Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • PT Vale: Operasional Kami Jalankan Berdasarkan Izin Resmi IUPK dan PPKH

    PT Vale: Operasional Kami Jalankan Berdasarkan Izin Resmi IUPK dan PPKH

    Terkait Aksi Unjuk Rasa oleh AMARA Pong Salamba

    FAJAR.CO.ID – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”) menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

    ”Kami memahami dan menghormati hak dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Pong Salamba (AMARA Pong Salamba) yang melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi kepada aparat kepolisian,” kata Vanda Kusumaningrum Head of Corporate Communication PT Vale Indonesia Tbk, melalui rilisnya Rabu, 30 April 2025.

    PT Vale menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional PT Vale, termasuk di wilayah Lantua/Seba-seba yang merupakan kawasan hutan, dijalankan berdasarkan izin resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

    Area tersebut merupakan bagian dari konsesi kami yang secara hukum sah dan dilindungi negara.

    Sebagai tambahan, lokasi kegiatan pertambangan PT Vale termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional yang menjadikannya obyek yang mendapat perlindungan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Vanda Kusumaningrum, PT Vale tidak pernah menggunakan atau melibatkan pihak-pihak tidak resmi dalam aktivitas pengamanan kami. Seluruh upaya pengamanan selalu dilakukan secara profesional, melibatkan aparat penegak hukum resmi, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

  • Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih tergolong miskin jika mengacu pada standar pengeluaran negara berpendapatan menengah ke atas.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, disebutkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa atau sekitar 171,91 juta orang masih masuk dalam kategori miskin.

    Penilaian tersebut didasarkan pada standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk negara kategori upper middle income, yaitu pengeluaran harian sebesar US$ 6,85 per kapita. Jika dikonversi dengan kurs Rp16.800 per dolar AS, angka ini setara dengan Rp115.080 per orang per hari.

    Meski angkanya masih tinggi, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan angka 61,8%, persentase kemiskinan pada 2024 turun 1,5 poin. Bank Dunia juga memproyeksikan angka ini akan terus menurun, menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

    “Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

    Bank Dunia juga menyajikan ukuran alternatif garis kemiskinan dengan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP), atau paritas daya beli. Dalam kategori international poverty line sebesar US$ 2,15 per kapita per hari (sekitar Rp36.120), hanya 1,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 3,7 juta jiwa yang tergolong miskin. Sementara itu, jika menggunakan ukuran lower middle income poverty line sebesar US$ 3,65 per kapita per hari (sekitar Rp61.320), maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 15,6% atau sekitar 44,47 juta orang.

  • Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia Beda Jauh dengan BPS, Adi Prayitno: Rada Nggak Percaya

    Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia Beda Jauh dengan BPS, Adi Prayitno: Rada Nggak Percaya

    FAJAR.COID, JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) kembali menyoroti tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam laporannya, lembaga keuangan internasional ini menyebut bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin.

    Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan versi negara berpendapatan menengah ke atas.

    Angka tersebut berarti sekitar 171,91 juta jiwa belum mencapai ambang batas pengeluaran minimum yang ditetapkan, yakni sebesar US$6,85 per kapita per hari, atau setara dengan Rp115.080 per orang per hari menggunakan kurs Rp16.800 per dolar AS.

    Laporan ini pun memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik Adi Prayitno. Melalui akun media sosial pribadinya di X (sebelumnya Twitter), ia mengungkapkan keraguannya terhadap data yang dipaparkan Bank Dunia.

    “Masak sih, angka kemiskinan Indonesia sebanyak ini? Sepertinya sangat jauh dengan data BPS. Rada ndak percaya. Semoga Indonesia baik-baik saja. Soalnya dari dulu banyak sekali laporan, mirip sebuah klaim, kemiskinan selalu turun. Kau, percaya data yang mana? 🙂”, tulis Adi dalam unggahan di akun @Adiprayitno_20 pada Rabu, (30/4/2025).

    Perbedaan standar pengukuran kemiskinan antara lembaga internasional seperti Bank Dunia dan lembaga nasional seperti BPS memang kerap menimbulkan diskusi publik. Sementara BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang lebih rendah dibanding acuan internasional, Bank Dunia menggunakan standar global yang bertujuan menilai daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara universal.

  • Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    Saidiman Ahmad Nilai Hasan Nasbi Lebih Maksimal di Luar Pemerintahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Saidiman Ahmad menanggapi keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Dikatakan Saidiman, posisi di luar lingkar kekuasaan justru bisa membuat Hasan lebih efektif dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

    “Mungkin lebih bagus Mas Hasan ada di luar pemerintahan,” ujar Saidiman di X @saidiman (30/4/2025).

    Ia menilai bahwa keberadaan Hasan di luar struktur resmi negara membuka ruang yang lebih luas untuk mengawal kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

    “Kritisismenya bisa dimaksimalkan untuk memantau pemerintah,” ucapnya.

    Saidiman bilang, kritik terhadap kelompok masyarakat sipil atau oposisi tidaklah mendesak karena posisi mereka yang lemah dalam struktur kekuasaan.

    “Mengkritisi masyarakat sipil dan oposisi tidak begitu penting. Mereka terlalu lemah. Yang butuh dikritik adalah pemerintah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.

    “Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujarnya.

  • Bandingkan Negara Tetangga, Penduduk Miskin di Indonesia Jauh Lebih Banyak

    Bandingkan Negara Tetangga, Penduduk Miskin di Indonesia Jauh Lebih Banyak

    FAJAR.CO.ID, Jakarta — Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi turut angkat suara terkait Bank Dunia yang melampirkan 60% masyarakat Indonesia berada pada garis kemiskinan.

    Eko menjabarkan maksud dari angka kemiskinan dari Bank Dunia, dengan melampirkan data dari berbagai negara.

    Melalui akun X @ekokuntadhi1, ia memulai mengkategorikan kemiskinan berdasarkan pengeluaran negara menengah dan keatas.

    “Kategori miskin Bank Dunia untuk negara menengah dan atas adalah mereka yang pengeluarannya USD 6,85 atau Rp115. 287 sehari, setidaknya Rp3.450.000 sebulan,” cuitan Eko, dilansir X Selasa, (29/4/2025).

    Kategori sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia 8,57%, dengan ukuran pengeluaran Rp583. 900 sebulan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia kemudian memberikan angka kemiskinan dengan perbandingan yang diberikan oleh Laos.

    “Angka kemiskinan di Indonesia menurut bank dunia sedikit lebih bagus dari Laos (68,5%),” lanjut Eko.

    Sebagai penutup dari hasil risetnya, Eko membandingkan dengan beberapa negara tetangga, dan mengakhirinya dengan pengakuan bahwa penduduk miskin Indonesia memang jauh lebih banyak.

    “Tapi dibanding Malaysia (hanya 1,3%), Thailand (7,1%), Vietnam (18,2%), dan Filipina (50,6%), penduduk miskin kita jauh lebih banyak,” tutupnya.

    Hasil pengamatan Eko Kuntadhi kemudian menuai respons dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang aktif di X.

    “Indonesia saat ini memang miskin, yang kaya elite dan para koruptor. Biar miskin pemerintah masih sok kaya, kasih bantuan ke Fiji dan mau relokasi penduduk Gaza,” Pendapat warganet.

  • Efek Tarif Trump, Produk China Makin Banjiri RI, Pengamat: Pemerintah tak Mau Terjadi PHK

    Efek Tarif Trump, Produk China Makin Banjiri RI, Pengamat: Pemerintah tak Mau Terjadi PHK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto merespon ramainya produk China yang masuk ke Indonesia.

    Hal ini merupakan dampak besar dari adanya perang tarif yang terjadi antata China dan Amerika Serikat.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin menyebut Pemerintah punya peran dengan memberi jalan produk impor ini masuk.

    Dampaknya tentunya besar, ia pun menyindir dengan menyebut Pemerintah tidak ingin terjadi Pemutusan Hak Kerja (PHK) di China.

    “Dibantu oleh pemerintah dengan membuka pintu lebih lebar untuk barang impor,” tulisnya dikutip Rabu (30/4/2025).

    “Pemerintah tak ingin terjadi PHK besar-besaran di Cina,” tambahnya.

    Sementara itu, produk yang sulit masuk ke AS akibat tarif tinggi, akan mencari pasar baru di Indonesia.

    Hal ini tentunya membuka adanya potensi membanjiri pasar domestik dengan barang impor murah.

    Produk impor dari China membanjiri pasar Indonesia, terutama dalam kategori mesin, listrik, dan plastik.

    Impor dari China mencapai nilai USD 6,05 miliar pada Februari 2025, atau 37,81% dari total impor nonmigas Indonesia.

    Peningkatan impor ini diantisipasi akan semakin besar akibat kebijakan dagang AS terhadap China yang dapat mengalihkan ekspor produk China ke Indonesia.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

    Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, membeberkan tiga kemungkinan dasar hukum yang bisa digunakan sebagai pintu masuk proses impeachment.

    Hal itu disinggung Zainal dalam diskusi yang digelar Kompas TV bertajuk ‘Forum Purnawirawan TNI Desak MPR Copot Wapres Gibran’ pada Senin (28/4/2025), kemarin.

    Zainal yang akrab disapa Uceng menilai, langkah awal bisa dimulai dari DPR jika dinilai terdapat pelanggaran konstitusi.

    “Saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa, misalnya silakan pilih, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah, ya silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu,” ujar Zainal dikutip pada Rabu (30/4/2025).

    Uceng menyebut, jalur kedua adalah jika terdapat unsur perbuatan tercela, meskipun dilakukan sebelum Gibran resmi menjabat sebagai wakil presiden.

    Ia menyinggung soal dugaan keterkaitan Gibran dengan akun media sosial fufufafa yang sempat ramai diperbincangkan karena memuat hinaan terhadap Prabowo Subianto dan keluarganya.

    “Perbuatan tercela, nah silakan tuh, apakah konteks fufufafanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya silakan itu yang dielaborasi,” katanya.

    Sementara itu, jalur ketiga adalah terkait potensi pelanggaran hukum pidana.

    Uceng menyebut laporan yang pernah disampaikan Ubaidilah Badrun ke KPK sebagai salah satu contoh yang bisa ditindaklanjuti, jika ditemukan bukti kuat.

  • Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan keraguannya terhadap latar belakang pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

    Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah siniar di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, yang tayang belum lama ini.

    Dalam siniar tersebut, Roy menyebut ada kejanggalan terkait pendidikan Gibran, terutama soal kerja sama antara University of Bradford yang berbasis di Inggris dan Management Development Institute of Singapore (MDIS), tempat Gibran pernah menempuh pendidikan.

    “Ini menarik, karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, itu ternyata sudah tidak lagi kerja sama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ,” ujar Roy Suryo.

    Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan keabsahan pendidikan Gibran sejak masa SMA. Roy merinci bahwa Gibran sempat mengenyam pendidikan di SMA Santo Yosef hanya selama dua tahun, lalu pindah ke SMK Kristen di Solo, juga selama dua tahun.

    “Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.

    “Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.

    Pernyataan Roy Suryo pun langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

  • Indonesia Mampu Tiga Kali Panen Padi dalam Setahun, Jepang Belajar dari Mentan Amran

    Indonesia Mampu Tiga Kali Panen Padi dalam Setahun, Jepang Belajar dari Mentan Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Eto Taku, menyampaikan kekagumannya atas capaian Indonesia yang mampu melakukan tiga kali panen padi dalam setahun.

    Hal ini diungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Pertanian Indonesia (Mentan), Andi Amran Sulaiman, hari ini di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Menteri Eto Taku mengungkapkan bahwa di Jepang, hanya wilayah tertentu seperti Okinawa yang mampu dua kali panen dalam setahun.

    Ia menambahkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas, Jepang biasanya melakukan diversifikasi dengan menanam gandum, jagung, atau kedelai secara bergantian.

    “Kami sangat kagum Indonesia bisa tiga kali panen. Di Jepang, hanya beberapa daerah yang mampu dua kali panen,” ujar Menteri Eto Taku.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di sektor pertanian, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

    Mentan Amran menekankan bahwa perubahan iklim telah berdampak besar terhadap sektor pertanian di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Jepang. Suhu yang tinggi menyebabkan penurunan produksi serta berpotensi menurunkan kesejahteraan petani akibat rendahnya produktivitas.

    Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan rasa syukurnya karena Indonesia berhasil memitigasi risiko dan dampak iklim sepanjang tahun lalu sehingga berdampak pada peningkatan produksi pertanian nasional.

    “Saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog sebesar 3.300.000 ton, kemungkinan dalam 10-15 hari ke depan menjadi 4 juta ton beras, karena penyerapan per hari mecapai 50 ribu ton, angka ini tertinggi dalam 20 tahun terkahir, “ ungkap Mentan Amran

  • Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Gibran dicopot dari jabatan wakil presiden muncul dari ratusan purnawirawan TNI. Tepatnya pada pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025 lalu.

    Saat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

    Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.

    Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran.

    Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan menanggapi secara serius aspirasi dari sejumlah purnawirawan yang meminta dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.

    Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.

    “Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, melansir tirto, Senin (28/4/2025).