Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Herwin Sudikta Sindir: Ini Bukan Soal Ijazah, tapi Kursi 2029

    Herwin Sudikta Sindir: Ini Bukan Soal Ijazah, tapi Kursi 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tidak berkesudahan, polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, terus menjadi perbincangan hangat di publik.

    Isu tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan makin meluas ke berbagai ranah perdebatan politik.

    Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali memberikan pandangan kritisnya mengenai perkara tersebut.

    Herwin mengatakan, isu ijazah yang terus bergulir bukan semata berkaitan dengan pendidikan, melainkan penuh nuansa pertarungan politik jelang Pemilu 2029.

    “Politik Ijazah, siapa sebenarnya yang untung?,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (28/11/2025).

    Lanjutnya, publik terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di balik isu tersebut.

    Padahal, kata Herwin, jika dianalisis lebih jernih, justru PDIP lah yang paling dirugikan apabila polemik tersebut terus membesar.

    “Lucu ya. Isu ijazah palsu ini dilempar kayak granat, tapi orang langsung main tuding aja ke PDIP,” Herwin menuturkan.

    “Padahal kalau dipikir pakai otak yang masih hangat, PDIP justru yang paling babak belur kalau isu ini naik terus,” tambahnya.

    Herwin menjelaskan bahwa PDIP telah mengusung Jokowi menjadi Presiden selama dua periode.

    “Dua periode mereka usung Jokowi jadi presiden. Sementara di seberang papan catur, ada Demokrat yang kipas-kipas santai,” imbuhnya.

    Jika reputasi Jokowi tergerus akibat isu ini, maka otomatis akan berdampak pada posisi politik putra Jokowi yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

  • Katib Syuriyah PBNU Tegaskan Pemecatan Gus Yahya Sah, Indikasi TPPU Rp100 Miliar Salah Satu Penyebab

    Katib Syuriyah PBNU Tegaskan Pemecatan Gus Yahya Sah, Indikasi TPPU Rp100 Miliar Salah Satu Penyebab

    Fajar.co.id, Jakarta — Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 adalah sah dan berlaku, termasuk pada poin yang menyatakan status KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB

    Demikian penegasan Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna. Dia juga membenarkan adanya dokumen audit internal PBNU soal dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan organisasi, termasuk indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp100 miliar.

    Sarmidi menyebut, hal itu menjadi salah satu alasan pemecatan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

    “Itu salah satu alasan. Kan ada alasan-alasan tuh, poin 1,2,3, nah itu kan alasan. Itu masuk poin 3, soal tata kelola keuangan,” kata Sarmidi saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Ia menambahkan, karena alasan tersebut berada dalam kategori tata kelola keuangan, PBNU tidak dapat membeberkan detail lebih jauh.

    “Itu masuk poin 3 sehingga kami tidak bisa membuat secara detail itu, saya kira paham ya,” ujarnya menambahkan.

    Di satu sisi, Sarmidi menyebut audit terkait aliran dana di internal organisasi sebenarnya merupakan konsumsi internal. Namun, ia mengaku tidak mengetahui bagaimana hasil audit tersebut bisa beredar luas dan menjadi viral di media massa maupun media sosial.

    “Soal audit ini memang sebenarnya itu adalah konsumsi internal. Tapi saya nggak tau ko tiba-tiba itu bisa viral, bisa nyebar di media massa, media sosial,” jelas Sarmidi.

  • Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Otoritas Negara, Ketua Exponen 08 Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas

    Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Otoritas Negara, Ketua Exponen 08 Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas

    “Saya minta negara segera mengusut tuntas keberadaan bandara di Morowali, siapa yang bermain, jangan tebang pilih, karena ini jelas sangat tidak menghormati bangsa ini. Segera ambil langkah hukum dan tindakan penertiban,” tuturnya.

    Dia menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain yang tidak dapat dipantau pemerintah.

    “Apalagi bandara ini katanya sulit diakses dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Hal ini tentu memicu pertanyaan mengenai transparansi operasional pengelolaan bandara tersebut,” ucapnya.

    Damar menilai pemerintah juga perlu mengungkap secara jelas siapa pihak yang memberikan izin beroperasinya bandara tersebut. “Usut tuntas siapa yang memberi izin bandara. Potensi pelanggaran diduga sudah terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara,” ujarnya.

    Exponen 08 menyayangkan pernyataan Wakil Menteri Perhubungan Suntana yang menyatakan Bandara PT IMIP berizin. Menurutnya, secara perizinan formal negara sudah memberikan izin, tetapi yang dimaksud Menhan Sjafrie menurutnya adalah fungsi pengawasan negara dalam hal ini otoritas pemerintah terkait di bandara itu.

    Sementara, sudah jelas Menhan Sjafrie menyatakan tidak boleh ada republik di dalam republik, yang merujuk keberadaan bandara tersebut memiliki izin resmi tetapi otoritas resminya bukan negara yang punya kuasa.

  • Siklon Tropis Anyar Mulai Melemah, BMKG Peringatkan Potensi Bencana di Sumatera, Aceh, hingga Riau Masih Tinggi

    Siklon Tropis Anyar Mulai Melemah, BMKG Peringatkan Potensi Bencana di Sumatera, Aceh, hingga Riau Masih Tinggi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana alam berupa banjir bandang hingga tanah longsor melandar sejumlah provinsi di Indonesia beberapa hari terakhir. Selain mengakibatkan kerusakan bangunan, juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

    Bencana tersebut diakibatkan oleh Siklon Tropis Anyar yang tumbuh di Selat Malaka. Kendati siklon tersebut sudah dinyatakan melemah, namun ancaman terjadinya bencana longsor dan banjir bandang tetap masih tinggi.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan ancaman cuaca ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau masih tinggi meskipun Siklon Tropis Anyar dinyatakan melemah pada Rabu (26/11/2025) pukul 07.00 WIB.

    Dalam paparan resmi, Forecaster BMKG Agie Wandala Putra menegaskan kondisi siaga bencana hidrometeorologi tetap perlu diberlakukan mengingat hujan ekstrem dan angin kencang masih berpotensi terjadi dalam 24 hingga 72 jam ke depan.

    Agie menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah.

    Dia menekankan siklon yang awalnya dikenal sebagai bibit siklon tropis 95B itu merupakan fenomena langka karena tumbuh sangat dekat dengan wilayah Indonesia.

    “Biasanya badai tropis tidak terbentuk sedekat ini dengan Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa perubahan iklim dan pemanasan global memberikan dampak nyata,” ujar Angie dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Bersatu Siapkan Langkah Antisipasi Potensi Bencana Alam” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    BMKG mencatat siklon telah melewati fase badai tropis, namun sirkulasinya masih aktif dan terus bergerak ke arah timur. Kecepatan angin masih mencapai 56 km/jam, cukup memicu pembentukan awan hujan intens di wilayah barat Indonesia.

  • Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Warga Nahdliyin turut mengungkapkan suara keprihatinan melihat internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat konflik. Kisruh semakin meruncing setelah pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

    Tokoh Nahdliyin yang menyuarakan keprihatinan adalah Idrus Marham. Idrus yang merupakan Wakil Ketua Umum Golkar itu merasa prihatin konflik PBNU tak kunjung usai. Belakangan, persoalan makin meruncing yang didasari sisi pragmatis.

    Menurutnya, persoalan kepemimpinan di PBNU tak bisa selesai dengan mempertemukan pihak yang bersengketa.

    “Saya melihat tidak bisa diselesaikan hanya sekadar pertemuan satu, dua, dan tiga orang, tetap perlu diwadahi dengan percepatan Muktamar NU itu sendiri,” kata dia.

    Karena itu, Idrus Marham mengusulkan percepatan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai upaya menyelesaikan konflik internal di organisasi tersebut.

    “Ya itu ada muktamar, karena itu mungkin yang paling efektif, solutif adalah percepatan muktamar,” kata Idrus menjawab pertanyaan awak media di kantor Golkar, Jakarta Barat, Kamis (27/11).

    Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menyatakan konflik kepemimpinan di PBNU menjadi selesai ketika terjadi percepatan muktamar.

    “Tidak ada istilah dilengserkan atau tidak, tetapi ada percepatan muktamar,” ujar Idrus.

    Dia mengatakan PBNU bisa kembali berpikir tentang penguatan nilai-nilai organisasi dan menginspirasi umat setelah muktamar dilaksanakan.

    “Dikembangkan di situ adalah bagaimana membesarkan NU, bagaimana membesarkan NU, bukan bagaimana menguasai NU,” ujarnya. (fajar)

  • Dede Budhyarto: Pendirian Kawasan IMIP Ditandatangani SBY, Diresmikan Jokowi

    Dede Budhyarto: Pendirian Kawasan IMIP Ditandatangani SBY, Diresmikan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Dede Budhyarto memberi penjelasan soal polemik Bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede Budhyarto menyebut ada penandatangan pendirian kawasan Bandara di IMIP ini.

    Ia menyebut Penandatanganan pendirian kawasan IMIP dilakukan pada 3 Oktober 2013.

    Dengan sama antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Xi Jinping

    “Penandatanganan pendirian kawasan IMIP dilakukan pada 3 Oktober 2013 di Jakarta, melalui kerja sama antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam Forum Bisnis Indonesia–Cina,” tulisnya dikutip Kamis (27/11/2025).

    Lalu dua tahun berikutnya, kawasan industri tersebut diresmikan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    “Dua tahun kemudian, pada 29 Mei 2015, kawasan industri tersebut diresmikan oleh Presiden RI ke-7 @jokowi
    Pondasi & kelanjutan pembangunan ini menunjukkan kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dalam mendorong hilirisasi dan industri nasional,” jelasnya.

    Dede Budhyarto memberikan informasi tambahan dengan menyebut bandara ini dirancang sebagai ekosistem industri besar. D

    “Biar tambah jelas: Bandara IMIP tercatat resmi di Kemenhub—artinya kawasan ini memang dirancang sebagai ekosistem industri besar, bukan proyek dadakan seperti yang digoreng-goreng di medsos,” tuturnya.

    “IMIP itu lahir dari penandatanganan era SBY (2013), diresmikan dan dipacu pengerjaannya di era Jokowi (2015), lengkap dengan infrastruktur pendukung seperti bandara,” paparnya.

  • Ahmad Ali Sebut Jokowi Dicintai di Sulut: Orang Manado Tidak Gampang Balupa

    Ahmad Ali Sebut Jokowi Dicintai di Sulut: Orang Manado Tidak Gampang Balupa

    FAJAR.CO.ID, MANADO — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Sulawesi Utara terkait sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pesan itu disampaikan di sela gelaran Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Sulawesi Utara di Manado Convention Center (MCC), Kota Manado, Kamis (27/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa wilayah Sulawesi Utara memiliki modal politik besar, terutama karena kedekatan emosional masyarakat dengan Jokowi.

    “Apalagi di mana di Sulawesi Utara ini, kita punya modal yang besar karena di sini patron kita yang namanya Pak Jokowi, Kakek Jokowi itu sangat dikenal, sangat dicintai oleh masyarakat Sulawesi Utara,” ucapnya.

    Ahmad Ali juga menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat Manado tidak mudah melupakan jasa Jokowi.

    “Kita percaya orang Manado tidak gampang balupa. Tidak gampang balupa. Terus tentunya dengan modal itu kita berharap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai patron politik PSI ini nanti akan terus disuarakan oleh kader-kader PSI,” ucapnya.

    Ia menyoroti banyaknya program pembangunan Jokowi yang menurutnya dikapitalisasi oleh pihak lain tanpa memberikan pengakuan yang layak.

    “Sehingga kemudian kerja-kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi tidak hanya dikapitalisasi oleh partai tertentu. Karena dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali kerja-kerja politik, kerja-kerja pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi atau Kakek Jokowi yang kemudian dikapitalisasi oleh partai tertentu, tapi tidak diakui,” ujarnya.

  • Ahmad Ali Buka Rakorwil PSI Sulut, Tegaskan Kesiapan Hadapi Pemilu 2029

    Ahmad Ali Buka Rakorwil PSI Sulut, Tegaskan Kesiapan Hadapi Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Sulawesi Utara di Manado Convention Center (MCC), Kota Manado, Kamis (27/11/2025). Agenda tersebut menjadi tahap verifikasi awal untuk memastikan kesiapan struktur partai di daerah menjelang verifikasi resmi KPU menghadapi Pemilu 2029.

    “Hari ini kan sebenarnya rakorwil ini adalah verifikasi awal. Verifikasi awal untuk memastikan kesiapan tiap-tiap wilayah untuk persiapan menghadapi verifikasi yang nanti akan dilakukan oleh KPU sekaligus persiapan untuk menghadapi rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan di Makassar tanggal 30 Januari 2026,” ucap Ahmad Ali kepada media.

    Ahmad Ali berharap struktur DPW PSI Sulut dapat terbentuk hingga tingkat kecamatan agar verifikasi faktual nanti berjalan lancar. Ia menegaskan pihaknya ingin memastikan kesesuaian laporan yang masuk ke DPP dengan kondisi nyata di lapangan.

    “Nah, harapan kita kalau dari laporan yang sudah disampaikan kepada DPP. Insyaallah semua kecamatan sudah terbentuk pengurusannya, sehingga hari ini kita ingin memastikan secara faktual apakah laporan yang sudah disampaikan kepada kami itu sudah betul adanya, sesuai dengan nama dan orang-orangnya kita akan nanti verifikasi satu persatu berdasarkan NIK-nya dan orangnya,” ujarnya.

    Ia menyebut laporan kesiapan struktur sudah mencapai 100 persen, jauh di atas batas minimal 85 persen yang diperlukan untuk pelaksanaan Rakerwil.

    Selain kesiapan organisasi, Ahmad Ali juga menargetkan DPW PSI Sulut dapat meraih capaian politik yang lebih tinggi pada Pemilu 2029. Ia berharap Sulut bisa menghadirkan keterwakilan di tingkat nasional serta membentuk fraksi penuh di semua tingkatan legislatif.

  • Tolak Lepas Jabatan Ketum, Pernyataan Gus Yahya Sebut Rais Aam PBNU sebagai Atasannya Kembali Viral

    Tolak Lepas Jabatan Ketum, Pernyataan Gus Yahya Sebut Rais Aam PBNU sebagai Atasannya Kembali Viral

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan lawas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali jadi sorotan.

    Itu setelah dia menolak mundur atau melepas jabatannya meski telah ada surat dari Rais Aam PBNU yang mencopotnya dari jabatan Ketua Umum.

    Tampak salah satu unggahan di media sosial X dengan akun @BosPurwa yang kembali membagikannya.

    Dalam pernyataannya itu, Gus Yahya menyebut dirinya hanya merupakan bawahan di NU.

    “Saya ini kan hanya bawahan NU, hanya ketua Umum PBNU, itu bawahan. Atasan saya Pimpinan tertinggi NU,” katanya.

    Ia dengan tegas menyebut Pimpinan tertinggi NU itu Rais Aam.

    “Pimpinan tertinggi NU itu Rais Aam yang sekarang ini kita kenal sebagai Kyai Haji Miftachul Akhyar,” tuturnya.

    Nama Rais Aam disebut dan ditegaskan oleh Gus Yahya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.

    Karena alasan besar inilah, Gus Yahya kala itu menyebut jangan pernah berani menyakiti Rais Aam.

    “Tidak bisa dipisah sama NU, maka jangan berani-beraninya menyakiti Rais Aam. Karena tidak bisa seorang pun menyakitinya,” terangnya.

    Namun kini, Gus Yahya yang dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU justru balik melawan keputusan Rais Aam.

    Ia mengklaim telah meminta waktu untuk bertemu dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar untuk membicarakan konflik di internal PBNU.

    Namun, ia mengatakan belum ada jawaban dari Kiai Miftachul. Gus Yahya pun membuka kemungkinan untuk kembali menghubungi Kiai Miftachul.

    “Saya sebetulnya hari Jumat itu saya sudah mengirim pesan kepada Rais Aam untuk minta waktu menghadap, bertemu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya masih akan tunggu. Mungkin pada satu titik saya akan kirim pesan lagi untuk minta menghadap ya,” kata Gus Yahya.

  • Falala Chocolate, Oleh Oleh Cokelat di Bali yang Jadi Favorit Wisatawan

    Falala Chocolate, Oleh Oleh Cokelat di Bali yang Jadi Favorit Wisatawan

    2. Perhatikan Tanggal Kadaluwarsa

    Pastikan Anda memilih produk dengan tanggal konsumsi yang masih panjang agar cokelat tetap segar hingga sampai di rumah. Cokelat yang terlalu lama disimpan bisa kehilangan tekstur lembut dan rasa aslinya. Oleh karena itu, memeriksa tanggal kadaluwarsa membantu memastikan kualitas tetap optimal saat dinikmati.

    3. Pilih Kemasan yang Sesuai

    Jika ingin memberikan cokelat sebagai hadiah, pilihlah kemasan souvenir yang sudah tersedia. Beberapa kemasan juga dirancang agar mudah dibawa atau dikirim ke luar Bali, sehingga Anda bisa membagikan oleh-oleh manis ini kepada keluarga dan teman tanpa khawatir rusak selama perjalanan.

    4. Tanyakan Rekomendasi Staf

    Staf di toko biasanya siap membantu memilihkan varian terbaik sesuai dengan selera dan budget. Mereka dapat memberikan saran kombinasi rasa atau paket souvenir yang tepat, sehingga Anda mendapatkan pilihan yang paling cocok dan pengalaman berbelanja menjadi lebih personal dan menyenangkan.

    Falala cokelat berhasil menjadi destinasi oleh-oleh yang populer di Bali berkat kualitas produknya yang tinggi, beragam varian rasa yang menarik, serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Dengan kemasan yang cantik dan cita rasa yang autentik, tempat ini tidak hanya menawarkan cokelat dengan rasa yang mahal, tetapi juga pengalaman berkesan bagi setiap pengunjung.

    Bagi siapa pun yang ingin membawa pulang oleh-oleh istimewa, toko ini menjadi pilihan yang tepat untuk membawa kenangan manis dari Pulau Dewata. Tidak hanya sebagai buah tangan, cokelat yang ditawarkan juga bisa menjadi hadiah spesial bagi keluarga, teman, serta menjadi cara sempurna untuk mengabadikan pengalaman liburan di Bali dengan sentuhan manis yang sulit dilupakan.