Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Prabowo Beli 985 Sapi Kurban dari Peternak Lokal, APPSI Bilang Begini…

    Prabowo Beli 985 Sapi Kurban dari Peternak Lokal, APPSI Bilang Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang membeli 985 ekor sapi kurban dari peternak lokal untuk disalurkan ke seluruh Indonesia menjelang Idul Adha.

    Ketua Dewan Pembina APPSI, Ahmad Muzani, mengatakan pembelian dalam jumlah besar itu memberikan keuntungan signifikan sekaligus membanggakan para peternak.

    “Atas nama peternak dan penggemuk sapi kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Presiden telah membeli sapi dari APPSI dan telah disalurkan ke seluruh Indonesia untuk dikurbankan hampir seribu ekor,” kata Ketua Dewan Pembina APPSI Ahmad Muzani dikutip dari keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan kurban yang dibeli hampir seribu ekor itu disalurkan ke seluruh Indonesia untuk dapat dibagikan kepada masyarakat.

    Muzani mengatakan, sebanyak 985 sapi itu telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jumlah yang sangat banyak itu ia sebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para peternak dan penggemuk sapi seluruh Indonesia.

    “Ini adalah sebuah kehormatan besar dan rasa bangga kami sebagai petani dan penggemuk sapi kami merasa mendapat perhatian besar, kami merasa naik kelas karena kerja keras kami beternak dan menggemukkan sapi lalu dibeli Preisden Prabowo untuk pemotongan korban di seluruh Indonesia,” ujar Ketua MPR RI itu.

    Muzani mengatakan, harga beli dari Prabowo terhadap sapi-sapi tersebut juga terbilang cukup menguntungkan. Maka dari itu, Muzani sangat bersyukur atas apresiasi presiden terhadap kerja keras dan jerih payah peternak dan penggemuk sapi.

  • ESDM: Tambang GAG di Raja Ampat Cukup Bagus, Tapi Tunggu Laporan Final Inspektur

    ESDM: Tambang GAG di Raja Ampat Cukup Bagus, Tapi Tunggu Laporan Final Inspektur

    FAJAR.CO.ID, PAPUA BARAT DAYA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai proses reklamasi lahan tambang nikel milik PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, berjalan cukup baik.

    “Secara keseluruhan, reklamasi di sini cukup bagus juga,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno saat meninjau langsung lokasi tambang bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sabtu (7/6).

    Menurut Tri, luas bukaan lahan untuk pertambangan nikel di pulau tersebut tergolong kecil. Dari total 263 hektare lahan yang dibuka, sebanyak 131 hektare sudah direklamasi dan 59 hektare di antaranya dinilai berhasil dalam proses reklamasi.

    “Bukaan lahannya tidak besar-besar amat,” tambahnya.

    Tri juga menyampaikan bahwa dari pantauan udara menggunakan helikopter, tidak tampak sedimentasi di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, secara teknis ia menyebut tidak ada masalah besar pada tambang GAG.

    “Secara keseluruhan, tambang tak ada masalah,” tegasnya.

    Namun demikian, penilaian ini belum menjadi keputusan final dari ESDM. Tri menegaskan bahwa laporan lengkap dari inspektur tambang masih ditunggu sebelum ada keputusan lanjutan terkait kelanjutan operasi PT GAG Nikel.

    “Nanti hasil evaluasi berdasarkan laporan inspektur tambang, baru kami eksekusi kebijakannya seperti apa,” jelasnya.

    Saat ini, aktivitas tambang PT GAG Nikel masih dihentikan sementara. Langkah ini menyusul instruksi langsung dari Menteri Bahlil dalam konferensi pers pada Kamis (5/6) lalu, menyusul adanya protes dari masyarakat setempat.

  • Idrus Marham: Golkar Bukan Milik Satu Keluarga atau Individu, yang Dianggap Menghambat akan Diamputasi

    Idrus Marham: Golkar Bukan Milik Satu Keluarga atau Individu, yang Dianggap Menghambat akan Diamputasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, tahun 2025 akan menjadi momentum penting untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar sebagai “lumbung beringin” di kawasan timur Indonesia.

    Menurut Idrus, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memahami betul konstelasi politik di wilayah timur, termasuk Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi basis kuat partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Namun, ia mengakui adanya degradasi eksistensi dan elektabilitas Golkar dalam beberapa tahun terakhir di provinsi tersebut.

    “Ketua Umum (pak Bahlil) ingin agar menjadikan Musda 2025 sebagai momentum kebangkitan kembali Golkar di Sulawesi Selatan. Targetnya jelas: menjadikan Sulsel kembali sebagai lumbung beringin,” ujar Idrus Marham di Caffe Tawa, Jl. Ratulangi Makassar, Sabtu (7/6/2025).

    Mantan Sekjen Partai Golkar itu menekankan, bahwa Musda kali ini tidak boleh dijadikan ajang perebutan kekuasaan antar gerbong, tetapi harus mengedepankan kader-kader yang memiliki prestasi politik, daya juang tinggi, serta kemampuan konsolidasi internal.

    Idrus menyoroti pentingnya memilih figur pemersatu, bukan tokoh kontroversial atau yang hanya mewakili kelompok tertentu.

    “Prestasi menjadi tolok ukur. Yang dibutuhkan adalah kader yang bisa menyatukan, bukan memecah. Tidak boleh lagi ada gerbong-gerbongan yang saling menjegal,” tegasnya.

    Ia berharap Musda 2025 mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki semangat patriotisme dan nasionalisme tinggi, serta mendahulukan kepentingan partai dan daerah di atas kepentingan pribadi.

  • Idrus Marham: Pak Prabowo Sudah Kenyang Pengalaman Pahit-manis Perjuangan Politik

    Idrus Marham: Pak Prabowo Sudah Kenyang Pengalaman Pahit-manis Perjuangan Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang terbuka terhadap kritik membangun, namun tidak dapat didikte dalam mengambil keputusan politik maupun pemerintahan.

    “Pak Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa didikte, tetapi beliau terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. Itu esensi dari demokrasi yang dijalankan beliau,” kata Idrus dalam keterangannya, di Makassar, Sabtu (7/6/2025).

    Idrus menjelaskan bahwa di era Prabowo, keran demokrasi dibuka lebar sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan sekadar formalitas.

    Ia menyebut bahwa Prabowo mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun koalisi dan merangkul semua pihak, termasuk yang dulu berseberangan.

    “Prabowo membuka ruang bicara dengan siapa saja. Ini mencerminkan karakter kepemimpinan inklusif yang berbasis pada gotong royong dan persatuan,” ujarnya.

    Menurut Idrus, pengalaman panjang Prabowo dalam dunia militer dan politik membuatnya memiliki kemampuan membaca dan memetakan kekuatan politik secara tajam, termasuk siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang berkhianat, hingga siapa yang hanya sibuk mengolah isu tanpa kontribusi nyata.

    “Pak Prabowo sudah kenyang pengalaman pahit-manis perjuangan politik. Beliau tahu siapa yang layak dipercaya untuk mengemban amanah, baik di pemerintahan maupun di institusi seperti TNI dan Polri,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Idrus mengingatkan agar ruang demokrasi yang dibuka oleh Prabowo tidak disalahartikan sebagai kesempatan untuk mendikte kebijakan. Menurutnya, kritik boleh disampaikan, namun keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif Presiden.

  • Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi menyebut usulan pemakzulan anaknya, Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI dilakukan secara sistem ketatanegaraan.

    Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus menanggapinya. Ia mengaku setuju.

    “Betul, saya setuju dengan pak Jokowi. Pemakzulan Wapres ya diproses sesuai sistem ketatanegaraan,” kata Jhon dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Ia mengungkapkan pemakzulan tersebut sah dilakukan. Sesuai dengan konstitusi.

    “Konstitusi kita memperbolehkan pemakzulan (impeachment) sesuai pasal 7A UUD 1945 artinya sah dan konstitusional, bukan makar atau kudeta,” ujarnya.

    “Nah, prosesnya bagaimana? Kita ikuti saja. Sesuai pasal 7B ayat 1 UUD 1945, DPR mengajukan ke MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke MK,” tambahnya.

    Jhon mengagajan pemakzulan tak perlu mengotak-atik aturan. Apalagi mengubah konstitusi.

    “Untuk pemakzulan Wapres kita tidak perlu mengutak atik Undang-Undang kok, tidak perlu mengubah konstitusi dulu. Syaratnya sudah ada, sudah cukup dan layak untuk diajukan ke MPR,” terangnya.

    Sebelumnya, Jokowi merespons isu pemakzulan yang beredar terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres).

    Isu pemakzulan ini muncul setelah DPR RI dan MPR RI menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Jokowi menyatakan bahwa surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang normal.

    “Bahwa ada yang menyurati seperti itu, ini adalah dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” kata Jokowi dengan tenang saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025).

  • KPK Siap Periksa Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB Senilai Rp122 Miliar

    KPK Siap Periksa Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB Senilai Rp122 Miliar

    FAJAR.CO.DI, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB pada periode 2021–2023. Dalam kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp122 miliar.

    “Insyaallah secepatnya akan kami panggil dan verifikasi,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, dalam keterangannya dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Budi menjelaskan bahwa proses pemanggilan sempat tertunda karena sejumlah penyidik KPK tengah mengikuti pendidikan lanjutan. Hal tersebut membuat beban kerja penyidikan harus dibagi-bagi, sehingga menghambat percepatan penanganan perkara.

    “Banyak penyidik sedang sekolah, sehingga pekerjaan harus dibagi-bagi,” ujarnya.

    Meskipun belum dimintai keterangan secara langsung, penyidik KPK telah lebih dulu melakukan penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil. Dalam proses itu, mereka menyita beberapa barang bukti, termasuk kendaraan mewah. Salah satunya adalah mobil Mercedes-Benz yang saat ini dititipkan di bengkel, serta sepeda motor Royal Enfield yang kini berada di Rupbasan KPK Jakarta.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan pemanggilan Ridwan Kamil bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana dan kemungkinan keterlibatan dirinya dalam proyek iklan tersebut.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari kalangan mantan pejabat Bank BJB hingga pihak agensi iklan. Adapun kelima tersangka tersebut adalah:

  • Ketua MPR Respon Surat Purnawirawan Terkait Pemakzulan Gibran: Belum Masuk Kantor

    Ketua MPR Respon Surat Purnawirawan Terkait Pemakzulan Gibran: Belum Masuk Kantor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menyoroti proses pencalonannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Bahkan Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutannya itu.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum melihat isi surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Sebab kata Sekjen DPP Partai Gerindra itu masih dalam suasana lebaran, sehingga dirinya belum kantor.

    “Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini. Karena lebaran (Idul Adha) ini,” kata Muzani, Sabtu (7/6/2025).

    Diketahui surat tersebut berisi: Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani oleh Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto hingga Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan dan juga tanda tangan Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona, menyampaikan bahwa permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada MPR belum memiliki dasar hukum yang memadai.

    Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara dorongan politik simbolik dan mekanisme hukum yang sungguh-sungguh dapat ditempuh.

  • Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kian hangat dibicarakan belakangan ini.

    Mulai dari kemesraan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, hingga pernyataan terbaru Jokowi.

    Jokowi, ayah Gibran yang merupakan Presiden ke-7 Indonesia mengatakan, Indonesia sebuah negara yang memiliki sistem, jadi tidak patut untuk mengusik posisi putra sulungnya.

    Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, termehek-mehek.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulsel, ini sontak mengingatkan bagaimana Jokowi bersama kroni-kroninya berupaya meloloskan Gibran.

    “Hahaha yang masuk lewat perubahan konstitusi hanya Wapres,” kata Said Didu di X @msaid_didu (7/6/2025).

    Said Didu bilang, segala aturan yang berpotensi menghalangi jalan Jokowi meloloskan anaknya diubah.

    “Kalau gak sesuai kepentingan sistem kau ubah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi akhirnya menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putranya sendiri, yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Forum tersebut sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada DPR dan MPR RI guna menyampaikan usulan pemakzulan Gibran.

    Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

    “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

  • Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyentil Bahlil Lahadalia. Dalam kapasitasnnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Ada apa Menteri ESDM Bahlil benci sekali ke BUMN?” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Didu pun menyebut proyek Dimethyl Ether (DME). Salah satu BUMN, PT Bukit Asam (PTBA) diancam dikurangi lagan konsesinya jika tak mengerjakan proyek tersebut.

    “PT BA diancam dikurangi konsesinya jika tidak mengerjakan hilirisasi batubara dengan proyek DME yang jelas-jelas rugi – padahal yang wajib hilirisasi adalah tambang milik swasta dengan kontrak PKP2B tapi tidak diwajibkan dan tidak ditegur,” ujar Didu.

    Kemudian, kasus tambang nikel di Raja Ampat. Dalam kasus itu, Didu menyebut Baglil menyalahkan perusahaan BUMN lagi.

    “Kasus tambang nikel Raja Ampat, menyalahkan anak perusahaan PT Antam (PT Gag Nikel) yang berjarak sktr 30-40 Km dan berada di luar kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat,” jelasnya.

    Di sisi lain, Didu menilai Bahlil tak menyinggung perusahaan lain yang terhubung dengan oligarki.

    “Bahlil sama sekali tidak menyinggung IUP milik konglomerat yang berada di wilayah lebih dekat dengan Raja Ampat yaitu PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama (lihat peta),” terangnya

    Sikap itu, dianggap Didu cara Bahlil melindungi oligarki. Tapi dengan cara hanya menegur BUMN

    “Dari kejadian tsb, Bahlil sepertinya sedang mencari popularitas dengan berani menegur BUMN untuk menutupi atau melindungi tambang milik oligarki,” imbuhnya.

  • Sri Mulyani Beri Ultimatum Serius kepada 1.037 CPNS

    Sri Mulyani Beri Ultimatum Serius kepada 1.037 CPNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting kepada 1.037 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Orientasi Pegawai Baru Kemenkeu Tahun 2025 yang berlangsung pada Kamis (5/6/2025).

    Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan bahwa menjadi bagian dari Kemenkeu bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan sebuah pilihan hidup yang membawa konsekuensi besar bagi bangsa dan negara.

    “Keputusan kalian hari ini dampaknya tidak hanya kepada kalian, tapi bagi negara dan bangsa Indonesia. Sehingga setiap keputusan kita untuk merekrut kalian di dalam keluarga Kementerian Keuangan, itu adalah keputusan yang konsekuensial bagi Republik,” kata Menkeu.

    Menkeu mengingatkan bahwa pekerjaan di Kemenkeu bukan pekerjaan mencari popularitas. Menurutnya, bekerja di Kemenkeu membutuhkan komitmen, pengorbanan, kedisiplinan, dan kompetensi, serta yang paling penting adalah integritas yang tidak boleh dijualbelikan.

    “Kalian direkrut dengan sadar untuk bisa membuat Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara,” tegas Menkeu.

    Untuk itu, lima nilai Kemenkeu penting untuk diinternalisasikan dan tertanam di jiwa masing-masing pegawai. Menurut Menkeu, nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan bukan hanya sekadar simbol, tetapi menjadi standar yang harus dilakukan pegawai di setiap perilaku, sikap, dan keputusan sehari-hari para pegawai.

    “Tiap hari kalian akan diingatkan apakah kalian mencerminkan lima value tersebut. Kita akan tagih, kita akan uji, kita berikan kalian kesempatan untuk bisa menunjukkan nilai itu karena ini adalah value untuk menjaga keuangan negara, untuk menciptakan Indonesia jaya,” ujar Menkeu.