Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Disambangi TPUA, Jokowi Melawan Tak Wajib Tunjukkan Ijazah: Tidak Ada Kewenangan Mereka Mengatur Saya

    Disambangi TPUA, Jokowi Melawan Tak Wajib Tunjukkan Ijazah: Tidak Ada Kewenangan Mereka Mengatur Saya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk memperlihatkan ijazah kepada pihak manapun, termasuk kepada Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang datang langsung ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di rumahnya, tepatnya di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jokowi menyampaikan sikapnya secara tegas.

    “Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,” ujar Jokowi, saat sesudah menemui perwakilan TPUA di rumahnya Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Mantan Wali Kota Solo itu menilai bahwa TPUA tidak memiliki dasar atau otoritas untuk memaksanya menunjukkan dokumen pribadi seperti ijazah.

    “Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki,” lanjutnya.

    Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat setelah TPUA mendatangi langsung ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meminta klarifikasi.

    Sebagai bentuk klarifikasi resmi, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memberikan penegasan bahwa Jokowi benar merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, juga menyatakan bahwa seluruh proses akademik Jokowi di kampus tersebut telah dijalani dan diselesaikan sesuai prosedur.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Temui Bahlil, Appi Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel

    Temui Bahlil, Appi Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

    Sebagai bagian dari langkah konsolidasi politik, Appi telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Jakarta.

    “Alhamdulillah, saya berkesempatan silaturahmi dengan ketum Golkar, pak Bahlil. Ini pasca lebaran idul fitri. Banyak hal kami diskusikan,” kata Munafri, saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

    Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Appi siap bertarung memperebutkan posisi Ketua DPD I Golkar Sulsel, yang digelar pertengahan tahun 2025 ini.

    Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan bahwa pertemuan dengan Ketua umum Golkar tak hanya sebatas silaturahmi, melainkan ada pembicaraan lebih spesifik. Apalagi sebagai kader Golkar di Daerah, meminta arahan dan restu untuk kepentingan membesarkan Partai Golkar di Sulsel.

    “Jadi, tak hanya silaturahmi saja. Ada pembicaraan membesarkan Golkar di Sulsel. Pak Bahlil Ketua umum, saya sebagai kader Golkar sowan minta arahan,” jelas Appi.

    Upaya Wali Kota Makassar ini, menunjukkan bentuk kesungguhan dan komitmennya dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin di Sulawesi Selatan.

    Apalagi, rekam jejaknya sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar serta keterlibatannya dalam berbagai agenda politik, baik Pileg maupun Pilkada 2024 lalu telah membuktikan kapasitas dan loyalitasnya di tubuh partai.

    Pada kesempatan ini, mantan Bos PSM itu mengakui bahwa pertemuan dengan Ketua Golkar adalah bagian dari langkah awal untuk hajatan Golkar Sulsel kedepan. Komitmenya tetap membesarkan partai berlambang beringin rindang di Sulsel.

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS Sowan ke Bahlil Lahadalia: Terima Kasih

    Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS Sowan ke Bahlil Lahadalia: Terima Kasih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, tokoh senior Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jakarta.

    Usai melakukan pertemuan, IAS menyampaikan kesan terhadap pesan Bahlil yang mengajarkan ketenangan dalam menghadapi berbagai dinamika politik, terutama respons terhadap pandangan negatif.

    “Mereka yang berpikir negatif terhadap seseorang, rata-rata karena belum punya informasi cukup tentang orang itu,” ujar IAS di Instagram pribadinya, @acho145 (16/4/2025).

    “Jadi, jangan salahkan mereka, karena mereka butuh waktu untuk tahu bahwa pikiran negatif itu ternyata tidak pada tempatnya,” tambahnya.

    IAS menilai, pesan tersebut menjadi pelajaran penting bahwa tidak ada gunanya membalas hal negatif dengan sikap negatif serupa.

    “Saya sangat sepakat, Tum. Terima kasih,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Said Didu Sentil Khofifah yang Menghadap ke Jokowi dan Bobby Nasution: Konsolidasi Geng Solo Makin Jelas

    Said Didu Sentil Khofifah yang Menghadap ke Jokowi dan Bobby Nasution: Konsolidasi Geng Solo Makin Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti tajam pihak-pihak yang melakukan pertemuan dengan Mantan Presiden Joko Widodo.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Irjen Pol Nanang Avianto Kapolda Jatim, dan Mayjen TNI Rudy Saladin Pangdam V Brawijaya berkunjung ke kediaman Joko Widodo Presiden ke-7 RI di Surakarta Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

    Khofifah menyebut pertemuan ini dilakukan dan bertujuan sebagai ajang silaturahim halalbihalal dengan Jokowi.

    Selain itu, Gubernur Jatim itu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ia membahas sejumlah isu strategis dalam diskusi bersama Jokowi.

    Salah satu isu yang dibahas tentang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas setelah Donald Trump Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap barang impor.

    “Beliau update bagaimana sebetulnya dampak ekonomi trade war ya antara perang tarif Amerika dan Cina itu terjadi di seluruh dunia. Tentu kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah berbagai antisipasi,” katanya.

    Hal ini kemudian direspon keras oleh Said Didu melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Said Didu menyebut pertemuan ini semakin menasbihkan konsolidasi Geng Solo setelah pertemuan dengan beberapa Menteri beberapa waktu lalu.

    “Konsolidasi Geng Solo makin jelas. Setelah konsolidasi terkait Menteri – sekarang konsolidasi terkait Gubernur,” sebutnya melalui akun X, Rabu, (16/4/2025).

    Said Didu pun menaruh rasa penasaran untuk pergerakan dari Gubernur Jawa Timur itu ke depannya.

  • Hasyim Muhammad NasDem Sebut Pihak yang Mempersoalkan Ijazah Jokowi Saat Ini Selevel Anies dan Megawati

    Hasyim Muhammad NasDem Sebut Pihak yang Mempersoalkan Ijazah Jokowi Saat Ini Selevel Anies dan Megawati

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai NasDem, Hasyim Muhammad angkat suara. Terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.

    “Meskipun malaikat yang bilang bahwa Jokowi lulus UGM, ya orang-orang itu tetap gak akan percaya,” kata Hasyim dikutip dari unggahannya di X, Rabu (16/4/2025).

    “Lha wong mereka menuduh itu bukan karena bukti, tapi karena keyakninan. Pokoknya yakin. Gak perlu dasar ilmiah,” tambahnya.

    Para penuding itu, disebutnya prajurit yang berada di level kroco. Menurutnya, saat ini yang harusnya mempersoalkan ijazah Jokowi adalah Anies Basedan dan Megawati.

    “Orang yang mempermasalahkan ijazah selalu prajurit di level kroco,” ujarnya.

    “Kalau memang ijazah Jokowi palsu, harusnya yang meributkan itu Prabowo sejak 2014. Atau kalau sekarang ya harusnya yang meributkan itu levelnya Anies Baswedan atau Megawati,” sambungnya.

    Tapi saat ini, ia bilang itu tak dilakukan Anies dan Megawati.

    “Namun kenapa itu tak dilakukan? Ya karena isu itu memang hanya untuk di level pasukan yang nggak bisa mikir aja. Dan itu jumlahnya banyak. Orang yang nggak bisa mikir itu bertahan dari tahun 2014 sampai 2025,” imbuhnya.
    (Arya/Fajar)

  • Ojol Masuk Kategori UMKM, Pemerintah Siapkan Payung Hukum dan Akses Fasilitas Usaha

    Ojol Masuk Kategori UMKM, Pemerintah Siapkan Payung Hukum dan Akses Fasilitas Usaha

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai bagian dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rencana ini akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang UMKM yang dijadwalkan mulai dibahas pada tahun 2026 mendatang.

    Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, sebagai upaya memberikan landasan hukum yang kuat bagi para pengemudi ojol agar mereka bisa mengakses berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah.

    “(Tujuannya) supaya saudara-saudara kita penggiat-penggiat ojek online ini mempunyai payung hukum yang jelas,” kata Maman dalam keterangannya yang dikutip Rabu (16/4/2025).

    Dengan status sebagai pelaku UMKM, para driver ojol nantinya akan berhak menerima sejumlah manfaat, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram, serta kemudahan dalam mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

    “Apabila masuk kategori UMKM, para pengemudi dapat menikmati bunga KUR yang rendah, yakni 6%, untuk pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa agunan tambahan,” jelas Maman.

    Tak hanya itu, penghasilan pengemudi ojol juga akan dikenakan insentif pajak sebesar 0,5% jika omzet tahunan mereka di bawah Rp 4,8 miliar.

    Rencana ini juga berkaitan dengan usulan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menginginkan adanya pemberian bonus bagi pengemudi ojol saat momen Lebaran.

    Namun, Maman menjelaskan bahwa karena perusahaan aplikasi tidak diwajibkan memberikan tunjangan tersebut, maka pendekatan yang diambil adalah dengan memperjelas posisi hukum ojol melalui skema UMKM.

  • Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan, Ferdinand: Itu Tandanya Kebenaran Palsu

    Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan, Ferdinand: Itu Tandanya Kebenaran Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean, kembali angkat suara soal polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus menjadi buah bibir.

    Dikatakan Ferdinand, sikap tim kuasa hukum Jokowi yang enggan menunjukkan ijazah ke publik justru memicu kecurigaan dan memperpanjang kontroversi.

    “Pada dasarnya keberadaan pengacara bukanlah untuk melanjutkan polemik atau kontroversi, tapi untuk membuktikan kebenaran materil dan mengungkapnya,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (16/4/2025).

    Ia menilai, penolakan pengacara Jokowi untuk membuka dokumen ijazah yang menjadi sumber polemik adalah langkah keliru.

    “Kalau pengacara tidak mau tunjukkan ijazah yang diklaim sebagai kebenaran, itu artinya kebenaran palsu,” tegasnya.

    Ferdinand menambahkan, kebenaran tidak pernah takut untuk disampaikan dan dibuka ke publik.

    “Kebenaran tak takut bicara,” pungkasnya.

    Sikap diam dan tertutup dari pihak istana maupun kuasa hukum Presiden dinilai justru menimbulkan tafsir liar dan memperbesar kecurigaan di tengah masyarakat.

    Sebelumnya, kritik datang dari akademisi Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli.

    Ronnie menilai persoalan ijazah Jokowi yang tak kunjung ditunjukkan secara terbuka menjadi pertanyaan publik yang terus dibiarkan menggantung.

    “Presiden Prabowo bisa perintahkan Wapres (anaknya Jokowi) untuk bantu urus Ijazah Drs dan Ir Bapaknya dari UGM yang hilang,” sindir Ronnie di X @Ronnie_Rusli (14/4/2025).

    Ia menyampaikan harapan agar ijazah tersebut segera ditemukan dan bisa dibuktikan keasliannya secara legal sebagai ijazah resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

  • Harga Cabai Turun, Telur dan Daging Naik

    Harga Cabai Turun, Telur dan Daging Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan pergerakan harga sejumlah komoditas pangan utama pada Rabu (16/4), dengan tren fluktuasi bervariasi di tingkat pedagang eceran secara nasional. Data tercatat pada pukul 06.21 WIB dari Panel Harga Bapanas.

    Cabai rawit merah mengalami penurunan signifikan dari Rp81.691 per kilogram (kg) menjadi Rp74.167 per kg. Namun, sejumlah komoditas lain mengalami kenaikan, seperti telur ayam ras yang naik dari Rp29.054 menjadi Rp29.276 per kg.

    Di sektor beras, beras premium naik menjadi Rp16.033 per kg dari sebelumnya Rp15.562, dan beras medium naik ke Rp14.300 dari Rp13.718 per kg. Sementara itu, beras SPHP Bulog justru turun tipis ke Rp12.486 dari Rp12.611 per kg.

    Untuk bumbu dapur, bawang merah naik dari Rp45.486 ke Rp46.000 per kg, dan bawang putih bonggol naik dari Rp44.870 ke Rp46.222 per kg. Harga cabai merah keriting turun menjadi Rp56.077 per kg, sedangkan cabai merah besar naik ke Rp56.364 dari sebelumnya Rp51.795 per kg.

    Komoditas protein hewani juga mengalami kenaikan. Daging sapi murni kini di harga Rp140.455 per kg dari sebelumnya Rp136.035, sementara daging ayam ras naik tipis menjadi Rp35.581 dari Rp35.537 per kg.

    Harga minyak goreng menunjukkan tren penurunan. Minyak goreng kemasan turun ke Rp18.412 per liter, minyak curah turun ke Rp16.818, dan Minyakita berada di Rp16.625 per liter.

    Sementara itu, tepung terigu curah turun ke Rp9.971 per kg, dan tepung kemasan turun ke Rp12.324 per kg. Harga gula konsumsi juga sedikit turun menjadi Rp18.618 per kg dari sebelumnya Rp18.534.

  • Rupiah Melemah Terbatas, Konsumen dan Investor Waspada

    Rupiah Melemah Terbatas, Konsumen dan Investor Waspada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan kurs rupiah terhadap dolar AS akan mengalami pelemahan terbatas seiring melemahnya tingkat kepercayaan konsumen serta penurunan penjualan mobil.

    “Jelas melemahnya daya beli masyarakat dan antisipasi masyarakat akan ketidakpastian ekonomi ke depannya (yang menyebabkan penurunan data-data tersebut). Masyarakat cenderung bijaksana dalam pengeluaran dan investasi yang tercerminkan dari meningkatnya permintaan emas akhir-akhir ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret 2025 berada di angka 121,1. Angka ini ditopang oleh dua indikator utama: Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yang masing-masing tercatat sebesar 110,6 dan 131,7. Namun, kedua indeks ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang berada di level 114,2 dan 138,7.

    BI menyebutkan bahwa IKE Maret 2025 masih ditopang oleh semua komponennya, yaitu Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (IPDG), dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), yang masing-masing berada di level 121,3; 110,2; dan 100,3. Meski tergolong optimis, ketiganya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

    Sementara itu, IEK yang mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan tetap kuat. BI mencatat seluruh komponen IEK masih berada dalam level yang optimis, meski menunjukkan penurunan.

  • Viral! Dokter Kandungan Lecehkan Pasien di Garut, Dedi Mulyadi: Berhentikan, Cabut Izin Praktik!

    Viral! Dokter Kandungan Lecehkan Pasien di Garut, Dedi Mulyadi: Berhentikan, Cabut Izin Praktik!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak agar dokter kandungan yang saat ini terduga sebagai pelaku pencabulan di Garut, segera diberikan tindakan tegas.

    Menurutnya, tindakan tegas yang harus diterapkan berupa pencabutan izin, bahkan gelar dokter karena telah melakukan aktivitas yang mencoreng nama dokter dan menodai nama Garut.

    Sebab, profesi dokter ada kode etik dan komite yang mengurus hal tersebut, sehingga hal itu bukanlah sesuatu yang sulit.

    “Kalau dokter lecehkan pasien di Garut, kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin praktik dokternya, kenapa harus susah,” ujar Dedi Mulyadi dikutip Rabu, (16/4/2025).

    Dedi juga menyebut bahwa perguruan tinggi yang terlibat harus memberikan sanksi kepada terduga pelaku pelecehan seksual.

    “Bila perlu perguruan tinggi yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokternya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa dokter merupakan profesi yang saat dilantik untuk berpraktik, ada sumpah profesi yang diambil.

    “Nah ini yang dilakukan. Jadi, haru ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak perlu lama, tidak bertele-tele,” ujarnya.

    Proses hukum, lanjutnya harus dijalankan sampai tuntas.

    “Sedangkan di sisi pelecehan seksualnya, ya proses secara hukum,” tuturnya.

    (Besse Arma/Fajar)