Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Soal Pelaporan Pandji, PP Muhammadiyah Menolak Keras Pencantuman Nama Persyarikatan

    Soal Pelaporan Pandji, PP Muhammadiyah Menolak Keras Pencantuman Nama Persyarikatan

    MPKSDI juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan sosial seharusnya ditempuh secara arif dan bijaksana, terlebih ketika isu yang dibahas menyentuh ruang sensitif di tengah masyarakat.

    MPKSDI menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, tanggung jawab atas langkah tersebut berada sepenuhnya kepada pihak yang melakukan.

    Tindakan hukum yang ditempuh secara personal atau oleh kelompok tertentu, kata MPKSDI, tidak bisa diklaim sebagai keputusan resmi Muhammadiyah.

    Dalam pernyataan yang sama, MPKSDI juga mengajak generasi muda untuk menjaga etika dalam komunikasi publik.

    “Muhammadiyah mengajak seluruh pihak, khususnya generasi muda, untuk tetap menjaga etika bermedia, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pendapat, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman,” Bachtiar menuturkan.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima laporan terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama yang dikaitkan dengan pernyataan dalam acara bertajuk Mens Rea.

    “Penyidik akan melakukan klarifikasi dan analisa barang bukti,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

    Sebelumnya, Pandji dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah.

    Laporan itu terkait materi dalam pertunjukan komedi bertajuk Mens Rea yang dianggap bermasalah.

    Pengaduan resmi tersebut dilayangkan pada Rabu (7/1/2025) dengan dugaan pencemaran nama baik.

    Dalam laporan itu, pelapor turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa potongan materi yang disampaikan Pandji melalui salah satu platform saat pertunjukan Mens Rea berlangsung.

  • Bahas Pilkada Dipilih DPRD hingga Pandji, Podcast Ahok di YouTube Denny Sumargo Sempat Hilang

    Bahas Pilkada Dipilih DPRD hingga Pandji, Podcast Ahok di YouTube Denny Sumargo Sempat Hilang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ocehan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi buah bibir. Makin tersorot setelah videonya menghilang dari YouTube.

    Video itu sebelumnya muncul selama sekitar 19 menit di kanal CURHAT BANG milik Denny Sumargo pada Rabu, 7 Januari 2026. Namun diduga terkena takedown.

    Pada Kamis, 8 Januari 2026, video tersebut kembali ditayangkan di kanal yang sama. Kini video itu sudah bisa kembali ditonton.

    Di video itu, Ahok banyak mengulas dinamika politik dan hukum, terutama terkait pencalonan kepala daerah. Dia menyinggung pengalamannya saat memilih mundur dari jabatan demi maju ke posisi yang lebih tinggi.

    “Mereka (pejabat yang lebih tinggi) bikin peraturan waktu itu, bupati yang mau jadi gubernur harus berhenti, supaya saya takut,” ujar Ahok.
    
“Maksudnya gitu loh, dia akhirnya kaget saat saya berhenti beneran,” tambahnya.

    Ahok juga mengkritik aturan Pilkada yang menurutnya kerap berubah dan seolah diarahkan pada individu tertentu.

    “Jangan main-main suka-suka gitu. Lagi mau sikat Ahok, bikin A. Begitu enggak yang lain, bikin B,” ungkapnya.

    “Masa gara-gara saya mau maju jadi 10 tahun, saya mesti berhenti setengah tahun. Dari mana dasar hukumnya?” lanjut Ahok.

    Dia menilai kebijakan tersebut muncul karena adanya ketakutan jika petahana kembali terpilih.
    
“Ini sudah kayak ketakutan saya itu bisa terpilih lagi tahu enggak? Suruh saya berhenti dengan cara diputusin dong,” katanya.

    
“Saya datang MK diketawain. Eh, MK putusin enggak perlu berhenti lagi tuh bisa segala macam. Jadi mereka saya bilang, hukum kok cuma buat target orang tertentu gitu,” sambung Ahok.

  • Ade Armando Sindir Pandji: Cuma Komedi atau Ada Agenda?

    Ade Armando Sindir Pandji: Cuma Komedi atau Ada Agenda?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PSI Ade Armando, turut angkat bicara terkait materi yang ditampilkan komika Pandji Pragiwaksono dalam spesial show bertajuk Men’s Rea.

    Armando mengatakan, terdapat kesan kuat bahwa materi tersebut sarat muatan kebencian terhadap Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya menangkap kesan Panji memang sangat benci pada Gibran dan ingin men-share kebencian itu kepada para fansnya,” ujar Armando dikutip pada Jumat (9/1/2026).

    Menurut Armando, pertanyaan mendasar yang muncul justru terkait motif di balik sikap tersebut.

    “Pertanyaannya, mengapa? Ini yang sangat mengganggu saya,” timpalnya.

    Ia juga menyinggung klaim Pandji yang menyebut ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat.

    Mamun, kata dia, pendekatan yang digunakan justru menimbulkan tanda tanya.

    “Dia bilang dia ingin agar masyarakat Indonesia tidak. Tapi joke-joke yang dia gunakan justru menunjukkan keterbatasan pengetahuan dia,” tukasnya.

    Lebih jauh, Armando menduga ada kemungkinan agenda lain di balik materi yang disampaikan Pandji.

    Ia mengaitkan hal tersebut dengan rekam jejak politik sang komika.

    “Tapi bisa jadi memang ada agenda lain di belakang Panji. Kita tentu masih ingat dia adalah tim sukses Anies Baswedan di masa lalu,” terangnya.

    Armando kemudian menarik benang merah dengan konstelasi politik ke depan.

    Ia menyebut, jika Anies Baswedan kembali maju pada Pilpres 2029 dan popularitas Gibran terus meningkat, maka posisi Gibran masih sangat strategis.

    “Jadi kalau Anies diperkirakan akan maju lagi dalam Pilpres 2029 dan saat ini popularitas Gibran semakin meningkat,” Armando menuturkan.

  • Prabowo Resmikan RI Swasembada Pangan: Ini Kemenangan yang Penting

    Prabowo Resmikan RI Swasembada Pangan: Ini Kemenangan yang Penting

    “Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” ujar Amran di tempat yang sama.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog.

    “Di saat [target swasembada beras] menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali. Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” ujar Amran.

    Amran Terima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama

    Dalam kesempatan sama, Amran menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Tanda kehormatan itu diberikan atas jasanya dalam pencapaian target swasembada pangan 2025.

  • BRI dan Kemenpora Gelar Program Literasi Keuangan, Dukung Stabilitas Finansial Jangka Panjang Atlet Berprestasi SEA Games 2025

    BRI dan Kemenpora Gelar Program Literasi Keuangan, Dukung Stabilitas Finansial Jangka Panjang Atlet Berprestasi SEA Games 2025

    Terkait kegiatan tersebut, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa edukasi literasi keuangan menjadi penting bagi para atlet, terlebih seiring peran BRI dalam menyalurkan bonus prestasi kepada atlet dan pelatih. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan akan membantu atlet mengelola penghasilan yang diterima secara lebih bijak.

    “Prestasi di arena olahraga merupakan puncak dedikasi dan disiplin, namun tantangan sesungguhnya sering kali muncul di luar arena, terutama dalam mengelola pendapatan, merencanakan masa depan, serta menjaga stabilitas finansial jangka panjang,” ujar Hery Gunardi. 

    Senada, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir pun menyampaikan bahwa melalui kolaborasi strategis antara Kemenpora, BRI, dan pemangku kepentingan terkait, inisiatif ini hadir untuk mendorong atlet menjadi juara tidak hanya dalam kompetisi, tetapi juga dalam pengambilan keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan.

    “Kami memandang penting untuk menggandeng BRI bersama para pakar finansial guna memberikan edukasi dan literasi keuangan. Harapannya, para atlet dan pelatih dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengelola penghasilan dan berinvestasi secara tepat,” ujar Erick Thohir.

    Melalui program literasi edukasi ini, para peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, perencanaan masa depan finansial, serta pembentukan kebiasaan finansial yang sehat. BRI pun mendatangkan langsung perencana keuangan independen dan praktisi literasi finansial ternama di Indonesia yakni Prita Ghozie. Dalam sesi tersebut, Prita membagikan wawasan praktis dan relevan bagi para atlet berprestasi agar mampu mengelola penghasilan, merencanakan masa depan, dan membangun ketahanan finansial sebagai juara, tidak hanya di arena, tetapi juga dalam kehidupan jangka panjang.

  • Puji Analisis Drone Emprit yang Tunjukan Ramainya Penolakan Pilkada DPRD, Saiful Mujani: Penolakan Sangat Solid

    Puji Analisis Drone Emprit yang Tunjukan Ramainya Penolakan Pilkada DPRD, Saiful Mujani: Penolakan Sangat Solid

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Politik Saiful Mujani memuji analisis drone empirit. Terkait sentimen penolakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD.

    Walau populasi pengguna X, jauh lebih kecil dari jumlah pemilih di Indonesia secara keseluruhan. Dia menilai hal itu mengungkap hal lain.

    “Betul mas Fahmi. Populasi pengguna X memang kecil dibanding total pemilih di negeri ini,” ujar Saiful dikutip dari unggahannya di X, Jumat (9/1/2026).

    Karenanya, Saiful sendiri mengatakan berpegang pada survei opini publik nasional.

    “Karena itu kalau mau tahu sentimen pemilih tentang berbagai isu termasuk isu pilkada oleh DPRD, saya masih bersandar pada survei opini publik nasional, survei yang saintifik,” ucapnya.

    “Hasilnya representatif nasional bahwa rakyat di atas 80 persen nolak kepala daerah dipilih DPRD,” tambahnya.

    Survei tersebut, menurutnya sangat solid. Konsisten dari 2013 hingga saat ini.

    “Penolakan besar ini konsisten sejak survei pertama 2013 sampai terakhir Oktober 2025. Penolakan sangat solid. Jarang opini publik nasional sesolid begini,” terangnya.

    “Hampir konsensus rakyat nasional dalam menolak kepala daerah dipilih DPRD,” tambahnya.

    Sebelumnya, Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan bahwa penolakan terhadap Pilkada oleh DPRD memang ramai dan emosional di media sosial, tetapi belum pernah benar-benar menyatu dalam satu suara kolektif.

    Kondisi ini, menurutnya, justru membuka ruang bagi manuver politik elite.

    “Bagi mereka yang berharap Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, ada satu pesan penting dan tidak sepenuhnya nyaman dari data Drone Emprit, media sosial memang gaduh menolak, tetapi tidak pernah satu suara,” ujar Ismail di X @ismailfahmi (8/1/2026).

  • Jokowi Dikabarkan akan ke Makassar 29 Januari, Ada Agenda Akbar

    Jokowi Dikabarkan akan ke Makassar 29 Januari, Ada Agenda Akbar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Januari 2026.

    Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta seluruh jajaran pengurus DPP, DPW, hingga kader di seluruh Indonesia akan menghadiri acara akbar ini.

    Tak terkecuali Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digadang-gadang sebagai sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga masuk dalam daftar tamu undangan.

    Sekretaris PSI Sulsel Indira Mulyasari Paramastuti mengaku belum ada konfirmasi lanjutan apakah Jokowi akan hadir dalam Rakernas PSI di Kota Makassar. Namun ia tak membantah Jokowi masuk dalam daftar tokoh inti yang diundang.

    “Kita belum ada kepastian kalau Pak Jokowi (hadir). Cuma Mas Ketua Umum (Kaesang Pangarep) dan rombongan DPP PSI,” ujar Indira kepada wartawan di Makassar belum lama ini.

    Termasuk kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, PSI Sulsel belum bisa menjawab gamblang karena sejauh ini belum ada petunjuk dari DPP terkait kehadiran kedua tokoh sentral tersebut.

    “Belum ada kepastian karena belum ada petunjuk dari DPP karena kita baru dijadwalkan rapat persiapan dengan DPP PSI. Rencana rapat hari ini, Kamis. Tapi kalau untuk di Rundown (susunan acara) Rakernas PSI, belum ada,” ungkap Indira.

    Bagi kader PSI, Jokowi adalah patron yang bisa menjadi salah satu penentu kemenangan PSI di Pemilu 2029 mendatang. Tak hanya itu, PSI bahkan mendudukkan ayah ketua umum PSI Kaesang Pangarep itu sebagai presiden terbaik RI yang dilahirkan dari rahim rakyat.

  • Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Whoosh tak Lagi Terdengar, Susno Duadji: Hallo KPK

    Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Whoosh tak Lagi Terdengar, Susno Duadji: Hallo KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Susno Duadji mempertanyakan soal dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Woosh).

    Ini kembali dipertanyakannya lantaran soal dugaan korupsi dari kasus ini sebelumnya jadi pembahasan hangat.

    Hanya saja, belakangan ini perlahan-lahan soal Woosh sudah jarang kembali dibicarakan.

    Inilah yang kemudian jadi pertanyaan besar sekaligus mengundang sorotan Susno Duadji.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mempertanyakan soal keberlanjutan proses penyelidikan proyek woosh ini.

    “Proses lidik dugaan korupsi proyek pengadaan kreta cepat Whoosh,”tulisnya dikutip Kamis (8/1/2026).

    Ia mempertanyakan soal proses penyelidikannya yang perlahan-lahan mulai hilang.

    Langkah KPK pun dipertanyakan olehnya, soal kasus ini sudah tidak lagi jadi bahan perbincangan dan belum mencapai titik akhirnya.

    “Koq seperti hilang. Nya-ris tak terdengar, hallo KPK,” terangnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan.

    “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan ya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

    Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official.

    Yang mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

    “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.

  • Demokrat Join Barisan Prabowo Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Loyalis Jokowi: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Join Barisan Prabowo Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Loyalis Jokowi: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto mengomentari sikap Partai Demokrat. Semulanya menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih PDRD, kini malah mendukung.

    Menurut Dede, perubahan sikap itu tidak serta merta. Tapi karena kepentingan.

    “Politik itu kepentingan,” ujar Dede yang juga merupakan loyalis Jokowi ini, dikutip dari unggahannya di X, Kamis (8/1/2026).

    Dia menegaskan, politik bukan kitab suci. Menurutnya, perubahan sikap dalam politik bisa saja terjadi.

    “Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta.
    Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” ucapnya.

    Baginya, politik dak mengenal kawan atau lawan. Intinya adalah kepentingan.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu: kepentingan,” pungkas Dede.

    Diberitakan sebelumnya, Demokrat kerap mengkritik wacana Pilkada dipilih DPRD. Karena dianggap tidak demokratis.

    Belakangan, sikapnya berubah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

    “Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman kepada jurrnalis, Selasa (6/1).

    Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan saat ini.

  • Trucha Ingin Putus Tren Kekalahan saat Hadapi Bali United

    Trucha Ingin Putus Tren Kekalahan saat Hadapi Bali United

    FAJAR.CO.ID,PAREPARE — PSM Makassar membawa satu misi penting saat tampil berhadapan dengan Bali United.

    Di pekan ke-17 ini, PSM akan berhadapan dengan tim tangguh yakni Bali United

    Berstatus sebagai tuan rumah, laga ini bakal sulit untuk PSM Makassar karena lawan yang datang yaitu Bali United.

    Laga yang mempertemukan kedua tim ini akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (9/1/2026) mulai pukul 20.00 WITA.

    Satu misi penting para tim PSM Makassar di laga ini adalah memutus rantai kekalahan.

    Tercatat di tiga pertandingan terakhir tim berjuluk Juku Eja ini, mereka sama sekali tidak mendapatkan poin.

    Ini menyusul di tiga pertandingan ini mereka menelan tiga kekalahan beruntun. Masing-masing dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

    Menghadapi Bali United, pemain belakang PSM Makassar Syahrul Lasinari menyebut timnya datang dengan ambisi.

    Ambisi yang dibawa adalah memutus rantai kekalahan yang didapatkan.

    Satu cara yang disebut Lasinari untuk memutus rantai ini tentunya dengan meraih kemenangan.

    “Hanya dengan kemenangan kami bisa memutus hasil buruk dari pertandingan-pertandingan sebelumnya,” katanya di sesi konferensi pers jelang laga, Kamis (8/1/2026).

    Belum lagi, status pertandingan ini adalah laga penutup PSM di putaran pertama Super League 2025/2026.

    Karena itu, Syahrul Lasinari berambisi untuk mengakhirinya dengan manis tentunya dengan hasil tiga poin.

    “Kami bertekad meraih kemenangan melawan Bali United,”tegasnya

    (Erfyansyah/fajar)