Author: Fajar.co.id

  • Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN, Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

    Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN, Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampaknya memberi perhatian serius terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah melakukan pertemuan dengan direksi Danantara dan BUMN kemarin, Prabowo kembali melakukan pertemuan dengan Ketua MPR dan pimpinan DPR RI.

    Pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dilakukandi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/4).

    Usai pertemuan, Muzani mengungkapkan sejumlah hal menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. “Tadi kita makan siang dengan Presiden dan Presiden minta makan bareng tadi sama saya dan kawan-kawan. Jadi, kami menemani makan siang Presiden,” ucap Ahmad Muzani.

    Salah satu poin yang menjadi topik pembahasan Presiden, menurut Ketua MPR yakni evaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMN. Evaluasi ini menjadi bagian dari penilaian dan upaya untuk memastikan BUMN menjadi institusi yang kuat dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

    “Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja badan usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya,” jelas Ketua MPR.

    Menurutnya, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja penyelenggara di tubuh BUMN. Hal tersebut termasuk BUMN yang bergabung dalam Danantara agar mampu memberi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

    “Di sisi lain yang diharapkan sama masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara termasuk yang bergabung dalam Danantara bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

  • Survei Rumah Politik: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Gibran di Semester Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei Rumah Politik: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Gibran di Semester Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Hanya saja, kata Fernando, masih terdapat 16,5 persen masyarakat atau publik belum puas dengan kinerja wapres Gibran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30,7 responden menilai Gibran belum menunjukkan hasil kerja; lalu sebanyak 18,4 persen responden menilai program kerjanya belum terealisasi dengan baik; sebanyak 16,3 persen responden menilai Gibran baru menjabat.

    “Ini tantangannya, tetapi angka ini sangat dinamis sekali dan tergantung dari upaya yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk dapat berakselerasi dan bersinergi dalam rangka memenuhi ekspektasi publik yang teramat besar terhadap pemerintahan,” tandas Fernando.

    Dalam survei tersebut, responden juga memberikan penilaian terhadap sosok Wapres Gibran. Dari hasil penilaian mereka, sebanyak 16,1 persen menilai Gibran adalah tokoh yang populer; lalu Gibran juga dinilai cekatan dan gesit sebanyak 15,2 persen; sebanyak 12,3 persen responden menilai Gibran mampu menjalankan mandat presiden Prabowo dengan baik.

    Kemudian sebanyak 11,2 persen responden memiliki awarness dan kepedulian yang tinggi dan sebanyak 10,9 persen yang menganggap Gibran responsif.

    Pada kesempatan itu, Analis Ekonomi Politik, Mardiyanto menjelaskan bahwa Wakil Presiden Rakabuming Raka mampu menepis sentimen atau isu negatif yang menerpanya tidak dengan bicara, tetapi melalui aksi atau kerja. Menurut Mardiyanto, survei Rumah Politik Indonesia ini memperlihatkan bahwa, peran wapres memberikan efek positif terhadap kinerja pemerintahan.

    Dalam pandangannya, intensitasnya yang gemar blusukan, seperti halnya Jokowi, satu sisi akan memperluas spektrum publik yang dapat ditangkap oleh pemerintah. Lain sisi, melakukan mekanisme kontrol terhadap agenda atau implementasi visi Astacita pemerintah.

  • PT Vale Indonesia Umumkan Capaian Hasil Positif dan Katalis Pertumbuhan Baru di Tengah Ketidakpastian

    PT Vale Indonesia Umumkan Capaian Hasil Positif dan Katalis Pertumbuhan Baru di Tengah Ketidakpastian

    “Selain penjualan nikel matte, untuk pertama kalinya Perseroan menjual sekitar 80.000 ton bijih saprolit secara komersial kepada pembeli domestik, yang menandai sumber pendapatan yang lebih beragam dan prospek pertumbuhan yang positif bagi operasi perusahaan. Jumlah penjualan ini akan meningkat secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang, menyusul persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) kami pada akhir tahun 2024, sebagai bagian dari 290.000 ton yang kami targetkan untuk diselesaikan pada paruh pertama tahun 2025,”bebernya.

    Sambungnya, selain mendiversifikasi sumber pendapatan, kami terus meningkatkan basis biaya dan berhasil mengurangi Biaya Pendapatan. Secara triwulanan, Biaya Pendapatan Perseroan turun sebesar 13%, dari AS$213,8 juta pada 4T24 menjadi AS$187,0 juta pada 1T25, dan juga 11% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Selain mendapatkan keuntungan dari harga komoditas yang lebih rendah, Perseroan terus berfokus pada peningkatan efisiensi melalui penerapan strategi pengadaan material skala besar yang mana hasil positifnya telah tercermin pada triwulan ini,”terangnya.

    Kata Abu Ashar, berkat upaya berkelanjutan Perseroan dalam mengelola biaya, kami mencatat Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar AS$51,7 juta pada triwulan pertama tahun 2025, sedikit lebih rendah dari AS$54,1 juta yang tercatat pada triwulan sebelumnya terutama karena harga nikel rata-rata yang lebih rendah. Meskipun demikian, kami berhasil mencapai laba positif sebesar AS$21,8 juta pada triwulan ini.

  • Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti kabar utang TNI Angkatan Laut (AL) kepada PT Pertamina yang disebut mencapai Rp3,2 triliun.

    Tommy mempertanyakan sistem manajemen internal dan akurasi pengajuan anggaran instansi tersebut.

    “Manajemen TNI AL harus dibenerin sih kalau kayak gini,” ujar Tommy di X @TOM5helby (29/4/2025).

    Ia juga menduga kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara dana yang diajukan TNI AL dengan realisasi penggunaan bahan bakar di lapangan.

    “Atau mungkin dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi?” tandasnya.

    Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) tercatat memiliki utang bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina yang mencapai Rp3,2 triliun.

    Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI, pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    “Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas,” ujar Ali di hadapan para anggota dewan.

    “Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” tambahnya.

    Ia mengakui bahwa tunggakan tersebut berdampak besar terhadap kelancaran aktivitas operasional TNI AL.

    Karena itu, Ali berharap ada solusi yang memungkinkan utang tersebut dihapuskan.

    “Jadi ini mengganggu sekali. Mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” lanjutnya.

  • Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa larangan kehadiran suporter tim tamu di Liga 1 Indonesia kemungkinan akan tetap diberlakukan pada musim depan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Erick ketika ditemui oleh awak media di Jakarta Pusat, Selasa, dalam acara kerja sama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) dan Djarum Foundation untuk menggelar turnamen Piala Pertiwi U-14 dan U-16.

    “FIFA bersama kami melihat masih banyak kejadian, home dan away ini tingkat tentu kritikalnya masih tinggi. Jadi saya tentu gini, bila terjadi ada hal-hal di sebuah liga, itu yang bertanggung jawab penuh siapa? Kok PSSI semua?” ujar Erick menjawab pertanyaan awak media terkait larangan suporter tim tamu.

    Erick menjelaskan bahwa pengelolaan liga tidak hanya menjadi tanggung jawab PSSI. PSSI berkewajiban menjaga agar kompetisi berlangsung bersih dan profesional, bebas dari match fixing, dan memastikan jadwal liga tidak bentrok dengan agenda tim nasional.

    Namun, Erick menegaskan, penyelenggaraan liga itu tentu tanggung jawab liga. Sepakat dulu ya. Dan tentu kompetisi tanggung jawab liga. Klub bertanggung jawab dengan pertandingannya.

    Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa jika terjadi kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa, maka liga dan klublah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya.

    “Artinya, kalau ada peristiwa kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, liga dan klub bertanggung jawab sepenuhnya.”

    Dengan alasan tersebut, Erick mengungkapkan bahwa kehadiran suporter tim tamu di musim depan “masih rawan.” Namun, jika liga dan klub dapat bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko yang ada, maka ia tidak keberatan jika aturan tersebut dihapuskan pada musim depan.

  • Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan Kepala PCO, Ungkap Alasan Lewat Video

    Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan Kepala PCO, Ungkap Alasan Lewat Video

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala lembaga tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdryno, dalam rilis pers tertulis pada Selasa (29/4).

    “Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut,” ujar Noudhy.

    Noudhy juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Hasan sejak menjabat sebagai Kepala PCO pada Agustus 2024.

    Surat pengunduran diri Hasan Nasbi telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Noudhy memastikan bahwa pengunduran diri Hasan tidak akan mempengaruhi operasional lembaga tersebut.

    “Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa. Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden,” kata Noudhy.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun Instagram @totalpolitikcom, seraya menyebut langkah tersebut sebagai keputusan terbaik.

    Dalam video berdurasi lebih dari empat menit itu, Hasan memperlihatkan momen terakhirnya di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4).

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” kata Hasan dalam narasi videonya.

  • Rekonstruksi Suap Hakim CPO, Kejagung Peragakan Alur Dugaan Suap

    Rekonstruksi Suap Hakim CPO, Kejagung Peragakan Alur Dugaan Suap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi sebagai bagian dari proses penyidikan dalam perkara dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta kasus perintangan proses hukum.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa rekonstruksi yang dilakukan pada Senin (28/4) bertujuan mencocokkan keterangan para tersangka dengan berita acara pemeriksaan guna memperkuat konstruksi perkara.

    “Jadi, apa yang sudah diutarakan di dalam berita acara pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun tersangka, tentu diperagakan seperti apa,” katanya ketika ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

    Rekonstruksi ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kronologi kejadian serta membantu penyidik dalam melengkapi berkas perkara.

    “Misalnya, bagaimana perencanaannya? Hal-hal apa yang dibicarakan ketika bertemu? ‘Kan tidak terjadi secara tiba-tiba,” katanya.

    Rekonstruksi tersebut diikuti sejumlah tersangka, antara lain WG (Wahyu Gunawan) selaku panitera muda perdata PN Jakarta Utara, advokat MS (Marcella Santoso), dan advokat AR (Ariyanto).

    Selain itu, juga hadir MAN (Muhammad Arif Nuryanta) selaku Ketua PN Jakarta Selatan, DJU (Djuyamto) sebagai ketua majelis hakim, serta ASB (Agam Syarif Baharuddin), AM (Ali Muhtarom), dan MSY (Muhammad Syafei) yang masing-masing berperan sebagai anggota majelis hakim dan pihak korporasi dari Wilmar Group.

  • BI Ingatkan Batas Waktu Penukaran Uang Kertas Emisi Lama Hanya Sampai 30 April 2025

    BI Ingatkan Batas Waktu Penukaran Uang Kertas Emisi Lama Hanya Sampai 30 April 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat yang masih menyimpan uang kertas rupiah dari tahun emisi 1979, 1980, dan 1982 untuk segera menukarkannya. Penukaran ini hanya bisa dilakukan hingga 30 April 2025 mendatang di Kantor Pusat BI.

    Terdapat empat jenis pecahan uang kertas yang akan habis masa penukarannya, yaitu:
    • Rp 10.000 tahun emisi 1979
    • Rp 5.000 tahun emisi 1980
    • Rp 1.000 tahun emisi 1980
    • Rp 500 tahun emisi 1982

    Direktur Eksekutif BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pencabutan dan penarikan uang dari peredaran merupakan prosedur yang dilakukan secara berkala oleh BI.

    “BI secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran,” ujar Ramdan dalam keterangannya Selasa (29/4/2025).

    Ia menambahkan, kebijakan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia edar uang serta adanya penggantian dengan uang emisi baru yang telah dilengkapi teknologi keamanan terbaru.

    Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas fisik uang di masyarakat sekaligus meningkatkan keamanannya terhadap risiko pemalsuan.

    Bagi masyarakat yang masih menyimpan keempat pecahan tersebut, diimbau segera datang ke Kantor Pusat BI sebelum tenggat waktu berakhir. Setelah tanggal tersebut, uang kertas yang disebutkan tidak lagi dapat ditukarkan dan kehilangan nilai tukarnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    FAJAR.CO.ID, Solo– Politikus PPP, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan soal peluang non-kader partai menjadi calon ketua umum (caketum).

    Dalam penyampaian yang bertempat di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, pada Minggu 27 April 2025, Sandi mengatakan PPP harus menjadi organisasi yang semakin terbuka.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu juga memberikan tanggapan terkait kemungkinan ketua umum PPP dari luar partai.

    “Sekarang ini tentunya kita harus membuka diri karena setiap organisasi membutuhkan suntikan-suntikan talenta baru,” kata Sandi, dikutip Selasa, (29/4/2025).

    Dikesempatan yang sama, ia mencontohkan Wali Kota Solo, Respati Ardi. Penerus Gibran Rakabuming Raka di Solo itu sudah menjadi salah satu pengusaha di Solo sebelum terjun ke dunia politik.

    Sandi juga menyebut sudah mengenal Respati sejak masih menjadi pengurus BPC HIPMI Kota Solo.

    “Mas Wali ini kan adalah talenta dari dunia usaha bukan dari perpolitikan. Makanya saya kenal beliau karena dari HIPMI,” tuturnya.

    Selain itu, Sandi juga menyoroti Muktamar PPP yang rencananya digelar pada Agustus-September 2025. Namun karena ragam pertimbangan sehingga Muktamar ini mundur dan kembali ke jadwal semula, yaitu April 2025.

    “Jadi kami meyakini pimpinan PPP akan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Sandi, mundurnya Muktamar PPP tidak akan berdampak besar terhadap masyarakat.

    Pasalnya, saat ini banyak masalah perekonomian yang tengah dihadapi masyarakat.

    ‘”Memang masyarakat saat ini tidak berpikir tentang politik tapi berpikirnya tentang bagaimana membalikkan keadaan ekonomi,” kata dia.

  • Islah Bahrawi Ingatkan BI Risiko Cetak Uang di Tengah Situasi Ekonomi yang Sulit

    Islah Bahrawi Ingatkan BI Risiko Cetak Uang di Tengah Situasi Ekonomi yang Sulit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi langkah Bank Indonesia (BI) yang mungkin mencetak uang dalam jumlah besar di tengah tekanan ekonomi saat ini.

    Islah menekankan bahwa langkah tersebut berisiko menimbulkan konsekuensi serius.

    “Yang paling saya takutkan, di tengah situasi ekonomi seperti ini, Bank Indonesia mencetak uang lebih banyak lagi,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (29/4/2025).

    Meski mengakui dirinya bukan seorang ekonom, Islah mengaku belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami dampak negatif akibat kebijakan ekspansi moneter secara agresif.

    “Saya bukan ekonom, hanya belajar dari kejadian di negara lain di mana monetary expansing model begitu seringkali berujung hiperinflasi dan default,” katanya.

    Islah berharap Indonesia tidak menghadapi skenario buruk serupa.

    “Semoga tidak,” imbuhnya.

    (Muhsin/fajar)