Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat delapan tuntutan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

    Informasi mengenai pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, dalam sebuah siaran berjudul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”.

    Dalam siaran itu, Refly memperlihatkan foto-foto kegiatan pembacaan pernyataan serta dokumen berisi delapan tuntutan. Sejumlah tokoh militer senior terlihat hadir dan memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut.

    Beberapa nama yang terlibat antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Adapun Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno tercatat sebagai pihak yang mengetahui.

    Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut, tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Delapan tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:

    Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

    Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2, Rempang, dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

    Menolak masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal.

    Menertibkan tata kelola pertambangan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

    Melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Mengembalikan fungsi Kepolisian RI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dinilai cacat secara hukum.

    Menanggapi delapan poin tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa ia menyetujui sebagian besar isi tuntutan. Namun, ia menyoroti satu poin yang dinilainya memerlukan diskusi mendalam, yakni soal usulan kembali ke UUD 1945 versi asli.

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) makin memanas.

    Sejumlah nama kandidat ketua bermunculan, sinyal persaingan pun kian terasa.

    Namun di tengah tensi politik yang mulai naik, politisi Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengingatkan soal bahaya praktik transaksi uang atau money politik.

    Menurut Kadir Halid, dalam pelaksanaan Musda-Musda Golkar Sulsel sebelumnya, praktik money politik seakan menjadi tradisi yang sulit dihindari.

    Upaya politik uang ini kerap terjadi dalam proses pemilihan ketua.

    Ia berharap, untuk Musda kali ini, tradisi buruk itu bisa dihentikan.

    “Tetapi saya sangat harapkan tidak ada permainan uang di Musda Golkar Sulsel. Selama ini kita tahu Musda-Musda sebelumnya selalu ada permainan uang. Jadi jangan ada lagi yang seperti itu,” tegas Kadir Halid ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (17/5/2025).

    Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menegaskan, Musda seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan program.

    Para calon ketua diharapkan tampil menawarkan visi dan strategi untuk membawa Partai Golkar Sulsel lebih

    Dan bukan malah berlomba menebar janji dalam bentuk uang kepada pemilik suara.

    “Kita harapkan masing-masing calon ketua nantinya bisa memaparkan program visi-misi di hadapan pemilih suara agar supaya Golkar Sulsel ke depan kembali berjaya,” tegasnya.

    Kadir juga menilai, semangat regenerasi dan pembaharuan sangat penting dalam Musda kali ini.

    Utamanya jika prestasi partai di bawah kepemimpinan lama dianggap tidak memuaskan.

  • Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Pernyataan sikap tersebut ditegaskan lewat sebuah dokumen resmi yang ditandatangani ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal, serta ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun dengan judul provokatif: Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

    Dilansir dari suaracom jaringan inibalikpapan, dalam video tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menampilkan momen penandatanganan serta isi lengkap pernyataan sikap.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang menarik perhatian, dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

  • Ridwan Kamil Resmi Polisikan Lisa Mariana atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan UU ITE

    Ridwan Kamil Resmi Polisikan Lisa Mariana atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan UU ITE

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, resmi melaporkan selebgram Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Laporan itu diajukan atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindakan ini diambil sebagai respons atas tuduhan sepihak yang disebarkan Lisa Mariana ke publik tanpa dasar hukum yang sah.

    Kuasa hukum Ridwan Kamil, Heribertus S. Sanjoyo, menjelaskan bahwa pelaporan ini sudah dilakukan sejak Maret 2025 dan mencakup sejumlah pasal dalam UU ITE. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat, 18 April 2025, Heribertus memaparkan secara rinci dasar hukum pelaporan tersebut.

    “Kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 1 junto Pasal 35, atau Pasal 48 Ayat 1 dan 2 junto Pasal 32 Ayat 1 dan 2, atau Pasal 45 ayat 4 junto Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Transaksi dan Elektronik (ITE), yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik,” ujarnya.

    Heribertus menegaskan bahwa laporan ini menjadi bentuk keseriusan Ridwan Kamil dalam menjaga nama baiknya. Ia menyebut, pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti dan saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana tersebut.

    “Dalam laporan polisi atau pengaduan kami, telah kami lampirkan semua bukti-bukti dan saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami. Selanjutnya, hal ini akan menjadi ranah penyidikan. Laporan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Heribertus.

  • Dukungan BRI Antar Usaha Lokal Perhiasan Batu Alam Jangkau Pasar Internasional

    Dukungan BRI Antar Usaha Lokal Perhiasan Batu Alam Jangkau Pasar Internasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terinspirasi dari tren batu akik yang viral pada 2017, Helena Virgawati melihat adanya potensi bisnis di bidang perhiasan. Perjalanan Helena pun semakin kuat setelah mendapat dukungan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang hadir melalui sejumlah program pemberdayaan.

    Di awal usahanya, Helena menghadapi tantangan besar yang mengubah persepsi bahwa batu akik yang selama ini identik dengan aksesori pria, kini bisa tampil elegan sebagai perhiasan untuk perempuan. Dari keyakinan itulah, ia mendirikan “Bening by Helena”, sebuah brand perhiasan dengan desain unik berbahan batu alam khusus untuk wanita.

    Seiring dengan skala bisnis yang terus meningkat, selain menawarkan keindahan dan keunikan batu alam, Helena pun konsisten mendukung gerakan zero waste dengan menciptakan aksesori dari kantong kresek bekas dan sisa perca kulit yang diolah menjadi bros. Kemudian, Helena terus berinovasi dengan menghadirkan wire jewelry, yaitu perhiasan berbahan dasar kawat atau tembaga yang dirangkai dengan teknik tertentu, misalnya rajut.

    Menurutnya, teknik rajut kawat masih jarang digarap oleh crafter lain, sehingga ini menjadi nilai tambah bagi produknya. Mulai dari kalung, gelang, cincin, bros, hingga anting, semuanya dibuat dengan tangan secara teliti.

    Selain produk yang sudah ada, Bening by Helena juga melayani pesanan khusus seperti tusuk konde dan tali masker. Desain yang fleksibel membuat Bening by Helena bukan hanya pembuat aksesori, tapi juga tempat bagi pelanggan untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka.

  • Jawab Tantangan Global Perkuat Hilirisasi dan Pasokan Nikel Bersih Dunia Memulai Fase Operasional Proyek PT Vale Indonesia IGP Morowali

    Jawab Tantangan Global Perkuat Hilirisasi dan Pasokan Nikel Bersih Dunia Memulai Fase Operasional Proyek PT Vale Indonesia IGP Morowali

    Dalam kegiatan tersebut, Febriany Eddy menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim yang terlibat dalam proyek ini. Beliau mengungkapkan bahwa pencapaian yang telah diraih jauh lebih cepat dari rencana yang semula telah ditetapkan.

    “Rencana yang kita jalankan kali ini lebih cepat dari yang sebelumnya direncanakan. Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi luar biasa dari seluruh tim yang terlibat. Dengan semangat ini, saya yakin kita akan mencapai tujuan yang lebih besar dan proyek ini akan terus berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan memberikan hasil yang optimal,” ujar Febriany.
    Keamanan, Lingkungan, dan Manusia: Pilar Utama IGP Morowali

    Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), PT Vale menempatkan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Proyek ini dirancang dengan standar keselamatan kelas dunia dan menerapkan pendekatan mitigasi dampak lingkungan sejak awal fase operasional.

    “Keselamatan bukan hanya indikator kinerja, tetapi nilai inti kami. Kinerja optimal tidak mungkin tercapai tanpa memastikan keamanan setiap insan yang terlibat,” tambah Febriany.

    PT Vale dan Petrosea juga berkomitmen memastikan bahwa manfaat proyek ini dirasakan langsung oleh masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM, serta inisiatif pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.

    Arah Baru, Harapan Baru bagi Industri Nikel Indonesia

    Dengan dimulainya fase operasional IGP Morowali, PT Vale menunjukkan bagaimana sebuah proyek strategis dapat selaras antara kepentingan bisnis, tanggung jawab lingkungan, dan kemajuan sosial. Di tengah tuntutan global untuk mempercepat transisi energi, PT Vale hadir sebagai solusi nyata—menyediakan sumber daya penting dengan cara yang adil, hijau, dan berkelanjutan.

  • Status Khofifah Belum Jelas Padahal Sudah 3 Tahun Lalu Ruang Kerja Digeledah, Umar Hasibuan: KPK RI Takut Ya Sama Kekuasaan?

    Status Khofifah Belum Jelas Padahal Sudah 3 Tahun Lalu Ruang Kerja Digeledah, Umar Hasibuan: KPK RI Takut Ya Sama Kekuasaan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Status Khofifah Indar Parawansah dalam kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) hingga kini belum jelas. Itu menuai sorotan.

    Hal tersebut diungkapkan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan. Ia menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Apa kabar @KPK_RI takut ya sama kekuasaan?” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/4/2025).

    Ruang kerja Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur diketahui pernah digeledah oleh KPK. Pada akhir 2022.

    “Tahun 2022 kalian geledah ruang kerja Khofifah setelah 3 tahun kalian gak juga umumkan status khofifah?” ujar Umar.

    Menurut Umar, KPK selama ini tebang pilih.

    “Kalian KPK cuma berani tebang pilih orang saja untuk dijadikan tersangka. Giliran sama khofifah lemah kayak kue ongol-ongol,” ucapnya.

    Diketahui, kasus korupsi dana hibah saat itu menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
    (Arya/Fajar)

  • Dibayar Tak Sesuai Kesepakatan, Mitra MBG Kalibata Dilaporkan atas Dugaan Penggelapan

    Dibayar Tak Sesuai Kesepakatan, Mitra MBG Kalibata Dilaporkan atas Dugaan Penggelapan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan.

    Pemeriksaan dilakukan terhadap mitra dapur berinisial MBN sebagai terlapor, serta Ira yang merupakan pelapor sekaligus korban dalam perkara ini.

    “Terlapor (MBN) dan korban (Ira) diperiksa hari ini di Polres Jaksel,” kata kuasa hukum Ira, Danna Harly, di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

    Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam rangka penyelidikan atas dugaan penggelapan dana operasional MBG yang nilainya hampir mencapai Rp 1 miliar, tepatnya sebesar Rp 975,38 juta.

    Meski dapur MBG Kalibata telah kembali dibuka sejak Kamis (17/4/2025), proses hukum atas laporan tersebut tetap berlanjut. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut masih aktif dan belum dicabut.

    Adapun laporan pengaduan teregister dengan nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, dilayangkan pada Kamis (10/4/2025) pukul 14.11 WIB. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa Ira pernah menjalin kerja sama dengan pihak yayasan serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata selama periode Februari hingga Maret 2025.

    Selama masa kerja sama tersebut, Ira diketahui telah menyediakan sekitar 65.025 porsi makanan yang dibagi dalam dua tahap distribusi.

    Awalnya, kontrak menyepakati harga per porsi sebesar Rp 15.000. Namun kemudian sebagian harga berubah menjadi Rp 13.000. Menurut pihak pelapor, perubahan harga itu telah diketahui sejak Desember 2024, sebelum kontrak ditandatangani.

  • Geger Isu Ijazah Oplosan, Amien Rais Isyaratkan Jokowi Bakal Ditangkap

    Geger Isu Ijazah Oplosan, Amien Rais Isyaratkan Jokowi Bakal Ditangkap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Presiden ke-7 RI itu dinyatakan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985.

    Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Muhammad Amien Rais, kembali meragukan keaslian ijazah pendidikan yang dimiliki Jokowi.

    Amien menyebut bahwa sejak tiga tahun lalu ia telah meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah dari jenjang SD, SMP, dan SMA, namun hingga kini tidak pernah ditunjukkan ke publik.

    “Dan memang tidak ada. Dia gak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya, makanya gak berani,” ujar Amien dikutip dari Instagram @totalpolitikcom, Jumat (18/4/2025).

    Tokoh reformasi ini juga menyebut bahwa ijazah S1 yang selama ini diklaim berasal dari Fakultas Kehutanan UGM, sudah terbukti tidak ada.

    “Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Kondisi ini membuat Jokowi berada dalam posisi yang sangat sulit. Nah Jokowi kini menghadapi dilema dan saya yakin memang tidak ada jalan keluarnya. Secara objektif saya melihat Jokowi makin terpojok,” Amien menuturkan.

    Ia bahkan menilai bahwa posisi terpojok tersebut membuat Jokowi lebih mudah untuk diadili dan ditangkap.

    “Seseorang yang sudah berada di pojok, lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan,” tandasnya.

    Amien juga menyindir langkah Jokowi yang membentuk tim ahli hukum untuk membantah tudingan terkait ijazah.

  • Janji Belum Ditepati, Rismon Minta Video Pertemuan 15 April UGM Dirilis Utuh

    Janji Belum Ditepati, Rismon Minta Video Pertemuan 15 April UGM Dirilis Utuh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Alumni Fakultas Teknologi Universitas Gajah Mada (UGM) Rismon Hasiholan kembali mempertanyakan keberadaan rektor Ova Emilia.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Rismon Hasiholan mempertanykan keberadaan sang rektor apakah sudah kembali dari Jakarta.

    “Bu rektor UGM, apakah Anda sudah pulang dari Jakarta?,” tulisnya dikutip Jumat (18/4/2025).

    Ia kemudian lanjut menyindir UGM yang disebutnya belum transparansi terkait pertemuan pada 15 April lalu.

    Menurutnya, rekaman atau video dari pertemuan tersebut ada baiknya dibagikan ke publik.

    “Jika UGM masih lembaga akademik yang mengutamakan transparansi,” tuturnya.

    “UGM seharusnya rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025,” sebutnya.

    Apalagi, video pertemuan tersebut menurut Rismon dijanjikan oleh para wakil rektor akan dibagikan atau dipublish ke publik.

    “Yang dijanjikan oleh para wakil rektor akan dipublish utuh tanpa diedit!,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ova Emilia diketahui harus absen atau berhalangan hadir pada hari ini 15 April 2025.

    Seperti yang diketahui, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan ratusan alumni kampus akan datang menemui sang rektor.

    (Erfyansyah/fajar)