Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pengacara yang Gugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Malah Ditersangkakan, Zaenal Mustofa Sebut Kriminalisasi

    Pengacara yang Gugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Malah Ditersangkakan, Zaenal Mustofa Sebut Kriminalisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Zaenal Mustofa, salah satu anggota tim kuasa hukum dari gerakan yang menamakan diri Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM), yang sebelumnya aktif menggugat Presiden Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, kini tengah menghadapi persoalan hukum yang mirip.

    Penetapannya sebagai tersangka dilakukan pada 18 April 2025, tak lama setelah dirinya dan tim TIPU UGM mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi.

    Satreskrim Polres Sukoharjo telah menetapkan Zaenal sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen.

    Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Zaenudin.

    “Setelah laporan masuk, kami lidik, lalu naik ke penyidikan dan terbit LP (laporan polisi) tanggal 6 Oktober 2023,” ujar Zaenudin dikutip dari kompas.com.

    Laporan tersebut diajukan oleh seorang pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023.

    Menurut hasil penyelidikan, Zaenal dituduh menggunakan dokumen tidak asli untuk mengajukan perpindahan studi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ke program studi S1 Hukum Universitas Surakarta (Unsa).

    Beberapa dokumen yang dipermasalahkan meliputi surat keterangan pindah dan transkrip nilai, yang ternyata mencantumkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) milik orang lain.

    “NIM (nomor induk mahasiswa) itu ternyata milik mahasiswa lain yang sudah dropout dari UMS,” jelas Zaenudin.

    Lebih lanjut, hasil konfirmasi dengan pihak kampus menunjukkan bahwa Zaenal memang pernah kuliah di UMS, namun bukan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum.

    “Setelah dikonfirmasi ke pihak UMS, tersangka ini ternyata bukan mahasiswa Fakultas Hukum di sana, tapi memang dia pernah lulus dengan jenjang sarjana pendidikan di UMS,” tambah Zaenudin.

  • Mahfud MD: Orang Mau Baik di Pengadilan itu Susah karena Ekosistemnya Sudah Busuk

    Mahfud MD: Orang Mau Baik di Pengadilan itu Susah karena Ekosistemnya Sudah Busuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Mahfud MD kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi lembaga peradilan di Indonesia, menyusul terbongkarnya kasus dugaan korupsi dalam proses pemberian izin ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    Dalam kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung ini, Mahfud menyoroti tak hanya pelaku, namun juga ekosistem hukum yang memungkinkan korupsi terus terjadi.

    Melalui podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube-nya, Mahfud menyesalkan bagaimana lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial (KY) justru tak memiliki kekuatan yang memadai dalam mengawasi para hakim.

    “Sudah kita membentuk KY untuk mengawasi hakim, malah kewenangan KY diamputasi, rekomendasi-rekomendasi KY dilecehkan begitu saja,” tegas Mahfud, dikutip YouTube Mahfud MD Official Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, upaya reformasi hukum yang selama ini dijalankan hanya menyentuh permukaan. Ia menilai akar masalah ada pada sistem peradilan yang sudah terlanjur rusak secara sistemik.

    “Orang mau baik di pengadilan itu susah karena ekosistemnya sudah busuk,” ungkap Mahfud.

    Mahfud menceritakan bahwa salah satu tersangka dalam kasus ini, hakim Djumyanto, pernah datang ke Komisi Yudisial pada 2012 bersama 20 hakim muda lainnya dengan semangat untuk memperbaiki institusi peradilan.

    Namun kini, ia justru terjerat dalam perkara yang dahulu ingin ia lawan.

    “Dia ketangkap kayak begitu. Dia malah jadi seperti orang yang dulu dia benci,” tambahnya.

    Ia juga mengungkap kekhawatirannya terhadap berbagai praktik tak sehat dalam sistem hukum, seperti jual beli perkara, kolusi antara hakim, jaksa, dan pengacara, serta keterlibatan mafia hukum dalam pengambilan keputusan.

  • Rembuk Tani Andalan Hati Digelar di Barru, 55 Desa Siap Bahas Jalan Menuju Swasembada Pangan

    Rembuk Tani Andalan Hati Digelar di Barru, 55 Desa Siap Bahas Jalan Menuju Swasembada Pangan

    FAJAR.CO.ID, BARRU — Kabupaten Barru akan menjadi tuan rumah kegiatan Forum Rembuk Tani Andalan Hati, sebuah agenda strategis yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong percepatan swasembada nasional.

    Acara ini akan berlangsung dipusatkan di Desa Jangan-jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Kamis, 24 April 2025.

    Dengan mengangkat tema “Optimalisasi Potensi Lahan Menuju Swasembada dan Ketahanan Pangan,” rembuk tani ini dipastikan menjadi forum dialog produktif antara para pemangku kepentingan desa dan petani, serta menghadirkan perwakilan dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Sebanyak 55 desa di Kabupaten Barru dijadwalkan hadir bersama para petani setempat. Mereka akan berdiskusi dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi sektor pertanian, mulai dari pengelolaan lahan, akses teknologi, pupuk, hingga pendanaan.

    Forum Rembuk Tani ini juga akan menjadi momen deklarasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif baru yang digagas sebagai motor penggerak ekonomi desa dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Kegiatan ini diinisiasi oleh Relawan Andalan Hati sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang pangan yang dicanangkan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, sekaligus menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan kemandirian pangan nasional.

    Koordinator Relawan Andalan Hati, Muhammad Yusuf Ali, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Menurutnya, rembuk tani akan menjadi wadah dialog yang melahirkan rekomendasi-rekomendasi nyata untuk meningkatkan taraf hidup petani dan memaksimalkan potensi lahan desa.

  • Ketua Demokrat Jadi Plt Dirut PD Parkir Makassar, Januar Singgung Loyalitas

    Ketua Demokrat Jadi Plt Dirut PD Parkir Makassar, Januar Singgung Loyalitas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menanggapi penunjukan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMD Parkir, Partai Demokrat menyatakan tengah bersikap hati-hati dan bijak dalam menyikapi dinamika tersebut.

    Andi Januar Jaury Dharwis, Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa partai tetap memegang teguh komitmen untuk tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kami sangat memahami regulasi yang mengatur soal pejabat partai yang masuk ke dalam struktur pemerintahan. Karena itu, sikap kami adalah bersikap bijak, berhati-hati, dan tidak gegabah,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa pihaknya saat ini sedang mencermati ketentuan teknis lebih lanjut, apakah pengunduran diri yang dimaksud dalam regulasi mencakup keanggotaan penuh atau hanya jabatan struktural dalam partai.

    Di sisi lain, Partai Demokrat juga mengakui bahwa kader yang bersangkutan telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan dan konsolidasi partai di tingkat kota.

    “Kami tidak bisa menutup mata terhadap dedikasi beliau. Ini bukan hanya soal posisi, tetapi juga soal penghargaan atas loyalitas dan kerja panjang membesarkan partai,” tambahnya.

    Meski demikian, Demokrat memastikan akan mengambil sikap yang tetap berada dalam koridor hukum dan etika pemerintahan.

    “Kami ingin menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap aturan dan penghargaan terhadap kader. Ini adalah bagian dari kedewasaan berdemokrasi yang sedang kami bangun,” pungkasnya.

    Sikap resmi partai disebut akan disampaikan dalam waktu dekat, setelah proses internal dan konsultasi organisasi diselesaikan.

  • Pemprov Sulsel Fokus Pengembangan Ekonomi Hijau, Gubernur Andi Sudirman Gaet Investor Baru

    Pemprov Sulsel Fokus Pengembangan Ekonomi Hijau, Gubernur Andi Sudirman Gaet Investor Baru

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah berfokus dalam pengembangan sektor ekonomi hijau.

    Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyebut sektor ekonomi hijau ini merupakan primadona investasi saat ini.

    Karena itu, menurutnya perlu adanya dorongan untuk memajukan sebagai salah satu energi terbaru. Dalam hal ini contohnya seperti pertambangan nikel.

    Dan untuk saat ini juga ada dorongan dari Pemprov Sulsel yang tengah berusaha membentuk investasi transportasi.

    “Sekarang primadonanya green economy, itu pertambangan yang mendorong untuk energi terbaru seperti pertambangan nikel,” kata Andi Sudirman.

    “Apalagi kita ingin juga membentuk investasi untuk transportasi. Karena apa, dengan adanya investigasi transportasi mengurangi jumlah volume kendaraan yang tentu bisa lebih menghemat juga,” tambahnya.

    Pemprov Sulsel juga akan fokus pada pengembangan kawasan industri terintegrasi yang menghubungkan hulu dan hilir, serta mendorong swasembada pangan.

    Gubernur Sulsel itu juga menyebut, terkait komunikasi dengan sejumlah investor baru yang diproyeksikan bakalan hadir. “Sudah ketemu investor, baru komunikasi saja karena hubungan kekeluargaan dan pertemanan,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan RI Kunjungi Filipina

    Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan RI Kunjungi Filipina

    FAJAR.CO.ID, FILIPINA – Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Rabu (23/4/2025). Kunjungan Menhan Sjafrie tersebut dalam rangka courtesy call dengan the Secretary of National Defence of the Philippines H.E. Gilberto C. Teodoro, JR.

    Dalam pertemuan tersebut, Menhan RI menegaskan bahwa Indonesia dan Filipina telah menjalin hubungan bilateral yang kuat, khususnya di bidang pertahanan, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menhan juga menyampaikan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama tersebut, serta mendorong peningkatan kemitraan yang saling menguntungkan di masa mendatang.

    Kerja sama pertahanan Indonesia dan Filipina hingga saat ini telah mencakup berbagai bidang seperti latihan bersama, pendidikan dan pelatihan, service to service working group, kunjungan pejabat tinggi militer kedua negara, pelatihan/kursus, serta kegiatan lainnya yang telah disepakati bersama.

    Menhan RI juga menegaskan pentingnya dialog terbuka bersama Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya, untuk memastikan bahwa kerja sama pertahanan membangun rasa saling percaya.

    “Solidaritas ASEAN akan terus menjadi landasan kekuatan kolektif kita dalam menghadapi tantangan global,” papar Menhan Sjafrie.

    Dalam kegiatan courtesy call tersebut, Menhan Filipina bersama Menhan RI juga membahas poin penting terkait pentingnya kerja sama pertahanan dalam konteks penanggulangan bencana, termasuk bantuan kemanusiaan. Indonesia beberapa waktu lalu mengirimkan bantuan personel dan alutsista guna membantu penanggulangan bencana banjir di Filipina. Selain itu keduanya juga menyinggung pentingnya kerja sama dalam bidang medis militer.

  • Tiga Petinggi Bank BJB Diperiksa KPK, Dalami Dugaan Rekayasa Pengadaan Iklan

    Tiga Petinggi Bank BJB Diperiksa KPK, Dalami Dugaan Rekayasa Pengadaan Iklan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan rekayasa dalam proses pengadaan iklan di Bank BJB.

    Dalam rangka pendalaman kasus korupsi yang menyeret bank milik pemerintah provinsi Jawa Barat dan Banten ini, KPK memeriksa tiga petinggi Bank BJB sebagai saksi.

    “Saksi didalami terkait dengan pengetahuan dan peran mereka terkait rekayasa pengadaan di Bank BJB untuk menunjuk rekanan yang sama sejak 2021-2023,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Pemeriksaan terhadap ketiga saksi dilakukan pada Kamis (17/4/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ketiganya dinilai memiliki informasi penting yang diperlukan dalam proses penyidikan.

    Mereka yang dimintai keterangan adalah, Dadang Hamdani Djumyat, mantan Group Head Pengadaan Logistik, IT, dan Jasa Bank BJB periode 2017–2022,Wijnya Wedhyotama, Officer Pengawasan Pengadaan Logistik IT dan Jasa pada Divisi Umum Bank BJB, dan Roni Hidayat Ardiansyah, Manajer Keuangan Internal Bank BJB.

    Sebelumnya, KPK juga telah memanggil sejumlah pihak lain terkait pengusutan kasus ini, termasuk dari divisi humas dan pemasaran komunikasi (markom) Bank BJB.

    Dalam kasus dugaan korupsi ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari dua pejabat internal Bank BJB, yakni mantan Direktur Utama Yuddy Renaldi dan Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB.

    Tiga tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta yang diduga merupakan pengendali sejumlah agensi periklanan.

  • Apple Sudah Beli Lahan di Batam, Pemerintah Optimistis Investasi Jalan Terus

    Apple Sudah Beli Lahan di Batam, Pemerintah Optimistis Investasi Jalan Terus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pembangunan pabrik AirTag milik Apple di Batam tetap berjalan sesuai rencana. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan bahwa raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut tidak menarik diri, meski adanya isu tarif resiprokal.

    “InshaAllah terus berlanjut,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan ditemui di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan, Apple telah membeli tanah di Batam sebagai lokasi pembangunan pabrik dan menunjukkan komitmen kuat untuk menanamkan modal di Indonesia.

    “Yang pastinya kalau mereka sudah membeli lahan, tidak mungkin tidak akan berinvestasi,” katanya.

    Nurul menambahkan, secara global, tarif resiprokal bisa berdampak pada strategi bisnis perusahaan asal AS, namun justru mendorong ekspansi pasar dan penguatan produksi di luar negeri.

    “Kalau dia berpikir bahwa market-nya bukan cuman di Amerika tapi juga di tempat lain, kemudian kalau dia harus bangun (pabrik) di Amerika menjadi tidak kompetitif di tempat lain, maka global value-nya tidak bisa didapatkan sebagai leaders dari produk itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia dan AS telah sepakat menyelesaikan negosiasi tarif impor dalam waktu dua bulan.

    “Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari,” ucap Airlangga dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” di Washington DC.

  • Pengamat Sebut 3 Eks Menteri Indonesia Maju Ingin Berguru dengan Jokowi

    Pengamat Sebut 3 Eks Menteri Indonesia Maju Ingin Berguru dengan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Boni Hargens memberikan pandangannya soal Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan eks menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

    Boni mengatakan pertemuan itu adalah hal yang lumrah dilakukan, karena Jokowi sukses memimpin dua periode.

    “Para menteri yang mau berguru. Tentu saja insight, pemikiran, dan nasihat Pak Jokowi diperlukan,” kata Boni saat dihubungi, Rabu (23/4).

    Menurutnya, Jokowi saat ini masih menjadi sentrum dari narasi politik nasional. “Wajar sekali kalau para menteri masih mau berguru ya,” katanya.

    “Apa pun yang terjadi dengan Jokowi niscaya menjadi sorotan karena magnetnya masih kuat. Rakyat masih ingat dan masih cinta,” tutup Boni.

    Pertemuan Jokowi dengan para mantan menteri berlangsung sekitar 30 menit di salah satu restoran Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

    Tiga mantan menteri yang hadir ialah mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, serta mantan Menteri Koperasi Teten Masduki.

    Jokowi tampak mengenakan kemeja batik cokelat. Sementara para mantan menteri mengenakan kemeja.

    “Iya ngobrol-ngobrol saja,” ujar Wishnutama seusai pertemuan.

    Setelah pertemuan dengan para mantan menteri, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya. Mereka berbincang di salah satu ruangan. (Pram/Fajar)

  • Hari Ini, Pemegang Saham BBRI Panen Dividen Final Senilai Rp31,4 Triliun

    Hari Ini, Pemegang Saham BBRI Panen Dividen Final Senilai Rp31,4 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI membayarkan dividen tunai ke rekening investor pada Rabu, 23 April 2025. Dalam aksi korporasi ini, BRI membagikan dividen final sebesar-besarnya Rp31,40 triliun atau senilai Rp208,40 per saham.

    Pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (24/03) di Jakarta, disepakati bahwa total dividen tunai yang dibagikan untuk Tahun Buku 2024 sebesar-besarnya Rp51,73 triliun atau Rp343,40 per saham.

    Angka tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp135 per saham (setara Rp20,33 triliun) yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2025 lalu. Dengan demikian, sisa dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar-besarnya Rp31,40 triliun atau Rp208,40 per lembar saham.

    Dari total dividen tersebut, berdasarkan struktur kepemilikan saham maka BRI akan menyetorkan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp27,68 triliun, termasuk dividen interim sebesar Rp10,88 triliun yang telah lebih dahulu dibayarkan. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

    Terkait dengan hal tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen ini telah mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang solid dan memiliki struktur modal yang kuat.