Author: Fajar.co.id

  • Calon Jemaah Haji Terlantar Tanpa Kamar di Mekah, Islah Bahrawi Beri Komentar Menohok

    Calon Jemaah Haji Terlantar Tanpa Kamar di Mekah, Islah Bahrawi Beri Komentar Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, melontarkan kritik tajam terhadap buruknya pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

    Ia menyebut sejumlah jamaah mengalami ketidaknyamanan serius, termasuk soal keterlambatan penempatan kamar dan kekacauan dalam penempatan maktab.

    Islah menyuarakan kegelisahan setelah mendapat banyak laporan dari kerabat dan sahabat yang tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci.

    “Pelaksanaan haji tahun ini amburadul. Banyak saudara saya yang sedang berhaji menceritakan pelayanan yang tidak beres,” ujar Islah, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu persoalan yang disorotnya adalah penempatan maktab (pemondokan), yang menyebabkan sejumlah jamaah terpisah dari keluarganya setibanya di Arab Saudi.

    “Termasuk sebagian yang terpisah maktab dengan anggota keluarganya setelah di tanah suci,” tukasnya.

    Tidak hanya itu, ia menyampaikan bahwa sejumlah jamaah harus menunggu dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya mendapatkan kamar.

    “Sebagian lagi bahkan ada yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan kamar,” tambahnya.

    Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sekelompok calon jamaah haji berkumpul di luar sebuah hotel di kawasan Jarwal, Makkah.

    Dalam video tersebut, jamaah terlihat berada di depan Hotel 603 sejak pukul 02.00 dini hari waktu setempat, disebut-sebut karena belum memperoleh kamar penginapan.

    Menanggapi beredarnya video tersebut, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sektor 6 memberikan klarifikasi.

  • Menteri Yandri: Kopdes Merah Putih Wujud Nyata Negara Hadir

    Menteri Yandri: Kopdes Merah Putih Wujud Nyata Negara Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa (Kopdes) merah putih merupakan program mulia Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.

    “Kopdes merah putih cara negara hadir mendekatkan pelayanan ke masyarakat, tujuannya memotong agar harga lebih murah. Program presiden ini wajib kita sukseskan,” kata Mendes PDT Yandri Susanto saat Rapat Koordinasi bersama kepala desa se-Provinsi Jambi di Kota Jambi, Rabu.

    Ia menjelaskan, pembentukan koperasi tersebut akan diawasi langsung oleh kepala daerah. Sesuai dengan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 9 tahun 2025, gubernur, bupati dan walikota secara otomatis ditugaskan sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) pembentukan Kopdes tersebut.

    Yandri mengatakan, akhir Mei 2025 diharapkan semua desa dan kelurahan ditargetkan menyelesaikan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tujuannya agar percepatan pembentukan koperasi tersebut bisa dituntaskan.

    Setelah Musdesus dilaksanakan, Kementerian Desa mendorong pengurus koperasi membentuk badan hukum melalui notaris, sumber dana pengurusan akta notaris bisa menggunakan dana desa atau dana lain seperti dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan daerah.

    Terkait pembiayaan akta notaris, pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menjalin kerja sama pembuatan akta koperasi dengan biaya yang sudah tetapkan sebesar Rp2,5 juta rupiah.

    Menurut Yandri, koperasi merah putih di desa dan kelurahan memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Koperasi itu memiliki prospek bisnis sangat bagus karena bisa mengelola berbagai macam kegiatan seperti, jual beli gas, apotek dan simpan pinjam.

  • Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    FAJAR.CO.ID, KOTA BANDUNG — Lembaga survei di Indonesia tampaknya semakin aktif memotret pendapat masyarakat. Survei tidak hanya ramai menjelang dilaksanakannya pemilu, tapi kini survei sudah dilakukan setiap saat.

    Salah satu buktinya adalah rilis hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia soal kinerja 100 hari gubernur dan wakil gubernur di pulau Jawa.

    Hasilnya, kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Jawa Barat memiliki skor tertinggi se-pulau Jawa dari sisi kepuasan publik.

    Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar ada di angka 94,7 persen dengan rincian 41 sangat puas 54 cukup puas, 4 kurang puas, tidak menjawab 1. Angka itu jadi yang paling tinggi dari lima gubernur lain di pulau Jawa.

    “Dalam survei kalau responden di Jabar kita tanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Dedi Mulyadi. Di Jawa Barat total 94,7 persen warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi. Khusus yang menjawab sangat puas tinggi sekali,” kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil surveinya, Rabu (28/5/2025).

    “Yang paling tinggi (dari enam gubernur di Jawa) memang kepuasan terhadap Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.

    Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan publik itu tidak didasari oleh faktor teknokratik semata. Menurutnya, ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.

    “Studi kami, menunjuk tingkat kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tidak semata-mata karena faktor teknokratik. Jadi bukan semata-mata faktor kinerja, tapi banyak juga sumbangan faktor emosi,” ungkapnya.

  • Jebolan Baret Merah Kopassus Jadi Danpaspampres! Ini Profil Mayjen Edwin

    Jebolan Baret Merah Kopassus Jadi Danpaspampres! Ini Profil Mayjen Edwin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi memutasi Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha dari jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Danseskoad) menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Mutasi tersebut tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI.

    Dengan mutasi ini, Edwin menggantikan posisi Mayjen TNI Achiruddin sebagai Danpaspampres.

    Sementara jabatan Danseskoad yang ditinggalkan Edwin akan diisi oleh Mayjen TNI Hendry Antariksa, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Koopssus TNI.

    Edwin merupakan alumni Akademi Militer tahun 1997 dan mengawali karir militernya di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus), tepatnya di Grup 3 (kini Grup 4) Kopassus.

    Kiprahnya di satuan elite baret merah ini menjadi fondasi awal karir militer yang cemerlang.

    Ia pernah meraih penghargaan Dean of Academic Affair Writing Award dari Joint Forces Staff College, National Defense University, Amerika Serikat, serta dinyatakan sebagai lulusan terbaik Dikreg XLVII Sesko TNI pada tahun 2020.

    Di lingkungan TNI AD, Edwin dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis. Ia bahkan tercatat dua kali menjabat sebagai Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat, yakni pada periode 2014–2015 dan 2017, termasuk saat pelaksanaan Asian Games.

    Keberhasilannya di lapangan membawanya ke posisi prestisius sebagai Ajudan Wakil Presiden. Karier Edwin kemudian menanjak hingga dipercaya menjadi Karo Humas Setjen Kementerian Pertahanan ketika Prabowo Subianto menjabat Menhan.

  • Puan Maharani: Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN Harus Dikaji Matang, Jangan Bebani APBN

    Puan Maharani: Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN Harus Dikaji Matang, Jangan Bebani APBN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pandangannya terkait wacana perpanjangan usia pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

    Menurutnya, usulan tersebut tidak bisa langsung disetujui dan perlu melalui kajian mendalam terlebih dahulu.

    “Terkait dengan ASN untuk diperpanjang, sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut,” tegas Puan, dalam keterangannya dikutip pada Rabu (28/5/2025).

    Wacana ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang ASN yang tengah dibahas. Di dalamnya terdapat rencana untuk menaikkan usia pensiun ASN dari sebelumnya 60 tahun menjadi antara 62 hingga 70 tahun, tergantung pada jenjang jabatan.

    Puan menyoroti pentingnya mengukur dampak kebijakan ini terhadap produktivitas dan efektivitas pelayanan publik. Ia mempertanyakan apakah perpanjangan masa kerja benar-benar dapat meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Apakah itu memang kalau diperpanjang, produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik? Dan yang penting juga, bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia meminta kejelasan atas dasar kajian usulan tersebut.

    “Dan apakah kajiannya itu sudah ada? Dasarnya apa?” lanjut Puan.

    Tak kalah penting, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak sampai menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.

    “Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN,” tandasnya.

    Korpri mengusulkan batas usia pensiun yang berbeda-beda sesuai jabatan. Misalnya, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Utama diusulkan hingga 65 tahun, JPT Madya 63 tahun, dan JPT Pratama 62 tahun. Untuk eselon III dan IV tetap di usia 60 tahun, sementara jabatan fungsional utama diusulkan bisa sampai 70 tahun.

  • Gencarkan Proyek Mobil Nasional, Pemerintah Ajak Suzuki Indonesia Ambil Bagian

    Gencarkan Proyek Mobil Nasional, Pemerintah Ajak Suzuki Indonesia Ambil Bagian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kini menggencarkan proyek mobil nasional (mobnas). Salah satu langkah awal adalah dengan menggunakan kendaraan dinas Pindad Maung Garuda.

    Kini, melalui Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengajak Suzuki Indonesia ambil bagian dalam proyek mobnas yang tengah digencarkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Indonesia ingin memiliki mobil Indonesia, saya kira PT. Suzuki Indomobil Motor bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung program bapak presiden menyiapkan full mobil Indonesia,” kata Faisol saat peluncuran Suzuki Fronx, di Jakarta, Rabu (28/5).

    Menurut dia, Fronx yang telah memiliki kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60 persen sejalan dengan visi mobnas yang dibuat di Indonesia.

    Suzuki dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memproduksi berbagai jenis kendaraan di dalam negeri. “Apalagi saya dengar Fronx punya TKDN kurang lebih 60 persen, ini suatu kebanggaan. Pada dasarnya dengan TKDN 60 persen ini boleh dibilang mobil atau kendaraan Fronx ini sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia,” Faisol menambahkan.

    Suzuki Fronx telah dirakit lokal di fasilitas perakitan Cikarang, Jawa Barat, dan melibatkan sekitar 200 perusahaan dalam negeri.

    Itu mencakup penyedia bahan baku sampai rangkaian aktivitas penunjang lainnya. Berbagai komponen kendaraan seperti mesin, bodi sampai jok mobil pada Suzuki Ertiga, XL7, serta Fronx diproduksi di pabrik Suzuki di Cikarang.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan hal yang senada, bahwa pemerintah tengah menggodok rencana membangun mobnas baru bekerja sama dengan pabrikan.

  • Rupiah Anjlok Lagi! Efek Kepercayaan Konsumen AS

    Rupiah Anjlok Lagi! Efek Kepercayaan Konsumen AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat mata uang dan Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuabi, menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh menguatnya data kepercayaan konsumen Amerika Serikat (AS).

    “Data kepercayaan konsumen AS yang kuat meredam kekhawatiran atas ekonomi AS,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut laporan Xinhua, kepercayaan konsumen di AS mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari ekspektasi pada Mei 2025, mengakhiri penurunan selama lima bulan berturut-turut yang sempat menurunkan sentimen publik ke titik terendah sejak masa pandemi COVID-19.

    Kenaikan kepercayaan ini terjadi di tengah kekhawatiran inflasi akibat potensi kenaikan tarif. Meskipun begitu, Presiden AS Donald Trump telah mengambil langkah-langkah pelonggaran kebijakan perdagangan.

    Laporan dari Conference Board menunjukkan bahwa peningkatan sentimen terjadi di seluruh kelompok usia dan tingkat pendapatan, mencerminkan prospek pemulihan ekonomi yang merata. Perbaikan ini juga bertepatan dengan negosiasi dagang antara AS dan China yang bertujuan untuk menurunkan tarif, memicu reli di pasar saham, dan mendorong sejumlah perusahaan Wall Street menurunkan proyeksi risiko resesi.

    “Fokus sekarang adalah pada isyarat lebih lanjut mengenai ekonomi AS dalam beberapa hari mendatang dari sejumlah pembicara Federal Reserve, serta risalah rapat terakhir Fed, yang akan dirilis pada hari Rabu (4/6),” ujar Ibrahim.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah di Jakarta tercatat melemah 9 poin atau 0,06 persen ke level Rp16.296 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp16.287 per dolar AS.

  • Rupiah Anjlok Lagi! Efek Kepercayaan Konsumen AS

    Rupiah Anjlok Lagi! Efek Kepercayaan Konsumen AS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat mata uang dan Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuabi, menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh menguatnya data kepercayaan konsumen Amerika Serikat (AS).

    “Data kepercayaan konsumen AS yang kuat meredam kekhawatiran atas ekonomi AS,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Menurut laporan Xinhua, kepercayaan konsumen di AS mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari ekspektasi pada Mei 2025, mengakhiri penurunan selama lima bulan berturut-turut yang sempat menurunkan sentimen publik ke titik terendah sejak masa pandemi COVID-19.

    Kenaikan kepercayaan ini terjadi di tengah kekhawatiran inflasi akibat potensi kenaikan tarif. Meskipun begitu, Presiden AS Donald Trump telah mengambil langkah-langkah pelonggaran kebijakan perdagangan.

    Laporan dari Conference Board menunjukkan bahwa peningkatan sentimen terjadi di seluruh kelompok usia dan tingkat pendapatan, mencerminkan prospek pemulihan ekonomi yang merata. Perbaikan ini juga bertepatan dengan negosiasi dagang antara AS dan China yang bertujuan untuk menurunkan tarif, memicu reli di pasar saham, dan mendorong sejumlah perusahaan Wall Street menurunkan proyeksi risiko resesi.

    “Fokus sekarang adalah pada isyarat lebih lanjut mengenai ekonomi AS dalam beberapa hari mendatang dari sejumlah pembicara Federal Reserve, serta risalah rapat terakhir Fed, yang akan dirilis pada hari Rabu (4/6),” ujar Ibrahim.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah di Jakarta tercatat melemah 9 poin atau 0,06 persen ke level Rp16.296 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp16.287 per dolar AS.

  • Pengacara Ronald Tannur Didakwa Suap Hakim Rp9 Miliar dan Terancam Dicabut Izinnya

    Pengacara Ronald Tannur Didakwa Suap Hakim Rp9 Miliar dan Terancam Dicabut Izinnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penasihat hukum terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dituntut hukuman penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp750 juta, subsider enam bulan kurungan, atas dugaan keterlibatannya dalam pemufakatan jahat pemberian suap untuk mengatur perkara kliennya di Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA).

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, Nurachman Adikusumo, turut meminta agar dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan status Lisa sebagai advokat.

    “Kami menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemufakatan jahat untuk pemberian suap secara bersama-sama dan telah memberikan suap, sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan kumulatif kedua,” ucap JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

    JPU meyakini Lisa telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Dalam tuntutannya, JPU mempertimbangkan beberapa faktor yang memberatkan, antara lain bahwa perbuatan Lisa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    “Perbuatan terdakwa juga telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi lembaga peradilan yudikatif serta terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan,” tambah jaksa.

  • Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

    Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Munculnya sebagian gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Polemik terkait usulan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto kembali menuai protes dari ruang publik seiring dengan beredarnya wacana yang menyebut nama mantan Presiden RI tersebut sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa seluruh usulan pemberian gelar pahlawan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.

    Bahwa kata Puan, proses pemberian gelar kehormatan negara bukanlah keputusan politik semata, melainkan melewati tahapan kajian yang dilakukan oleh lembaga resmi.

    “Ya, setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa-siapa yang bisa menerima atau tidak bisa menerima,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025),

    Lebih lanjut, Puan menerangkan, kajian tersebut penting agar keputusan yang diambil bersifat objektif, berdasarkan fakta sejarah, serta mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak.

    “Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sebaiknya dilakukan, diterima,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

    Diketahui, munculnya penolakan ini dinyatakan sejumlah aktivis 98 dalam sebuah diskusi dengan tema ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’. Acara diskusi ini berlangsung pada Sabtu (24/5/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan.