Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jelang Libur Panjang, BRI Pastikan Keandalan Layanan Lewat 1,19 Juta AgenBRILink, 742 Ribu Jaringan E-Channel dan Super App BRImo

    Jelang Libur Panjang, BRI Pastikan Keandalan Layanan Lewat 1,19 Juta AgenBRILink, 742 Ribu Jaringan E-Channel dan Super App BRImo

    Selain adanya E-Channel yang tersebar, BRI juga mengandalkan jaringan AgenBRILink yang kini berjumlah lebih dari 1,19 juta agen per Triwulan I/2025. Jaringan ini pun telah menjangkau lebih dari 67 ribu desa, atau mencakup sekitar 88% wilayah Indonesia. Layanan ini memberikan kemudahan transaksi secara real-time dan online, seperti pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, dan cicilan, transfer antarbank, setor dan tarik tunai, serta pengisian saldo dompet digital.

    Tak hanya itu, AgenBRILink juga melayani top-up saldo BRIZZI untuk mendukung pembayaran non-tunai di jalan tol, parkir, dan transportasi umum. Di samping itu, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tambahan seperti referral pembukaan rekening dan pinjaman, pembayaran asuransi mikro, penarikan uang kiriman dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Hendy menambahkan bahwa BRI akan terus memperkuat layanan E-Channel dan jaringan AgenBRILink guna memastikan kualitas layanan yang prima dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan transaksi digital serta memperluas inklusi keuangan di seluruh penjuru negeri.

    “Untuk mendukung hal tersebut, BRI juga secara aktif melakukan pemantauan sistem, penguatan keamanan transaksi, serta menyediakan layanan pengaduan yang cepat dan responsif,” tambahnya.

    Disamping itu, nasabah BRI juga tetap dapat bertransaksi dengan mudah dan nyaman melalui Super App BRImo. Dengan dibekali lebih dari 100 fitur, BRImo semakin memperkuat posisi BRI dalam layanan digital banking di Indonesia. Hal tersebut tergambar dari pengguna super app BRImo telah mencapai 40,28 juta user, atau meningkat 20,26% yoy per Maret 2025. Sementara dari sisi jumlah dan nilai transaksi, BRImo telah melayani 1,2 miliar transaksi finansial, naik 25,5% YoY dengan volume sebesar Rp1.599 triliun atau meningkat 27,79% YoY.

  • Perang Terbuka PDIP vs Budi Arie Dimulai, Laporan Resmi Diajukan ke Bareskrim

    Perang Terbuka PDIP vs Budi Arie Dimulai, Laporan Resmi Diajukan ke Bareskrim

    “Apakah Budi Arie bisa mempertanggungjawabkan ucapannya soal keterlibatan PDI Perjuangan soal Judi Online?” tandasnya.

    Sementara itu, Ferdinand Hutahaean menyebut, jika benar Budi Arie menyampaikan hal itu melalui sambungan telepon, maka bisa jadi ia sedang membangun skenario untuk menyelamatkan diri dari sorotan publik.

    “Kalau itu benar statement Budi Arie di dalam telepon itu, saya pikir bahwa Budi Arie ini sedang mencari kamuflase atau sebuah kekuatan untuk melindungi dirinya,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (25/5/2025).

    Dikatakan Ferdinand, dengan melemparkan isu bahwa PDIP berada di balik tekanan yang ia terima, Budi Arie seolah sedang menciptakan narasi tandingan demi mengalihkan perhatian masyarakat.

    “Maka dia hembuskan isu yang tidak benar untuk mengalihkan pembicaraan yang tidak benar terhadap dirinya,” lanjutnya.

    Politikus PDIP ini menilai tudingan itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa PDIP bukanlah pihak yang tertarik atau perlu repot menghadapi Budi Arie.

    “Budi Arie itu terlalu kecil, sepele, receh, debu kecil di sepatu untuk diganggu PDIP. Budi Arie itu nothing buat PDIP, gak ada apa-apanya,” tegasnya.

    Ia menilai Budi Arie terlalu membesarkan dirinya sendiri, sementara kenyataannya, menurut Ferdinand, tidak ada urgensi bagi PDIP untuk mengurusi atau bahkan menyerang Menteri Koperasi tersebut.

    “PDIP tidak harus capek-capek mengurus seorang Budi Arie, apalagi harus menuding dia dalang Judol,” tambahnya.

    Ferdinand menilai, jika Budi Arie merasa terganggu atau ditekan, sebaiknya ia tidak membangun isu untuk mencari simpati publik.

  • Letjen TNI Purn Jadi Bos Bea Cukai, Pengamat Tantang Ini

    Letjen TNI Purn Jadi Bos Bea Cukai, Pengamat Tantang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, turut mengomentari penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

    Dikatakan Gigin, penunjukan mantan perwira tinggi Kopassus tersebut menimbulkan ekspektasi tinggi di tengah berbagai persoalan pelik yang membayangi institusi tersebut.

    “Letjen Kopassus ditunjuk menjadi Dirjen Bea Cukai karena dianggap jagoan,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (28/5/2025).

    Ia juga menyinggung isu besar yang hingga kini belum terungkap secara tuntas, yakni dugaan penyelundupan jutaan ton nikel ke Tiongkok.

    “Saya jadi penasaran pada keberaniannya membongkar dan menangkapi pelaku penyelundupan 5 juta ton nikel ke Cina yang sudah bertahun-tahun mengendap,” tandasnya.

    Penunjukan Djaka Budhi Utama memantik beragam reaksi dari publik. Di satu sisi, kehadiran figur berlatar militer dianggap sebagai sinyal pembenahan serius atas maraknya praktik korupsi dan penyelundupan di lingkungan Bea Cukai.

    Namun di sisi lain, publik mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut dalam menghadapi persoalan yang telah mengakar.

    Sebelumnya, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara berjenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, guna merespons berbagai pertanyaan publik mengenai status kepegawaian Djaka Budhi pasca-pelantikannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada Jumat (22/5/2025).

  • Sri Mulyani: Gejolak Pasar Keuangan Global Relatif Lebih Mereda Dibandingkan Posisi Awal April

    Sri Mulyani: Gejolak Pasar Keuangan Global Relatif Lebih Mereda Dibandingkan Posisi Awal April

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyampaikan kondisi terkini dari global.

    Kondisi global atau dunia yang disampaikan yakni munculnya sederet kebijakan dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Dengan menyoroti perang dagang, Sri Mulyani melihat masih dalam posisi dinamis, dalam hal ini AS sudah mencapai kesepakatan dengan Inggris.

    Adapun penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari merupakan bagian dari kesepakatan antara China dan Amerika Serikat.

    “Kondisi dunia masih dinamika yang tinggi meskipun ada perkembangan deskalasi,” ungkap Sri Mulyani dikutip Rabu, (28/5/2025).

    Beberapa industri masih dalam ketidakpastian, mengingat executive order AS masih berlanjut.

    Industri tersebut masih dalam tahap ketidakpastian, dengan adanya executive order AS yang masih terus terjadi

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan adanya divergensi kebijakan, yakni Bank Sentral AS menahan suku bunga acuan, pergerakan ini dipantau dalam sisi moneter.

    Berbeda dengan Bank Sentral Eropa dan Inggris serta China yang memilih untuk memangkas suku bunga acuan.

    “Bank Sentral RRT menurunkan suku bunga 10bps dan menurunkan reserve require ratio 50 bps artinya RRT ingin membuat stimulus dari moneter karena tekanan dari AS akan mengancam pertumbuhan maka countercyclical menurunkan suku bunga,” ujarnya.

    Kebijakan ini juga diberlakukan oleh Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan 25 bps menjadi 5,50%.

    “BI dalam hal itu memberikan signal stabilisasi, inflasi rendah dan dari rupiah relatif terjaga fokusnya ingin mendukung agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan penurunan suku bunga,” paparnya.

  • Tanggapi Video Gibran tentang Hilirisasi Digital, Fernando Emas RPI: Saatnya Indonesia Naik Kelas

    Tanggapi Video Gibran tentang Hilirisasi Digital, Fernando Emas RPI: Saatnya Indonesia Naik Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas menyambut positif tayangan video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang pentingnya membangun industri hilirisasi digital. Tayangan itu disampaikan melalui Youtube @GibranTV. Unggahan video itu berjudul, “Bukan Lagi Hanya Pasar Digital, Indonesia Harus Jadi Produsen Digital.” Konten itu diunggah pada Selasa, 27 Mei 2025.

    Fernando menegaskan bahwa, sudah saatnya Indonesia melakukan transformasi, tidak lagi menjadi konsumen tetapi produsen digital. Akan tetapi, ia melanjutkan bahwa upaya ini memerlukan dukungan semua pihak yang dapat melihat peluang emas itu sebagai potensi yang prospektif.

    “Apa yang disampaikan oleh Mas Gibran di video itu sudah tepat. Sudah saatnya Indonesia naik kelas. Tidak lagi menjadi pangsa utama para aktor raksasa digital itu, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi produsen,” tukas Fernando dalam keterangan tertulisnya, Rabu 28 Mei 2025.

    Menurutnya, prasyarat yang diperlukan untuk dapat berakselerasi adalah membangun ekosistem digital secara nasional. Lebih lanjut ia mengulas, bahwa ekosistem itu harus selaras dengan realitas kekinian.

    “Lebih lanjut, kita memerlukan peta atau kompas untuk membangun ekosistem digital. Di sejumlah kementerian barangkali sudah diterapkan hal itu. Realitas saat ini juga telah muncul para pelaku startup dengan keragaman layanan dan pangsa yang jelas. Pemetaan ini menjadi penting agar akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh ragam kelompok masyarakat. Seperti halnya pelaku usaha kecil, di sektor pendidikan hingga lintas sektor kementerian,” ujarnya.

  • Calon Jemaah Haji Terlantar Tanpa Kamar di Mekah, Islah Bahrawi Beri Komentar Menohok

    Calon Jemaah Haji Terlantar Tanpa Kamar di Mekah, Islah Bahrawi Beri Komentar Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, melontarkan kritik tajam terhadap buruknya pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

    Ia menyebut sejumlah jamaah mengalami ketidaknyamanan serius, termasuk soal keterlambatan penempatan kamar dan kekacauan dalam penempatan maktab.

    Islah menyuarakan kegelisahan setelah mendapat banyak laporan dari kerabat dan sahabat yang tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci.

    “Pelaksanaan haji tahun ini amburadul. Banyak saudara saya yang sedang berhaji menceritakan pelayanan yang tidak beres,” ujar Islah, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu persoalan yang disorotnya adalah penempatan maktab (pemondokan), yang menyebabkan sejumlah jamaah terpisah dari keluarganya setibanya di Arab Saudi.

    “Termasuk sebagian yang terpisah maktab dengan anggota keluarganya setelah di tanah suci,” tukasnya.

    Tidak hanya itu, ia menyampaikan bahwa sejumlah jamaah harus menunggu dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya mendapatkan kamar.

    “Sebagian lagi bahkan ada yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan kamar,” tambahnya.

    Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sekelompok calon jamaah haji berkumpul di luar sebuah hotel di kawasan Jarwal, Makkah.

    Dalam video tersebut, jamaah terlihat berada di depan Hotel 603 sejak pukul 02.00 dini hari waktu setempat, disebut-sebut karena belum memperoleh kamar penginapan.

    Menanggapi beredarnya video tersebut, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sektor 6 memberikan klarifikasi.

  • Menteri Yandri: Kopdes Merah Putih Wujud Nyata Negara Hadir

    Menteri Yandri: Kopdes Merah Putih Wujud Nyata Negara Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa (Kopdes) merah putih merupakan program mulia Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.

    “Kopdes merah putih cara negara hadir mendekatkan pelayanan ke masyarakat, tujuannya memotong agar harga lebih murah. Program presiden ini wajib kita sukseskan,” kata Mendes PDT Yandri Susanto saat Rapat Koordinasi bersama kepala desa se-Provinsi Jambi di Kota Jambi, Rabu.

    Ia menjelaskan, pembentukan koperasi tersebut akan diawasi langsung oleh kepala daerah. Sesuai dengan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 9 tahun 2025, gubernur, bupati dan walikota secara otomatis ditugaskan sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) pembentukan Kopdes tersebut.

    Yandri mengatakan, akhir Mei 2025 diharapkan semua desa dan kelurahan ditargetkan menyelesaikan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tujuannya agar percepatan pembentukan koperasi tersebut bisa dituntaskan.

    Setelah Musdesus dilaksanakan, Kementerian Desa mendorong pengurus koperasi membentuk badan hukum melalui notaris, sumber dana pengurusan akta notaris bisa menggunakan dana desa atau dana lain seperti dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan daerah.

    Terkait pembiayaan akta notaris, pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menjalin kerja sama pembuatan akta koperasi dengan biaya yang sudah tetapkan sebesar Rp2,5 juta rupiah.

    Menurut Yandri, koperasi merah putih di desa dan kelurahan memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Koperasi itu memiliki prospek bisnis sangat bagus karena bisa mengelola berbagai macam kegiatan seperti, jual beli gas, apotek dan simpan pinjam.

  • Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    FAJAR.CO.ID, KOTA BANDUNG — Lembaga survei di Indonesia tampaknya semakin aktif memotret pendapat masyarakat. Survei tidak hanya ramai menjelang dilaksanakannya pemilu, tapi kini survei sudah dilakukan setiap saat.

    Salah satu buktinya adalah rilis hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia soal kinerja 100 hari gubernur dan wakil gubernur di pulau Jawa.

    Hasilnya, kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Jawa Barat memiliki skor tertinggi se-pulau Jawa dari sisi kepuasan publik.

    Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar ada di angka 94,7 persen dengan rincian 41 sangat puas 54 cukup puas, 4 kurang puas, tidak menjawab 1. Angka itu jadi yang paling tinggi dari lima gubernur lain di pulau Jawa.

    “Dalam survei kalau responden di Jabar kita tanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Dedi Mulyadi. Di Jawa Barat total 94,7 persen warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi. Khusus yang menjawab sangat puas tinggi sekali,” kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil surveinya, Rabu (28/5/2025).

    “Yang paling tinggi (dari enam gubernur di Jawa) memang kepuasan terhadap Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.

    Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan publik itu tidak didasari oleh faktor teknokratik semata. Menurutnya, ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.

    “Studi kami, menunjuk tingkat kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tidak semata-mata karena faktor teknokratik. Jadi bukan semata-mata faktor kinerja, tapi banyak juga sumbangan faktor emosi,” ungkapnya.

  • Jebolan Baret Merah Kopassus Jadi Danpaspampres! Ini Profil Mayjen Edwin

    Jebolan Baret Merah Kopassus Jadi Danpaspampres! Ini Profil Mayjen Edwin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi memutasi Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha dari jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Danseskoad) menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Mutasi tersebut tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI.

    Dengan mutasi ini, Edwin menggantikan posisi Mayjen TNI Achiruddin sebagai Danpaspampres.

    Sementara jabatan Danseskoad yang ditinggalkan Edwin akan diisi oleh Mayjen TNI Hendry Antariksa, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Koopssus TNI.

    Edwin merupakan alumni Akademi Militer tahun 1997 dan mengawali karir militernya di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus), tepatnya di Grup 3 (kini Grup 4) Kopassus.

    Kiprahnya di satuan elite baret merah ini menjadi fondasi awal karir militer yang cemerlang.

    Ia pernah meraih penghargaan Dean of Academic Affair Writing Award dari Joint Forces Staff College, National Defense University, Amerika Serikat, serta dinyatakan sebagai lulusan terbaik Dikreg XLVII Sesko TNI pada tahun 2020.

    Di lingkungan TNI AD, Edwin dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis. Ia bahkan tercatat dua kali menjabat sebagai Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat, yakni pada periode 2014–2015 dan 2017, termasuk saat pelaksanaan Asian Games.

    Keberhasilannya di lapangan membawanya ke posisi prestisius sebagai Ajudan Wakil Presiden. Karier Edwin kemudian menanjak hingga dipercaya menjadi Karo Humas Setjen Kementerian Pertahanan ketika Prabowo Subianto menjabat Menhan.

  • Puan Maharani: Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN Harus Dikaji Matang, Jangan Bebani APBN

    Puan Maharani: Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN Harus Dikaji Matang, Jangan Bebani APBN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pandangannya terkait wacana perpanjangan usia pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

    Menurutnya, usulan tersebut tidak bisa langsung disetujui dan perlu melalui kajian mendalam terlebih dahulu.

    “Terkait dengan ASN untuk diperpanjang, sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut,” tegas Puan, dalam keterangannya dikutip pada Rabu (28/5/2025).

    Wacana ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang ASN yang tengah dibahas. Di dalamnya terdapat rencana untuk menaikkan usia pensiun ASN dari sebelumnya 60 tahun menjadi antara 62 hingga 70 tahun, tergantung pada jenjang jabatan.

    Puan menyoroti pentingnya mengukur dampak kebijakan ini terhadap produktivitas dan efektivitas pelayanan publik. Ia mempertanyakan apakah perpanjangan masa kerja benar-benar dapat meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Apakah itu memang kalau diperpanjang, produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik? Dan yang penting juga, bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia meminta kejelasan atas dasar kajian usulan tersebut.

    “Dan apakah kajiannya itu sudah ada? Dasarnya apa?” lanjut Puan.

    Tak kalah penting, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak sampai menimbulkan beban baru bagi keuangan negara.

    “Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN,” tandasnya.

    Korpri mengusulkan batas usia pensiun yang berbeda-beda sesuai jabatan. Misalnya, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Utama diusulkan hingga 65 tahun, JPT Madya 63 tahun, dan JPT Pratama 62 tahun. Untuk eselon III dan IV tetap di usia 60 tahun, sementara jabatan fungsional utama diusulkan bisa sampai 70 tahun.