Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pernikahan Anak di Lombok! Menteri PPPA Tegaskan Pelanggaran Serius

    Pernikahan Anak di Lombok! Menteri PPPA Tegaskan Pelanggaran Serius

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras praktik perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Pernikahan yang terjadi di Lombok Tengah jelas merupakan bentuk perkawinan usia anak, karena anak laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan masih 15 tahun. Menikahkan anak berarti melanggar hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis.

    Ia menegaskan bahwa pernikahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan adat maupun budaya.

    Arifah Fauzi mengatakan, batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Ia mengingatkan bahwa menikahkan anak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana maupun administratif.

    “Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk dengan mencegah terjadinya perkawinan anak. Bahkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual -TPKS- dalam Pasal 4 secara tegas menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan seksual,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan, perkawinan usia anak bukan hanya masalah pribadi atau keluarga, melainkan persoalan sosial dan pembangunan nasional.

  • Pleno DPD II Golkar Bulukumba Disorot, DPD I Sulsel Layangkan Teguran Tegas

    Pleno DPD II Golkar Bulukumba Disorot, DPD I Sulsel Layangkan Teguran Tegas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan rapat pleno yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba tengah menjadi perbincangan hangat setelah DPD I Partai Golkar Sulsel mengeluarkan pernyataan keras.

    Rapat tersebut dipertanyakan karena diduga tidak melibatkan unsur kepengurusan inti, termasuk ketidakhadiran sekretaris DPD II, serta munculnya dugaan keterlibatan kader dari partai lain.

    Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, mengutarakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan pleno yang dinilai menyalahi prosedur internal partai.

    Ia menyebut pelaksanaan tersebut patut dipertanyakan karena tidak memenuhi standar kepartaian, khususnya dalam hal keterlibatan pengurus inti.

    “Kami menyayangkan terjadinya pelaksanaan pleno yang digelar oleh Golkar Bulukumba tanpa pelibatan pengurus inti Partai Golkar Bulukumba, bahkan termasuk tidak terlibatnya Sekretaris Partai Golkar Bulukumba, apalagi dalam rapat tersebut kami temukan adanya kader dari Partai lain,” tegas Andi Marzuki.

    Ia memastikan bahwa DPD I akan memberikan teguran keras sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi, terlebih karena proses dukungan terhadap calon ketua belum bisa dilakukan sebelum ada penetapan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    “Sejatinya belum ada penyerahan dukungan sebelum adanya jadwal Musda yang ditentukan oleh DPP. Kalau untuk sosialisasi visi dan misi kepada pemilik suara di Musda, tentunya kami berikan ruang untuk itu,” tambahnya.

    Andi Marzuki juga menekankan pentingnya menjadikan petunjuk pelaksanaan DPP sebagai acuan utama dalam menyelenggarakan Musda.

  • Gencar Soroti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Sebut Ada Pihak yang Mencoba Retas Akunnya

    Gencar Soroti Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Sebut Ada Pihak yang Mencoba Retas Akunnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjadi salah satu dari tiga terlapor ijazah mantan Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya, Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa mendapat banyak teror.

    Hal ini diungkapkan Tifa pada cuitan terbarunya di X. Menggambarkan sebuah perlawanan atas apa yang diterimanya usai terus menyoroti ijazah Jokowi.

    “Kalau soal teror lewat WA, DM, Inbox, jangan ditanya!,” kata Tifa dalam keterangannya (29/5/2025).

    Bukan hanya teror lewat WhatsApp hingga pesan di Instagram, Tifa juga mengklaim terdapat pihak yang hendak meretas akun X pribadinya.

    “Ada pihak yang meretas akun X saya,” tandasnya.

    Tifa belakangan ini memang menjadi sosok yang terus menyerang Jokowi. Bahkan melempar isu dugaan ijazah palsu ke Iriana Jokowi.

    Sebelumnya, Dokter Tifa kembali melempar isu ijazah palsu. Tapi kini menyasar Iriana Jokowi.

    Melalui cuitannya di X, Tifa mempertanyakan kampus Iriana sehingga memperoleh gelar Sarjana dan Magister.

    “Mungkin ada yang punya update info Ibu Iriana lulus Sarjana Ekonomi (SE) dan Magister Manajemen (MM) dari Universitas mana saja ya?,” kata Tifa.

    Bukan tanpa alasan, Iriana yang disebut memiliki gelar tersebut namun tidak tercatat di laman Wikipedia.

    “Karena info di Wikipedia kurang update, di situ tertulis Ibu Iriana pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tapi hanya sampai 6 semester,” ucapnya.

    Di Wikipedia, Iriana dijelaskan berhenti melanjutkan pendidikannya pada semester enam karena menikah dengan Jokowi.

    “Kasihan beliau kalau betul sudah Sarjana bahkan S2, maka Wikipedianya perlu dikoreksi,” tandasnya.

  • Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Manuver mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menjelang Muktamar PPP mendapat respons negatif dari kader PPP.

    Salah satunya Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Abdul Madjid Nampira. Dia menyindir berbagai manuver eks ketum partainya Romahurmuziy atau Rommy menyambut pelaksanaan muktamar parpol berlambang Kakbah.

    Sebab, kata Abdul Madjid, Rommy terkesan memperdagangkan partai demi kepentingan pribadi dalam setiap pernyataan menyambut Muktamar PPP.

    “PPP ini terlihat seolah tidak punya muruah dengan diobral sana sini oleh Rommy,” katanya kepada awak media, Kamis (29/5).

    Madjid meminta kepada Rommy tidak membuat narasi yang mempermalukan PPP, karena pernyataan itu membuat citra partai buruk di masyarakat.

    “Kalau dilihat di media sosial pun tanggapan netizen terhadap Rommy, ya, negatif,” ujar Madjid.

    Menurutnya, para kader di daerah telah berjuang sepenuh hati tanpa lelah dan pamrih mengembalikan nama partai.

    Dia merasa tidak rela dengan manuver Rommy yang terlalu banyak merugikan PPP menyambut Muktamar demi memilih ketum partai berkelir hijau. Toh, kata Madjid, Rommy selama memimpin PPP sudah gagal dan membuat gaduh yang menghadirkan perpecahan di internal PPP.

    “Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK, itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Rommy,” kata dia.

    Sebelumnya, Rommy mengaku sempat terbang ke Makassar untuk membujuk Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.

  • Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbincangan mengenai Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Caketum PPP) menjelang muktamar semakin ramai. Apalagi munculnya nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

    Bahkan, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi calon paling kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan syarat pengusaha Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Kakbah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang. “Perkara alih kuasa di PPP sudah selesai. Tinggal menunggu formalitasnya,” kata pengamat politik itu, Kamis (29/5).

    Ray mengatakan dua nama bakal mencuat menjadi caketum PPP, apabila Haji Isam mengambil alih partai tersebut. Dia menyebut dua nama itu ialah Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga kerabat Haji Isam.

    “Kedua nama ini potensial jadi Caketum PPP berikutnya,” kata Ray.

    Menurutnya, nama Jokowi menjadi pilihan pertama sebagai Ketum PPP, karena eks Gubernur Jakarta itu punya kedekatan dengan Haji Isam serta membutuhkan kendaraan politik.

    “Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya,” ujar aktivis prodemokrasi itu.

    Ray mengatakan Jokowi memang masih memiliki PSI sebagai kendaraan politik, tetapi partai berkelir merah itu masih belum mengakar di rakyat. “Jika Haji Isam masuk (ke PPP), kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai ketum terbuka lebar,” ujarnya.

    Di sisi lain, sosok Amran nantinya hanya menjadi ban serap andai Jokowi tidak bersedia menjadi Ketum PPP setelah didorong Haji Isam. “Beliau (Amran) akan menjadi pilihan kedua,” kata Ray.

  • PT Vale Kantongi IUPK hingga 2035 Tanpa Pelepasan Lahan, Dianggap Pencapaian Penting

    PT Vale Kantongi IUPK hingga 2035 Tanpa Pelepasan Lahan, Dianggap Pencapaian Penting

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 28 Desember 2035. Itu dianggap pencapaian penting di 2024.

    Hal tersebut terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024. Digelar dalam format hybrid, yaitu secara fisik di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman No. 58, Jakarta.

    Kemudian secara virtual melalui platform eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

    “Dalam pencapaian penting lainnya, PT Vale berhasil memperoleh perpanjangan izin operasional dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa pelepasan lahan,” tulis keterangan resmi PT Vale, dikutip Rabu (28/5/2025).

    IUPK itu diketahui terima pada 13 Mei 2024. Dianggap memberi kepastian hukum terhadap wilayah konsesi yang dikelola Vale.

    Sebagai pemegang IUPK, PT Vale kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10% dari Laba Bersih kepada Pemerintah Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berarti meningkatkan kontribusi Perseroan kepada negara dan daerah.

    IUPK tersebut dapat diperpanjang lebih lanjut (setiap perpanjangan untuk jangka waktu 10 tahun) sesuai ketentuan yang
    berlaku.
    (Adv/Fajar)

  • Rismon Diperiksa Subdit Keamanan Negara, Pengamat Kepolisian: Aneh! Harus Bedakan Ancaman Kepala Negara dan Kritik ke Individu

    Rismon Diperiksa Subdit Keamanan Negara, Pengamat Kepolisian: Aneh! Harus Bedakan Ancaman Kepala Negara dan Kritik ke Individu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Munculnya informasi bahwa penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rismon Sianipar mendapat kritikan tajam dari sejumlah pihak.

    Salah satunya datang dari pengamat kepolisian, Bambang Rukminto. Dia menilai aneh saat mendengar kabar terbaru terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    “Jadi aneh bila yang memeriksa Rismon ialah Kamneg,” kata Bambang dilansir dari JPNN (grup FAJAR), Kamis (29/5/2025).

    Peneliti ISESS itu mengatakan Subdit Kamneg berkaitan dengan Baintelkam, sehingga menjadi aneh perkara tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan diperiksa sebagai kasus pidana.

    “Jadi, memang agak janggal bila memeriksa kasus pidana karena penyelidikan Bareskrim dengan Intelkam itu sangat berbeda,” kata peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.

    Toh, kata Bambang, bakal muncul pertanyaan publik soal tindakan Rismon Sianipar yang berpotensi menganggu negara sampai akademisi itu diperiksa Subdit Kamneg terkait tuduhan ijazah palsu.

    “Ya, akan muncul pertanyaan, apakah yang dilakukan Rismon itu ancaman bagi keamanan negara,” ujar dia.

    Bambang mengingatkan kepolisian bisa membedakan ancaman bagi keselamatan kepala negara atau mantan presiden dengan kritik terhadap individu.

    “Sebagai sosok, perilaku kepala negara sama seperti warga negara lain yang setara di depan hukum,” ujarnya.

    Diketahui, Rismon menjadi satu di antara figur yang vokal mengkritisi dan mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.

  • Tak Cukup dengan Dugaan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Kini Pertanyakan Gelar Insinyur Jokowi

    Tak Cukup dengan Dugaan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Kini Pertanyakan Gelar Insinyur Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, kembali menyuarakan keraguannya terhadap gelar akademik Insinyur (Ir) yang disandang oleh mantan Presiden Jokowi.

    Rismon mempertanyakan keabsahan gelar tersebut berdasarkan data akademik yang ditampilkan dalam tayangan beberapa media belakangan ini.

    Dalam unggahannya, dokumen akademik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya menunjukkan bahwa Jokowi mengikuti Program Sarjana Muda di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun akademik 1981/1982.

    “Jokowi Mengikuti Program Sarjana Muda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu, darimana ia mendapatkan gelar Ir?” kata Rismon di X @SianiparRismon (29/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa gelar “Ir” umumnya diberikan kepada lulusan sarjana teknik (engineering) dan bukan kepada peserta program Sarjana Muda Kehutanan.

    “Apakah program Sarjana Muda di UGM bergelar Ir Kehutanan?,” tambahnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa, salah satu dari orang yang terus menyuarakan kritik.

    Tifa mengungkap sedikitnya tiga poin yang menurutnya menunjukkan kejanggalan dalam penyampaian Bareskrim terkait keaslian ijazah Jokowi.

    “Kalau Anda jeli, Bareskrim hanya menampilkan foto fotokopi, bukan ijazah asli. Padahal, sekian hari mereka menyimpan dokumen aslinya,” ujar Tifa di X @DokterTifa (26/5/2025).

    Dikatakan Tifa, penyajian fotokopi dalam konteks klarifikasi keaslian dokumen menimbulkan pertanyaan, apalagi jika ijazah asli memang tersedia.

    Poin kedua yang disoroti adalah ketiadaan penjelasan apakah foto-foto yang ditampilkan telah melewati proses uji digital forensik atau analisis analog oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

  • Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyusun dasar hukum syariat untuk penyembelihan Dam (denda ibadah haji) jemaah Indonesia. Hal tersebut diprotes sejumlah kalangan.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis salah satu yang menyoroti. Ia meminta Kemenag fokus pada penyelenggaraan haji.

    “Sebaiknya fokus pada pelayanan haji bukan bayar dam. Itu pelayanan, agar penyelenggaraan haji lebih baik,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Kamis (29/5/2025).

    Cholil menngatakan, pihaknya telah menegaskan sembelih Dam di Indonesia tidak boleh.

    “MUI sudah menegaskan tak boleh sembelih dam di Indonesia. Illat (alasan) baru itu bisa menyebelih di Indonesia klo ada ‘udzur syar’i dan hissi,” terangnya.

    Rencana Kemenag itu diungkapkan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Karena ini masalah fikih, harus konkret ya, kan, dasarnya harus konkret semuanya. Harus legal betul,” kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa kemarin.

    Keinginan Kemenag itu, bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan keharaman penyembelihan daging Dam Tamattu di luar tanah haram.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Siap Akui Israel, Asal Palestina Diakui Merdeka

    Prabowo Siap Akui Israel, Asal Palestina Diakui Merdeka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dan mengakui kedaulatan Israel. Namun, hal itu hanya akan dilakukan jika Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina secara resmi.

    Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025) kemarin.

    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Kamis (29//5/2025).

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan satu-satunya untuk menciptakan perdamaian yang adil dan permanen di Timur Tengah.

    “Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar,” tegas Prabowo.

    Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam mendukung stabilitas kawasan, termasuk dengan mengirim pasukan perdamaian jika diperlukan.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” ujarnya.