Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • PDIP Tempuh Jalur Hukum, Budi Arie Dilaporkan Terkait Tuduhan Judi Online

    PDIP Tempuh Jalur Hukum, Budi Arie Dilaporkan Terkait Tuduhan Judi Online

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5/2025).

    Laporan ini merupakan respons atas pernyataan Budi Arie yang dinilai menyinggung dan mencemarkan nama baik PDIP, karena diduga mengaitkan partai tersebut dengan isu perjudian online.

    Salah satu pelapor, Wiradarma Harefa, menyampaikan bahwa pernyataan Budi Arie sangat menyakiti perasaan kader PDIP di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa ucapan tersebut dianggap sebagai tuduhan tidak berdasar.

    “Kami membuat laporan ke Bareskrim terkait ucapan atau fitnah dari Budi Arie, mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi. Pernyataannya sangat menyakitkan bagi kami,” ujar Wiradarma saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Dikutip Selasa (27/5/2025).

    Dalam laporannya, pihak pelapor tidak datang dengan tangan kosong. Wiradarma menjelaskan bahwa mereka telah melampirkan sejumlah bukti, termasuk rekaman video lengkap dan dokumentasi wawancara Budi Arie dengan media, yang diyakini mengandung unsur pencemaran nama baik.

    “Kami bawa video lengkap, termasuk rekaman wawancara dengan media. Dari situ, kami nilai ada unsur pencemaran nama baik,” ungkapnya lebih lanjut.

    Laporan terhadap Budi Arie diajukan berdasarkan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Wiradarma menyatakan bahwa langkah ini diambil atas sepengetahuan dan izin dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, meski belum ada komunikasi langsung dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

  • Haji Isam Dorong Andi Amran Sulaiman Calon Ketum PPP, Jubir PPP Bilang Harus Kader Internal

    Haji Isam Dorong Andi Amran Sulaiman Calon Ketum PPP, Jubir PPP Bilang Harus Kader Internal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar, mulai menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan internal partai berlambang Kakbah itu.

    Bahkan, kini juga mulai ramai soal pengajuan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum PPP, meski diketahui dia bukan kader PPP.

    Merespons dinamika yang berkembang di masyarakat itu, Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman Muhammad Tokan menyebut kandidat yang ingin berkontesasi menjadi ketum partainya harus mengikuti proses sesuai AD/ART.

    Dia berkata demikian demi menjawab desas-desus pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang mendorong Mentan Amran Sulaiman untuk menjadi caketum PPP.

    “Buat kami, nanti siapa pun itu harus mengikuti proses atau mekanisme sesuai AD/ART PPP. Semua pengurus dan kader ingin solid, kesamaan visi dalam membangun partai ke depan agar bangkit kembali dan lolos ke Senayan,” kata Tokan melalui layanan pesan, Selasa (27/5).

    Dia mengatakan AD/ART partai sebagaimana hasil musyawarah menyatakan caketum parpol berlambang Ka’bah harus berasal dari kalangan internal.

    “AD/ART hasil Muktamar yang lalu masih mensyaratkan calon ketua umum DPP PPP dari internal,” ujar Tokan.

    Oleh karena itu, dia berharap para kandidat dari kalangan internal bisa menyosialisasikan program kerja untuk membangun PPP lima tahun ke depan.

    Tokan mengatakan saat ini baru Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono yang diusulkan beberapa pengurus daerah untuk bisa maju kontestasi. “Baru Plt Ketua Umum H. Muhamad Mardiono yang namanya muncul,” ujar dia.

  • Adnan Berbagi Ilmu Kepemimpinan Pada Peserta LK II HMI Sulselbar

    Adnan Berbagi Ilmu Kepemimpinan Pada Peserta LK II HMI Sulselbar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Bupati Gowa pada periode 2016-202 dan 2021-2025, Adnan Purichta Ichsan, mengajak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk ikut mempersiapkan pemimpin masa depan bangsa. Sebagai organisasi yang berfokus pada kaderisasi, HMI dianggap memiliki peran yang begitu besar sebagai inkubator kepemimpinan nasional.

    Hal itu diungkapkan Adnan saat menjadi pemateri dalam Forum Advance Training LK III HMI Badko Sulselbar, di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Selasa, 27 Mei. “Indonesia kini mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Hal itu berkaitan dengan bonus demografi yang dialami negara kita saat ini,” kata Adnan.

    Jika fenomena ini, kata Adnan, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka negara ini akan melewatkan momentum yang akan sulit untuk kembali terulang. “Jika bonus demografi ini bisa dikelola dengan baik, maka dampak positifnya sangat banyak. Seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan rasio ketergantungan dan keuntungan lainnya,” kata Adnan.

    Meski demikian, lanjut Adnan, memang tidak akan mudah mewujudkan itu jika tidak didukung oleh semua pihak, utamanya generasi muda saat ini. Tantangan yang harus dilalui untuk mewujudkan itu semua kata Adnan juga cukup banyak karena harus diiringi dengan pendidikan dan pelatihan yang baik, penciptaan lapangan kerja yang cukup, kesehatan dan produktivitas penduduk usia kerja harus dijaga serta tantangan lainnya.

    Di forum itu, Adnan juga banyak berbagi pengalaman memimpin baik sebagai anggota DPRD Sulsel maupun saat menjadi Bupati Gowa dua periode. Adnan berharap melalui HMI akan lahir banyak pemimpin muda yang akan menorehkan catatan dalam sejarah kepemimpinan muda Indonesia. “Sejarah sudah mencatat kontribusi generasi muda dari masa ke masa. Mulai dari pra kemerdekaan, era proklamasi, orde lama, orde baru dan reformasi,” ujarnya.

  • MK Putuskan Biaya Pendidikan SD dan SMP Harus Gratis Baik Negeri Maupun Swasta

    MK Putuskan Biaya Pendidikan SD dan SMP Harus Gratis Baik Negeri Maupun Swasta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP harus gratis. Baik di pendidikan negeri maupun swasta.

    Demikian salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini meminta pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menjamin pendidikan dasar warga negara dengan tidak menarik pungutan apa pun.

    Aturan tersebut tertuang dalam putusan MK nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Gedung MK Jakarta, Selasa (27/5). Gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Suhartoyo.

    Dalam putusan itu, MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai pemerintah wajib menggelar pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

    “Baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat,” tambahnya.

    Dalam pertimbangannya, Hakim MK Guntur Hamzah menjelaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara mendapat hak pendidikan dasar.

    Adanya kewajiban membayar biaya pendidikan, lanjut dia, berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

    Lebih lanjut, MK juga menyoroti bantuan keuangan negara hanya difokuskan pada sekolah negeri.

  • Basarnas Punya Anjing Pelacak! Ini Pasukan SAR ‘Super’ Hadapi Berbagai Medan dan Tantangan

    Basarnas Punya Anjing Pelacak! Ini Pasukan SAR ‘Super’ Hadapi Berbagai Medan dan Tantangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kini resmi memiliki unit anjing pelacak (K9) untuk pertama kalinya dalam sejarah operasionalnya. 

    Langkah ini digadang sebagai lompatan besar dalam menghadirkan operasi SAR (Search and Rescue) yang lebih modern dan responsif.

    Sebanyak 27 pawang dari berbagai Kantor SAR di Indonesia telah menyelesaikan pelatihan K9 angkatan pertama. 

    Program pelatihan ini berlangsung di Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan (BPSDMPP) Basarnas, Bogor, pada 15–27 Mei 2025, menggandeng instruktur ahli dari SAR Dog Indonesia (SDI).

    “Angkatan pertama. Ini merupakan tonggak awal unit K9 terlatih di lingkungan Basarnas. Mereka akan menjadi bagian dari sistem operasi SAR yang lebih responsif dan modern,”
    ujar Kepala BPSDMPP Basarnas Heru Suhartanto, Selasa (27/5).

    Unit K9 ini dirancang untuk menghadapi berbagai medan dan tantangan. 

    Para anjing pelacak dilatih secara intensif untuk melacak jejak manusia di darat, udara, hingga air, serta mampu mendeteksi jenazah yang tertimbun atau terendam. 

    Kekuatan indra penciuman mereka disebut-sebut sebagai aset vital dalam misi pencarian korban yang berpacu dengan waktu.

    Heru menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membangun ikatan emosional dan sinergi antara pawang dan anjing SAR—faktor krusial yang sering kali menentukan keberhasilan misi di lapangan.

    Ke depannya, unit K9 ini akan disiagakan di wilayah-wilayah strategis dan siap dikerahkan dalam situasi darurat kapan pun dibutuhkan. Ini menjadi bagian dari upaya Basarnas untuk terus berinovasi dan memperkuat layanan penyelamatan berbasis teknologi biologis.

  • Umar Hasibuan: Kejagung Harus Berani Tangkap Nadiem Makarim

    Umar Hasibuan: Kejagung Harus Berani Tangkap Nadiem Makarim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di kediaman Fiona Handayani dan Juris Stan mendadak mencuri perhatian publik.

    Kader PKB, Umar Hasibuan, mengatakan bahwa penegak hukum mesti berani menangkap Nadiem Makarim yang dia anggap paling bertanggungjawab.

    “Semoga bukan pion kecil yang ditangkap tapi berani menangkap bos tertingginya Nadiem Makarim,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (27/5/2025).

    Terpisah, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, angkat suara terkait langkah Kejaksaan Agung yang menyita sejumlah barang dari staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, termasuk laptop dan buku agenda.

    Untuk diketahui, staf khusus yang terdaftar dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di antaranya Fiona Handayani dan Juris Stan.

    Iman turut menyindir perilaku salah satu staf khusus Nadiem yang dinilai arogan ketika berdiskusi dengan para guru.

    “Memang ada staf khusus beliau yang kalau diskusi sama guru-guru angkuh banget,” kata Iman di X @zanatul_91 (27/5/2025).

    Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan proyek digitalisasi pendidikan.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar ikut membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihaknya.

    “Penyidik Jampidsus menemukan barang bukti berupa barang elektronik yaitu satu unit laptop dan empat unit handphone milik FH,” kata Harli, Senin (26/5/2025).

    Sementara itu, di apartemen milik Juris, penyidik menyita dua hard disk, satu flashdisk dan satu laptop serta 15 buku agenda.

  • Properti Tahan Guncangan, REI: PIK Jadi Tolak Ukur Nasional

    Properti Tahan Guncangan, REI: PIK Jadi Tolak Ukur Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah gejolak ekonomi dan tekanan pasar, sektor properti di Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyebut kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai contoh sukses pengembangan properti yang terus tumbuh di tengah tantangan.

    “PIK adalah salah satu benchmark properti nasional. Meski situasi pasar fluktuatif, pengembangan terus berlanjut hingga PIK 3 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa jika konsep pengembangannya kuat dan konsisten, pasar tetap merespons positif,” ujar Bambang.

    Ia menegaskan, potensi pasar properti nasional masih sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, backlog hunian mencapai 15 juta unit. Artinya, kebutuhan tempat tinggal belum terpenuhi secara maksimal.

    “Potensi pasarnya besar sekali. Tapi harus kita akui, lebih dari 70 persen kebutuhan properti saat ini datang dari segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bawah (MBT),” jelasnya.

    Namun di sisi lain, Bambang menyoroti minimnya alokasi subsidi perumahan bagi MBR. Pada 2025, pemerintah hanya menargetkan 420 ribu unit bersubsidi—jauh dari kebutuhan 3 juta unit per tahun.

    “Gap ini harus dijembatani dengan kebijakan yang lebih agresif dan dukungan dari semua pihak, termasuk sektor swasta. Tanpa itu, backlog akan semakin sulit dikejar,” tegasnya.

    Bambang juga melihat peluang emas bagi investor yang memiliki dana tunai. Saat ini banyak lahan dan properti komersial ditawarkan di bawah harga pasar.

  • Said Didu Sentil Jokowi: Kau Mulai Menipu Rakyat dengan Kebohongan Mobil Esemka

    Said Didu Sentil Jokowi: Kau Mulai Menipu Rakyat dengan Kebohongan Mobil Esemka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyemprot mantan Presiden Jokowi setelah hebohnya dugaan ijazah palsu.

    Kali ini, Said Didu mengungkit kembali proyek mobil Esemka yang sempat digadang-gadang sebagai produk karya anak bangsa sejak awal kepemimpinan Jokowi sebagai Wali Kota Solo.

    Said Didu menyebut mobil Esemka sebagai bentuk kebohongan publik yang hingga kini belum terbukti sesuai harapan masyarakat.

    “Kau mulai menipu rakyat dengan kebohongan,” kata Said Didu di X @msaid_didu (27/5/2025).

    Lebih lanjut, ia menuntut agar Jokowi mempertanggungjawabkan semua janji dan klaim yang selama ini disampaikan kepada rakyat.

    “Maka saatnya engkau pertanggungjawabkan kebohonganmu kepada rakyat,” tegasnya.

    Mobil Esemka sempat menjadi simbol nasionalisme dan kemandirian industri otomotif nasional ketika Jokowi menggunakannya sebagai kendaraan dinas saat menjabat Wali Kota Solo.

    Namun setelah bertahun-tahun berlalu, keberadaan dan produksi massal mobil tersebut masih menjadi tanda tanya besar.

    Sebelumnya, dalam sebuah wawancara Jokowi blak-blakan mengenai mobil Esemka saat dicecar pertanyaan oleh Karni Ilyas.

    “Mestinya kan ini didukung karena produk lokal, nasional, mestinya pas ujian emisi dibantu dong produk, ini gak dibantu,” kata Jokowi kala itu.

    Jokowi bilang, karena Esemka merupakan produk lokal, mestinya didukung secara nasional tanpa ujian apapun.

    “Kalau perlu gak pake ujian emisi, langsung diluluskan. (Soal mesin) Dicek aja ke Solo, kita juga buka-bukaan, gak ada kita tutup-tutupi, tapi prinsipnya kita ingin punya kebanggaan brand Indonesia,” tandasnya.

  • Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    o Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    Diskon Tarif Listrik

    o Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA).

    o Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).

    o Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    a. Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.

    b. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    a. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    b. Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer).

    Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    a. Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

    b. Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Lewat Desa BRILiaN, BRI Dorong Usaha Camilan Menjadi Produk Oleh-Oleh Unggulan

    Lewat Desa BRILiaN, BRI Dorong Usaha Camilan Menjadi Produk Oleh-Oleh Unggulan

    “Sejak menjadi Desa BRILiaN, terjadi peningkatan jumlah wisatawan ke desa ini. Hal itu terasa dampaknya ke penjualan, karena produk kami memang dibeli sebagai oleh-oleh. Kami juga sudah menggunakan QRIS BRI untuk mempermudah transaksi,” ujarnya.

    Program Desa BRILiaN sendiri dikembangkan untuk membangun desa yang tangguh, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan pada empat aspek utama. Pertama, BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa. Kedua, Digitalisasi dalam bentuk penerapan produk dan aktivitas keuangan berbasis teknologi. Ketiga, Sustainability, yakni mendorong desa agar mampu membangun secara berkelanjutan. Dan keempat, Innovation, yang menumbuhkan budaya kreatif dalam menciptakan solusi berbasis potensi lokal.

    Usaha Slondok Renteng Pak Mul berkembang dalam ekosistem pemberdayaan desa, dengan dukungan dari instansi pemerintah dan karena lokasinya berada di wilayah yang menjadi bagian dari program Desa BRILiaN yang diinsiasi BRI. Kini, usaha tersebut mampu mencatatkan omzet puluhan juta rupiah per bulan, yang digunakan untuk menunjang operasional produksi serta kebutuhan sehari-hari.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan bahwa program Desa BRILiaN merupakan program yang strategis dan berdampak. “Desa BRILiaN merupakan program strategis BRI dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis potensi lokal. Melalui pendekatan digitalisasi dan penguatan kapasitas pelaku usaha, BRI ingin memastikan setiap desa binaan dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan,” pungkas Hendy.