Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Bongkar Skenario Geng Solo, Pensiunan TNI/Polri hingga Oligarki Bersatu Lengserkan Presiden Prabowo?

    Bongkar Skenario Geng Solo, Pensiunan TNI/Polri hingga Oligarki Bersatu Lengserkan Presiden Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mewaspadai bersatunya Geng Solo, Oligarki, parcok, partai dan bintang dalam melengserkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Geng Solo dilekatkan pada kubu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan bintang dilekatkan pada para pensiunan TNI/Polri. Sedangkan parcok (partai coklat) dilekatkan pada Polri.

    Apalagi kata dia, para bintang ini telah disebutkan oleh Presiden Prabowo sebagai oknum bekingi tambang ilegal dan perkebunan sawit.

    “Bisa saja mereka melakukan langkah, okelah Pak Prabowo ganggu kita maka kita ganggu dia,” ujarnya.

    Yang pasti kata dia adalah mendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka menggantikan Prabowo.

    “Karena bapaknya aja gak berani ganggu apalagi anaknya. Itu pemikiran. Tapi dia tak memikirkan keselamatan Negara,” ujarnya.

    Lanjut kata dia, sejauh ini tak ada dari para pensiunan ini yang mendukung gebrakan Presiden Prabowo melalui Menhan.

    Begitu pun dari partai politik. “Demokrat gak ngeluarin pernyataan. Golkar nggak mungkin mengeluarkan itu.

  • Calon Potensial Pesaing Gibran di Pemilu 2029 Mulai Bermunculan, Sosok Ini Patut Diperhitungkan

    Calon Potensial Pesaing Gibran di Pemilu 2029 Mulai Bermunculan, Sosok Ini Patut Diperhitungkan

    “Elektabilitasnya tiba-tiba menyodok ke peringkat keenam,” jelas Burhanuddin.

    Tokoh lain termasuk Letkol Teddy Indra Wijaya, Anies Baswedan, dan sejumlah elite partai yang sedang memetakan kekuatan politik menuju pemilihan lima tahun mendatang.

    Isu mengenai Pemilu 2029 mulai relevan sejak kini karena kalender politik Indonesia bergerak cepat. Tahapan pemilu akan dimulai tahun depan, sehingga para elite partai, menteri, dan aktor politik mulai menghitung posisi kekuatan masing-masing.

    “Mulai tahun depan sudah mulai gerilya menjelang Pemilu energi politisi pasti berkurang,” tegasnya.

    Prof. Burhanuddin mengangkat isu 2029 bukan sekadar untuk memprediksi kontestasi politik, tetapi sebagai peringatan analitis agar pemerintah lebih responsif terhadap data ekonomi dan politik yang sedang bergerak.

    Ia menyoroti bahwa kondisi ekonomi yang belum pulih, daya beli masyarakat yang tertekan, serta kebijakan-kebijakan yang masih bersifat populis dapat mempengaruhi peta kekuasaan di masa depan.

    “Harus segera direspons kalau tidak angin positif bisa berbalik menjadi angin badai,” katanya.

    Dengan kata lain, pembahasan tokoh-tokoh 2029 tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kebutuhan melakukan koreksi kebijakan. Pemerintah perlu menyadari bahwa dinamika sosial-ekonomi akan memengaruhi komposisi dukungan politik, dan tokoh-tokoh baru dapat tiba-tiba muncul sebagai alternatif jika situasi tidak ditangani secara strategis.

    Ia juga mengangkat isu ini karena melihat pola besar: pergeseran loyalitas pemilih, kemunculan figur-figur baru yang naik eksponensial, serta hubungan elite politik yang juga berubah. Semua faktor tersebut membuat isu 2029 menjadi penting dibahas sedini mungkin.

  • Kapolri hingga Presiden Tersandera? Guru Besar IPDN: Semua yang Bergaul dengan Jokowi akan Mengalami Kontaminasi

    Kapolri hingga Presiden Tersandera? Guru Besar IPDN: Semua yang Bergaul dengan Jokowi akan Mengalami Kontaminasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar IPDN, Prof Dr Ryaas Rasyid menyebut semua orang yang dekat dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terkontaminasi. 

    “Menurut saya semua orang yang bergaul dekat dengan Jokowi akan mengalami kontaminasi,” kata Prof Ryaas Rasyid dikutip Kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, (24/12/2025).

    Hal itu kata dia yang terjadi terhadap Kapolri Listya Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Termasuk Pak Prabowo, Pak Prabowo itu bukan kepribadian yang teriak-teriak hidup Jokowi. Itu bukan aslinya Prabowo,” tuturnya.

    Seperti diketahui, Polri kembali menjadi kontroversi setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur.

    Perpol 10/2025 bertentangan dengan putusan MK maupun UU Polri-UU ASN yang tegas melarang polisi aktif menjabat jabatan sipil, kecuali pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan reformasi polri dengan membantu tim reformasi polri. Hal ini merupakan respons presiden terhadap publik yang terus menuntut perbaikan di internal polri. (Selfi/Fajar)

  • Video CCTV Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Viral, Begini Respons Netizen

    Video CCTV Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Viral, Begini Respons Netizen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rekaman kamera CCTV yang diklaim memperlihatkan Ridwan Kamil dan penyanyi Aura Kasih viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik. Video tersebut beredar luas di sejumlah platform, termasuk TikTok, dan ramai diperbincangkan warganet sejak beberapa hari terakhir.

    Dalam video yang beredar, tampak sosok pria dan perempuan berjalan di lorong sebuah hotel. Kamera CCTV merekam keduanya dari belakang sehingga wajah mereka sama sekali tidak terlihat. Sosok pria berjalan di depan, sementara perempuan berada di belakang sambil menenteng barang bawaan di tangan kanan dan kirinya.

    Meski tidak menampilkan wajah secara jelas, sejumlah pengguna media sosial tetap menuliskan keterangan bahwa dua orang dalam rekaman tersebut adalah Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Klaim tersebut kemudian menyebar dan memantik perdebatan di ruang publik.

    Namun, hingga kini tidak terdapat bukti kuat yang memastikan identitas dua orang dalam rekaman CCTV tersebut. Tidak ada informasi resmi mengenai lokasi hotel maupun waktu perekaman video. Kejanggalan tersebut membuat sebagian warganet meragukan kebenaran klaim yang menyebut sosok dalam video adalah Ridwan Kamil dan Aura Kasih.

    Sejumlah pengguna media sosial justru menilai video tersebut sengaja dikaitkan dengan dua nama tersebut karena Ridwan Kamil dan Aura Kasih tengah menjadi sorotan publik. Mereka menduga video itu dimanfaatkan untuk menggiring opini atau menarik perhatian warganet.

    Keraguan warganet juga terlihat dari kolom komentar unggahan akun TikTok @cctvridwankamilaurakasih yang menyebarkan video tersebut. Banyak netizen menilai sosok dalam rekaman CCTV tidak menunjukkan kemiripan dengan Ridwan Kamil.

  • Transaksi Mudah dan Nyaman pada Libur Nataru, BRI Optimalkan 1,2 Juta BRILink Agen hingga Super Apps BRImo

    Transaksi Mudah dan Nyaman pada Libur Nataru, BRI Optimalkan 1,2 Juta BRILink Agen hingga Super Apps BRImo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk tetap melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119 juta orang, atau sekitar 42,6% dari total penduduk Indonesia.

    Untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas tersebut, BRI memperkuat ekosistem layanan keuangan terintegrasi guna memastikan kelancaran transaksi nasabah. Layanan tersebut mencakup jaringan Kantor BRI, e-channel, super apps BRImo, hingga AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok daerah.

    Adapun, sebagai bank dengan jangkauan layanan terluas, BRI menghadirkan kemudahan transaksi melalui 1,2 juta BRILink Agen yang dapat menjadi alternatif layanan yang dekat dan mudah diakses oleh nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, tanpa bergantung pada jam operasional Kantor BRI.

    Di sisi lain, guna memastikan kelancaran layanan selama periode libur Nataru, BRI pun memperkuat infrastruktur digital agar akses transaksi nasabah tetap optimal. Pada periode Nataru ini, layanan BRI didukung oleh 19.657 jaringan ATM dan CRM, 284.670 mesin EDC merchant, serta QRIS BRI yang telah digunakan oleh lebih dari 4,6 juta merchant dan tersebar di berbagai wilayah strategis.

    Tak hanya itu, nasabah pun dapat memanfaatkan super apps BRImo untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, top up e-wallet, BRIZZI, hingga layanan investasi. BRImo juga mendukung kebutuhan gaya hidup selama liburan, termasuk belanja harian dan pembelian tiket, dengan dukungan fitur QRIS yang memudahkan pembayaran digital, khususnya di kawasan wisata dan pusat kuliner.

  • Respons Konflik PBNU, Mahfud MD Ajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk Muktamar: Gak Bisa Gak

    Respons Konflik PBNU, Mahfud MD Ajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk Muktamar: Gak Bisa Gak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahfud MD merespons konflik yang terjadi di dalam PBNU. Dia menyatakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada saat ini memang harus Muktamar. 

    “Situasi seperti ini penyelesaiannya memang harus Muktamar, gak bisa gak Muktamar,” tutur Mahfud melalui kanal YouTube-nya, dikutip Rabu, (24/12/2025).

    Alasannya kata dia, Kubu Kiai Miftachul Akhyar sudah menganggap bahwa Gus Yahya dipecat sebagai Ketua Umum PBNU. Sementara Kubu Yahya menghendaki pemecatan dasar.

    “Padahal dua-duanya ini pilar sejajar. Keputusan-keputusan strategis yang menyangkut organisasi harus ditandatangani oleh Suriahnya dan Tanfidiah ini beda. Jadi ini akan macet kalau tidak muktamar,” ungkap Mahfud.

    Dia mengajak Kubu KH Miftach dan Gus Yahya untuk bisa bersama-sama menggelar Muktamar, bukan malah masing-masing menggelar dan akhirnya saling mengklaim.

    Sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyampaikan tabayun melalui surat yang berjudul Menempatkan Pemberhentian Ketua Umum dalam Koridor Konstitusi Jam’iyah. 

    Surat ini ditandatangani dan diterbitkan Kiai Miftachul Akhyar di Surabaya, pada 1 Rajab 1447 atau bertepatan dengan Senin (22/12/2025). 

    Kiai Miftach menegaskan bahwa pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU merupakan keputusan kelembagaan yang ditempuh melalui mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, bukan tindakan sepihak individu.

  • Batas Akhir Pengumuman UMP Hari Ini, DKI Jakarta hingga Jabar Sampaikan Begini

    Batas Akhir Pengumuman UMP Hari Ini, DKI Jakarta hingga Jabar Sampaikan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menginstruksikan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia untuk segera mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

    Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk 2026. yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 lalu.

    “Kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023,” kata Yassierli, dalam keterangan tertulisnya.

    Mengacu pada peraturan tersebut, perhitungan kenaikan UMP 2026 adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan hari ini.

    “Kami akan mengumumkan besok sesuai dengan batas waktu yang diberikan,” kata Pramono dalam konferensi persnya, Selasa (23/12/2025).

    Begitu pun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan untuk menandatangani UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 pada 24 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan penetapan UMP dan UMK. Begitu pun provinsi Riau hingga Batam.

    Sumatera Utara menetapkan UMP sebesar Rp3.228.971 atau naik 7,9 persen. Sumatera Selatan menetapkan UMP Rp3.942.963 atau naik 7,10 persen.

    Kalimantan Tengah menetapkan UMP Rp3.686.138 atau naik 6,12 persen, sekaligus menetapkan UMSP. Sulawesi Utara menetapkan UMP Rp4.002.630 atau naik Rp227.205. Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen.

  • Di Depan Muhidin, Andi Icul Suarakan Golkar Sulsel Butuh Pemimpin yang Sudah Selesai dengan Dirinya Sendiri

    Di Depan Muhidin, Andi Icul Suarakan Golkar Sulsel Butuh Pemimpin yang Sudah Selesai dengan Dirinya Sendiri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhidin M Said langsung menggelar rapat setelah tiba di Makassar. Rapat berlangsung di Kantor DPD Golkar Sulsel, Selasa, 23 Desember 2025.

    Dalam rapat itu, kader Golkar Sulsel, Andi Iskandar Lathief menyampaikan pertanyaan sekaligus pendapatnya mengenai Musda Golkar Sulsel, khususnya terkait kriteria ketua mendatang.

    Andi Icul, sapaan Andi Iskandar Lathief awalnya mempertanyakan wacana yang dimunculkan segelintir orang bahwa ketua Golkar Sulsel harus kepala daerah.

    Menurut Andi Icul, Golkar Sulsel sudah punya pengalaman dipimpin dua gubernur, yakni Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo. Dan faktanya kata dia, keduanya tidak memberi efek elektroral seperti yang diharapkan.

    Kedua, kalau kepala daerah yang mau memimpin Golkar Sulsel itu berasal dari level tingkat dua, maka ia menilai akan jauh lebih berat dan sulit untuk berharap banyak pada kepemimpinan mereka kelak.

    “Contoh kita sudah alami kemarin (periode kepengurusan sebelumnya), kita malah kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel,” tegasnya.

    Mengapa itu bisa terjadi? Andi Icul menilai bahwa hal tersebut karena kepala daerah di level kabupaten dan kota daya jangkaunya sudah pasti lebih kecil.

    “Ia sudah ditumpuki berbagai macam tugas di daerahnya. Jadi, kalau kemudian mau mengurus lagi wilayah se-Sulsel, itu akan sangat sulit,” ujarnya.

    Bagi Andi Icul, kalau wacana bupati atau wali kota menjadi ketua Golkar dikhususkan untuk tingkat kabupaten/kota, maka itu memang relevan.

  • 5 Poin Penting Pengakuan Dosa Disampaikan Ridwan Kamil

    5 Poin Penting Pengakuan Dosa Disampaikan Ridwan Kamil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya buka suara setelah polemik panjang yang menderanya. Mulai dari isu perselingkuhan, kasus hukum, hingga perceraiannya dengan Atalia Praratya.

    Kalimat pertama yang ia ucapkan adalah permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak. Terdapat 5 poin penting yang ia sampaikan melalui keterangannya yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

    Berikut penyampaian resmi Ridwan Kamil:

    Permohonan Maaf

    Kepada Semua Pihak dan Semua yang terdampak

    Dari hati saya yang terdalam, dengan ini saya menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak atas kegaduhan yang tidak seharusnya. Sekali lagi setulusnya saya mohon maaf.

    Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia, sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya.

    Saya juga memohon ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya.

    Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka.

    Saya juga memohon maaf kepada pihak-pihak lain yang terbawa dan terdampak dalam rangkaian peristiwa2 pribadi ini. Sepenuhnya kesalahan dan kekhilafan ada di saya.

    Demikian isi hati saya dan rasa penyesalan saya dan permohonan maaf saya setulus-tulusnya.

    Semoga Allah, Sang Maha Pengampun, memberikan ridhaNYA untuk memberi saya kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertaqwa. (Pram/fajar)

  • Golkar Sulsel Siap Gelar Musda Januari: Appi Berpeluang Aklamasi

    Golkar Sulsel Siap Gelar Musda Januari: Appi Berpeluang Aklamasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD II Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri konsolidasi Partai Golkar Sulawesi Selatan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M Said, jajaran pengurus DPD I Golkar Sulsel, ketua-ketua DPD II Golkar kabupaten/kota.

    Serta organisasi sayap partai AMPI, AMPG, dan SOKSI. Kegiatan berlangsung di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Bontolempangan, Kota Makassar, Selasa (23/12/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Muhidin M Said memberikan arahan sekaligus mendengar saran dan pandangan dari kader Golkar se-Sulawesi Selatan. Mayoritas peserta konsolidasi menyarankan agar Musyawarah Daerah (Musda) pemilihan Ketua DPD I Golkar Sulsel segera digelar dalam waktu dekat.

    Muhidin mengungkapkan, Musda DPD I Golkar Sulsel direncanakan digelar pada minggu ketiga Januari 2026 dan diharapkan dapat berlangsung secara mufakat.

    “Insya Allah minggu ketiga bulan Januari. Kita harapkan mufakat supaya tidak terjadi gonjang-ganjing nanti,” tegasnya, usai memimpin konsolidasi di. Makassar

    Ia menegaskan, kepengurusan Golkar Sulsel ke depan tetap akan memanfaatkan kader yang ada selama memiliki loyalitas, pengabdian, dan dedikasi terhadap partai.

    “Kita tetap memanfaatkan apa yang ada sepanjang memang punya loyalitas, pengabdian, dan dedikasi. Jadi nanti kita lengkapi dalam waktu singkat ini,” tuturnya.

    “Jadi begini, nanti ini saya akan lapor sama Ketua Umum. Memang sekarang yang ketua hanya satu, SK itu hanya satu, saya sendiri,” lanjutnya.

    Menanggapi dorongan mayoritas DPD II Golkar yang menginginkan percepatan Musda, Muhidin menegaskan hal tersebut akan segera ditindaklanjuti.