Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dorong UMKM Go Global, BRI Bawa UMKM Binaan Ikuti Pameran Internasional FHA-Food & Beverage 2025 di Singapura

    Dorong UMKM Go Global, BRI Bawa UMKM Binaan Ikuti Pameran Internasional FHA-Food & Beverage 2025 di Singapura

    FAJAR.CO.ID, SINGAPURA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berpartisipasi dalam ajang FHA-Food & Beverage 2025 yang berlangsung di Singapura pada 8 hingga 11 April 2025, melalui kehadiran Paviliun Indonesia yang menampilkan produk-produk UMKM nasional.

    Dalam pelaksanaan kegiatan ini, BRI berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata BRI memberdayakan UMKM, salah satunya melalui akses pasar internasional.

    Paviliun Indonesia mencatatkan capaian positif dengan lebih dari 5.714 pengunjung, serta membukukan 7 kontrak ekspor senilai USD 32,2 juta atau sekitar Rp542 miliar, meliputi produk kakao, cokelat, madu, bumbu organik, dan aneka produk makanan dan minuman lainnya. Di samping itu, terdapat potensi transaksi lanjutan yang diperkirakan mencapai USD 11,5 juta atau hampir Rp194 miliar.

    Paviliun Indonesia secara resmi dibuka oleh Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo bersama perwakilan dari Bank Indonesia dan BRI, serta dihadiri oleh CEO Informa Markets selaku penyelenggara FHA 2025.  Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyoroti kolaborasi lintas sektor sebagai kunci penguatan posisi produk Indonesia di pasar global.

    “Partisipasi Indonesia pada Pameran FHA tahun 2025 ini merupakan kolaborasi yang membanggakan antara Pemerintah, Perbankan BUMN, Bank Indonesia hingga swasta, menggarisbawahi pentingnya upaya kolaboratif dalam mempromosikan ekspor produk Indonesia,” ujarnya.

  • Tidak Semua Dosen ASN Terima Tukin, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Tidak Semua Dosen ASN Terima Tukin, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Contohnya, guru besar menerima tunjangan profesi Rp6,73 juta. Sementara, pejabat eselon II (setara guru besar) menerima tukin Rp19,28 juta. Perbedaan inilah yang memicu keresahan dan aksi protes dari para dosen.

    Untuk mengatasi masalah itu, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025. Salah satu perubahan utama dalam perpres itu ialah dosen PTN satker, PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan LL Dikti menerima tambahan fasilitas tukin.

    Besaran tukin diperoleh dari selisih nilai tukin pada kelas jabatan dengan nilai tunjangan profesi sesuai jenjang. Sebagai contoh, bila seorang guru besar menerima tunjangan profesi sebesar Rp 6,74 juga dan nilai tukin untuk jabatan setara eselon II pada Kemendiktisaintek Rp19,28 juta, maka nilai tukin yang diterima oleh guru besar tersebut sebesar Rp12,54 juta.

    Sementara, bila tunjangan profesi yang diterima oleh dosen lebih besar daripada nilai tukin, maka yang diberikan adalah tunjangan profesi, tanpa mengurangi dengan nilai tukin.

    “Kalau tunjangan profesi lebih tinggi, sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa dosen yang bersangkutan tukinnya menjadi negatif. Kalau tunjangan profesi yang diterima lebih besar, maka nilainya tetap. Kalau tunjangan profesi lebih kecil, kami tambahkan,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

    Dengan demikian, komponen penghasilan dosen di bawah Kemendiktisaintek berdasarkan jenis PTN di antaranya: – PTN-BH dan PTN BLU remunerasi: gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi (tidak ada perubahan) – PTN satker, PTN BLU non remunerasi, dan LL Dikti: gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan tukin (perubahan pada komponen tukin sesuai Perpres 19/2025). (fajar)

  • Belum Ditandatangani Presiden, Menkum Tegaskan Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

    Belum Ditandatangani Presiden, Menkum Tegaskan Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum menandatangani draf revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa revisi tersebut tidak akan membuka jalan bagi kembalinya praktik dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

    Supratman menjelaskan bahwa draf revisi UU TNI kini masih menunggu proses penandatanganan oleh Presiden. Proses tersebut, menurutnya, membutuhkan waktu karena ada sejumlah rancangan undang-undang lain yang juga menanti tanda tangan.

    “Ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani presiden sehingga membutuhkan waktu. Bukan hanya satu. Untuk kepastian lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ke Sekretariat Negara ya,” ujar Supratman dalam konferensi pers kinerja Kemenkumham triwulan pertama tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (15/4/2025).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika dalam waktu 30 hari Presiden tidak menandatangani UU tersebut, maka secara otomatis undang-undang tersebut tetap berlaku dan wajib diundangkan dalam lembaran negara. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.

    Meski demikian, Supratman tetap optimistis bahwa Presiden Prabowo akan menandatangani revisi UU TNI tersebut.

    “Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu saja, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir soal potensi kebangkitan kembali peran ganda militer. Supratman menegaskan bahwa dalam revisi UU TNI sudah diatur secara tegas batasan peran anggota militer aktif dalam jabatan sipil.

  • Tak Sesuai Harapan, Komeng Ditempatkan di Komite II DPD RI : Tapi Ini Tugas Negara yang Harus Saya Jalankan

    Tak Sesuai Harapan, Komeng Ditempatkan di Komite II DPD RI : Tapi Ini Tugas Negara yang Harus Saya Jalankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Alfiansyah Bustami atau yang lebih dikenal sebagai Komeng, kini resmi menjalankan tugas sebagai anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

    Komite ini membidangi urusan sumber daya alam dan ekonomi, termasuk sektor pertanian.

    Penugasan tersebut ditetapkan dalam Sidang Paripurna ke-6 DPD RI masa sidang I tahun 2024/2025 yang digelar pada Kamis (10/10/2024) di Jakarta.

    Sebelumnya, Komeng sempat menyampaikan keinginannya untuk bergabung di Komite III yang fokus pada bidang kebudayaan.

    Dalam sidang tersebut, Komeng secara langsung menyampaikan keberatannya kepada Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

    Dia menuturkan bahwa dirinya berharap bisa berkontribusi dalam dunia seni dan budaya, mengingat misi pribadinya untuk mengusulkan Hari Komedi Nasional.

    Ia juga menambahkan bahwa banyak konstituennya, terutama para ibu-ibu di Jawa Barat, sangat peduli terhadap peran yang ia jalankan sebagai wakil mereka.

    Pernyataan Komeng dalam sidang menuai perhatian publik dan viral di media sosial. Menanggapi reaksi tersebut, Komeng memberikan penjelasan lebih lanjut dalam sebuah podcast bersama Gofar Hilman.

    Dalam tayangan tersebut, Gofar bertanya mengenai kegelisahan Komeng saat dipindahkan ke bidang pertanian.

    “Bang Komeng kan mengincar kesenian, tetapi sempat viral saat sidang paripurna soal dipindahkan ke bidang pertanian. Bahkan Bang Komeng sempat bingung mau belajar ke mana?” ucap Gofar, dikutip YouTube Gofar Hilman Selasa (15/4/2025).

    Komeng mengakui bahwa dirinya awalnya tidak memahami bidang pertanian, namun akhirnya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

  • Migrasi ke eSIM Bakal Diwajibkan, Menteri Meutya Hafid Klaim Demi Keamanan Bersama

    Migrasi ke eSIM Bakal Diwajibkan, Menteri Meutya Hafid Klaim Demi Keamanan Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mendorong percepatan migrasi dari kartu SIM fisik ke teknologi eSIM.

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat keamanan data pribadi serta mengatasi penyalahgunaan identitas di era digital.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri tentang eSIM dan Pemutakhiran Data di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Meutya, penerapan eSIM atau Embedded Subscriber Identity Module merupakan respon terhadap meningkatnya risiko kejahatan digital, termasuk spam, phishing, hingga judi online.

    “eSIM adalah solusi masa depan. Dengan integrasi sistem digital dan pendaftaran biometrik, teknologi ini memberikan perlindungan ganda terhadap penyalahgunaan data serta kejahatan digital yang marak seperti spam, phishing, dan judi online,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Komdigi, pada Selasa (15/4/2025).

    Teknologi eSIM dinilai lebih unggul dibandingkan SIM fisik karena tertanam langsung dalam perangkat dan terhubung dengan sistem registrasi digital berbasis biometrik. Hal ini menjadikannya lebih aman dan efisien dalam pengelolaan data pengguna.

    Tak hanya untuk keamanan, teknologi ini juga dianggap akan meningkatkan efisiensi operasional bagi operator seluler dan memperkuat ekosistem Internet of Things (IoT).

    Pemerintah turut mengapresiasi operator yang telah menyediakan layanan migrasi eSIM, baik melalui gerai fisik maupun daring. Di antaranya Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smart Telecom.

  • Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II Sepakati Empat Kerja Sama Penting, Perkuat Hubungan Indonesia–Yordania

    Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II Sepakati Empat Kerja Sama Penting, Perkuat Hubungan Indonesia–Yordania

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Penandatanganan ini berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, pada Senin, 14 April 2025.

    Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara serta memperluas kerja sama konkret di berbagai bidang yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Selain memperkuat diplomasi, keempat MoU tersebut mencerminkan semangat bersama dalam mewujudkan stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan.

    Adapun keempat kesepakatan strategis yang disepakati adalah sebagai berikut:

    Kerja Sama di Bidang Pertahanan
    Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi.

    Kerja Sama di Bidang Pertanian
    Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menandatangani MoU dengan Menteri Pertanian Yordania, Khaled Huneifat, guna memperkuat ketahanan pangan dan inovasi agrikultur.

    Kerja Sama di Bidang Pendidikan
    Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dan Menteri Pendidikan Tinggi Yordania, Azmi Mahafzah.

    Kerja Sama di Bidang Keagamaan dan Wakaf
    MoU ini ditandatangani oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dan Menteri Wakaf Yordania, Mohammad Khalaileh, yang fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, moderasi beragama, serta pengelolaan wakaf.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Raja Abdullah juga menegaskan kesamaan pandangan kedua negara terhadap berbagai isu global, termasuk pentingnya dukungan terhadap Palestina dan perdamaian di Timur Tengah. (Wahyuni/Fajar)

  • Ferdinand Hutahaean: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Turut Berdosa Mendukungnya sejak 2012

    Ferdinand Hutahaean: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Turut Berdosa Mendukungnya sejak 2012

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu lama mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik setelah komentar dari Ferdinand Hutahaean di media sosial menuai perhatian.

    Melalui akun X pribadinya, @ferdinand_mpu, Ferdinand mengungkapkan kekhawatirannya jika tudingan yang menyebut ijazah Jokowi palsu terbukti benar.

    Dalam unggahannya, Ferdinand menyoroti dampak besar yang akan ditanggung bangsa Indonesia bila seorang kepala negara terbukti menggunakan dokumen pendidikan palsu.

    Ia juga menyatakan bahwa dirinya akan merasa turut bertanggung jawab karena pernah mendukung Jokowi sejak awal kemunculannya di panggung politik nasional.

    “Kalau nanti ternyata ijazah Jokowi adalah palsu, maka betapa malangnya nasib bangsa ini. Saya pun akan merasa turut berdosa kepada bangsa ini pernah mendukungnya sejak awal 2012. Hidup penuh kepalsuan adalah nista. Semoga ijazahnya asli..!!” tulis Ferdinand dalam unggahan yang disampaikan pada Senin (15/4/2025).

    Pernyataan tersebut langsung menyedot perhatian warganet dan memunculkan kembali perdebatan lama yang sempat mencuat pada masa kampanye Pilpres 2019 dan 2024.

    Tagar seputar “ijazah palsu” pun kembali bergulir, dengan sebagian publik mendesak klarifikasi lebih lanjut, sementara pihak lainnya mengecam penyebaran informasi yang belum terbukti secara hukum.

    Sebagai informasi, pada tahun 2022 lalu, isu keaslian ijazah Presiden Jokowi pernah dibawa ke ranah hukum. Seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuduh bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden.

  • Rencana Presiden Soal Mengevakuasi Warga Gaza Dikritik MUI, Dinilai Kontraproduktif dan Berisiko Politik

    Rencana Presiden Soal Mengevakuasi Warga Gaza Dikritik MUI, Dinilai Kontraproduktif dan Berisiko Politik

    FAJAR.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan peringatan keras terhadap rencana pemerintah mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan bahwa langkah ini dapat merusak konsolidasi dukungan terhadap Palestina.

    “Kontroversi ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena akan menjadi benih-benih retaknya konsolidasi dukungan untuk warga Gaza,” ujarnya di kantor MUI, Senin (14/4/2025).

    Sudarnoto menilai bahwa jika rencana ini tetap dilanjutkan, dampaknya bukan hanya bagi Palestina, tapi juga bisa memperlemah posisi strategis Indonesia di mata negara-negara Islam dan publik dalam negeri.

    Kepentingan nasional. Termasuk kontraproduktif bagi upaya kita membela dan memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel,” katanya.

    Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu benar-benar memperhatikan hasil Ijtima Ulama MUI tentang Palestina yang sebelumnya telah disampaikan. Menurutnya, masukan tersebut mencerminkan sikap umat Islam di Indonesia.

    “Saya tidak tahu itu dibaca atau tidak ya, tapi memang penting untuk betul-betul secara langsung kepada Presiden,” ucapnya.

    Sudarnoto juga mengingatkan agar Indonesia tetap menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina.

    Menurutnya, Indonesia harus mengambil peran aktif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan dan ekonomi di Gaza, tanpa terjebak dalam strategi relokasi yang bisa memperlemah perjuangan rakyat Palestina. (jpc)

  • Proaktif Dalam Pelayanan Haji, BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    Proaktif Dalam Pelayanan Haji, BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi & Keuangan BPKH Amri Yusuf menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan BRI merupakan bukti bahwa kepercayaan terhadap BRI tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pengalaman dan rekam jejak BRI yang telah berulang kali terlibat dalam penyediaan banknotes bagi jemaah haji Indonesia, serta konsistensinya dalam memberikan layanan keuangan yang andal dan tepat waktu. “Diharapkan kerja sama ini dapat membantu Kementerian Agama RI secara optimal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada jemaah haji tahun ini,” ujar Amri.

    Adapun, pendistribusian living cost atau biaya hidup kepada sebanyak 203.320 calon jemaah haji akan dilakukan sebelum keberangkatan jemaah yang dimulai pada bulan Mei hingga Juni 2025 melalui 14 Embarkasi dan 6 Embarkasi Antara yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bekasi, Majalengka, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, Makassar, Gorontalo, dan Maluku. Setiap calon jemaah akan menerima banknotes SAR sebesar SAR 750.

    Total jumlah banknotes SAR yang akan didistribusikan oleh BRI kepada calon jemaah haji sebesar            SAR 152,490,000 juta. Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas di setiap embarkasi diharapkan pendistribusian banknotes SAR dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selama proses pendistribusian living cost haji, BRI juga melayani penukaran banknotes SAR tambahan bagi calon jemaah yang membutuhkan melalui layanan gerai Money Changer BRI yang ada di seluruh embarkasi.

  • Belum Jagokan Siapapun, Hamka B Kady Persilahkan Kader Golkar Sulsel Tarung Bebas

    Belum Jagokan Siapapun, Hamka B Kady Persilahkan Kader Golkar Sulsel Tarung Bebas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kader senior Partai Golkar Hamka B Kady mendorong seluruh kader terbaik Golkar Sulawesi Selatan maju bertarung memperebutkan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel. Tak terkecuali ketua Golkar Sulsel saat ini, Taufan Pawe.

    Anggota DPR RI Dapil Sulsel I itu menegaskan, dirinya mempersilahkan kader bertarung bebas di Musda dengan mengedepankan asas kebaikan dengan tujuan membawa kejayaan Golkar.

    “Silahkan para kader siapapun itu bertarung bebas di Musda. Bertarung dengan akal sehat demi membawa kejayaan Golkar ke depan,” kata Hamka B Kady, saat dihubungi, Selasa (15/4/2025).

    Sejumlah nama mulai menguat dan diprediksi akan ikut dalam perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
    Meski belum ada jadwal musyawarah daerah (Musda) tetap, namun diperkirakan DPD I Partai Golkar Sulsel akan menggelar musda pertengahan tahun 2025.

    Saat ini, Golkar Sulsel dipimpin Taufan Pawe, anggota DPR RI komisi II dari Daerah Pemilihan Sulsel II. Beberapa nama yang muncul ialah Munafri Arifuddin (Ketua Golkar Makassar) Patahudding (Ketua Golkar Luwu), Adnan Purichta Ichsan (mantan Bupati Gowa), Indah Putri Indriani (Ketua Golkar Luwu Utara) dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) tokoh senior Golkar.

    Hamka pun menggarisbawahi, hingga saat ini pihaknya belum menjatuhkan pilihan atau menjagokan salah satu nama dari bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

    Karena selain prosesnya belum dimulai, nama-nama yang mencuat pun belum ada kepastian. Menurutnya, Golkar yang merupakan partai terbuka yang menjunjung asas demokrasi, siapapun bisa menjadi pemimpin.