Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan, Budi Santoso menanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran juga sudah,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Budi menilai impor beras tidak diperlukan. Ia menyebut stok beras nasional masih melimpah dan surplus.

    “Arahan Presiden kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel karena mengimpor 250 ton beras tanpa persetujuan pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda. Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menjelaskan beras asal Thailand tersebut masuk pada 16 November 2025 dan belum dibongkar. Pada 22 November, beras dibongkar dan dibawa ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

    Ia menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak. Penegakan aturan disebut penting untuk menjaga kehormatan negara

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama ikut menegaskan tidak ada izin impor untuk beras tersebut.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025).

  • Gus Yahya Sebut Surat Edaran Pencopotan sebagai Ketua Umum PBNU Tidak Sah

    Gus Yahya Sebut Surat Edaran Pencopotan sebagai Ketua Umum PBNU Tidak Sah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf tidak menerima begitu saja pemberhentian dirinya yang dilakukan kelompok Rais Aam, Miftachul Akhyar.

    Gus Yahya menyebut, Surat Edaran (SE) bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang memuat tentang pemberhentiannya ilegal dan tidak bisa ditindaklanjuti.

    Sebab, kata pria yang karib disapa Gus Yahya itu, stempel digital di dalam surat edaran tidak ada dan link yang tertera tak merujuk nomor surat dalam sistem internal di PBNU.

    “Saya kira surat itu memang tidak memenuhi ketentuan dengan kata lain tidak sah, tidak mungkin bisa digunakan sebagai dokumen resmi,” kata dia dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11).

    Selain itu, Gus Yahya mengkritisi pendistribusian surat edaran yang dilakukan secara ilegal di luar platform milik PBNU.

    “Masalahnya kemudian bahwa dokumen yang tidak sah itu sudah diedarkan ke sana ke mari. Itu berarti, dokumen itu juga diedarkan secara tidak sah,” katanya.

    Gus Yahya mengatakan PBNU memiliki saluran resmi mendistribusikan setiap domumen, yakni melalui Digdaya, Digital Data dan Layanan NU.

    “Teman-teman itu, kalau pengurus itu akan mendapatkanya dari saluran digital milik dari NU sendiri, bukan melalui WA,” kata dia.

    Sebelumnya, terbit surat edaran berkop PBNU dengan nomor A.II.10.01/99/11/2025 yang diterbitkan pada 25 November.

    PBNU dalam surat edaran itu memberhentikan Gus Yahya dari jabatan ketua umum organisasi terhitung sejak Rabu (26/11).

    “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” bunyi surat edaran tersebut.

  • Copot Gus Yahya, Kendali PBNU Kini di Tanngan Rais Aam Miftachul Akhyar

    Copot Gus Yahya, Kendali PBNU Kini di Tanngan Rais Aam Miftachul Akhyar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rais Aam, Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama dipercaya mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah KH Yahya Cholil Staqut diberhentikan.

    Diketahui, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya resmi dinyatakan sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, berdasarkan keputusan dari Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang beredar.

    Katib PBNU, Ahmad Tajul Mafakir membenarkan telah menandatangani surat edaran tersebut terkait pemberhentian Gus Yahya. “Iya, betul,” kata Ahmad dikonfirmasi, Rabu (26/11).

    Adapun, Surat Edaran tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir dan Khatib PBNU Ahmad Tajul Mafakir. Dalam surat tersebut disebutkan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025.

    Atas dasar keputusan tersebut, Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.

    Surat itu juga menyebut untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno.

  • Cegah Kejahatan Siber, BRI Terus Edukasi Nasabah Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

    Cegah Kejahatan Siber, BRI Terus Edukasi Nasabah Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah semakin tingginya aktivitas perbankan digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat literasi keamanan bagi nasabah guna menghindari penyalahgunaan data pribadi. Di tengah kemudahan akses layanan digital, perlindungan informasi menjadi aspek penting yang terus dijaga oleh BRI melalui penguatan sistem keamanan dan edukasi terhadap nasabah.

    Perlindungan data merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan transaksi. Nasabah diimbau untuk tidak membagikan informasi rahasia seperti Personal Identification Number (PIN), password, maupun One Time Password (OTP) kepada siapa pun. BRI menegaskan bahwa perseroan tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa keamanan digital merupakan bagian penting dari penguatan layanan BRI. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap transaksi nasabah berlangsung aman dan terlindungi.

    “Keamanan dan kenyamanan nasabah merupakan prioritas utama BRI. Kami mengajak seluruh nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap pesan atau tautan mencurigakan, serta tidak membagikan data transaksi yang bersifat rahasia seperti PIN atau OTP kepada pihak mana pun. Kami juga mengimbau agar nasabah menggunakan PIN dan kata sandi yang kuat, tidak menggunakan pola mudah ditebak seperti tanggal lahir atau urutan angka berulang, serta menggantinya secara berkala untuk menjaga keamanan data nasabah,” ujar Dhanny.

    “BRI mendorong nasabah untuk memanfaatkan berbagai fitur keamanan yang tersedia, seperti autentikasi biometrik, verifikasi dua langkah (Two-Factor Authentication/2FA), pembaruan aplikasi secara berkala, dan notifikasi transaksi. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dari penguatan kontrol untuk menjaga keamanan transaksi digital di tengah meningkatnya risiko penyalahgunaan data,” tambah Dhanny.

  • Bandara Khusus IMIP Morowali Tuai Kritikan Pedas, Ibarat Provinsi Baru Negara China

    Bandara Khusus IMIP Morowali Tuai Kritikan Pedas, Ibarat Provinsi Baru Negara China

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial Jhon Sitorus turut menyoroti keberadaan Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

    Menurut Jhon peringatan soal Morowali ini sudah sejak lama diungkap oleh mendiang ekonom senior, Faisal Basri.

    Faisal mengingatkan bahwa di Morowali sudah menjadi seperti Provinsi Baru bagi negara China yang tinggal di daerah tersebut.

    “Jauh sebelum Bandar Morowali terungkap hari ini, Faisal Basri sudah mengingatkan jika Morowali sudah seperti Provinsi Baru negara Cina di Indonesia,” tulisnya dikutip Rabu (26/11/2025).

    Menurut Jhon, peringatan ini ternyata pada akhirnya terjadi saat bandara milik IMIP luput dari pengawasan bea cukai dan imigrasi.

    “Analisa itu terbukti BENAR dan sekarang, kita tinggal GIGIT JARI,” sambungnya.

    Padahal, seluruh hukum negara berlaku tanpa terkecuali. Tetapi, warga China bebas keluar masuk tanpa terikat UU dan tanpa melewati bagian imigrasi.

    “Hukum RI tidak berlaku disana, warga Cina bebas keluar masuk tanpa aturan UU dan keimigrasian kita,” jelasnya.

    Pada akhirnya menurut Jhon hilirisasi sangat menguntungkan pihak China karena keuntungan sebesar-besarnya tetapi pembayaran pajak lebih murah.

    “Hilirisasi ternyata menguntungkan CINA karena pajak murah dan keuntungan yang besar,” sindirnya.

    Blak-blakan Jhon menyebut, pernyataan mendiang Faisal Basri relevan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal republik di dalam republik.

    “Penyataan Faisal Basri relevan dengan Menhan Syafri Syamsudin, ‘jangan ada Republik dalam Republik’,” pungkasnya. (Elva/Fajar)

  • 3 Proyek Strategis PT Vale Senilai USD10 Miliar, Begini Masing-masing Progresnya

    3 Proyek Strategis PT Vale Senilai USD10 Miliar, Begini Masing-masing Progresnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Vale saat ini tengah menjalankan tiga proyek strategis. Nilainya USD 10 miliar.

    Itu dikonfirmasi Chief Financial Officer PT Vale Rizky Andhika Putra. Tiga proyek itu berada di lokasi berbeda.

    Ada di Sorowako, Bahodopi (Sulawesi Tengah), dan Pomalaa (Sulawesi Tenggara). Proyek itu, kata Rizky, untuk mendiversifikasi portofolio perusahaan ke produk nikel berkelanjutan dan rendah karbon.

    “Ini bukan hanya sekadar investasi, tetapi kontribusi besar bagi negeri,” kata Rizky saat menghadiri Analyst Gathering di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Sementara itu, Chief of Projects PT Vale Muhammad Asril menyampaikan bahwa setiap persen progres, setiap milestones yang tercapai, dan setiap ton kapasitas baru adalah bagian dari ambisi bersama untuk membangun ekosistem nikel energi bersih yang terintegrasi di Indonesia.

    Dia juga memaparkan proyek saat ini. Misalnya di Bahodopi (teknologi HPAL), saat ini telag mencapai penyelesaian 73 persen.

    Proyek ini ditargetkan commissioning pada Kuartal IV 2026, dengan kapasitas 73-75 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

    Sementara di Pomalaa (teknologi HPAL), diharapkan memulai konstruksi pada tahun 2026. Kapasitasnya 120 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk MHP.

    Selain itu, PT Vale juga mencatat diversifikasi bisnis melalui penjualan bijih nikel (limonite) kepada pihak ketiga, dengan volume 343.150 wmt, sebagai langkah optimalisasi aset.

    Untuk menjamin keberlanjutan pasokan nikel strategis, PT Vale menyiapkan rencana eksplorasi jangka panjang di lebih dari 118.000 hektare wilayah konsesi di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara.

  • Ada Apa Partai Ummat Tiba-tiba Dukung Pemerintahan Prabowo, Gibran Juga?

    Ada Apa Partai Ummat Tiba-tiba Dukung Pemerintahan Prabowo, Gibran Juga?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais membuat langkah politik yang cukup mengejutkan publik.

    Partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dukungan serupa sebenarnya telah pernah disampaikan Partai Ummat. Tepatnya, setelah Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menggelar pertemuan di Jakarta pada 7 Desember 2024 lalu.

    Dalam pernyataannya, mereka menegaskan siap mendukung serta mendoakan agenda kerja Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    Keputusan ini menjadi perbincangan karena pada Pilpres 2024 lalu, Partai Ummat berdiri di barisan berseberangan dengan mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Namun kini arah politik partai besutan Amien Rais itu bergeser dengan alasan mempertimbangkan tantangan besar yang disebut sedang dihadapi Presiden Prabowo.

    Partai Ummat menganggap Prabowo tengah memikul beban berat yang disebut sebagai warisan pemerintahan sebelumnya (Jokowi), salah satunya soal utang negara.

    Dalam siaran persnya, Partai Ummat menyebut angkanya mencapai sekitar Rp8.000 triliun.

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi siaran pers tersebut.

    Selain persoalan utang, Partai Ummat juga menyinggung persoalan sumber daya alam Indonesia yang disebut selama ini banyak bocor ke luar negeri.

    Mereka menaruh harapan agar Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya untuk menekan lahirnya regulasi, baik melalui UU maupun Keppres, yang tegas memutus aliran kekayaan tersebut.

  • BKN Beber Jumlah ASN 5,88 Juta Saat Ini Bakal Bertambah di 1 Desember 2025, Bagaimana Seleksi CPNS 2026?

    BKN Beber Jumlah ASN 5,88 Juta Saat Ini Bakal Bertambah di 1 Desember 2025, Bagaimana Seleksi CPNS 2026?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakhrulloh menungkapkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini 5,58 juta. Bertambah 1,4 juta dibanding Januari 2025.

    Itu diungkapkan Zudan saat rapat bersama Komisi II DPR RI. Berlangsung Selasa, (25/11/2025) di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta.

    “Kita saat ini ada penambahan 1,4 juta ASN baru. Di bulan Januari 2025, jumlah ASN kita 4,2. Sekarang 5,58 juta,” kata Zudan dikutip dari TV Parlemen.

    Jumlah tersebut, kata dia, akan terus bertambah. Seiring penetapan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Insya allah di 1 Desember akan tambah lagi, karena proses penetapan SK PPPK Penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu terus berjalan,” ujarnya.

    Jumlah 5,88 juta ASN itu, paling banyak berada di di daerah. Yakni 4,2 juta orang.

    “Perlu kita sampaikan juga, ASN kita 76 persen ada di daerah. 4,2 juta, dan ada di pusat 24 persen atau 1,3 juta,” ucapnya.

    Jumlah itu, didominasi perempuan 56 persen atau 3,1 juta orang. Kemudian 44 pria atau 2,4 juta orang.

    “PNS kita 64 persen, dan PPPK kita bertambah sangat tinggi 36 persen. PNS kita 3,6 juta, dan PPPK kita 1,88 juta,” imbuhnya.

    Jika ditilik dari kelompok jabatan, ASN tersebut enam persen di jabatan struktural. Kemudian 63 persen di fungsional, dan 31 persen pelaksana.

    “Di sini yang perlu kita proyeksikan lagi, pelaksana ini akan kita proyeksikan berapa persen lagi yang masuk ke fungsional untuk menjawab tuntutan asta cita. Karena terbanyak itu di sektor pendidikan dan kesehatan, hampir 60 persen, jadi kelompok teknis hanya 40 persen,” jelasnya.

  • Pengamat Sarankan Hal ini Terlebih Dahulu Sebelum Redenominasi

    Pengamat Sarankan Hal ini Terlebih Dahulu Sebelum Redenominasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto bicara soal upaya redenominasi alias penyederhanaan nilai harga rupiah.

    Rencana itu dapat membuat nilai rupiah makin ringkas bisa jadi yang awalnya Rp 1.000 jadi Rp 1.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin pun memberikan saran sebelum kebijakan ini diambil.

    Menurutnya hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu ada memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional.

    Tujuan agar perekonomian nasional khususnya Indonesia bisa lebih efisien dan bebas korupsi.

    “Bereskan dulu pengelolaan ekonomi nasional supaya efisien dan bebas korupsi,” tulisnya dikutip Rabu (26/11/2025).

    Ia menyebut kebijakan ini nantinya bakal percuma diambil dan diterapkan jika nilai rupiah masih lemah.

    Selain itu, faktor lainnya seperti pengelolaan ekonomi nasional juga punya andil besar.

    “Percuma nol dihapus kalau rupiah terus melemah akibat pengelolaan ekonomi nasional tetap berantakan,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • BKN Ungkap Formasi Prioritas Seleksi CPNS 2026

    BKN Ungkap Formasi Prioritas Seleksi CPNS 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan formasi prioritas untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) masuk prioritas.

    Itu dikonfirmasi Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Saat rapat dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Di Badan Gizi, 32.080 formasi,” kata Zudan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).

    Selain itu, dua mengungkapkan ada potensi rekrutmen guru. Khusus untuk Sekolah Rakyat.

    “Penentuan potensi dan rekrutmen guru dan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat, 5.044 formasi,” terangnya.

    Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih juga masuk prioritas khusus dalam penataan pegawai non-ASN. Jumlahnya diproyeksikan sampai 59.218 orang.

    “Pengalihan pegawai non-ASN pada program Koperasi Merah Putih diproyeksikan 59.217 orang,” imbuh Zudan.

    Kemudian, secara umum ada juga rekrutmen untuk 5,2 juta ASN. Bakal ditempatkan pada penyelenggaraan layanan dasar.

    “Kemudian 5,2 juta ASN untuk penyelenggaraan layanan dasar, 61.796 ASN mendukung hilirisasi, dan penataan ASN di berbagai lembaga di Kabinet Merah Putih 506.476 ASN,” terangnya.

    Semua itu, kata dia, masuk dalam kebijakan pengembangan karier ASN yang juga mencakup delapan kebijakan baru. BKN, katanya, ingin memberi perlindungan sekaligus kemudahan bagi ASN.

    “Isinya adalah lebih melindungi, memudahkan, dan membahagiakan para ASN. Semangatnya 3M, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)