Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Buya Anwar Abbas Bilang Tidak Elok Ratusan Ribu Jemaah Haji Hanya Dilayani Dua Perusahaan, Respons Dahnil Bikin Emosi Netizen

    Buya Anwar Abbas Bilang Tidak Elok Ratusan Ribu Jemaah Haji Hanya Dilayani Dua Perusahaan, Respons Dahnil Bikin Emosi Netizen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum MUI, KH Anwar Abbas, menyoroti dipilihnya dua perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) untuk pelaksanaan ibadah haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

    Menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, hal tersebut dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan berpotensi berkurangnya kepercayaan kepada pemerintah.

    “Tidak elok kalau disuruh dua perusahan (layanan haji) saja. Akan menimbulkan kecemburuan, kita menghindari jangan ada kecemburuan diantara kita. Kalau ada kecemburuan itu akan hilangnya kepercayaan, hilangnya trush terhadap pemerintah,” kata Anwar, pada Selasa (4/11/2025) lalu.

    Menurut Anwar Abbas, tidak mudah mengurus ratusan ribu jemaah haji. Diperlukan kerja keras dan menajemen yang mampuni agar perjalanan ibadah jemaah haji berjalan lancar.

    “Mengurus urusan yang besar jauh lebih sulit dari mengurus urusan yang kecil. Mengurus banyak orang lebih sulit dari mengurus sedikit orang. Mengurus rumah tangga lebih mudah dari mengurus bangsa dan negara,” urainya.

    Pernyataan tersebut ternyata mendapat respons dari Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Video pernyataannya itu kini viral dan mendapat tanggapan negatif dari netizen. Bahkan banyak yang menuding Dahnil tidak beretika merespons pernyataan ulama. Salah satunya tampak dalam unggahan akun @suka.aja05 di Tiktok.

    Dalam video yang diunggah akun itu Dahnil menyebut bahwa yang berkomentar tersebut tidak paham haji.

    “Bapak tidak paham haji kemudian komentar bahwa ini distribusi bisnis dan perusahaan, ini cangkemnya,” kata Dahnil dalam video itu.

  • Dede Budhyarto ke Publik yang Mengkritik Pemerintah soal Bencana di Sumatera: yang Ribut Mereka, yang Kerja Tetap Negara

    Dede Budhyarto ke Publik yang Mengkritik Pemerintah soal Bencana di Sumatera: yang Ribut Mereka, yang Kerja Tetap Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Komisioner PT Pelni, Dede Budhyarto menimpali kritik publik. Terkait penanganan banjir di Sumatera oleh pemerintah.

    “Gerombolan 16/24 lagi-lagi protes kenapa pemerintah belum menetapkan darurat bencana nasional di Sumatera akibat Siklon Tropis Senyar,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (29/11/2025).

    Dia bahkan melabeli pengkritik tersebut dengan tukang protes.

    “Namanya juga tukang protes, baca aturan saja tidak pernah, maunya semua pakai teriakan & drama,” ujarnya.

    Menurut Dede, penetapan darurat nasional tak serta merta.

    “Padahal untuk menetapkan darurat nasional itu bukan kayak bikin konten. Ada mitigasinya,” ucapnya.

    Pertama melihat skala dampak dan jumlah korban. Kemudian mengecek apakah pemda masih mampu menangani.

    Lalu analisis BMKG, rekomendasi BNPB, dan penilaian ancaman lanjutan. Semua itu, kata dia, harus sesuai PP 21/2008.

    “Jadi kalau belum ditetapkan, berarti data & kondisi lapangan belum memenuhi syarat, bukan karena pemerintah tidak peduli,” terangnya.

    “Yang ribut cuma mereka, yang kerja tetap negara,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sekjen Partai Demokrat Ngaku Pernah Berkunjung ke PT IMIP di Morowali, Temuannya Mengejutkan

    Sekjen Partai Demokrat Ngaku Pernah Berkunjung ke PT IMIP di Morowali, Temuannya Mengejutkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyoroti temuan Satgas Pengawasan Barang Kena Hasil (PKH) terkait dugaan keberadaan bandara yang berdiri dan beroperasi secara mandiri di kawasan industri Morowali tanpa mengikuti sistem dan prosedur resmi negara.

    Ia menegaskan bahwa setiap bandara yang beroperasi di Indonesia wajib berada di bawah otoritas dan pengawasan negara. Hal itu disampaikannya menanggapi

    Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, pengelolaan bandara sepenuhnya berada di bawah Kementerian Perhubungan sebagai otoritas. Operatornya pun harus melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub atau badan usaha milik negara seperti Angkasa Pura.

    “Kalau ada bandara yang mandiri, tentu harus berada di bawah pengawasan institusi negara. Kalau gubernurnya merasa ada sesuatu yang tertutup dan Satgas PKH menemukan bandara yang berdiri sendiri tanpa sistem negara, itu harus ditertibkan,” tegas Herman dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (29/11)

    Herman mengaku dirinya pernah berkunjung langsung ke kawasan industri Morowali, termasuk IMIP dan Pertambangan Bintang Delapan. Pada tahun 2017–2018, ia bahkan mengkritisi tingginya jumlah tenaga kerja asing dan minimnya transparansi.

    “Semestinya segala sesuatu dalam satu sistem negara itu harus terbuka, baik kepada publik maupun institusi. Kalau itu kawasan strategis, harus dilindungi, tetapi bukan berarti tertutup dari sistem negara,” ujar Sekjen Partai Demokrat ini.

    Karena itu, ia menilai bahwa jika benar terdapat bandara yang beroperasi tanpa izin resmi, maka langkah penertiban wajib dilakukan tanpa kompromi.

  • Azhar Arsyad Berpeluang Besar Kembali Pimpin PKB Sulsel

    Azhar Arsyad Berpeluang Besar Kembali Pimpin PKB Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Sulawesi Selatan siap melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 8–9 Desember 2025 di Hotel Arya Duta Makassar. Agenda utamanya adalah pemilihan ketua DPW PKB Sulsel periode 2026-2031.

    Mekanismenya adalah DPP memungkinkan menyodorkan tiga nama yang dinilai layak. Lalu di arena muswil (peserta) memungkinkan menyodorkan dua nama dari aspirasi peserta.

    “Prinsipnya musyawarah. Kita di PKB selalu seperti itu. Bukan voting, tapi sebisa mungkin melalui musyawarah,” kata Sekretaris PKB Sulsel Muhammad Haekal kepada wartawan di Makassar, Jumat (28/11).

    Haikal menyebut mekanisme pemilihan bisa berlangsung secara konsensus atau aklamasi, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara voting jika lebih dari satu calon maju.

    “Jika di arena Muswil tidak ada kesepakatan, maka akan ditarik ke atas atau dibawa ke DPP untuk kemudian memutuskan siapa yang terpilih jadi ketua DPW PKB Sulsel,” ungkapnya.

    Pada prinsipnya, PKB lebih mengedepankan dan sebisa mungkin hasilnya musyawarah mufakat, bukan voting. Haekal dan seluruh kader di Sulsel berharap kegiatan ini berjalan lancar dengan menghasilkan keputusan terbaik partai.

    Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad berpeluang besar kembali memimpin PKB di Sulsel. Namun, terbuka peluang jika ada usulan rekomendasi nama lain datang dari peserta Muswil untuk bertarung.

    Azhar menegaskan mengurus partai memang perlu jiwa besar. Keteguhan dan tidak boleh menyerah. Terlebih tantangan kedepan makin besar. Namun ia optimis PKB di Sulsel bisa makin jaya. (*)

  • Gubernur Bobby Nasution dan Muzakir Manaf Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

    Gubernur Bobby Nasution dan Muzakir Manaf Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Selama 14 Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan menyusul bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di wilayah Sumut.

    Status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari terhitung pada 27 November hingga 10 Desember 2025.

    “Hal ini dilakukan karena melihat sebagian besar wilayah di Sumut mengalami banjir dan longsor,” ucap Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap di Medan, Sumatera Utara, Juma (28/11).

    Erwin menjelaskan, surat keputusan (SK) ini menugaskan instansi/perangkat daerah terkait segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan menangani banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

    Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumut di Medan, Sumut, Kamis (27/11), menyatakan, 13 kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami bencana alam, yakni Langkat, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Mandailing Natal.

    Kemudian, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Binjai, Medan, dan Deli Serdang.

    Tak hanya Sumut, Provinsi Aceh juga berstatus tanggap darurat bencana menyusul bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan penetapan status tanggap darurat bencana ini berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 28 November sampai 11 Desember 2025.

  • Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

    “Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu, sekarang negara kita negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa menyejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Ada apa di balik itu,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, setiap negara memiliki kedaulatannya dalam mengelola SDAa tanpa diganggu oleh pihak asing. Karena hal itulah yang seharusnya terjadi sehingga masing-masing negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi negara maju melalui caranya masing-masing.

    “Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya, tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain, karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita, ini harus dibangun,” pungkasnya.

    Sementara banjir di Sumatera, terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Per Jumat (28/11/2025), total ada 174 orang tewas dan 79 orang masih hilang.
    (Arya/Fajar)

  • Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Bahlil Pertanyakan Pelarangan Babat Hutan dan Nambang, Darmaningtyas: Sumut Banjir Karena Itu

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

    “Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu, sekarang negara kita negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa menyejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu. Ada apa di balik itu,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, setiap negara memiliki kedaulatannya dalam mengelola SDAa tanpa diganggu oleh pihak asing. Karena hal itulah yang seharusnya terjadi sehingga masing-masing negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi negara maju melalui caranya masing-masing.

    “Negara-negara di dunia ini harus dihargai kedaulatan kemerdekaannya, tidak boleh ada satu negara yang merasa lebih berhak, lebih kuat daripada negara lain, karena kita harus membangun kesepahaman bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di mata dunia dalam mengelola sumber daya alam kita, ini harus dibangun,” pungkasnya.

    Sementara banjir di Sumatera, terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Per Jumat (28/11/2025), total ada 174 orang tewas dan 79 orang masih hilang.
    (Arya/Fajar)

  • Jokowi Akui Resmikan Bandara di Morowali, Tapi Bukan IMIP

    Jokowi Akui Resmikan Bandara di Morowali, Tapi Bukan IMIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi membantah meresmikan bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport, di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Itu diungkapkan seiring isu yang beredar bahwa Bandara IMIP tak diawasi otoritas.

    Jokowi memastikan selama dua periode kepemimpinannya tidak pernah meresmikan bandara IMIP. Meski demikian, dia mengakui pernah meresmikan bandara lain di Morowali.

    “Saya tegaskan, tidak pernah. Yang saya resmikan itu Bandara Maleo di Morowali, Sulawesi Tengah,” kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/11) dikutip dari Radar Solo.

    Jokowi mengatakan bandara IMIP berbeda dengan bandara Maleo. Bandara Maleo sendiri diresmikannya pada 23 Desember 2018.

    Di Bandara IMIP merupakan kawasan properti swasta. Sedangkan Bandara Maleo milik pemerintah.

    “Kalau yang IMIP itu, setahu saya, milik swasta,” ujar Jokowi.

    Terkait berbagai isu negatif yang kerap dikaitkan dengannya, Jokowi meminta publik untuk tidak serta-merta menghubungkan setiap persoalan kepadanya.

    “Ya kita semua tahu, apa pun yang tidak baik, semuanya ditariknya ke saya,” pungkasnya.

    Adapun Bandara IMIP sebelumnya jadi sorotan karena dianggap negara dalam negara. Pasalnya, di bandara tersebut tidak ada pengawasan otoritas.
    (Arya/Fajar)

  • Memanas! Giliran Gus Yahya Pecat Sekjen dan Bendahara Umum PBNU

    Memanas! Giliran Gus Yahya Pecat Sekjen dan Bendahara Umum PBNU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisruh di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya semakin memanas. Saling pecat kini mulai terjadi.

    Setelah beredar surat edaran 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menegaskan KH Yahya Cholil Staquf bukan lagi sebagai Ketua Umum PBNU, kini giliran Gus Yahya yang melakukan pemecatan terhadap jabatan tertentu di PBNU.

    Bedanya, pemecatan dari jabatan yang dilakukan Gus Yahya disertai dengan pemberian jabatan baru. Perombakan struktur setelah terbit surat pernyataan dengan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025.

    Gus Yahya dalam surat terbaru mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari posisi sebagai Sekjen PBNU. Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) itu kemudian dikasih tugas sebagai Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

    Posisi strategis Sekjen PBNU kini diserahkan kepada Amin Said Husni yang sebelumnya menjabat sebagai waketum organisasi tersebut.

    Gus Yahya dalam surat pernyataan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025 juga mencopot Gudfan Arif sebagai Bendahara Umum PBNU. Gudfan kemudian digeser menjadi Ketua PBNU bidang Kesejahteraan dan posisi bendum ditempati Sumantri Suwarno.

    Adapun, keputusan mencopot Gus Ipul setelah dilaksanakan Rapat Harian Tanfidziyah yang dipimpin Gus Yahya. Tiga agenda diketahui dibahas dalam rapat, yakni rancangan kerja NU 2025-2050, evaluasi kinerja dan program, dan lain-lain.

    “Salah satu keputusan penting dari Rapat Harian Tanfidziyah ini adalah mengenai rotasi jabatan,” demikian petikan surat pernyataan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025.

  • Banjir di Sumatera Tewaskan Ratusan Orang, Video Bahlil Pertanyakan Pelarangan Membabat Hutan dan Tambang Kembali Mencuat

    Banjir di Sumatera Tewaskan Ratusan Orang, Video Bahlil Pertanyakan Pelarangan Membabat Hutan dan Tambang Kembali Mencuat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bencana banjir di sejumlah daerah di Pulau Sumatera menewaskan ratusan orang. Di tengah kabar duka itu, kembali mencuat video Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mempertanyakan pelarangan membabat hutan dan tambang.

    Pernyataan itu diungkapkan Bahlil dalam pidatonya Geopolitical Forum IX di Jakarta dengan tema “Geoeconomic Fragmentation and Energy Security”. Berlangsung di Jakarta pada Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mengaku heran karena banyak yang memprotes ketika Indonesia ingin mengeruk kekayaan alamnya sendiri.

    Padahal menurutnya, membabat habis hutan dan melakukan pertambangan untuk mencari nilai tambah pembangunan nasional. Di sisi lain, ia membandingkannya dengan negara-negara maju saat ini.

    Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga, mereka punya tambang juga banyak, semuanya mereka banyak, pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang,” kata Bahlil.

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.