Author: Fajar.co.id

  • Jokowi Tolak Perlihatkan Ijazah Tetapi yang Meragukan Keasliannya Dituduh Fitnah, Dokter Tifa: Bagaimana Logikanya?

    Jokowi Tolak Perlihatkan Ijazah Tetapi yang Meragukan Keasliannya Dituduh Fitnah, Dokter Tifa: Bagaimana Logikanya?

    “Jokowi menolak menunjukkan ijazahnya kepada Tim TPUA, Pada hari yang sama persis, dia mengundang Wartawan dan menunjukkan ijazah kepada wartawan dengan catatan, tidak boleh difoto.

    Wartawan yang masuk ruangan dilarang bawa HP dan kamera, apa maksudnya, pusing mengikuti logika orang gila,” jelas dokter Tifa.

    Menanggapi unggahan yang berupa kritik dan sindiran oleh dokter Tifa, masyarakat yang aktif di sosial media ikut menanggapi di kolom komentar X.

    “Yang menjadikan Joko wali kota, gubernur, bahkan presiden, dialah yg harus ikut bertanggung jawab,ingat pak JK dulu sdh pernah bilang rusak negri ini klau di pimpin Jokowi,sekarang terbukti,” komentar netizen.

    “Entah berapa dana yang di gelontorkan ke oknum pimpinan kampus, sehingga tempat yg begitu sakral dlm menimba ilmu dan sudah melahirkan tokoh tokoh besar di negeri ini sekarang berubah jadi lokalisasi pelacuran ijazah, sungguh dahsyat kerusakan di segala aspek yg ditimbulkan jokowi,” komentar lainnya.

    Sebelumnya, diketahui bahwa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) saat mendatangi kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (16/4/2024).

    Maksud dari kedatangan dari puluhan massa ke kediaman Jokowi, yakni ingin mempertanyakan terkait keaslian ijazah dari mantan presiden ke-7.

    Sayangnya aksi yang dilakukan massa TPUA tidak membuahkan hasil, karena Jokowi menolak memperlihatkan Ijazahnya kecuali diminta oleh pihak pengadilan. (Besse Arma/Fajar)

  • Prabowo Puji Mustafa Kemal Atatürk di Parlemen Turki, Tommy Shelby Ungkit Narasi Condong ke Israel

    Prabowo Puji Mustafa Kemal Atatürk di Parlemen Turki, Tommy Shelby Ungkit Narasi Condong ke Israel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Tommy Shelby mengomentari pidato Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke parlemen Turki, yang sempat memuji tokoh revolusioner Turki, Mustafa Kemal Atatürk.

    Tommy menilai pernyataan Prabowo tersebut sangat ironis, terutama mengingat latar belakang Atatürk yang dikenal luas sebagai tokoh sekularisasi yang menggantikan sistem kekhalifahan Ottoman dengan republik sekuler.

    “Prabowo entah lupa, atau emang gak tahu, kalau Mustafa Kemal Atatürk itu tokoh sekularisasi Turki,” ujar Tommy di X @TOM5helby (17/4/2025).

    Tommy menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Atatürk, madrasah dan tarekat ditutup, simbol-simbol Islam dilarang di ruang publik, dan hukum syariat diganti total dengan sistem hukum sipil ala Barat.

    Dikatakan Tommy, bagi kalangan Islam konservatif, Atatürk adalah simbol dari anti-Islam.

    “Namun justru Prabowo memuji-muji dia di hadapan parlemen Turki. Ironis? Tentu,” sindir Tommy.

    Tommy juga menyinggung basis dukungan politik Prabowo di dalam negeri, yang sebagian berasal dari kelompok Islam politik.

    Menurutnya, pidato Prabowo tersebut justru bertolak belakang dengan identitas ideologis sebagian pendukungnya.

    “Dia malah angkat tokoh yang dianggap musuh ideologis mereka,” tambahnya.

    Ia pun mengaitkan pernyataan itu dengan narasi yang selama ini berkembang bahwa Prabowo lebih condong ke Israel dibanding Palestina.

    “Ini semakin menguatkan narasi bahwa Prabowo memang lebih condong ke Israel daripada Palestina. Narasinya konsisten. Tinggal kita yang mau buka mata atau terus main pura-pura,” kuncinya.

  • Sidang Hasto Kristiyanto, Ini Kesaksian Mantan Ketua KPU Arief Budiman soal Suap dan Perintangan Penyidikan

    Sidang Hasto Kristiyanto, Ini Kesaksian Mantan Ketua KPU Arief Budiman soal Suap dan Perintangan Penyidikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang mendudukkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4).

    Sidang kali ini menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Mantan Ketua KPU, Arief Budiman.

    Dalam kesaksianhnya, Arief mengungkap bahwa tidak mengatahui dakwaan jaksa tentang suap atau perintangan penyidikan. Hal demikian terungkap saat kuasa hukum Hasto, Patra M Zein mempertanyakan langsung ke Arief saat persidangan.

    Awalnya, Patra bertanya soal kemungkinan KPU melanggar prosedur dalam proses pergantian calon anggota DPR terpilih yang diajukan PDIP. “Enggak ada. Enggak ada,” jawab Arif dalam persidangan, Kamis.

    Patra kemudian kembali bertanya soal kemungkinan terjadinya pelanggaran prosedur dalam pergantian calon anggota DPR terpilih yang diajukan PDI Perjuangan. “Enggak ada,” demikian Arief menjawab.

    Patra mengaku bertanya demikian karena persoalan yang menyeret Hasto bermula dari penentuan caleg terpilih. “Ya, yang ditanyakan ini, kan, asal muasalnya, prosesnya, yang dimasukkan dalam dakwaan. Maka, saya tanya, ada enggak KPU melanggar prosedur,” tanya Patra.

    Arief masih berkata dengan jawaban yang sama dengan menganggap tak ada kesalahan prosedur dalam pergantian caleg terpilih dari PDIP.

    Patra bahkan kembali mempertegas pertanyaan soal kemungkinan tidak ada kesalahan prosedur, baik untuk calon anggota terpilih maupun prosedur pergantian antarwaktu (PAW) dari PDIP. “Enggak ada yang dilanggar,” jawab Arief.

  • Denny Siregar: Negara Lain Perang Dagang, Indonesia Perang Ijazah

    Denny Siregar: Negara Lain Perang Dagang, Indonesia Perang Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, mendadak menyinggung soal suasana Indonesia yang terus dihebohkan oleh isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi.

    Denny merasa heran. Pasalnya, negara-negara lain saat ini fokus pada perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

    Sebut saja China, sempat dikabarkan bahwa tarif impor produk China ke AS dikenakan tarif 125 persen. Sebaliknya, produk AS ke China dikenakan tarif 84 persen.

    Sementara, Indonesia beberapa waktu terakhir sedang disibukkan oleh perbedaan keaslian ijazah ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.

    “Negara lain sedang perang dagang, Indonesia sedang perang ijazah,” kata Denny di X @DennySiregar7 (17/4/2025).

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali menanggapi polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Hal ini tidak lepas setelah beredarnya foto lawas saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    Dalam foto kunjungan ke PT Sritex Sukoharjo bertanggal 20 September 2006, tertulis nama “Drs. Jokowi Widodo”, yang berbeda dengan gelar “Ir.” yang selama ini disandang Jokowi saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

    Ferdinand menilai polemik ini makin runyam dan tak kunjung menemukan kejelasan karena tidak dibawa ke jalur hukum.

    “Bagi saya sekarang persoalan ijazah pak Jokowi ini sudah menjadi semakin runyam,” ucapnya.

    Ia justru menilai Jokowi tengah memanfaatkan momen ini untuk tetap berada di sorotan publik.

    “Saya melihat pak Jokowi memanfaatkan situasi ini untuk tetap dirinya ada di dalam framing media. Selalu muncul ke permukaan,” sebutnya.

  • Eks Pimpinan KPK Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung Meski Pernah Langgar Etik, Gigin: Komedi di Negeri ini

    Eks Pimpinan KPK Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung Meski Pernah Langgar Etik, Gigin: Komedi di Negeri ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto menyoroti tajam eks Pimpinan KPK, Nurul Ghufron.

    Sorotan ini datang setelah, Nurul Ghufron lolos persyaratan administrasi dalam seleksi calon hakim agung.

    Padahal sebelumnya, saat menjabat sebagai pimpinan KPK pernah terjerat perkara pelanggaran etik.

    Komisi Yudisial (KY) telah menerima 183 pendaftar calon hakim agung dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung.

    Namun, pada Selasa (15/4/2025), KY mengumumkan hanya 161 calon hakim agung dan 18 calon hakim ad hoc HAM yang lolos seleksi administrasi.

    Merespon hal ini, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin menyebut ini sebagai komedi yang terjadi di Indonesia.

    “Sudah terlalu banyak komedi mengenaskan di negeri ini,” tulisnya dikutip Kamis (17/4/2025).

    “Ternyata masih ditambah lagi,” tambahnya.

    Ia pun memberikan sindiran dengan mengambil pepatah bahwa negara diatur dengan uang dan disisi lain disebutnya uang yang mengatur vonis

    “Kini pepatah ‘uang yang mengatur negara’ bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu ‘uang yang mengatur vonis,” terangnya.

    Diketahui, Nurul Ghufron pernah terbukti melanggar etik dan diberi sanksi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Yasonna Laoly Pastikan Kader PDIP Solid Jelang Kongres ke VI PDIP, Arus Bawah Masih Inginkan Megawati Soekarnoputri

    Yasonna Laoly Pastikan Kader PDIP Solid Jelang Kongres ke VI PDIP, Arus Bawah Masih Inginkan Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kongres ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum ditetapkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Meski belum ada jadwal yang ditetapkan, namun dapat dipastikan Megawati kembali akan ditunjuk sebagai Ketua Umum. Suara kader arus bawah masih menginginkan presiden kelima tersebut memimpin partai.

    Terkait agenda kongres PDIP tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasonna Laoly menyebut pelaksanaan Kongres ke-VI partai berlambang Banteng moncong putih menunggu perintah ketum parpol Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, tergantung ketua umum saja. Kami tunggu saja perintah ketua umum seperti apa nanti,” kata Yasonna menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4).

    Eks Menkumham itu menyebut PDIP lebih dahulu menguatkan internal sebelum melaksanakan Kongres ke-VI pada 2025 ini. “Kami, kan, hanya masih konsolidasi saja,” kata Yasonna.

    Awak media kemudian bertanya soal kemungkinan Kongres ke-VI PDIP belum terlaksana akibat perbedaan pandangan di internal soal jadwal. “Enggak ada. Kami solid, lah. Mana ada beda-beda sikap,” kata Yasonna menjawab pertanyaan.

    Yasonna menuturkan melaksanakan Kongres ke-VI bagi sebuah partai tidak mudah. Sebab, PDIP baru mengikuti kontestasi politik pada 2024. “Kan, baru pemilu, baru pilkada. Kan, bikin kongres enggak gampang, untuk anggota-anggota itu datang ke lokasi yang ditentukan, perlu biaya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut suara arus bawah partainya akan meminta Megawati Soekarnoputri menjadi ketum parpol berlambang Banteng moncong putih dalam Kongres ke-VI.

  • Jokowi Siap Datang dan Tunjukkan Ijazah di Pengadilan, Umar Hasibuan: Kalian Ditantangin

    Jokowi Siap Datang dan Tunjukkan Ijazah di Pengadilan, Umar Hasibuan: Kalian Ditantangin

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi mengaku siap datang di Pengadilan dan menunjukkan ijazahnya. Itu diungkapkan menanggapi tudingan ijazah palsu.

    Hal tersebut ditanggapi kader Partai Keadilan Bangsa Umar Hasibuan. Ia menyentil pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi.

    “Yang bilang ijazah jokowi palsu tuh kalian ditantangin sama Jokowi,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Kamis (17/4/2025).

    Menurutnya, tantangan dari Jokowi itu perlu ditanggapi. Agar masalahnya tak berlarut.

    “Come on kalian harus buktikan biar masalah ijazah Jokowi gak bikin ribut mulu,” terangnya.

    Adapun pernyataan Jokowi itu disampaikan saat ditanyai wartawan di kediamannya. Ia mengatakan siap menunjukkan ijazahnya jika diminta oleh pengadilan.

    “Saya siap untuk datang dan menunjukkan,” kata Jokowi.

    Sebelumnya, Jokowi telah menunjukkan ijazahnya kepada jurnalis. Di tengah tudingan ijazah palsu terhadapnya.

    Itu ditunjukkan di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025). 

    Jokowi mempersilakan wartawan melihat ijazahnya, satu per satu. Namun, Jokowi mewanti-wanti wartawan, “Jangan difoto ya.”

    Untuk pendidikan dasar, ijazah Jokowi diterbitkan SD Negeri Tirtoyoso, Solo. Selanjutnya, pendidikan menengah pertama dari SMP Negeri 1 Solo dan pendidikan menengah atas dari SMA Negeri 6 Solo. Kemudian, ijazah perguruan tinggi dari Fakultas Kehutanan UGM. 

    Ijazah dari jenjang SD hingga SMA disimpan dalam stopmap yang berbeda dengan ijazah kuliah. Jokowi sempat menjelaskan perbedaan stopmap untuk menyimpan ijazah-ijazah tersebut.

  • Wings Air Siap Tempuh Jalur Hukum, Pasca Pramugarinya Dicekik Anggota DPRD Sumut

    Wings Air Siap Tempuh Jalur Hukum, Pasca Pramugarinya Dicekik Anggota DPRD Sumut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wings Air baru-baru ini merespons kejadian perselisihan salah satu pramugarinya dengan Anggota DPRD Sumut, dan akan menempuh jalur hukum.

    Maskapai penerbangan Wings Air menegaskan bahwa pihaknya siap melaporkan Anggota DPRD Sumatera Utara, Megawati Zebua ke pihak berwajib.

    Membenarkan langkah tersebut, Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro memberikan keterangan resminya.

    “Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional,” tutur Danang, dikutip Kamis, (17/4/2025).

    Melalui Danang, Wings Air juga menegaskan terkait kebijakan dan standar operasional yang mereka ikuti.

    “Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama,” jelas Danang.

    Laporan ini dilakukan, lantaran Megawati Zebua diduga mencekik dan mendorong pramugarinya dalam penerbangan rute Gunungsitoli-Medan pada Minggu 13 April 2025.

    Peristiwa itu bermula saat Megawati terlibat cekcok mulut dengan pramugari. Kader Golkar tersebut terlihat mendorong dan mencekik pramugari yang tengah bertugas.

    Kejadian itu kemudian viral di media sosial lewat tayangan video sejumlah platform media sosial.

    Adapun peristiwa itu terjadi saat proses naik pesawat (boarding) sebelum keberangkatan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO).

    Saat itu pelanggan dengan nomor kursi 19F bernama Megawati Zebua membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.

  • Berkat Program Klasterkuhidupku BRI, Klaster Usaha Tenun Ulos Ini Sukses Bangkit dan Berdayakan Kaum Wanita

    Berkat Program Klasterkuhidupku BRI, Klaster Usaha Tenun Ulos Ini Sukses Bangkit dan Berdayakan Kaum Wanita

    Pada tahun 2008, Marlinda memulai usahanya dengan nama Linda Gabe Ulos. Saat itu, skala usahanya masih kecil karena keterbatasan modal. Namun, seiring berjalannya waktu dan perjuangan yang tak kenal lelah, usaha ini terus berkembang. Dari yang awalnya hanya beranggotakan 2-3 orang, kini telah menjadi klaster usaha dengan lebih dari 100 anggota.

    “Para anggota di klaster ini mayoritas adalah perempuan dari berbagai usia. Sebagian besar dari mereka memang sudah memiliki keterampilan menenun ulos, tetapi kondisi kehidupan mereka masih jauh dari sejahtera. Karena itulah, saya mengajak mereka untuk bergabung dan diberdayakan kembali, agar bisa meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak,” ucapnya.

    Marlinda mengungkapkan bahwa klaster usaha ini kini mampu meraup pendapatan sekitar ratusan juta per bulannya. Pundi-pundi rupiah tersebut tidak hanya berasal dari penjualan kain ulos saja, tetapi juga dari berbagai produk turunannya yang semakin diminati pasar.

    “Rumah Ulos menawarkan tiga produk utama, yaitu kain ulos, kain songket, serta produk ready-to-wear yang lebih modern, seperti pakaian, tas, sepatu, hingga home decor. Jangkauan pemasarannya pun luas, dari Sabang hingga Merauke, dengan mayoritas konsumen berasal dari Pulau Jawa. Tak hanya itu, Rumah Ulos juga telah berhasil menembus pasar internasional, salah satunya dengan mengirimkan produk ke California,” tutur Marlinda.

    Di awal merintis usaha, Marlinda mendapat dukungan besar dari BRI. Berawal dari pendanaan KUR sebesar Rp5 juta, usahanya berkembang pesat hingga mampu memberdayakan lebih banyak orang. Seiring waktu, dukungan dari BRI pun semakin bertambah, hingga akhirnya Rumah Ulos diikutsertakan dalam program Klasterkuhidupku.

  • PDIP Solid Jelang Kongres 2025, Yasonna Tegas Bantah Isu Perpecahan

    PDIP Solid Jelang Kongres 2025, Yasonna Tegas Bantah Isu Perpecahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-Undangan, Yasonna Hamonangan Laoly, menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih tetap dalam kondisi solid menjelang pelaksanaan Kongres Ke-6 yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.

    Yasonna juga membantah isu yang menyebutkan adanya perbedaan pandangan di internal partai terkait kongres tersebut.

    “Enggak ada (perbedaan sikap). Kami solid, mana ada beda-beda sikap,” ujar Yasonna saat berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan bahwa PDIP saat ini terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan kongres mendatang.

    Yasonna juga menyoroti bahwa menggelar kongres tidaklah mudah karena membutuhkan biaya besar, terutama untuk menghadirkan kader dari seluruh wilayah Indonesia.

    “Hanya soal persiapannya. Kan baru pemilu, baru pilkada, menggelar kongres enggak gampang, untuk anggota-anggota itu datang ke lokasi yang ditentukan, perlu biaya,” katanya.

    Sebagai anggota DPR RI, ia menyatakan bahwa pelaksanaan Kongres Ke-6 PDIP masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Ya kita belum tahu ya (kapan kongres dilaksanakan), tergantung ketua umum saja. Kita tunggu saja perintah ketua umum seperti apa nanti,” tutur Yasonna.

    Menurutnya, tidak ada hambatan berarti terkait pelaksanaan kongres yang rencananya akan digelar pada April 2025. Saat ini, PDIP tengah fokus melakukan konsolidasi internal.

    Sesuai agenda lima tahunan, Kongres PDIP semestinya diselenggarakan pada 2024, menyusul kongres terakhir yang digelar pada tahun 2019. Namun karena padatnya agenda nasional, terutama Pemilu 2024, pelaksanaan Kongres Ke-6 ditunda hingga April 2025.