Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Tunjangan Kinerja Prajurit TNI Diusulkan Naik

    Tunjangan Kinerja Prajurit TNI Diusulkan Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit, termasuk usulan kenaikan uang lauk pauk prajurit, yang disesuaikan dengan beban tugas dan standar gizi.

    Hal itu disampaikan Menhan bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI untuk membahas terkait kesejahteraan prajurit, memperkuat pengelolaan aset strategis negara, dan implementasi Memorandum of Understanding (MoU) bidang pertahanan, di gedung Komisi I DPR RI, Rabu, (30/4/2025).

    Selain itu, tunjangan kinerja juga diusulkan naik, khususnya untuk prajurit di daerah operasi berisiko tinggi seperti Papua, perbatasan dan wilayah konflik. Kemudian diusulkan kenaikan tunjangan operasi pengamanan pulau terluar dan pengamanan perbatasan karena risiko tugas yang tinggi.

    Fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian, dengan rencana revitalisasi rumah sakit TNI dan pelatihan tenaga medis spesialis. Sementara itu, Menhan juga menyoroti pentingnya percepatan penyediaan rumah dinas.

    Ditambahkan Menhan bahwa kebijakan pertahanan harus fokus pada pembangunan jangka panjang dan akuntabilitas.

    Lebih jauh Sjafrie menyampaikan rencana TNI membangun pabrik farmasi untuk memproduksi obat-obatan dalam negeri. Inisiatif ini bertujuan mendukung ketersediaan obat di gerai apotek milik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Tingginya harga obat di pasar jadi salah satu latar pengambilan langkah ini. Maka, laboratorium farmasi militer akan direvitalisasi dan difungsikan sebagai pabrik obat untuk mendukung sistem pertahanan negara,” kata Sjafrie.

  • Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Potongan 20 persen yang diterapkan aplikator aplikasi transportasi atau ojek online, terus menuai protes dari para mitra aplikasi baik pengemudi mobil hingga sepeda motor.

    Karena itu, mereka menuntut agar potongan yang ditetapkan aplikator itu diturunkan menjadi 10 persen.

    Pada Rabu (30/4), ratusan pengemudi angkutan daring atau online dari roda dua dan empat berkumpul di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat untuk menghadiri dialog terbuka yang bertajuk Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 Persen.

    Sejumlah narasumber hadir dalam dialog itu seperti perwakilan pengemudi ojol Kemed, seorang pengendara mobil daring Aries Renaldi, pengamat transportasi Eddy Suzendi, serta anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu.

    Kemed mengatakan kehadirannya di lokasi acara untuk menunjukkan para ojol siap memperjuangkan turunnya potongan aplikator dari 20 lebih menjadi 10 persen.

    “Bentuk pernyataan sikap kami, bentuk perlawanan kami terhadap arogansi perilaku bisnis aplikator yang telah menerapkan biaya potongan sebesar 20 persen plus-plus,” kata dia di lokasi, Rabu.

    Kemed juga menyebut pihaknya siap berdemonstrasi untuk menurunkan potongan aplikator ke Kemenhub dan DPR pada 20 Mei 2025. “Target kami paling tidak akhir tahun ini kebijakan sepuluh persen itu harus bisa segera diwujudkan,” katanya.

    Sementara Aries Renaldi menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator transportasi dari cenderung merugikan para pengemudi roda empat. “Jadi, saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekedar janji-janji,” katanya di lokasi.

  • Gatot Nurmantyo Murka: Hercules, Kau Itu Preman Berkedok Ormas

    Gatot Nurmantyo Murka: Hercules, Kau Itu Preman Berkedok Ormas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, murka terhadap Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal, menyusul komentar kontroversial Hercules yang dinilai menghina para purnawirawan dan Presiden Prabowo Subianto.

    Gatot menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.

    “Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Facebook @Buni Yani Pejuang Keadilan, dikutip Rabu (30/4/2025).

    Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

    “Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Gatot mengkritik pernyataan Hercules yang menyiratkan bahwa dukungan terhadap kepala daerah harus berdasarkan kedekatan dengan GRIB.

    Kata Gatot, kepala daerah seharusnya mencintai rakyat terlebih dahulu karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh ormas.

    “Gubernur, Bupati, Walikota, itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia dipilih rakyat, bukan GRIB. Preman itu,” ucapnya geram.

    Gatot juga menyoroti insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. Ia menyebut kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum.

    “Polisi itu adalah alat negara. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini?” katanya.

    Gatot tidak tinggal diam saat purnawirawan dihina, termasuk dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengecam keras Hercules yang sempat menyebut Prabowo “bau tanah”.

  • Putusan MK soal UU ITE, Sufmi Dasco Ahmad Bilang Tetap Perlu Menjaga Lisan

    Putusan MK soal UU ITE, Sufmi Dasco Ahmad Bilang Tetap Perlu Menjaga Lisan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengecualikan institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan sebagai pelapor kasus pencemaran nama baik seperti tertuang dalam UU ITE, mendapat respons berbagai kalangan.

    Sebagian kalangan menilai, putusan itu memberi ruang bagi masyarakat untuk memberi kritikan kepada pemerintah tanpa harus takut dipenjara. Pasalnya, dengan putusan MK itu, pencemaran nama baik hanya berlaku bagi individu atau perseorangan.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad turut mengomentara putusan MK tersebut. “Tentunya keputusan MK itu final dan mengikat, dan kami sama-sama menghormati,” kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4).

    Namun, Ketua Harian Gerindra itu mengingatkan bahwa Indonesia negara yang memegang adat ketimuran, sehingga setiap orang perlu menjaga lisan dengan tidak menyinggung pihak lain.

    “Perlu juga sebagai bangsa Indonesia orang timur juga, ya, semua sama-sama tentunya juga menjaga perilaku tentunya juga ada batas-batas yang perlu disadari bersama masyarakat Indonesia,” kata Dasco.

    Sebelumnya, MK membuat putusan bernomor 105/PUU-XXII/2024 seperti yang bisa dilihat pada Rabu (30/4).

    MK dalam putusannya mengecualikan institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan dari pihak yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

    MK menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 itu ialah individu atau perseorangan.

  • Roundtable 98 Cipayung Nilai Kehadiran Presiden Prabowo di May Day sebagai Simbol Keberpihakan kepada Buruh

    Roundtable 98 Cipayung Nilai Kehadiran Presiden Prabowo di May Day sebagai Simbol Keberpihakan kepada Buruh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerakan aktivis mahasiswa 1998 yang tergabung dalam Roundtable 98 Cipayung menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5), sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap perjuangan kaum buruh.

    “Apresiasi ini kami sampaikan karena hanya ada dua presiden yang pernah hadir langsung di peringatan May Day, yakni Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo,” ujar Haris Rusly Moti, perwakilan Roundtable 98 Cipayung, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4).

    Haris menilai, momen ini menjadi simbol kuat bagi persatuan rakyat menuju cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Ia juga menyebut Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap tanggap terhadap isu-isu ketenagakerjaan, termasuk perlindungan buruh di tengah ancaman guncangan ekonomi global.

    Satgas Perlindungan PHK Dinilai Langkah Strategis

    Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah pembentukan Satgas Perlindungan PHK, yang menurut Haris merupakan langkah komprehensif dalam menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi buruh, sekaligus menjaga ketahanan industri nasional.

    “Ini bukan hanya tentang buruh, tapi juga tentang kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah krisis global,” tegasnya.

    Roundtable 98 juga mengapresiasi kedewasaan sikap dari para pimpinan serikat pekerja yang mengedepankan semangat persatuan nasional. Seruan untuk memperingati May Day secara damai, kreatif, dan terorganisasi dianggap sebagai bukti kematangan gerakan buruh di Indonesia.

  • Pihak Hasman Usman Tanggapi Tudingan Suara Siluman di Muscab Peradi Makassar

    Pihak Hasman Usman Tanggapi Tudingan Suara Siluman di Muscab Peradi Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Saksi suara calon Ketua DPC Peradi Makassar Dr Hasman Usman, Sulaiman Syamsuddin menanggapi tudingan adanya suara siluman di Muscab Peradi yang digelar di Hotel Dalton, Senin, 28 April 2025.

    Tudingan itu dari pihak Calon Ketua DPC Peradi, Syamsuddin. Pihaknya menganggap hasil pemilihan yang menetapkan Dr Hasman Usman sebagai peraih suara terbanyak tidak sah dan cacat prosedural.

    Menanggapi itu, Sulaiman Syamsuddin mengaku dalam proses pemilihan calon Ketua DPC Peradi Makassar pihaknya menjadi peserta sekaligus saksi suara dari calon ketua nomor urut satu, Dr Hasman Usman.

    Ia menjadi saksi diperhitungan suara kotak pertama dan kedua. Kemudian, di suara kotak ketiga dan keempat, Sulaiman digantikan menjadi saksi oleh rekannya. Namun, tetap mengikuti proses perhitungan hingga akhir.

    Sulaiman mengatakan pada pembukaan registrasi peserta Muscab Peradi di hari Sabtu dan Minggu, ada 974 peserta yang melakukan registrasi dari 1.500 anggota Peradi yang terdaftar di DPC Makassar.

    “Karena Senin acara. Jadi registrasi peserta Sabtu dan Minggu. Di registrasi itu yang terdaftar ada sekitar 974 peserta,” ujar pengacara muda itu saat dihubung, Rabu, 30 April 2025.

    Kemudian kata dia, di hari Senin, panitia juga mengadakan absensi. Dan, di absensi itu ada sekitar kurang lebih 900 peserta terdaftar. Namun ini belum total keseluruhan peserta, karena dalam perjalanan pemilihan, peserta masih silih berganti berdatangan.

    Karena lanjut Sulaiman, kebetulan di hari Senin ini pemilihan, ada beberapa rekan-rekan yang masih menyelesaikan tugas kerjaannya. Ada yang sementara sedang menyusul. Jadi patokannya yang memilih 974 peserta, sesuai yang sudah teregistrasi.

  • Menkes Beberkan 632 Kasus Perundungan dan Pungli di Pendidikan Dokter Spesialis

    Menkes Beberkan 632 Kasus Perundungan dan Pungli di Pendidikan Dokter Spesialis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya 632 kasus praktik perundungan dan dugaan pungutan liar (pungli) dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan di Indonesia.

    Temuan itu berasal dari 2.668 pengaduan yang diterima sejak Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan melalui jalur resmi serta audit Inspektorat Jenderal.

    “Bentuk perundungan fisik seperti push-up, makan cabai, berdiri berjam-jam, hingga minum telur mentah masih terjadi. Bahkan dokumentasinya disebar di grup WhatsApp,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4), yang disiarkan secara daring.

    Perundungan verbal juga marak terjadi, terutama melalui grup komunikasi internal atau Jarkom. Menurut Budi, penggunaan bahasa kasar oleh senior kepada junior menjadi bentuk kekerasan paling umum.

    Lebih jauh, Kemenkes menemukan indikasi pungli sistematis dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Salah satu kasus mencuat melibatkan almarhumah R, peserta PPDS Anestesi di Semarang yang menjabat sebagai bendahara dan mengelola dana hingga Rp1,6 miliar, yang kemudian dilaporkan mengalir ke berbagai oknum.

    “Dana itu digunakan untuk kebutuhan non-resmi seperti tiket, hotel, bahkan permintaan layanan pribadi dari senior,” tambahnya.

    Kasus perundungan dan pungli ditemukan merata di berbagai institusi, termasuk rumah sakit di bawah Kemenkes, RSUD, rumah sakit universitas, hingga swasta. Rumah sakit dengan aduan tertinggi antara lain:

  • Dolar Menguat, Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

    Dolar Menguat, Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh dinamika global ketimbang faktor domestik.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu (30/4).

    Rupiah Tertekan Akibat Tekanan Global

    Data Kementerian Keuangan mencatat rata-rata nilai tukar rupiah pada Januari–Maret 2025 sebesar Rp16.443 per dolar AS. Sementara itu, pada akhir Maret, kurs rupiah sempat menyentuh Rp16.829 per dolar AS, jauh dari asumsi APBN 2025 sebesar Rp16.000 per dolar AS.

    Sri Mulyani menyebut gejolak global sebagai penyebab utama pelemahan ini. Harapan pelonggaran suku bunga oleh bank sentral AS (The Fed) belum terwujud karena inflasi AS masih tinggi dan pasar tenaga kerja tetap kuat. Hal ini mendorong capital inflow kembali ke AS, menguatkan indeks dolar dan melemahkan mata uang di negara berkembang.

    Efek Trump dan Tarif Resiprokal

    Situasi diperburuk oleh kebijakan ekonomi Presiden AS terpilih, Donald Trump. Pemerintahannya menerapkan tarif resiprokal terhadap sekitar 70 negara mitra dagang, termasuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

    “Kebijakan tarif yang cukup agresif itu memicu gejolak di sektor keuangan global,” jelas Sri Mulyani.

    Ketidakpastian pasar meningkat drastis, membuat banyak mata uang — termasuk rupiah — mengalami penyesuaian pada kuartal I 2025.

  • Main Mobile Legends Bisa Masuk Barak? Ini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    Main Mobile Legends Bisa Masuk Barak? Ini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memasuki siswa nakal ke Barak Militer masih menjadi perbincangan.

    Kali ini, Dedi Mulyadi membeberkan kriteria siswa yang akan mengikuti program pendidikan dan pembinaan di barak militer atau Polri.

    Beberapa diantaranya seperti, pelaku tawuran, peminum alkohol, hingga siswa yang kecanduan bermain gim daring seperti Mobile Legends.

    “Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends. Yang kalau malam tidak tidur, pagi tidak bangun,” kata Dedi Mulyadi.

    “Orang tuanya dilawan, melakukan pengancaman, bikin ribut di sekolah, bolos terus, dan dari rumah ke sekolah tapi tidak pernah sampai ke sekolah,” ujarnya.

    Adapun rencananya, pembinaan ini akan diterapkan secara bertahap dan dimulai dari daerah rawan kenakalan remaja.

    Dan nantinya bakal diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

    Dengan tujuan untuk membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab melalui pola hidup militer.

    “Siswa yang mengalami kenakalan akut, bahkan mengarah ke tindakan kriminal, akan dibina,” sebutnya.

    “Orang tua menyerahkan anaknya melalui surat pernyataan, lalu mengantar ke barak TNI atau Polri,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PT Vale: Operasional Kami Jalankan Berdasarkan Izin Resmi IUPK dan PPKH

    PT Vale: Operasional Kami Jalankan Berdasarkan Izin Resmi IUPK dan PPKH

    Terkait Aksi Unjuk Rasa oleh AMARA Pong Salamba

    FAJAR.CO.ID – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”) menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

    ”Kami memahami dan menghormati hak dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Pong Salamba (AMARA Pong Salamba) yang melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi kepada aparat kepolisian,” kata Vanda Kusumaningrum Head of Corporate Communication PT Vale Indonesia Tbk, melalui rilisnya Rabu, 30 April 2025.

    PT Vale menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional PT Vale, termasuk di wilayah Lantua/Seba-seba yang merupakan kawasan hutan, dijalankan berdasarkan izin resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

    Area tersebut merupakan bagian dari konsesi kami yang secara hukum sah dan dilindungi negara.

    Sebagai tambahan, lokasi kegiatan pertambangan PT Vale termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional yang menjadikannya obyek yang mendapat perlindungan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Vanda Kusumaningrum, PT Vale tidak pernah menggunakan atau melibatkan pihak-pihak tidak resmi dalam aktivitas pengamanan kami. Seluruh upaya pengamanan selalu dilakukan secara profesional, melibatkan aparat penegak hukum resmi, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.