Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Said Didu dan Dokter Tifa Kompak Sentil Jokowi, Kaitkan Trio Ini

    Said Didu dan Dokter Tifa Kompak Sentil Jokowi, Kaitkan Trio Ini

    JAKARTA, FAJAR.CO.ID — Dokter Tifa, kembali melontarkan sindiran kepada Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang ia sebut sebagai Raja Petruk.

    Tifa menyebutkan alasan di balik pengerahan masif figur-figur pendukung pemerintah yang ia labeli sebagai trio Parcok, Kang Survey, dan Buzzer senior.

    Menurutnya, upaya komunikasi publik yang gencar dilakukan belakangan ini terkait erat dengan kondisi sang tokoh, yang dikabarkan memburuk secara cepat.

    Ia menyebutkan sejumlah istilah medis seperti psoriasis, melasma, bisul, hingga bercak yang tampak di wajah dan leher.

    “Mereka berkejaran waktu dengan cepatnya Psoriasis, Melasma, Bisul dan Bercak yang bermunculan begitu cepat di wajah dan leher sang Raja Petruk,” kata Tifa di X @DokterTifa (1/6/2025).

    Tifa juga menyebutkan bahwa Petruk kini harus mengenakan peci, topi, bahkan jaket berkerah tinggi untuk menutupi area leher saat bertemu awak media.

    Ia memprediksi bahwa dalam waktu dekat, masker dan syal akan menjadi perlengkapan wajib.

    Tak hanya berhenti di komentar satir, Dokter Tifa juga mengutip ayat Al-Qur’an, Surah Ghafir (QS 40:20-21).

    “Kulit pun nanti akan menjadi saksi atas perbuatan manusia di dunia,” imbuhnya.

    Unggahan tersebut merupakan respons atas pernyataan Muhammad Said Didu yang sebelumnya menyinggung Jokowi dengan istilah serupa.

    “Saat ini, trio Parcok, tukang survey, dan buzzer senior sudah diterjunkan. Artinya Solo dan Oligarki sudah serius bergerak,” ucap Said Didu di X @msaid_didu.

    (Muhsin/fajar)

  • Rismon Sianipar Ancam Pemilik Percetakan Perdana Terkait Skripsi Jokowi: Siap-siap Dipanggil ke Pengadilan

    Rismon Sianipar Ancam Pemilik Percetakan Perdana Terkait Skripsi Jokowi: Siap-siap Dipanggil ke Pengadilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar kembali membuat pernyataan kontroversial terkait keaslian skripsi mantan Presiden Jokowi.

    Tak tanggung-tanggung, Rismon mengancam akan membawa pemilik Percetakan Perdana ke ranah hukum.

    Dikatakan Rismon, percetakan tersebut harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan dalam kasus yang ia sebut sebagai “laporan skripsi palsu” yang kini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Perdata Jakarta.

    “Pemilik percetakan perdana, siap-siap anda akan dipanggil ke pengadilan atas laporan skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata Jakarta,” kata Rismon di X @SianiparRismon (1/6/2025).

    Ia menambahkan bahwa pihak percetakan wajib membuktikan dan merekonstruksi bentuk lembar pengesahan skripsi Jokowi.

    Bukan tanpa alasan, Rismon melihat ada hal yang menurutnya mencurigakan karena diduga menggunakan teknologi percetakan modern yang belum tersedia pada 1985.

    “Anda harus membuktikan dan merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Jokowi yang menggunakan teknologi sangat modern di tahun 1985!,” tegasnya.

    Unggahan Rismon juga menyertakan dua foto, satu adalah lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM, dan satu lagi berisi halaman ucapan terima kasih kepada beberapa pihak, termasuk dosen pembimbing.

    Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menyatakan akan menjalin koordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan yang diajukan oleh mantan Presiden RI Jokowi mengenai tudingan ijazah palsu.

  • Arafah Rianti Sebut Dirinya dan Steven Wongso Sedang Memperbaiki Diri

    Arafah Rianti Sebut Dirinya dan Steven Wongso Sedang Memperbaiki Diri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Meski tidak lagi bersama, hubungan asmara Komika, Arafah Rianti dan Steven Wongso kembali menjadi sorotan.

    Hubungan yang diketahui kandas oleh publik, namun ternyata tetap terjalin dengan baik.

    Hal itu diakui oleh Arafah yang menyebut masih menjalin hubungan baik dengan mantan kekasihnya.

    Dilain sisi, ia menyebut alasan hubungan asmaranya kandas lantaran adanya ketidakcocokan.

    “Komunikasi masih lancar banget karena nggak ada yang gimana-gimana, cuma ya kayak menurut aku ada ketidakcocokan. Kebahagiaan orang kan beda-beda, semoga kita selalu bahagia terus,” ucap Arafah Rianti, dikutip Minggu, (1/6/2025).

    “Aku sama mantan aku juga semuanya baik-baik aja, nggak ada yang gimana-gimana,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Arafah menyebut banyak narasi yang membuat netizen terbagi antara 2 kubu pasca mereka memutuskan berpisah.

    Namun, ia memastikan memastikan bahwa dirinya maupun Steven sama sekali tidak berselisih.

    Mengejutkannya, ia menyampaikan bahwa saat ini ia dan Steven Wongso sama-sama saling memperbaiki diri.

    “Cuma karena banyak yang kecewa atau apa, jadinya pada ya pada selek-selek gitu, padahal kita berdua aman saja. Kalau nanti jodoh pun nggak ke mana,” tuturnya

    Arafah menjelaskan, bahwa mereka hingga saat ini masih berjalan sendiri-sendiri, namun ia masih punya lampu kuning untuk kembali bersama dengan menyebut jodoh tidak akan kemana.

    “Aku juga nggak ke mana-mana gitu, dia juga nggak sama siapa-siapa, eh nggak tahu sih. Ya kita saling memperbaiki diri teruslah. Kalau jodoh nggak ke mana. Ya nggak sih? Jadi santai-santai aja,” lanjutnya.

  • Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik, Hendri Satrio memberi tanggapan terkait rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencari Ketua Umum baru.

    Lewat salah satu video unggahan di cuitan akun X pribadinya, Hendri Satrio menyebut alasan utama jelas karena logistik.

    Logistik yang dimaksudnya adalah sokongan dana dengan tujuan atau target utama tentu bisa tembus dan mendapatkan kursi di Senayan.

    “Menurut saya jawabannya logistik, uang supaya bisa menembus ke Senayan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Hensa sapaan akrabnya menyebut ini memang prakmatik namun kenyataan yang terjadi memang seperti itu.

    Logistik di dunia politik Indonesia khususnya saat ini memang menjadi sokongan utama.

    Jika cuma mengandalkan ideologi dan idealisme menurutnya itu bakalan sulit karena semuanya dikalahkan oleh logistik.

    “Terdengar prakmatik tapi inilah kenyataan yang dihadapi di dunia politik Indonesia saat ini,” tuturnya.

    “Bahwa Ideologi dan idealisme di kalahkan oleh logistik,” terangnya.

    Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo menyebutnya sebagai salah satu kandidat kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi, namun ada syarat yang harus dipenuhi jika Jokowi ingin menduduki posisi ini.

    Ray Rangkuti menyebut syarat yang harus dipenuhi adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Ka’bah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang.

  • Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

    Peluang diperiksanya Bahlil setelah penyidik KPK memeriksa bos tambang bernama Setyo Mardanus sebagai saksi. Setyo Mardanus diduga orang kepercayaan Bahlil dalam pertambangan.

    “Apakah nanti akan ada saksi-saksi lain seperti yang disampaikan, kalau memang penyidik merasa yang bersangkutan perlu dipanggil. Untuk menjelaskan dokumen maupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain, peluang itu tetap selalu ada,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika

    Terkait hal ini, Mantan anggota DPR RI yang mengawali karier sebagai jurnalis, Akbar Faizal menyorot tajam hal ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Akbar Faizal memberi peringatan terkait bukti impor BBM dari Spore itu by design.

    Apalagi menurutnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sudah memberikan pernyataan.

    “Sekali lagi, pejabat terkait nyatakan dgn gagah perkasa kalau punya bukti impor BBM dari Spore itu by design,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    “Kali ini, Menteri @KementerianESDM yg juga Ketum @PartaiGolkar, @bahlillahadalia yg menyatakannya. Bagus,” tuturnya.

    Ia pun mempertanyakan terkait bukti-bukti ini dan kapan diserahkan ke KPK, Kejaksaan bahkan Polri.

    “Lalu kapan bukti-bukti itu dibawa ke @KPK_RI, @KejaksaanRI dan Polri utk disikat? @prabowo @DPR_RI @bpkri @KementerianESDM,” terangnya.

  • Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan semakin menguat.

    Hingga hari ini, Jumat (30/5/2025). Tercatat sudah 11 DPD II kabupaten/kota yang secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Munafri.

    Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi politik di tubuh Golkar Sulsel mulai mengarah pada sosok mantan CEO PSM Makassar itu.

    Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang dikantongi, peluang Appi untuk melenggang sebagai calon kuat Ketua Golkar Sulsel kian terbuka lebar.

    Merespon hal ini, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus mengalir dari jajaran DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan terhadap pencalonannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.

    “Hingga saat ini, sebanyak 11 DPD II telah secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada saya. Ini kepercayaan untuk kami membesarkan Golkar Sulsel kedepan,” ujar Appi.

    “Tentu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para ketua dan pengurus DPD II yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya,” tambah Appi.

    Adapun 11 DPD II yang telah memberikan rekomendasi dukungan untuk Munafri, diantaranya DPD II Golkar Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo, Bantaeng, Takalar, Makassar. Terbaru hari ini, dukungan dari

    “Alhamdulillah tadi dukungan berupa rekomendasi dari Enrekang, Soppeng, Maros dan Jeneponto,” tuturnya.

  • Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, Maudy Asmara punya harapan besar untuk Partai Buruh.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Maudy Asmara menagih janji dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Janji yang dimaksud adalah janji Sang Wapres yang ingin membuka 19 juta lapangan kerja namun faktanya tidak seperti itu.

    “Tagih janji wapres soal 19 juta lapangan kerja!,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan kegeramannya terkait nasib pekerja di Indonesia.

    Bagaimana tidak, menurut Iqbal, sepanjang Januari-April 2025, setidaknya sudah ada 70.000-an pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Iqbal lalu menyebut pihaknya berencana melakukan aksi demo besar-besaran.

    “Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, KSPI dan KSP-PB tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

    “Dalam hal ini, KSP-PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada 10 Juni 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambah Iqbal.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh NU yang juga Kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, memberikan sindiran ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Hal ini berkaitan dengan kabar atau rumor yang muncul terkait Dedi Mulyadi yang disebut-sebut sempat dipanggil Raja.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan memberi sindiran terkait kabar yang beredar ini.

    “Nah loh kan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini.

    Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat,” tambahnya.

    “Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat

    HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, meluapkan kemarahannya atas beredarnya dugaan pernyataan seorang HRD yang menyebut bahwa kegiatan job fair hanyalah formalitas belaka dan bukan ajang untuk merekrut tenaga kerja.

    Wamenaker menilai, pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab dan sangat merendahkan semangat pencari kerja yang hadir di job fair.

    “Itu pernyataan yang gak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya segera dipecat,” tegas Immanuel dikutip pada Minggu (1/6/2025).

    Ia bahkan menyebut bahwa sikap seperti itu sangat tidak etis, apalagi jika diungkapkan oleh perwakilan dari perusahaan yang terlibat dalam kegiatan resmi pencarian tenaga kerja.

    “Pernyataannya kurang ajar begitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu,” ujarnya, geram.

    Dikatakan Immanuel, bila ucapan itu benar, maka pihaknya tak akan tinggal diam.

    Ia menyatakan siap melakukan investigasi dan meminta kejelasan siapa sosok HRD yang melontarkan pernyataan tersebut.

    “Kalau nanti butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya HRD-nya siapa, jangan bikin hoax,” tandasnya.

    Wamenaker juga menekankan bahwa pernyataan semacam itu mencederai kepercayaan masyarakat yang datang ke job fair dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan.

    “Kalau itu benar, wajib kita telusuri, karena kumpulan masyarakat yang ingin mencari kerja, kemudian berarti ada kebohongan di situ,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • Agar Pancasila Jadi Kompas Indonesia Maju 2045, Ini Lima Catatan Senator DPD RI

    Agar Pancasila Jadi Kompas Indonesia Maju 2045, Ini Lima Catatan Senator DPD RI

    Fajar.co.id, Jakarta — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menekankan pentingnya penguatan komitmen agar Pancasila tidak sekadar menjadi simbol, tetapi menjadi kompas bagi semua elemen bangsa untuk meraih Indonesia Maju 2045.

    Menurutnya, kemajuan ekonomi, teknologi, atau infrastruktur harus dibangun diatas fondasi kokoh yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai arah moral dan keadilan sosial.

    “Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan visi masa depan. Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai jika seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan generasi muda, mengambil bagian dalam perjuangan menghidupkan Pancasila sebagai nilai hidup, bukan sekadar slogan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/6/2025).

    Senator Jakarta ini mengungkapkan, Pancasila harus terus dihidupkan dalam praktik kebijakan, pendidikan, keteladanan elite, dan partisipasi publik. Untuk itu, setidaknya terdapat lima hal yang patut menjadi perhatian agar Pancasila benar-benar menjadi kompas atau pijakan dalam meraih cita-cita Indonesia Maju 2045.

    Pertama, menjadikan Pancasila sebagai kerangka etis pembangunan nasional atau tolok ukur etis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Setiap program pembangunan, sambung Fahira Idris, perlu dievaluasi sudah sejauh mana mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar capaian material, tetapi juga bermuara pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.