Author: Fajar.co.id

  • Arief Poyuono Prediksi PSI Menang Pemilu 2029, Gibran Jadi Presiden

    Arief Poyuono Prediksi PSI Menang Pemilu 2029, Gibran Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono punya prediksi terkait PSI dan Pemilu 2029 mendatang.

    Hal ini berkaitan dengan ketenaran yang sampai saat ini masih dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Arief Poyuono menyebut Jokowi masih tetap dicintai dan didambakan oleh rakyat.

    “Nah liat tuh kawan joko Widodo @jokowi tetap di cintai & didambakan oleh rakyat,” tulisnya dikutip Senin (19/5/2025).

    Dari sinilah yang menjadi tolak ukura baginya tentang bagaimana pandanga ke depan.

    Arif menyebut suara PSI bisa saja naik signifikan hingga 25 persen dan jadi pemenangan Pemilu 2029.

    Selain itu, menurutnya ada kesempatan dari putra Jokowi, Gibra Rakabuming Raka menang dan menjadi Presiden.

    “Jadi kalau dia jadi ketum @psi_id maka suara PSI akan naik hingga 25% & jd pemenang di pemilu & pilpres 2029 & @gibran_tweet jd presiden RI ke 9,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • AHY Perintahkan Kepala BPJK Demokrat Hillary Brigitta untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif

    AHY Perintahkan Kepala BPJK Demokrat Hillary Brigitta untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Lewat program “UMKM HEBAT KUAT” yang tengah dibuka pendaftarannya untuk wilayah JABODETABEK, Partai Demokrat menunjukkan keseriusannya hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

    Program ini tak lepas dari peran Hillary Brigitta Lasut (HBL) yang belum lama ini mendapat mandat penting dari AHY. Pada Minggu, 23 Maret 2025, AHY menunjuk HBL sebagai Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) dalam struktur terbaru DPP Demokrat. Jabatan strategis ini setara dengan posisi menteri atau wakil menteri di internal partai, dan menuntut HBL untuk bekerja maksimal membangun jaringan konstituen secara nasional.

    Penunjukan tersebut bukan tanpa alasan. AHY menaruh harapan besar agar Hillary mampu memaksimalkan seluruh potensi jaringan partai, termasuk dukungan kepala daerah dari Demokrat, untuk memperkuat mesin partai sekaligus menjadi solusi nyata atas persoalan masyarakat.

    Tak hanya bicara strategi politik, AHY secara khusus meminta BPJK untuk menginisiasi gerakan-gerakan inovatif dalam menjawab isu-isu riil seperti pengangguran, minimnya lapangan kerja, hingga keterbatasan kapasitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Melalui program “UMKM HEBAT KUAT”, Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi yang membumi.

    “Ayo bergabung menjadi UMKM Binaan Partai Demokrat, yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif dari seluruh Indonesia untuk merasakan kehadiran Partai Demokrat khususnya dalam menangani masalah keterbatasan skill dan sumber daya UMKM untuk berkembang, masalah pengangguran dan kebutuhan lapangan kerja,” ajak Hillary dalam unggahan Instagram terbarunya.

  • Dokumen Ijazah Jokowi Diserahkan ke Polisi, Keluarga Harap Kasus Cepat Tuntas

    Dokumen Ijazah Jokowi Diserahkan ke Polisi, Keluarga Harap Kasus Cepat Tuntas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Proses hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), masih terus berjalan di kepolisian. Dalam perkembangan terbaru, adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, menyatakan harapannya agar persoalan ini segera menemui titik terang.

    Wahyudi datang ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, bersama tim kuasa hukum Presiden Jokowi untuk menyerahkan dokumen resmi berupa ijazah SMA dan ijazah kuliah.

    Dokumen-dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wahyudi sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penyelidikan.

    “Kami dipercaya Pak Jokowi diutus membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Sementara hanya diperintahkan seperti itu saja karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim,” jelas Wahyudi kepada wartawan, dikutip Jumat (9/5/2025).

    Wahyudi, yang merupakan saudara dari Iriana Jokowi, menyampaikan bahwa ia tidak menerima instruksi khusus dari Presiden Jokowi selain menyerahkan dokumen tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sebagai keluarga, ia berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan cepat dan transparan.

    “(Semoga) cepat selesai ini, dan cepat gamblang. Tidak ada (pesan khusus) hanya membawakan dokumen ini saja untuk diserahkan ke Bareskrim,” tambahnya.

    Sementara itu, penyidikan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini, sudah 31 orang diperiksa terkait kasus ini, termasuk pelapor, staf dari Universitas Gadjah Mada (UGM), alumni SMA Negeri 6 Surakarta, serta pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rentan Judi Online, Didik Mukrianto: Akan Terus jadi Ancaman

    Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rentan Judi Online, Didik Mukrianto: Akan Terus jadi Ancaman

    Keterlibatan mereka dalam judi online dapat memicu masalah sosial lain, seperti konflik keluarga, utang, hingga penurunan kesejahteraan.

    Selanjutnya, masuk pada perputaran Skala transaksi yang cukup masif, dan tidak lagi terbendung.

    Berangkat dari total deposit Rp 6 triliun dalam tiga bulan menunjukkan skala masalah yang sangat besar, meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya (Rp 15 triliun).

    “Angka ini mencerminkan betapa judi online telah menjadi industri yang mengakar kuat, menguras sumber daya masyarakat, dan berpotensi memperparah kemiskinan,” sambungnya.

    Penurunan nilai transaksi mungkin menunjukkan adanya upaya penegakan hukum atau kesadaran masyarakat, tetapi jumlah pemain yang masih tinggi (1,066 juta) menandakan masalah ini jauh dari selesai.

    Pengaruh yang dihasilkan dari judi online tentu memiliki dampak sosial yang lebih luas, sehingga antisipasi sejak dini memang harus diberlakukan.

    “Kemiskinan dan Ketimpangan, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan esensial dialihkan ke judi, memperburuk kondisi ekonomi keluarga, terutama di kalangan berpenghasilan rendah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menuliskan bahwa krisis moral dan sosial juga menjadi masalah, seperti judi online dapat memicu perilaku kompulsif, kecanduan, dan kerusakan hubungan sosial, termasuk perceraian atau pengabaian tanggung jawab keluarga.

    Selanjutnya, akan memasuki fase kriminalitas, dipicu dari ketidakmampuan membayar utang judi dapat mendorong tindakan kriminal, seperti pencurian atau penipuan.

    Begitupun dengan kelemahan sistem perlindungan sosial yang memiliki pengaruh tinggi, menjadi faktor maraknya judi online di kalangan berpenghasilan rendah.

  • Jokowi Ngaku Tak Tahu Mutasi Letjen Kunto, Bachrum: Biasanya yang Terjadi Kebalikannya

    Jokowi Ngaku Tak Tahu Mutasi Letjen Kunto, Bachrum: Biasanya yang Terjadi Kebalikannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Bachrum Achmadi mengomentari pernyataan mantan Presiden Jokowi yang menyebut dirinya tidak terlibat dalam keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Menurut Jokowi, pergantian posisi di tubuh TNI merupakan urusan internal institusi tersebut.

    “Biasanya apa yang dibilang adalah kebalikannya,” kata Bachrum di X @bachrum_achmadi (9/5/2025).

    Pernyataan Jokowi diragukan keras oleh Bachrum. Ia bahkan mengkritik keras klaim Presiden tersebut.

    “Moso kalian percaya sama pembohong kelas wahid!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo, putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

    Keputusan ini diambil lantaran sejumlah perwira yang sebelumnya dimutasi, masih memiliki tanggung jawab strategis yang belum bisa ditinggalkan.

    Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menyampaikan penjelasan resmi terkait pembatalan tersebut pada Jumat (2/5/2025) malam.

    “Jadi jika satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat, seperti surat keputusan tadi,” kata Kristomei.

    Ia menegaskan, pembatalan ini tidak berkaitan dengan isu di luar institusi TNI, melainkan murni karena kebutuhan organisasi yang masih memerlukan keterlibatan para perwira tinggi yang bersangkutan.

    “Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” tegasnya.

  • Rismon Sianipar: Bareskrim Harus Bisa Rekonstruksi Bagaimana Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi

    Rismon Sianipar: Bareskrim Harus Bisa Rekonstruksi Bagaimana Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Peneliti dan pengembang perangkat lunak, Rismon Sianipar terus bersuara terkait ijazah Jokowi. Ia menantang Bareskrim Polri.

    Menurutnya, Bareskrim mesti bisa merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Jokowi.

    “Bareskrim harus bisa merekonstruksi bagaimana lembar pengesahan skripsi Jokowi ini,” kata Rismon dikuti dari unggahannya di X, Jumat (9/5/2025).

    Hal yang dimaksud Rismon, yakni sebuah foto yang diambil oleh Roy Suryo. Disitu menunjukkan pengesahan ijazah Jokowi.

    Skripsinya berjudul “Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta.”

    “Dijepret ROY SURYO saat pertemuan 15 april 2025, diproduksi dengan teknologi tahun 1985,” ujar Rismon.

    Baru-baru ini, Bareskrim Polri mengonfirmasi uji forensik yang dilakukan mencapai 90 persen.

    Jika uji forensik rampung, dan terbukti ijazah Jokowi otentik. Maka penyelidikan akan dihentikan.
    (Arya/Fajar)

  • Vaksin TBC Global Masuk RI, Nicho Silalahi: Ini Perjanjian yang Tidak Pernah Disetujui Rakyat

    Vaksin TBC Global Masuk RI, Nicho Silalahi: Ini Perjanjian yang Tidak Pernah Disetujui Rakyat

    “Memastikan bahwa setiap perjanjian internasional yang berdampak signifikan terhadap rakyat Indonesia mendapatkan pengawasan dan persetujuan legislatif yang memadai,” ucapnya.

    Nicho mengingatkan bahwa keputusan besar yang menyentuh aspek kesehatan publik dan menyangkut eksperimen terhadap rakyat Indonesia seharusnya tidak dilakukan secara diam-diam atau tergesa-gesa.

    Langkah hukum, termasuk judicial review, bisa menjadi upaya korektif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri, termasuk yang bersifat ilmiah dan medis, tetap dalam kerangka konstitusional dan tidak mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

    Terpisah, Ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, dr. Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal luas sebagai Dokter Tifa, melontarkan kritik terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang melibatkan yayasan milik Bill Gates.

    Ia juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar bersikap lebih kritis terhadap investasi asing yang masuk ke Tanah Air.

    “Yang terhormat Presiden Prabowo agar tidak usah berlebihan terhadap orang ini. Dia pengusaha murni, bukan sinterklas,” ujar Tifa di X @DokterTifa (8/5/2025).

    Dikatakan Tifa, dana yang disebut sebagai hibah dari Bill Gates bukanlah sumbangan murni, melainkan investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan besar.

    Bentuknya pun bukan uang tunai (cash), melainkan barang (in kind) seperti vaksin mRNA eksperimentatif, benih rekayasa genetika (GMO), hingga pabrik tepung serangga maggot.

    “Jika semua uji coba ini berhasil, hasilnya akan dijual ke dunia. Jadi investasi USD 159 juta itu akan kembali dengan keuntungan berkali-kali lipat,” tambahnya.

  • Diduga Keracunan MBG, 36 Siswa di Bogor Alami Gejala Serius

    Diduga Keracunan MBG, 36 Siswa di Bogor Alami Gejala Serius

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 36 siswa dari Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor mengalami gejala yang mengarah pada keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Para siswa tersebut mengeluhkan keluhan seperti mual, muntah, diare, sakit perut, demam, dan pusing tak lama setelah menyantap hidangan makan siang di sekolah.

    Makanan tersebut diketahui berasal dari dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di dalam kompleks sekolah, tepatnya di wilayah Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

    Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara rutin.

    Menanggapi laporan dugaan keracunan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan di lokasi.

    “Kami baru menerima informasi siang ini (7/5/2025), dan tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta pengambilan sampel makanan,” ujar Sri dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang disajikan sedang berlangsung. Sampel dari dapur SPPG telah diamankan untuk diuji, guna memastikan sumber dari gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa.

    Retno juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan jumlah total siswa yang terdampak secara pasti.

    “Saya belum bisa menyebutkan jumlah pastinya karena tim masih bekerja. Jika datanya sudah lengkap, akan saya sampaikan. Sekarang saya juga sedang memimpin rapat,” tuturnya.

  • Menko Budi Gunawan Tegas: Premanisme dan Ormas Pengganggu Usaha Akan Diberantas

    Menko Budi Gunawan Tegas: Premanisme dan Ormas Pengganggu Usaha Akan Diberantas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Budi Gunawan memberikan aksi sebagai respon terhadapn ormas yang marak dikalangan masyarakat.

    Memutuskan untuk turun tangan dalam memberantas organisasi masyarakat (ormas), yang dinilai bermasalah dan mengganggu pelaku usaha.

    Budi Gunawan menegaskan bahwa pihak dari pemerintah akan menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas yang berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

    Gangguan ini tidak hanya mengganggu pedagang kaki lima, tapi juga pusat perputaran industri.

    “Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” tegas Budi Gunawan, dilansir Kamis, (8/5/2025).

    Tidak hanya mengganggu pelaku usaha, Budi Gunawan juga menyebut bahwa tingkah dari ormas dan premanisme telah menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

    “Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapya.

    Selain itu, pemerintah juga mencanangkan ruang pembinaan khusus untuk memutus rantai premanisme.

    Demi menciptakan wajah yang ramah untuk investor serta keamanannya, mantan Kepala BIN itu juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian penuh.

    Salah satunya, akan segera membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

    “Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan,”ujarnya

  • Ekonomi Sedang Sulit, Anggota DPD RI Kecam Perayaan Kelulusan dengan Menyewa DJ di Sekolah

    Ekonomi Sedang Sulit, Anggota DPD RI Kecam Perayaan Kelulusan dengan Menyewa DJ di Sekolah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Anggota DPD RI atau senator perwakilan Bali, Arya Wedakarna (AWK), mengecam dan akan melakukan sidak ke SMKN 1 Tejakula Buleleng.

    Peringatan ini muncul setelah viralnya video yang diunggah akun Disc Jockey (DJ) di akun media sosial @djdiahkrisna yang memberikan keterangan terkait peristiwa itu.

    “Seru banget ni angkatan 14 SMKN 1 Tejakula,” demikian keterangan unggahan Djdiahkrisna.

    Dengan viralnya unggahan tersebut, SMKN 1 Tejakula Buleleng dikatakan telah menyewa DJ (Disc Jockey) untuk merayakan kelulusan.

    Menanggapi perayaan yang merusak marwah pendidikan, Arya Wedakarna memberikan peringatan dengan tegas, lewat akun Instagram pribadinya @aryawedakarna.

    “Temuan SMKN 1 Tejakula Buleleng. Tunggu AWK sidak ke sekolah yg doyan party,” tegas Arya Wedakarna, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Kata Arya Wedakarna, saat ini Bali sedang prihatin soal ekonomi. Dia lantas merasa tidak habis pikir dengan modelan perpisahan dikemas seperti demikian.

    “Bali sedang prihatin sing ada ekonomi mejalan, kok bisa bisanya perpisahan sekolah begini,” ungkapnya.

    Tidak hanya peringatan tegas, Arya Wedakarna juga mencolek Disdikpora Provinsi Bali, Presiden dan Wakilnya serta Kejakasaan untuk turut andil menghadapi perilaku yang tidak mencerminkan generasi berpendidikan.

    Mirisnya, dalam video yang beredar luas di berbagai platform media sosial, tampak seorang wanita bergoyang mengikuti alunan irama musik.

    Aksi bergoyangnya perempuan yang merupakan DJ, juga diikuti oleh siswa yang lain.

    Lebih memprihatikan lagi, baik DJ mau pun siswa-siswi kompak memakai baju putih abu-abu. Bahkan ada yang coret-coret seragam mereka serta dilakukan di lingkup sekolah secara terbuka. (Besse Arma/Fajar)