Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Rizal Fadillah: Prabowo di Persimpangan Jalan, Rakyat Jangan Biarkan Bangsa Membusuk

    Rizal Fadillah: Prabowo di Persimpangan Jalan, Rakyat Jangan Biarkan Bangsa Membusuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati politik dan kebangsaan, Rizal Fadillah, menegaskan bahwa Reformasi jilid II 2026 menjadi suatu keniscayaan mengingat kondisi politik, hukum, dan ekonomi yang terus menghadirkan persoalan lama.

    Dikatakan Rizal, Reformasi 1998 terjadi karena merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ditambah krisis moneter yang membuat nilai tukar rupiah anjlok dan daya beli masyarakat menurun drastis.

    Sistem pemerintahan yang terpusat dan otoriter, hukum yang dijadikan alat politik, dwifungsi ABRI, serta pembungkaman mahasiswa dan intelektual memicu ledakan gerakan perubahan.

    “Bulan Mei 1998 kulminasi gerakan perubahan itu disebut reformasi. Mahasiswa menempati posisi strategis menekan pengambil kebijakan agar mengikuti kemauan rakyat,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Kamis (25/12/2025).

    Salah satu tersangka laporan Jokowi di Polda Metro Jaya ini menyebut Suharto pada akhirnya mundur dan pemilu 1999 digelar.

    “Dwifungsi ABRI dihapus, aturan pemberantasan KKN dibuat, UUD 1945 diamandemen, otonomi daerah diperluas, dan nilai tukar distabilkan,” sebutnya.

    Namun, menurut Rizal, setelah 28 tahun pasca-reformasi, situasi saat ini justru memperlihatkan kemunduran.

    Korupsi merajalela dengan skala yang lebih dahsyat, mentalitas oligarkis tetap melekat, dan demokrasi belum pulih.

    Rizal kemudian menyinggung periode pemerintahan Jokowi dan Prabowo yang menurutnya gagal memberikan perubahan fundamental.

    “Tukang meubel yang menjadi Presiden ini payah. Ijazah persyaratannya dipersoalkan, pelanggaran HAM dituduhkan, KKN tetap ada,” Rizal menuturkan.

  • World Bank Keluarkan Kemiskinan Indonesia Capai 68,3 Persen, Monica Pertanyakan Kemana Duit Tambang

    World Bank Keluarkan Kemiskinan Indonesia Capai 68,3 Persen, Monica Pertanyakan Kemana Duit Tambang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan besar kali ini ditujukan ke Pemerintah usai Bank Dunia atau World Bank mengeluarkan angka kemiskinan di Indonesia.

    Melalui data di dalam https://pip.worldbank.org/country-profiles/IDN, Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia cukup tinggi.

    Berdasarkan data ini masuk kategori negara berpendapatan tinggi ialah sebesar 68,3 persen dari total jumlah penduduk pada 2024 sebanyak 285,1 juta jiwa. Dengan begitu jumlahnya menjadi 194,72 juta jiwa.

    Merespons data tersebut, pegiat media sosial, Monica melalui akun media sosialnya @Nenkmonica, memberi sorotan ke Pemerintah.

    Mengingat angka kemiskinan yang bisa dikatakan cukup besar ini dengan berbagai proyek-proyek yang dipertanyakan.

    “Angka kemiskinan Indonesia 68,3 persen (sumber World Bank) atau setara 194,7 juta jiwa,” tulis akun tersebut.

    Monica mempertanyakan alasan muncul angka tinggi kemiskinan ini.

    Padahal menurutnya, sudah banyak proyek-proyek dari negara dalam hal ini Pemerintah yang mendapatkan keuntungan besar.

    Sebut saja proyek seperti pengundulan hutan, penebangan kayu yang ramai dilakukan.

    Belum lagi penanam sawit dimana, pertanbangan emas yang bahkan ada beberapa ilegal.

    Kemudian ada beberapa tambang-tambang lainnya seperti minyak, batubara sampai nikel.

    Ini yang kemudian disorot dan dipertanyakan soal kemanakah keuntungan dan uang yang didapatkan itu.

    “Padahal utang sudah digundulin hutan, nebang kayu, nanam sawit, ngeruk emas, nambang minyak, nambang batubara, nambang nikel,” ujarnya.

  • Mengenal Zendo, Ojek Online Milik Muhammadiyah yang Hadir di 70 Kota

    Mengenal Zendo, Ojek Online Milik Muhammadiyah yang Hadir di 70 Kota

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ojek Online alias ojol kini menjadi alternatif transportasi. Ada berbagai layanan ojol di Indonesia, salah satunya Zendo.

    Zendo merupakan layanan ojek yang dimiliki organisasi masyarakat Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah.

    Dibanding ojol lainnya, apa bedanya Zendo?

    Salah satu ojol terpopuler di Indonesia adalah GoJek. Ini memiliki sejumlah layanan.

    Mulai dari layanan transportasi roda dua atau GoRide, transportasi roda empat atau GoCar, sampai dengan dompet digital alias GoPay.

    Lalu bagaimana dengan Zendo? Tak kalah saing, Zendo juga memiliki berbagai layanan.

    Per Januari 2025, Zendo hadir di 70 kota di Indonesia. Mengutip laman resmi perusahaan, Zendo merupakan layanan on-demand services berbasis ojek yang hadir untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

    Usaha ojol ini berfokus pada kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan, dengan menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, dan aplikasi Zendo yang dapat diunduh.

    “Zendo berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pelanggan dengan layanan yang profesional namun tetap ramah dan bersahabat,” seperti yang tertulis di laman perusahaan.

    Perusahaan menyatakan, saat ini terdapat 700 lebih mitra ojek, 2.000 mitra layanan, serta lebih dari 100 ribu pengguna aktif.

    Adapun layanan yang disiapkan Zendo antara lain yakni Zendo Bike dan Zendo Car yang melakukan antarjemput, serta Zendo Food dan Zendo Delivery yang berupa pengantaran makanan, dan pengantaran barang.

  • Prakiraan Cuaca 25-27 Desember, Bencana Kembar Mengancam Sumatera

    Prakiraan Cuaca 25-27 Desember, Bencana Kembar Mengancam Sumatera

    Untuk Tanggal 26 Desember
    Level Peringatan
    Wilayah Terdampak

    WASPADA (Hujan sedang -lebat)
    Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua,

    SIAGA (Hujan lebat – sangat lebat)
    Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan

    AWAS (Hujan sangat lebat – ekstrem)
    Nihil.

    Peringatan Dini Angin Kencang
    Bali, Banten, Maluku.

    Dan untuk Tanggal 27 Desember
    Level Peringatan
    Potensi Wilayah Terdampak

    WASPADA (Hujan sedang -lebat)
    Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    SIAGA (Hujan lebat – sangat lebat)
    Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Papua Selatan.

    AWAS (Hujan sangat lebat ekstrem)
    Nihil.

    Peringatan Dini Angin Kencang
    Banten.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Anies Ingatkan Pemilu Curang Bak Gol Tangan Maradona: Dia Tidak Mengakui dan Diam Saja

    Anies Ingatkan Pemilu Curang Bak Gol Tangan Maradona: Dia Tidak Mengakui dan Diam Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berbicara mengenai kecurangan Pemilu yang bakal terus dikenang dalam sejarah.

    Ia membandingkan praktik kecurangan dalam pemilu dengan gol kontroversial Diego Maradona yang dikenal sebagai Hand of God atau gol tangan tuhan, pada Piala Dunia 1986.

    Dalam sebuah acara Ormas Gerakan Rakyat di Pekanbaru, Anies mengajak peserta mengingat kembali peristiwa legendaris tersebut.

    Dikatakan Ahmad, meski gol Maradona disahkan karena belum adanya teknologi VAR saat itu, fakta kecurangan tetap melekat kuat dalam ingatan publik hingga kini.

    “Bapak-Ibu pernah ngikutin piala dunia Maradona, Bapak-Ibu? Ingat, Bapak-Ibu? Ya ada yang bilang tangan Tuhan, saya kurang setuju ini. Masa Tuhan berlaku curang? Kalau curang itu kerjaan setan,” ujar Anies dikutip pada Kamis (25/12/2025).

    Anies menekankan bahwa semua orang mengetahui gol tersebut tidak sah. Namun, karena tidak tertangkap secara teknis, kemenangan itu tetap diakui secara formal.

    “Tapi yang menarik, Maradonanya tidak mau mengakui bahwa itu pakai tangan. Jadi diam saja. Dan ketika itu dinyatakan gol dia diam saja, ketika dia menerima piala dia diam saja,” katanya.

    Lanjut Anies, pengakuan formal tidak selalu sejalan dengan legitimasi moral.

    Ia menyebut Maradona tetap membawa piala, tetapi kehilangan kepercayaan diri karena publik mengetahui cara kemenangan tersebut diraih.

    “Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Semua orang tahu itu bukan kemenangan yang sesungguhnya,” ucapnya.

  • Prof. Jimly Asshiddiqie Ungkap Kemarahan Publik terhadap Polisi Bukan soal Keamanan, Melainkan soal Keadilan dalam Penegakan Hukum

    Prof. Jimly Asshiddiqie Ungkap Kemarahan Publik terhadap Polisi Bukan soal Keamanan, Melainkan soal Keadilan dalam Penegakan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAkARTA — Pakar hukum tata negara, Prof. Jimly Asshiddiqie menyoroti lemahnya penegakan hukum sebagai sumber utama kemarahan publik terhadap aparat kepolisian.

    Menurut dia, kemarahan masyarakat terhadap aparat kepolisian sejatinya bukan soal keamanan, melainkan soal keadilan dalam penegakan hukum.

    “Polisi itu bagian dari sistem penegakan hukum. Karena mereka berada di garis depan, merekalah yang pertama dimarahi. Padahal, persoalannya sampai ke hulu, termasuk dunia kehakiman. Semua ini butuh pembenahan dan penataan ulang,” ujarnya.

    Dia mengatakan berbagai peristiwa kerusuhan dan aksi kekerasan yang terjadi dalam rentang Agustus–September lalu, mencerminkan akumulasi kemarahan dan kekecewaan publik terhadap sistem perwakilan formal dalam politik nasional.

    “Yang dibakar bukan hanya kantor polisi, tetapi juga kantor DPRD, bahkan terjadi penjarahan rumah anggota DPR. Ini menunjukkan adanya sumbatan serius dalam saluran aspirasi rakyat. Sistem politik kita harus dikaji ulang,” tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian itu mendorong dilakukannya pengkajian ulang konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 guna mengakomodasi aspirasi publik yang mencuat belakangan ini.

    Prof Jimly menyebut kaji ulang konstitusi, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian serius.

    “Bahkan, ada kalangan aktivis yang menulis buku tentang reset Indonesia. Sayangnya, diskusi buku itu justru dibubarkan. Padahal, yang dimaksud reset itu bukan destruktif, tetapi menata ulang sistem politik, sosial, dan ekonomi kita agar lebih sehat,” kata Jimly.

  • Polisi di Jabatan Sipil, Pakar UGM Khawatir Ini akan Terjadi

    Polisi di Jabatan Sipil, Pakar UGM Khawatir Ini akan Terjadi

    Sehingga, menurutnya, terdapat perbedaan karakter yang menimbulkan ketegangan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

    “Polisi adalah aparat yang memegang prinsip satu komando, sementara budaya organisasi sipil bertumpu pada dialog dan ruang perbedaan pendapat sebelum kebijakan diambil,” paparnya.

    Kondisi ini juga diprediksi dapat melemahkan supremasi sipil yang menjadi salah satu fondasi penting bagi negara demokratis. Jika keputusan ini tetap ditempuh dan keputusan MK tidak dijalankan secara substantif, ia menilai akan ada kemunduran dalam tata kelola pemerintahan.

    Menurutnya, dalam negara demokratis, sudah sepantasnya institusi sipil dipimpin oleh warga sipil karena jika polisi terlibat malah akan melemahkan kontrol sipil atas aparatur negara yang berasal dari polisi. Hal ini tentu dapat berdampak pada kemunduran semangat reformasi yang telah dibangun atas tujuan dalam memisahkan peran militer, kepolisian, dan birokrasi sipil.

    “Kembalinya polisi aktif ke jabatan sipil bisa dianggap sebagai langkah mundur dari reformasi pasca 1998 dan berpotensi melemahkan kontrol sipil atas aparatur negara,” ujar dosen UGM itu.

    Lebih lanjut, ia menekankan jika keputusan MK tidak dijalankan secara substantif dapat berpotensi menimbulkan risiko panjang dalam legitimasi kebijakan publik dan mengganggu stabilitas pemerintahan.

    Pejabat sipil yang kehilangan legitimasi sosial akan menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi kebijakan karena muncul resistensi sosial dan minimnya dukungan politik.

    Hal ini tentu dinilai berbahaya bagi efektivitas pemerintahan dalam jangka panjang. Dengan aktifnya anggota polisi menduduki jabatan di 17 institusi sipil memunculkan polemik yang memperpanjang kegaduhan politik akibat masyarakat yang kurang setuju akan keputusan tersebut. (Pram/fajar)

  • 5 Relawan Jokowi Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN Berdasarkan Resistensi Pembelaan? Warganet: ABS, Pantasan Rugi

    5 Relawan Jokowi Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN Berdasarkan Resistensi Pembelaan? Warganet: ABS, Pantasan Rugi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diketahui diisi oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya tergabung dalam tim sukses maupun relawan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), baik pada Pemilu 2019 maupun periode sebelumnya.

    Informasi tersebut diungkap melalui unggahan akun Instagram @updateinfonusantara, yang merangkum daftar relawan Jokowi yang kini menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah.

    Dalam unggahan itu, disebutkan lima relawan Jokowi yang terpilih menjadi komisaris BUMN, disusun berdasarkan tingkat resistensi pembelaan terhadap Jokowi, dimulai dari yang terendah.

    Pada urutan kelima terdapat M. Qodari, sosok yang sempat mengusulkan Jokowi menjabat tiga periode. Ia tercatat menjabat sebagai Komisaris di PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sejak Juli 2025. Selain itu, M. Kodari juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak September 2025.

    Urutan keempat ditempati David Pajung, yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel sejak Juli 2020.

    Di posisi ketiga ada Ade Armando, yang dipercaya sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power dan mulai menjabat sejak 4 Juli 2025.

    Selanjutnya, urutan kedua ditempati Silfester Matutina. Ia menjabat sebagai Komisaris di BUMN ID Food sejak Maret 2025, sekaligus Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food). Silfester saat ini berstatus terpidana kasus fitnah namun belum juga dieksekusi dan masih tetap menjabat sebagai Komisaris.

    Sementara itu, posisi pertama diduduki Freddy Damanik. Ia tercatat sebagai Komisaris Independen PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistik) sejak 2021. Selain itu, Freddy juga menjabat sebagai Komisaris PT Sang Hyang Seri, anak usaha ID Food, sejak sebelum 2023.

  • Islah Bahrawi soal Polemik di PBNU: Cepat atau Lambat, Kedoknya Akan Terbuka Perlahan

    Islah Bahrawi soal Polemik di PBNU: Cepat atau Lambat, Kedoknya Akan Terbuka Perlahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menyebut apa yang dia sampaikan bahwa polemik di Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terjadi karena tambang. Benar.

    Itu diungkapkan Islah di YouTube Akbar Faizal Uncensored. Disitu dia berbincang dengan politisi senior Akbar Faizal.

    “Saya kira sudah semakin jelas, apa yang saya sampaikan via podcast dengan Puang @akbarfaizal68,” tulis Islah dikutip dari unggahannya di X, Kamis (25/12/2025).

    Ke depan, dia yakin akan terlihat siapa yang tidak mau berdamai. Hingga akhirnya memecah belah NU.

    “Pihak mana yang tidak mau berdamai (islah) dan rela jadi boneka orang luar untuk memecah belah NU demi keuntungan pribadi,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, cepat atau lambat bakal terungkap.

    “Lihat saja, cepat atau lambat, kedoknya akan terbuka perlahan,” terangnya.

    Adapun dalam YouTube tersebut, pecah kongsi di organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu, terjadi karena persoalan tambang. Berdasarkan keyakinannya.

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang,” kata Islah dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Dia menantang debat pihak yang tak sepakat dengan pernyataannya. Baik itu gus maupun kiyai.

    “Kalau ada gus atau kiyai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” ujarnya.

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan Boy Thohir. Pengusaha kelas kakap yang juga saudara dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

    “PBNU terikan Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

  • Maknai Natal 2025, BRI Peduli Wujudkan Kepedulian Melalui Penyaluran Puluhan Ribu Paket Sembako bagi Masyarakat

    Maknai Natal 2025, BRI Peduli Wujudkan Kepedulian Melalui Penyaluran Puluhan Ribu Paket Sembako bagi Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dalam rangka memaknai Perayaan Natal 2025, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan sebanyak 10.500 paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sembako dari BRI Peduli merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan dalam menebarkan kasih, kebersamaan, serta solidaritas sosial kepada sesama. “Hal ini merupakan komitmen BRI dalam mendukung kesejahteraan sosial sekaligus mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Secara khusus, bantuan ini diserahkan langsung oleh karyawan BRI di unit-unit kerja yang telah ditunjuk dan menyasar masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi sekaligus menghadirkan sukacita Natal,” ujar Dhanny.

    Lebih lanjut, Dhanny menegaskan bahwa BRI senantiasa hadir sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Disamping itu, penyaluran bantuan sembako ini juga sejalan dengan dukungan BRI terhadap agenda Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Ke depan, BRI Peduli akan terus melaksanakan berbagai program sosial yang berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.