Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ferdinand Hutahaean: Kalau Benar Bandara di Morowali Tanpa Otoritas, Jokowi Layak Diadili

    Ferdinand Hutahaean: Kalau Benar Bandara di Morowali Tanpa Otoritas, Jokowi Layak Diadili

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait polemik bandara di kawasan industri Morowali yang sebelumnya diungkap Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

    Ferdinand menyebut kabar mengenai bandara yang disebut tidak berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan Indonesia sebagai isu yang sangat serius dan berbahaya.

    “Ngeri ya, mungkin teman-teman semua sudah melihat di media sosial maupun di media tentang sebuah bandara di kawasan industri Morowali yang tidak dikuasai oleh otoritas penerbangan Indonesia,” kata Ferdinand dikutip pada Kamis (27/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, jika informasi tersebut benar-benar terjadi, maka kondisi itu merupakan kekeliruan fatal dan bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang mengkhianati kepentingan negara.

    “Ini sangat mengerikan. Jokowi dengan kekuasaannya memberikan akses keluar masuk kepada pihak asing tanpa penjagaan dari otoritas negara dan bangsa,” sebutnya.

    “Ini adalah kekeliruan yang sangat dalam dan bahkan bisa dikategorikan pengkhianatan terhadap negara, kalau benar adanya,” tambahnya.

    Ferdinand juga menggambarkan potensi ancaman yang bisa terjadi jika bandara tersebut beroperasi tanpa kontrol keamanan negara.

    “Saya membayangkan bandara milik swasta di Morowali itu keluar masuk pesawat tanpa dikontrol oleh otoritas negara. Jangan-jangan bisa membawa narkoba, atau membawa intelijen asing, peralatan-peralatan untuk menyadap Indonesia dan mengontrol Indonesia secara dekat,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung hubungan investasi asing, khususnya China, yang memiliki kepentingan besar di kawasan industri tersebut. Baginya, hal itu semakin menambah kekhawatiran.

  • Bagaimana Pasar Valas Institusional Berbeda dengan Akses Ritel dan Mengapa Hal Ini Penting

    Bagaimana Pasar Valas Institusional Berbeda dengan Akses Ritel dan Mengapa Hal Ini Penting

    Manfaat yang menutup kesenjangan tersebut meliputi:

    • Kalender ekonomi andal yang disesuaikan dengan waktu Jakarta, sehingga peringatan Anda sesuai dengan jam perdagangan Anda. 

    • Eksekusi yang peka terhadap kedalaman pada pasangan mata uang likuid selama sesi aktif, yang mengurangi selip harga saat harga bergerak. 

    • Sumber berita independen yang melacak sinyal bank sentral, bukan hanya berita utama atau umpan media sosial. 

    • Pengujian ulang dan penjurnalan untuk memvalidasi entri dan keluar, lalu menyempurnakan aturan dengan data aktual.

    Dua kebiasaan melipatgandakan nilai alat-alat ini. Pertama, tulis seperangkat aturan untuk entri, stop, dan scale-out. Kedua, tinjau setiap perdagangan setiap minggu untuk menghilangkan setup berkualitas rendah. Mengapa dua hal ini? Karena proses mengubah keacakan menjadi pola yang dapat Anda kelola. Disiplin berkembang lebih cepat daripada berburu indikator.

    Mengapa Hal Ini Penting bagi Pedagang Indonesia

    Ketika Anda tahu bahwa Anda memperdagangkan umpan yang dikurasi, alih-alih aliran antarbank mentah, Anda mengelola ekspektasi. Anda berhenti mengejar kesempurnaan satu tick dan mulai merancang rencana yang mampu bertahan dari spread yang lebih lebar dan celah yang terkadang muncul. Mengapa harus melawan umpan yang Anda miliki? Pergeseran ini mengurangi frustrasi dan tetap fokus pada proses. Ini seperti beralih dari balap jalanan ke uji waktu, stabil dan terkendali. Di Bandung atau Medan, perubahan pola pikir itu saja dapat menstabilkan hasil.

  • OJK Keluarkan Aturan Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Begini Ketentuannya

    OJK Keluarkan Aturan Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Begini Ketentuannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan baru. Rekening tanpa aktivitas selama lima tahun ditetapkan sebagai rekening dortmant.

    Itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

    “Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan perlindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau perlindungan,“ kata Dian dikutip Kamis, (27/11/2025).

    Aturan ini diharapkan menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan nasional. Selain itu dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank.

    OJK juga mengharapkan aturan tersebut memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah. Serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

    Di regulasi itu, bank diminta menetapkan tiga klasifikasi rekening. Pertama, rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

    Kedua, rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari. Ketiga, rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

    Dian mengatkan, POJK ini mengharuskan bank memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga perlu memastikan nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

  • Said Didu: Pak Prabowo, Jangan Sibuk Koreksi Kesalahan Hukum, Benahi Hulunya

    Said Didu: Pak Prabowo, Jangan Sibuk Koreksi Kesalahan Hukum, Benahi Hulunya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, bicara terkait maraknya pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir.

    Dikatakan Said Didu, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

    Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini menyampaikan bahwa berdasarkan konstitusi, Presiden memang memiliki kewenangan.

    “Dalam setahun kekuasaan Presiden Prabowo sudah menggunakan hak tersebut ke beberapa warga negara yang dianggap terjadi kesalahan keputusan pengadilan,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (27/11/2025).

    Apalagi untuk memberikan pengampunan hukum kepada warga negara yang dianggap mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan.

    “Di antaranya pemberian Abolisi kepada Tom Lembong, Grasi kepada Hasto, Rehabilitasi kepada dua guru di Palopo, dan terakhir Rehabilitasi kepada Ibu Ira dan dua mantan direksi ASDP,” ucapnya.

    Namun, menurutnya, terlalu seringnya intervensi presiden justru mengindikasikan adanya kerusakan sistemik.

    Ia menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo atas keberanian mengambil langkah untuk menolong pihak-pihak yang menurutnya terzalimi.

    “Dengan seringnya Presiden menggunakan kewenangan ikut campur dalam penegakan hukum adalah tidak baik bagi Presiden,” sebutnya.

    Hanya saja, ia mengingatkan bahwa frekuensi yang tinggi bukanlah pertanda baik.

    “Ini menunjukkan ada masalah besar dalam penegakan hukum dan jangan sampai Presiden setiap saat disibukkan melakukan koreksi terhadap kesalahan penegakan hukum,” tegasnya.

  • Dukung Program Strategis Pemerintah, BRI Terima Penghargaan dari Kementerian IMIPAS

    Dukung Program Strategis Pemerintah, BRI Terima Penghargaan dari Kementerian IMIPAS

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko Tasmaya.

    Riko menambahkan bahwa BRI selama ini terus melakukan transformasi digital demi menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti IMIPAS. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menghadirkan berbagai solusi korporasi yang mendukung kelancaran administrasi keuangan dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah. Melalui jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan dan memberikan nilai berkelanjutan.

    Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI yang selama ini menunjukkan konsistensi, responsivitas, dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan kementerian. Menurutnya, sinergi pemerintah dan perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

    Ke depan, BRI berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian IMIPAS melalui pengembangan layanan perbankan yang semakin inovatif dan berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI meyakini bahwa kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah akan mampu mendorong terciptanya ekosistem pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.

  • Resmikan Kantor DPW Sulut, Ahmad Ali: PSI Bukan Partai Lemah Lembut, PSI Adalah Gajah

    Resmikan Kantor DPW Sulut, Ahmad Ali: PSI Bukan Partai Lemah Lembut, PSI Adalah Gajah

    FAJAR.CO.ID, MANADO — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulawesi Utara di Kota Manado pada Kamis, 27 November 2025. Peresmian kantor baru ini diharapkan menjadi ruang aktivitas politik sekaligus ruang interaksi masyarakat dengan PSI di daerah.

    Dalam sambutannya, Ahmad Ali berharap kantor baru tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga bisa memberi ruang aktivitas untuk masyarakat.

    “Mudah-mudahan kantor ini bisa digunakan sebagaimana fungsinya, dan mudah-mudahan ini bisa diluas ke satu petak lagi, sehingga kemudian bisa beraktivitas, bisa memberi ruang aktivitas untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah sini, sehingga PSI Sulawesi Utara bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kedepannya kita ingin semua kantor-kantor PSI itu harus terbuka untuk aktivitas masyarakat,” ucap Ahmad Ali.

    Ia menegaskan bahwa kantor partai harus menjadi wadah untuk membicarakan kepentingan luas, bukan semata urusan internal.

    “Kantor-kantor PSI itu harus dibuka untuk membicarakan tidak hanya untuk kepentingan PSI, tapi juga untuk membicarakan kepentingan masyarakat. Karena sejatinya kita ingin menyatukan masyarakat dengan PSI, dengan partai,” katanya.

    Ahmad Ali juga menekankan pentingnya PSI mendengar aspirasi masyarakat sebagai bekal perjuangan politik.

    “PSI harus lebih banyak mendengar keluhan-keluhan masyarakat, karena insyaallah ketika kedepannya PSI diamanati oleh rakyat, menjadi anggota parlemen, kita sudah punya belanja masalah yang cukup,” ucapnya.

  • Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    “Program diskon transportasi ini sudah disiapkan dan sudah ada siaran persnya, dan ada periode-periode diskon. Kemudian terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember, range-nya 10-20% di 26 ruas jalan tol, yaitu 2 Jabodetabek, 9 Transjawa, 3 Nonjawa, 12 Trans Sumatra,” jelas Menko Airlangga.

    Di sektor pariwisata, Pemerintah memproyeksikan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat. Sedikitnya terdapat 244 event nasional dan internasional akan digelar sepanjang Desember 2025 hingga Januari 2026. Dengan momentum liburan panjang, pergerakan wisatawan domestik diperkirakan akan mencapai sekitar 100 juta pergerakan, sedangkan wisatawan mancanegara pada Desember 2025 diproyeksikan mencapai 1,3 juta kunjungan. Aktivitas ini diharapkan mendorong konsumsi daerah dan memperkuat perputaran ekonomi di akhir tahun 2025.

    Untuk menjaga momentum belanja, Pemerintah juga menggelar serangkaian program belanja nasional, seperti Harbolnas 12.12, Indonesia Great Sale, dan EPIC Sale yang ditargetkan akan menghasilkan transaksi hingga puluhan triliun rupiah.

    Penguatan aktivitas belanja masyarakat ini diharapkan menjadi katalis tambahan bagi pertumbuhan Kuartal IV, khususnya untuk sektor perdagangan, UMKM, dan industri produk lokal.

    Di sisi lain, Pemerintah memastikan berbagai stimulus perumahan tetap berlanjut pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor konstruksi. Program FLPP bagi 350 ribu unit rumah MBR, peningkatan BSPS hingga 400 ribu rumah, PPN DTP 100% untuk pembelian rumah, serta KUR Perumahan akan tetap dilanjutkan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

  • 250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bertindak Tegas

    250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bertindak Tegas

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat begitu menerima laporan pada Minggu siang. Gudang milik PT Multazam Sabang Group yang diduga menjadi tempat penyimpanan beras ilegal itu langsung disegel bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

    “Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” kata Amran.

    Ia juga memerintahkan jajarannya untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat.

    “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” ujarnya.

    Amran menduga impor ilegal ini bukan insiden spontan. Ada tanda-tanda bahwa pengiriman beras dari Thailand ini sudah dirancang sejak awal.

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberi instruksi jelas agar tidak ada impor beras karena stok nasional mencukupi. Stok bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton.

    “Perintah Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak,” tambahnya.

    Mentan juga menyebut adanya laporan yang sama dari wilayah lain, termasuk Batam. Meski begitu, laporan tersebut masih perlu diverifikasi.

    “Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” jelas Amran. (Wahyuni/Fajar)

  • Gus Yahya Tidak Lagi Jabat Ketum PBNU, Herwin Sudikta: Harus Kembali ke Dakwah, Bukan Tambang

    Gus Yahya Tidak Lagi Jabat Ketum PBNU, Herwin Sudikta: Harus Kembali ke Dakwah, Bukan Tambang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons kabar bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2026.

    Ia menyebut, berakhirnya masa kepemimpinan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi Nahdlatul Ulama untuk kembali pada khitahnya.

    Herwin mengatakan, selama kepemimpinan Gus Yahya, PBNU kerap tampil di ruang publik bukan karena prestasi, melainkan karena kontroversi.

    Menurutnya, marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia itu sempat tercoreng oleh sejumlah polemik.

    “Setelah mencoba bertahan dengan segala pembelaan, akhirnya Gus Yahya harus melepas jabatan,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Rabu (26/11/2025).

    “Di bawah kepemimpinannya, PBNU lebih sering jadi headline karena kegaduhan daripada keteladanan,” tambahnya.

    Herwin juga menyinggung kasus yang menyeret adik Gus Yahya, yang menurutnya turut memperburuk citra organisasi.

    “Belum lagi kasus sang adik yang bikin publik tepok jidat. Bukan karena drama, tapi karena marwah organisasi sebesar PBNU ikut tercoreng,” tegasnya.

    Ia menegaskan, saatnya PBNU kembali fokus pada peran sosial dan keagamaan, serta menjauh dari urusan pragmatis.

    “Sudah cukup! PBNU harus kembali ke ruh dakwah, bukan jadi ladang kepentingan,” tandasnya.

    “Kembalilah ke umat, bukan ke tambang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Rais Aam, Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama dipercaya mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), setelah KH Yahya Cholil Staqut diberhentikan.

  • Agus Wahid soal Pidato Gibran di KTT G-20: Jangan Terlalu Kagum Dulu

    Agus Wahid soal Pidato Gibran di KTT G-20: Jangan Terlalu Kagum Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kemunculan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di panggung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan, menuai beragam respons.

    Tidak sedikit yang memuji performanya saat menyampaikan pidato berbahasa Inggris di hadapan para pemimpin dunia.

    Analis politik, Agus Wahid, mengakui, penampilan Gibran di podium terlihat sangat percaya diri .

    “Penuh percaya diri. Itulah pidato Gibran Rakabuming Raka di forum Konverensi Tingkat Tinggi G-20, di Johanesburg Expo Center, Afrika Selatan,” ujar Agus kepada fajar.co.id, Rabu (26/11/2025).

    Dikatakan Agus, gaya berbicara putra Presiden ke-7, Jokowi, itu tampak lancar dan tenang. Para peserta forum pun memberikan tepuk tangan.

    “Dengan gayanya yang cool, Gibran tampak lancar membaca naskah pidatonya dalam edisi bahasa Inggris. Peserta KTT G-20 pun tepuk tangan penuh hormat. Tampak apresiasi,” sebutnya.

    Namun, ia menilai kekaguman dunia internasional terhadap Gibran belum tentu didasari pemahaman mengenai dinamika politik di Indonesia.

    “Karena, dengan usia 38 tahun, sudah menjadi pemimpin (Wakil Presiden) dan tampil di hadapan para tokoh dunia. Sosok pemuda yang luar biasa,” Agus menuturkan.

    “Dapat dimaklumi. Karena kekagumannya tak tahu proses persis politik internal Indonesia yang penuh devil of political drama,” tambahnya.

    Bahkan, ia menyebut bahwa sikap pendukung fanatik Gibran terlalu berlebihan dalam mengagung-agungkan penampilan tersebut.

    “Bagaimana pun drama itu, kini tampilnya Gibran di forum internasional membuat kaum Gibranis atau para ternak Mulyono (termul) demikian bangga. Mereka menunjukkan, inilah Gibranku. Hebat,” imbuhnya.