    Islah Bahrawi Buka Kartu, Konflik PBNU Disebut Beraroma Proyek Tambang

    “Karena uang PT APN itu tercatat masuk ke rekening PBNU itu kurang lebih sekitar lima kali dari sejak Januari 2024,” ungkap Islah.

    Ia merinci, dana tersebut tercatat melalui mekanisme RTGS dengan keterangan jaminan kerja sama tambang batu bara.

    “Rp6 miliar bahasanya bahasa dari RTGS nya itu jaminan kerjasama tambang batubara, IUPK PT BUMN,” jelasnya.

    Islah juga menyebut keterlibatan perusahaan yang disebut sebagai entitas PBNU.

    “Ini perusahaannya PBNU dari Sarana Karunia Perkasa Penjaring (SKPP),” katanya.

    Namun, ia menduga terjadi perubahan skema perusahaan dalam transaksi tersebut.

    “Ini pasti perusahaan cangkangnya juga saya nggak tahu kemudian didivert dari SKPP ini, di akhir-akhir transaksi, akhirnya menjadi APN, Anugerah Perdana Nusantara,” bebernya.

    Kata Islah, aliran dana terus berlanjut, termasuk pada awal Februari.

    “Yang 5 Februari ini kemungkinan juga dari APN, setelah itu dari APN seterusnya,” terang dia.

    Ia menduga, semula kerja sama dirancang melalui SKPP, namun kemudian dialihkan ke perusahaan lain.

    “Jadi mungkin tadinya yang mau dipakai itu PT SKPP. Tapi kemudian dia berubah,” imbuhnya.

    Islah memperkirakan total dana yang masuk ke PBNU dari rangkaian transaksi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

    “Yang men-transfer uang ini jumlah totalnya kalau nggak salah memang Rp40 miliar kalau kita hitung,” Islah menuturkan.

    Dana itu, lanjut Islah, masuk langsung ke rekening PBNU dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.

    “Nah itu masuk ke rekening PBNU memang dan yang punya akses terhadap rekening itu pasti bendara umum,” tegasnya.

  • Komitmen Nyata BUMN Peduli, BRI Terjunkan Relawan dan Tegaskan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera

    Komitmen Nyata BUMN Peduli, BRI Terjunkan Relawan dan Tegaskan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera

    Sebelumnya pada fase tanggap bencana, BRI pun telah menyalurkan bantuan yang meliputi pendirian Posko Bencana, survival kit, sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, kasur dan selimut, perahu karet, perlengkapan bayi, air mineral, peralatan kebersihan, serta berbagai kebutuhan mendesak lainnya. 

    Hingga 18 Desember 2025, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah terdampak bencana, yang didukung oleh 5 unit posko darurat bencana. Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi, distribusi bantuan, serta layanan kemanusiaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

    Bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, meliputi 3.250 paket makanan siap santap, 63.500 paket sembako, 700 paket survival kit, serta 1.680 unit kasur dan selimut. Selain itu, BRI Group juga mendistribusikan 23 truk air bersih, 3.800 paket obat-obatan, dan 5.800 unit peralatan kebersihanuntuk mendukung kesehatan dan sanitasi di wilayah terdampak. Untuk memperlancar mobilisasi bantuan di area terdampak banjir, 2 unit perahu karet turut dikerahkan. Secara keseluruhan, manfaat program ini telah menjangkau 70.550 jiwa masyarakat terdampak.

    “BRI yang menjadi bagian ekosistem dari Danantara berharap dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini sekaligus menegaskan peran BRI yang senantiasa hadir, peduli dan berkontribusi nyata dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang, demi mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, tegas Hery.(*)

  • Ahmad Ali PSI Puji Jokowi Setinggi Langit

    Ahmad Ali PSI Puji Jokowi Setinggi Langit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menargetkan menjadi partai pemenang dalam Pemilihan Umum 2029 mendatang. Target itu disampaikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Ahmad Ali dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Banten, di Hotel Mercure, Tangerang Selatan, Banten, pekan lalu.

    Faktor ketokohan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah dari ketua umum PSI Kaesang Pangarep menjadi salah satu penentu kemenangan PSI di Pemilu 2029 mendatang.

    Bahkan dengan lantangnya, Ahmad Ali mendudukkan Jokowi sebagai presiden terbaik RI yang dilahirkan dari rahim rakyat.

    “Dari perjalanan konsolidasi yang sudah kita hasilkan, tidak berlebihan kalau saya ingin mengatakan bahwa kita untuk 2029 itu bukan hanya lolos parlemen. InsyaAllah, kita bisa menjadi bagian dari pemenang Pemilu 2029,” ujar Ahmad Ali dikutip pada Sabtu (20/12).

    Ali menekankan salah satu kekuatan utama PSI adalah menjadikan Jokowi sebagai patron perjuangan partai.

    Menurutnya PSI patut berbangga memiliki salah satu tokoh utama yang menjadi patron bangsa ini, yakni Jokowi.

    “Beliau adalah presiden terbaik yang pernah dilahirkan, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo,” ucap Ahmad Ali.

    “Pak Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rakyat. Dia bukan keturunan raja, bukan keturunan politik, bukan ketua partai, dan bukan orang kaya. Tapi dia lahir dari rakyat,” tegasnya lagi.

    Ia kemudian menggarisbawahi, PSI menjadikan Jokowi sebagai patron bukan untuk mendompleng popularitas, melainkan untuk menyampaikan pesan dan harapan kepada publik tentang cita-cita partai bahwa pernah ada pemimpin tertinggi bangsa ini betul-betul lahir dari rahim rakyat.

  • Sebut Perpol Nomor 10/2025 Mengkhianati UUD 45, Eks Intelejen: Nggak Mungkin Kapolri Jalan Sendiri

    Sebut Perpol Nomor 10/2025 Mengkhianati UUD 45, Eks Intelejen: Nggak Mungkin Kapolri Jalan Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 menjadi sorotan tajam sejumlah pihak.

    Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Infanteri (Purn) Sri Rajasa Chandra, secara terbuka mengkritik kebijakan Polri yang dinilainya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025.

    Sri Rajasa menegaskan bahwa Perpol No.10/2025 tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ia menyebut aturan itu sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi.

    “Ini bukan sekadar pembangkangan. Ini pengkhianatan terhadap konstitusi. Mengkhianati putusan MK sama saja mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam podcast Abraham Samad Speak Up, dikutip pada Sabtu (20/12).

    Menurutnya, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak boleh dilangkahi oleh peraturan di bawahnya. Ia mempertanyakan keberanian Polri menerbitkan aturan yang justru memberi ruang bagi anggota aktif menempati jabatan sipil.

    “Kalau putusan MK itu final, lalu dilawan dengan Perpol, berarti ini perlawanan terhadap hukum,” kata Sri Rajasa.

    Dalam dialog bersama Abraham Samad, Sri Rajasa juga menyinggung posisi Presiden dalam polemik ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin mengambil keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Enggak mungkin Kapolri jalan sendiri. Kalau ini diumumkan, berarti sudah mendapatkan persetujuan Presiden,” tegasnya.

    Ia merujuk pada ketentuan bahwa kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan memiliki implikasi politik harus mendapatkan persetujuan Presiden. Namun hingga kini, belum terlihat sikap tegas dari Presiden terkait polemik tersebut.