Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Manfaatkan Pendanaan Usaha dari BRI, Waroeng Tani Tetap Berjaya Hingga Lintas Generasi

    Manfaatkan Pendanaan Usaha dari BRI, Waroeng Tani Tetap Berjaya Hingga Lintas Generasi

    FAJAR.CO.ID, MALANG — Tak mudah mendirikan usaha, tetapi melanjutkan usaha yang sudah dirintis orang tua agar tetap sukses jauh lebih besar tantangannya. Itulah yang diungkapkan oleh Ali Supandri (50), pemilik usaha Waroeng Tani, yang beralamat di Jl. TPST, Jetak Lor, Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang, Jawa Timur.

    Nama Waroeng Tani terinspirasi dari latar belakang keluarganya yang berprofesi sebagai petani. Awalnya, keluarga Ali merintis usaha sebagai pemasok buah-buahan seperti durian dan mangga ke luar daerah, seperti Papua. Hal ini didukung dengan kebun pembibitan buah yang luas. Akan tetapi, seiring bertambah usia, keluarganya ingin membuka usaha lain. Dari sinilah ide membuat Waroeng Tani sebagai usaha kuliner tercetus.

    Sejak muda, Ali sudah dilibatkan bisnis keluarga. Begitu juga dengan Waroeng Tani yang berdiri pada 2019 ini. Awalnya dirintis oleh orang tuanya, kemudian Ali diminta melanjutkannya. Suka duka menjalankan usaha pun tak luput ia rasakan.

    “Baru beberapa tahun memulai usaha, kami sudah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Mau tidak mau kami harus memutar otak, agar bisnis keluarga ini tidak gulung tikar begitu saja. Untungnya kami menerapkan konsep warung terbuka, sehingga pengunjung tetap ramai selama pandemi tanpa harus melanggar aturan PPKM kala itu,” imbuhnya.

    Strategi membuka warung dengan konsep nuansa pedesaan pun terbilang sukses. Ali justru mengaku omzetnya usahanya terus mengalami kenaikan, termasuk di masa-masa pandemi. Demi menggaet pasar yang lebih merata, Waroeng Tani juga menerapkan konsep prasmanan dan menawarkan menu hemat porsi sepuasnya.

  • Analis Boni Hargens Sebut Usulan Ganti Wapres Gibran Hanya Perkeruh Situasi Politik, Ini Alasannya

    Analis Boni Hargens Sebut Usulan Ganti Wapres Gibran Hanya Perkeruh Situasi Politik, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Politik Boni Hargens menegaskan usulan kontroversial untuk menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang muncul belakangan ini, hanya memperkeruh suasana politik nasional. Menurut Boni, usulan tersebut inkonstitusional dan mustahil terjadi.

    “Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Adalah suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan,” ujar Boni kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Menurut Boni, tidak ada satupun aturan di dalam peraturan perundang-undangan baik UUD NRI 1945 ataupun di dalam undang-undang yang membolehkan pergantian wapres di tengah jalan. Pasal 7A UUD 1945, kata Boni, hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

    “Hal itu terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejauh ini, tidak ada satu pun dari klausul itu yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran,” jelas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

    Boni menduga kuat para pengusung ide penggantian Wapres ini hanya mau memperkeruh suasana politik nasional di saat pemerintah sedang bekerja keras dan solid mengatasi potensi ancaman multidimensi. Terutama, kata dia, di bidang ekonomi sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China.

  • Sentil Ketua MUI yang Sebut Ayah dari Anak Zina Tak Wajib Dinafkahi, Islah Bahrawi: Membahagiakan Para ‘Bajingan’ Sedunia

    Sentil Ketua MUI yang Sebut Ayah dari Anak Zina Tak Wajib Dinafkahi, Islah Bahrawi: Membahagiakan Para ‘Bajingan’ Sedunia

    FAJAR.COID,JAKARTA — Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis soal keturunan ayah dari anak zina ada hubungan keturunan terus menggelinding.

    Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi turut angkat suara. Ia menilai fatwa jumhur ulama yang dikutip Cholil membahagiakan bajingan.

    “Fatwa jumhur ulama itu sangat membahagiakan para “bajingan” sedunia,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Selasa (22/4/2025).

    Ia memberi perbandingan. Jika seorang bercerai, sang anak dari hasil perkawinan antara mantan istrinya mesti dinafkahi anaknya.

    “Orang baik-baik saja jika cerai dengan istrinya, masih wajib menafkahi anak-anaknya,” terangnya.

    Apalagi, kata dia dalam kasus zina. Ia menanyakan alasan melempas tanggung jawab seorang ayah dari anaknya.

    “Lah ini yang ogah nikah, nidurin perempuan, terus “kecelakaan” jadi anak, mosok dilepaskan dari tanggung jawab?” ucapnya.

    Sebelumnya, Cholil mengatakan anak hasil zina tak ada hubungan keturunan dengan ayahnya. Atau laki-laki dari pasangan ibu berzina.

    “Menurut jumhur ulama: anak hasil zina tidak ada hubungan nasab dengan lelaki yang menzinahi ibunya,” kata Cholil dalam unggahannya di X.

    Sebaliknya, anak hasil zina, hanya berhubungan keturunan dengan ibunya.

    “Anak zina hanya bernasab kepada ibunya saja,” ujarnya.

    Karenanya, ayah dari anak hasil zina, tak punya kewajiban memberi waris. Atau menafkahi anak tersebut.

    “Maka lelaki yang menzinahinya tak memberi waris, hak wali dan tak berkewajiban nafkahi anak zina,” jelasnya.

    “Meskipun hasil tes DNA itu sama keduanya,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus Eks Sekertaris BUMN, Said Didu memberikan kritik keras terkait situasi Pemerintahan saat ini.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu awalnya punya harapan di masa enam bulan awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap dalam kurung waktu tersebut, Presiden Prabowo akan menjadi sosok pemimpin baru untuk Indonesia.

    Namun, menurutnya hal tersebut gagal terwujud. Alasannya jelas karena sampai saat ini masih ada bayang-bayang dari mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    “Awalnya berharap bahwa setelah 6 (enam) bulan Pak Prabowo jadi Presiden,,” tulisnya dikutip Selasa (22/4/2025).

    “Indonesia akan punya Presiden baru (bukan Jokowi). Tapi sepertinya yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” tambahnya.

    Karena adanya bayang-bayang besar dari Jokowi, Said Didu menilai Presiden Prabowo saat ini tenggelam.

    Tenggelam yang dimaksud karena negara seolah kembali dipimpin oleh Jokowi dengan beberapa kegiatan kenegaraan yang dilakukannya.

    “Presiden Prabowo makin tenggelam oleh kegiatan ‘kenegaraan’ Jokowi,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Edi Hasibuan Minta Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Tak Dipolitisasi

    Edi Hasibuan Minta Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Tak Dipolitisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan tokoh dengan mantan Presiden Joko Widodo kerap dijadikan bahan politisasi oleh kelompok tertentu.

    Melihat fenomena itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan meminta semua pihak tidak mempolitisasi pertemuan peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, pertemuan tersebut murni bersifat edukatif sebagai bagian dari proses pembelajaran.

    “Kami melihat pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi, di mana siswa Sespimmen meminta bimbingan dan nasihat dari tokoh negara seperti mantan presiden. Justru ini bisa menjadi bahan kajian berharga dalam pendidikan kepolisian,” ujar Edi Hasibuan, yang juga Ketua Program Studi Universitas Bhayangkara Jakarta, Senin (21/4).

    Edi menegaskan, tidak ada larangan bagi siswa untuk meminta masukan dari siapa pun, termasuk mantan presiden. “Ini murni kegiatan pendidikan. Jangan dipolitisasi. Setiap siswa berhak mencari bimbingan dari figur berpengalaman,” tegas dosen pascasarjana tersebut.

    Ia menduga ada kelompok tertentu yang sengaja membawa narasi politik atas pertemuan tersebut.

    Lemkapi pun berharap semua pihak menghentikan upaya politisasi dan melihat kegiatan ini sebagai bagian dari pengembangan kapasitas aparat kepolisian. (fajar)

  • Tiga Kapal di Dermaga NCPT1 Biang Kerok Kemacetan, KBSI: Keserakahan Pelindo yang Berdampak ke Masyarakat

    Tiga Kapal di Dermaga NCPT1 Biang Kerok Kemacetan, KBSI: Keserakahan Pelindo yang Berdampak ke Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendapat sorotan tajam pasca macet parah menuju akses Pelabuhan Tanjung Priok. Tiga kapal sandar di dermaga NCPT1 menjadi penyebab kemacetan.

    Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Nuratmo menilai adanya tiga kapal yang sandar di dermaga NCPT1 menyebabkan aktivitas bongkar muat meningkat drastis.

    “Langsung tiga kapal. Ini, kan, keserakahan mereka (Pelindo) yang akhirnya berdampak kepada kami sebagai sopir,” kata Nuratmo.

    Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah juga menduga Pelindo telah memaksakan kuota kontainer, sehingga menjadi salah satu biang kerok kemacetan hingga tiga hari. Kemacetan horor yang merugikan banyak pihak itu disebut imbas kebijakan PT Pelindo yang memaksakan kuota kontainer berlebih tanpa kesiapan sistem dan alat.

    “Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional, dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota kontainer yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari,” ungkap Ilhamsyah.

    Penyebab lain yang juga menjadi biang kerok kemacetan hingga puluhan kilometer menuju Pelabuhan Tanjung Priok adalah sistem yang kerap eror dan keberadaan common gate MTI yang tidak efektif.

    Gerbang ini rencananya untuk kendaraan yang masuk ke terminal NPCT1, NPCT2, dan NPCT3. Namun, dua terminal yakni NPCT2 dan NPCT 3 belum beroperasi.

    “Di sisi lain, common gate keberadaannya di dekat jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan sampai ke sana,” tambah Ilhamsyah.

  • Regional BTN Sulampua dan Ketua PWI Sulsel Sambut Baik Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

    Regional BTN Sulampua dan Ketua PWI Sulsel Sambut Baik Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Regional Head Bank BTN Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bagus Hendri Setiawan menanggapi rencana pemerintah terkait program rumah subsidi untuk wartawan.

    “Program rumah subsidi untuk wartawan ini kan sebenarnya memang salah satu bagian dari program yang dicatatkan oleh pemerintah yang saat ini dinahkodai oleh Kementerian Rumahan dan Pemukiman saat ini,” katanya saat berkunjung ke Graha Pena Senin (21/4/2025).

    Bagus mengungkap setelah beberapa tenaga profesi seperti guru, ASN, TNI dan Polri dicanangkan untuk program ini, kini giliran pers yang digadang mendapat fasilitas tersebut.

    “Kemarin juga sudah disampaikan dengan Pak Menteri bahwa salah satu yang mendapatkan fasilitas program ini adalah tenaga-tenaga profesi. Kemarin sudah ada dari guru, ada juga dari ASN, polisian ataupun TNI. Saat ini yang menjadi concern kembali dari Pak Menteri dan Pak Presiden yang bisa mendapatkan fasilitas adalah rekan-rekan dari Insan PERS,” jelasnya

    Bank BTN dalam hal ini menyambut baik hal dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjalin kerjasama dengan Dewan Pers.

    “Jadi program ini tentu saja sangat baik, yang kita sambut baik dari Bank BTN, kita untuk menyalurkan ke teman-teman Insan PERS,” imbuhnya.

    Sementara ini, Bagus belum memastikan berapa banyak kuota yang akan diberikan untuk wilayah Sulawesi Selatan.

    Dalam kesempatan yang sama, Bagus juga menyebut besar kemungkinan untuk menjalin kerja sama dengan Fajar Group.

    “Kalau saya rasa sih dengan diskusi yang tadi juga dengan Fajar Group, dengan PWI juga yang ada di Sulsel, kuota dari kami masih sangat mencukupi untuk bisa diberikan kepada teman-teman Insan PERS di Sulsel,” pungkasnya.

  • BPJPH dan BPOM Temukan 9 Produk Pangan Mengandung Babi Tanpa Label Jelas, 7 di Antaranya Bersertifikat Halal

    BPJPH dan BPOM Temukan 9 Produk Pangan Mengandung Babi Tanpa Label Jelas, 7 di Antaranya Bersertifikat Halal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan temuan mengejutkan berupa sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi, namun tidak mencantumkan informasi tersebut secara jelas dalam label kemasan.

    Temuan ini memicu keprihatinan publik karena menyangkut keamanan konsumen, khususnya masyarakat yang mengonsumsi produk sesuai prinsip halal.

    “Terdapat sembilan batch produk yang terdiri dari tujuh produk bersertifikat halal dan dua produk yang tidak bersertifikat halal,” ujar Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Dari sembilan produk yang ditemukan, tujuh di antaranya tercatat telah mengantongi sertifikat halal.

    Namun, hasil pemeriksaan BPJPH dan BPOM menunjukkan bahwa produk-produk tersebut ternyata mengandung bahan yang berasal dari babi tanpa mencantumkan informasi secara transparan pada labelnya.

    Produk-produk tersebut antara lain Corniche Fluffy Jelly Marshmallow berbagai varian rasa seperti Leci, Jeruk, Stroberi, dan Anggur, yang diproduksi oleh Sucere Foods Corporation (Filipina) dan diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses.

    Selain itu, terdapat ChompChomp Marshmallow dalam berbagai bentuk, buatan Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., China, dan diimpor oleh PT Catur Global Sukses.

    BPJPH juga menemukan produk lain seperti Hakiki Gelatin, bahan pembentuk gel buatan PT Hakiki Donarta, serta Larbee – TYL Marshmallow isi Selai Vanila.

    Seluruhnya sempat memiliki sertifikat halal namun terbukti mengandung unsur babi tanpa label yang jelas, yang melanggar regulasi tentang pelabelan halal.

  • Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyoroti fenomena banyaknya pejabat negara hingga aparat TNI-Polri yang kerap terlihat mendatangi Kota Solo, tempat tinggal Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    “Sepertinya setelah enam bulan Prabowo jadi Presiden, yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (21/4/2025).

    Said Didu menyindir arah kekuasaan yang menurutnya masih sangat berpusat pada sosok Jokowi.

    Ia menilai, kehadiran berbagai pejabat negara ke Solo menunjukkan adanya kekuatan pengaruh yang belum sepenuhnya berpindah, meski kepemimpinan nasional secara resmi telah berganti.

    “Terlihat dari semakin banyak pejabat negara, tokoh, TNI, Polisi dll menghadap ke Solo,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menyebut bahwa Presiden Prabowo sendiri tampaknya tidak mempermasalahkan situasi ini.

    Bukan tanpa alasan, Said Didu merujuk pada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Ketua MPR yang menyatakan tidak ada yang salah dalam pertemuan tersebut.

    “Presiden Prabowo tidak permasalahkan hal tersebut seperti yang disampaikan istana dan Ketua MPR,” kuncinya.

    Teranyar, Jokowi memberikan sejumlah pesan strategis kepada para peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) angkatan ke-65.

    Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis ,(17/4/2025) kemarin.

  • Komdigi akan Perkuat Implementasi E-SIM, Nicho Silalahi: Jadi Sales untuk Memuluskan Bisnis Oligarki

    Komdigi akan Perkuat Implementasi E-SIM, Nicho Silalahi: Jadi Sales untuk Memuluskan Bisnis Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

    Kali ini, ia menyoroti dorongan penggunaan teknologi e-SIM oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, yang menurutnya berpotensi hanya menjadi cara baru untuk menguntungkan korporasi besar.

    Nicho mempertanyakan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menunjukkan kecenderungan melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam melayani kepentingan bisnis besar.

    “Pak Prabowo, di rezim Jokowi ada beberapa kementerian yang menjadi sales,” ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi (20/4/2025).

    Ia lalu merinci beberapa contoh kementerian yang menurutnya berperan sebagai sales untuk produk tertentu.

    “Kemenkeu sales IMF dan World Bank, Kemenkomarves sales Kopiko, Kemenkes sales vaksin, Kementerian ESDM sales kompor listrik, Kominfo sales set-top box,” lanjutnya.

    Menurut Nicho, dorongan pemerintah terhadap e-SIM yang dianggap lebih aman dari SIM fisik tidak terlepas dari kepentingan bisnis besar.

    “Sekarang di rezimmu, Pak Prabowo, muncul pula kementerian yang menjadi sales HP seperti Kementerian Digital ini,” sindirnya.

    Merasa bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak jauh beda dengan era Jokowi, Nicho memberikan peringatan keras.

    “Apa pemerintahanmu itu keberlanjutan sales yang merugikan rakyat?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa penerapan teknologi e-SIM di Indonesia berpotensi menjadi solusi efektif dalam menghadapi maraknya kejahatan digital.