Author: Fajar.co.id

  • Dasco Tegaskan Pertemuan Prabowo dan Megawati Tanpa Lapor Jokowi Sebelumnya

    Dasco Tegaskan Pertemuan Prabowo dan Megawati Tanpa Lapor Jokowi Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo sebelum bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (7/4/2025) di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

    Menurut Dasco, tidak ada kewajiban bagi Prabowo untuk meminta izin atau memberi laporan kepada siapa pun, termasuk Jokowi, untuk melakukan pertemuan bersifat silaturahmi. “Saya rasa enggak ya, ini kan pertemuan silaturahmi boleh dengan siapa saja,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dasco menjelaskan bahwa momen Lebaran menjadi alasan utama pertemuan antara dua tokoh besar bangsa tersebut. Selama sekitar satu setengah jam, Prabowo dan Megawati berbincang santai namun mendalam, membahas perjalanan kepemimpinan dan masa depan Indonesia.

    “Kalau menyatukan visi, saya enggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti, dan pertemuan penuh keakraban saya lihat kita denger lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenarnya,” katanya.

    Lebih lanjut, Dasco menyebutkan bahwa Prabowo dan Megawati juga sempat berbincang empat mata. Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci isi pembicaraan tersebut, ia meyakini topik utamanya tetap berkisar pada arah pembangunan Indonesia ke depan. “Yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” ujarnya.

  • Nonton Wawancara Presiden Prabowo selama 3,5 Jam, Jansen Sitindaon Beberkan Poin Pentingnya

    Nonton Wawancara Presiden Prabowo selama 3,5 Jam, Jansen Sitindaon Beberkan Poin Pentingnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengapresiasi wawancara Presiden Prabowo Subianto. Bersama tujuh jurnalis senior.

    “Jawaban-jawaban yang pak Prabowo sampaikan bagus, reflektif, jujur bahkan apa adanya,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Rabu (9/4/2025).

    Menurutnya, dengan wawancara itu Prabowo bisa lebih dikenal. Pikiran-pikirannya, cita-citanya, termasuk apa yang akan dilakukan Prabowo untuk Indonesia kedepan telah diketahui.

    “Selain membahas isu-isu terkini, karena wawancara ini mengalir dan durasinya panjang, kita juga jadi bisa lebih menyelami dan mengenali seorang Prabowo Subianto mulai dari kecil, hal-hal yang dialaminya termasuk kemudian mempengaruhinya,” ujarnya

    Menurutnya, itu yang menjadi cikal bakal, “bibit”, mengapa Prabowo membuat suatu kebijakan atau program tertentu. Misal: mengapa beliau kukuh sekali soal memberi makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia, walau banyak yang tidak yakin dll.

    “Di wawancara ini dijelaskan komplit latar belakangnya. Langsung dari sudut orang pertama,” ucapnya.

    Di wawancara itu, disebutkan bahwa pemerintahan Prabowo akan membenahi kembali hal-hal dasar dan mendasar, “back to basic”. Bukan bermain di hal-hal monumental, jadi akan memperbaiki kembali yang prinsip-prinsip seperti pangan kita harus mandiri, energi, air, pendidikan, sekolah, koperasi dll.

    “Saking jujurnya, bahkan untuk dirinya sendiri dan pemerintahannya — untuk saat ini — pak Prabowo baru memberi nilai 6,” imbuhnya.

  • Prabowo: Bikin Kuota, Hanya Perusahaan A, B, C, D Ditunjuk Boleh Impor, Enak Saja

    Prabowo: Bikin Kuota, Hanya Perusahaan A, B, C, D Ditunjuk Boleh Impor, Enak Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya permainan dalam mekanisme impor komoditas strategis. Impor komoditas sengaja dibuatkan kuota, lalu hanya menunjuk perusahaan tertentu boleh melakukan impor.

    Adanya penunjukan perusahaan tertentu dalam mekanisme impor komoditas diungkapkan Prabowo pada sesi dialog acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

    “Siapa mau impor, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” kata Prabowo.

    Salah satu komoditas yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor yakni daging.

    Prabowo pun menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk membuka peluang impor komoditas tersebut bagi siapapun.

    Dia mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, kebijakan ini bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu.

  • Prabowo Hapus Kuota Impor, Siapa Saja Bisa Impor, Tidak Ada Batasan

    Prabowo Hapus Kuota Impor, Siapa Saja Bisa Impor, Tidak Ada Batasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tidak ada lagi batasan atau kuota impor. Siapa saja bisa mengimpor. Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapus kuota impor, terutama komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Prabowo mengungkap instruksinya menghapus kuota impor pada sesi dialog acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

    Dia mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, kebijakan ini bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu.

    Dengan demikian, pemerintah membuka keran impor bagi siapa saja yang mampu melakukan impor.

    Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, salah satu komoditas yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor yakni daging.

  • Prabowo Diam-diam Bertemu Megawati di Teuku Umar, Bagaimana Perasaan Jokowi?

    Prabowo Diam-diam Bertemu Megawati di Teuku Umar, Bagaimana Perasaan Jokowi?

  • PIK 2 Dinilai Dapat Menjadi Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Kawasan Pesisir

    PIK 2 Dinilai Dapat Menjadi Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Kawasan Pesisir

  • Pasar Domestik Indonesia Dinilai Tangguh Hadapi Gejolak Global

    Pasar Domestik Indonesia Dinilai Tangguh Hadapi Gejolak Global

  • Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja masih menghantui para karyawan akhir-akhir ini. Terlebih setelah adanya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif resiprokal.

    Mengantisipasi hal itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya membentuk satuan tugas khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Prabowo melakukan itu sebagai antisipasi terjadinya ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.

    “Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,” kata Prabowo dalam tanya jawab Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia itu.

    Pembentukan Satgas PHK ini merupakan usul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” di Jakarta, Selasa (8/4).

    Prabowo mengatakan usulan Saiq Iqbal soal pembentukan Satgas PHK memang diperlukan. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah mencari kantor yang dapat dijadikan posko Satgas PHK. Menurut Prabowo, Satgas PHK ini akan menghubungkan peluang lapangan kerja yang ada dengan buruh yang menjadi korban PHK.

    “Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi, kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik mungkin. Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintahan bantu,” ungkap Prabowo.

  • Dasco Tegaskan Pertemuan Prabowo dan Megawati Tanpa Lapor Jokowi Sebelumnya

    Ditanya soal Pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri, Prabowo Jawab Singkat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam.

    “Pertemuan sudah terjadi secara tertutup,” kata salah satu kader PDIP.

    Di sisi lain, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco mengunggah foto keakraban Megawati dan Prabowo di Instagram Pribadinya.

    “7-4-2025 Alhamdulillah merajut Kebersamaan Untuk Indonesia Kita,” tulis Dasco.

    Berdasarkan , Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden ke-5 tersebut dengan mengenakan baju krem kebanggaannya dan celana hitam. Sedangkan Megawati, mengenakan baju bermotif bunga.

    Pertemuan berlangsung tertutup. Dikabarkan juga dalam pertemuan itu disebut turut serta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Awalnya, Prabowo menghampiri awak media yang sudah menunggu untuk sesi wawancara usai dirinya hadir dalam acara Sarasehen Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta.

    Saat awak media menanyakan perihal pertemuan Prabowo dengan Megawati, dia tidak merespons. Prabowo hanya mengucapkan maaf lahir dan batin kepada awak media, lalu melambaikan tangan dan berjalan kembali. (Pram/Fajar)

  • Prabowo Tuding Pendemo RUU TNI Dibayar Pihak Asing, Fedi Nuril: Mana Buktinya?

    Prabowo Tuding Pendemo RUU TNI Dibayar Pihak Asing, Fedi Nuril: Mana Buktinya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding para pendemo RUU TNI dibayar pihak asing kini mendapat kritikan tajam.

    Bukan hanya dari para pendemo yang turun langsung menolak keras dugaan dwifungsi TNI melalui UU tersebut, tetapi muncul juga dari kalangan artis.

    Salah satu yang dikenal cukup vokal adalah aktor Fedi Nuril. Pemain Film Ayat-ayat Cinta ini mempertanyakan bukti yang dimiliki Prabowo hingga tega menyampaikan tuduhan tersebut.

    “Kepada Pak @prabowo. Secara objektif artinya keadaan yang sebenarnya/faktual. Sedangkan yang bapak lakukan adalah menginsinuasi para pedemo dengan bertanya ‘murni atau dibayar’ dan ‘mewanti2 kemungkinan’. Mana fakta/bukti bahwa para pedemo RUU TNI dibayar oleh kekuatan asing?,” tulis Fedi Nuril dikutip dari cuitannya di media sosial X, Selasa (8/4/2025).

    Tidak hanya itu, Fedi Nuril juga memposting video penggalangan tandatangan dari warga dengan iming-iming bansos untuk mendukung RUU TNI.

    Pada cuitan Fedi Nuril itu, ada pula warganet yang meminta analisa Grok (kecerdasan buatan di X) terkait pernyataan Prabowo yang menuduh pendemo dibayar pihak asing. Berikut jawaban Grok:

    “Dalam pernyataan Prabowo, ada kesalahan logika. Pertama, “burden of proof fallacy”: ia menyinggung demo mungkin dibayar tanpa bukti. Kedua, “false dichotomy”: menyederhanakan demo sebagai murni atau bayaran, padahal bisa kompleks. Ajakan objektifnya jadi kontradiktif karena asumsinya tak berdasar. Perbaikan: beri bukti jika ada klaim, hindari framing biner, dan usul investigasi transparan, misal, “Jika ada dugaan pendanaan, kita selidiki secara terbuka.”