Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut bereaksi terhadap pernyataan kontroversial kader PSI, Dedy Nur yang menyebut Tuhan umat Muslim hanya sebatas angan-angan.

    Bukan hanya itu, Dedy juga bahkan menyatakan Presiden ke-7, Indonesia, Jokowi, layak menjadi nabi.

    “Wuidihhhhhh, izin bertanya, benarkah yang disampaikan oleh kader PSI, Dedy Nur ini soal Tuhan orang Muslim?,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (12/6/2025).

    Ia kemudian meminta klarifikasi dan masukan dari tokoh agama, termasuk Ustaz Cholil Nafis dan Ustaz Hilmi Firdausi.

    “Ada yang bisa beri pencerahan? Mungkin Bapak Ustaz Cholil Nafis dan Hilmi Firdausi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang menyerang dirinya setelah memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

  • Debat Panas dengan Dedy Nur PSI, John Sitorus: Seperti Memancing Kelompok Agama dan Memecah Belah

    Debat Panas dengan Dedy Nur PSI, John Sitorus: Seperti Memancing Kelompok Agama dan Memecah Belah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus menyorot tajam cuitan dari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka.

    Dalam cuitannya itu, Dedy Nur Palakka bicara terkait kepercayaan dan iman kepada tuhan.

    “Allah yang selama ini dipercaya sebagai oleh umat muslim sebenarnya cuma ‘angan-angan’ yang sama ketika nabi akhir zaman juga pertama kali membangun angan-angan nya soal tuhan bernama allah,”

    “Jadi kalau ada yang kontradiktif dalam konteks ini jelas sudah pas,” tulisnya.

    Cuitan ini yang kemudian disorot tajam oleh John Sitorus dengan menyebut hal ini sudah keterlaluan dan jatuhnya ke penistaan agama.

    “Tweet ini juga sudah keterlaluan bro @DedynurPalakka . Bisa masuk delik penistaan agama dan menghasut,” tulis John Sitorus dikutip Kamis (12/6/2025).

    “Bagaimana bisa kau sebut Allah yang selama ini dipercaya sebagai Tuhan oleh umat Muslim cuman angan-angan?” Tambahnya.

    “Lalu Nabi Akhir zaman siapa yang anda maksud?,” sebutnya.

    Ia menaruh curiga ada kesegajaan dari Dedy Nur Palakka untuk memancing kemarahan kelompok agama tertentu.

    Dan menaruh John ada tujuan dibalik hal tersebut dengan maksud tentunya untuk memecah belah.

    “Sepertinya anda sengaja memancing kemarahan kelompok agama tertentu dan memecah belah,” tuturnya.

    “Saya ga peduli apa agama anda, tapi sepertinya anda emang sengaja ‘NANTANGIN,” terangnya.

    “Semoga sudah diklarifikasi agar tidak menimbulkan polemik,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kader PSI Dedy Nur Palakka Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Jhon Sitorus: Lalu Siapa Tuhan Kalian?

    Kader PSI Dedy Nur Palakka Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Jhon Sitorus: Lalu Siapa Tuhan Kalian?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Silidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menyebut Presiden ke-7 Jokowi layak disebut nabi. Pernyataan ini menuai protes dari berbagai pihak.

    Salah satunya dari Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus. Jhon dan Deddy terlibat perdebatan di media sosial X.

    Usai Deddy menyebut Jokowi layak disebut nabi politik, Jhon membantahnya bahwa Jokowi tak pernah menerima wahyu. Ia pun meminta Deddy menunjukkan bukti bahwa Jokowi layak dikatakan nabi.

    Ada tiga argumentasi Deddy menjawab bantahan Jhon. Salah pertama, mengatakan memang nabi orang yang menerima wahyu jika diartikan secara bahasa. Tapi berbeda dalam konteks filsafat.

    “Namun, dalam perbincangan filsafat, sastra, dan tafsir sosial, kata nabi juga sering digunakan secara kiasan atau simbolik,” tulis Deddy.

    “Tidak ada satu pun manusia yang mengatakan Jokowi memiliki sifat kenabian, kecuali Anda sendiri.”

    Kedua, Deddy membantah argumentasi Jhon yang menyebut hanya dirinya yang menjuluki Jokowi sebagai nabi. Menurutnya, tidak perlu banyak orang untuk mengawali pemikiran.

    “Dulu orang menganggap Nelson Mandela pengacau, sebelum akhirnya disebut pembawa cahaya rekonsiliasi. Mahatma Gandhi dulu dianggap aneh dengan strategi ahimsa, sebelum dunia menyebutnya nabi tanpa senjata,” ujar Deddy.

    Ketiga, Deddy menjawab argumentasi bahwa Jokowi adalah nabi umat agama apa. Baginya, bagi bukan hanya milik satu agama.

    “Faktanya, hampir semua peradaban punya tokoh ‘kenabian’ — dalam pengertian pembawa nilai luhur, kebijaksanaan, dan pencerahan,” terang Deddy.

  • BP Haji Sebut Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji RI hingga 50 Persen, Dahnil: Semacam Peringatan

    BP Haji Sebut Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji RI hingga 50 Persen, Dahnil: Semacam Peringatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Penyelenggara (BP) Haji menyebut wacana Pemerintah Arab Saudi memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen dipastikan batal. Kepastian itu setelah diskusi intens antara BP Haji dengan otoritas Arab Saudi

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui adanya wacana yang berkembang di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen. “Wacana Arab Saudi tersebut setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Dahnil pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6) malam.

    Dahnil menyebut wacana pemangkasan kuota haji RI hingga 50 persen berkembang, karena Arab Saudi ingin memberikan semacam peringatan.

    Menurut Dahnil, Pemerintah Arab Saudi menilai pelaksanaan haji Indonesia musim 2026 belum optimal.

    Wacana pemangkasan kuota haji, ungkap Dahnil, muncul sebagai bentuk antisipasi agar permasalahan yang terjadi pada musim haji 2025 tidak terulang pada pelaksanaan musim haji di tahun mendatang.

    Dahnil mengungkapkan, dari hasil diskusi antara BP Haji yang diwakili Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dengan otoritas Arab Saudi, wacana pemangkasan kuota haji hingga 50 persen tidak akan dilanjutkan.

    “Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Kata Dahnil, Pemerintah Arab Saudi masih memberikan kepercayaan kepada Indonesia dilandasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk lembaga khusus untuk menangani penyelenggaraan haji secara lebih profesional dan terfokus.

  • Lahir dan Besar di Sumut, Nicho Silalahi Keras Menolak Peralihan 4 Pulau Aceh

    Lahir dan Besar di Sumut, Nicho Silalahi Keras Menolak Peralihan 4 Pulau Aceh

    “Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam, ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan pak gubernur Aceh,” kata Bobby saat ditemui di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (4/6/2026).

    Bobby menjelaskan jika penetapan keempat pulau itu ke Sumatera Utara yang dilakukan Kemendagri bukan intervensi pihaknya. Dirinya mengaku terbuka untuk melakukan pembahasan dengan Pemerintah Aceh.

    Sementara, baru-baru ini Mendagri Tito Karnavian buka suara soal empat pulau yang disengketakan Pemda Aceh dan Pemda Sumatera Utara (Sumut).

    Tito mendukung keempat pulau itu dikelola secara kolaboratif oleh dua pihak.
    “Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not?” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Tito menuturkan pemerintah pusat telah menetapkan empat pulau itu masuk wilayah Sumut berdasarkan batas daratnya. Hal ini juga telah disepakati pemda-pemda di wilayah yang bersangkutan.

    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Tito.

    Tito menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri yang menetapkan status wilayah pulau itu pada 2022. Ketetapan terbaru, kata dia, hanya mengulang keputusan tersebut.

    “Nah kemudian, itu tahun 2022 sudah diputuskan waktu itu, Kep-nya, keputusan Mendagri, tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah tahun 2025 yang April kemarin itu, karena hanya pengulangan, namun kemudian mungkin ada pihak yang menerima, ada yang tidak menerima, kita pahamlah,” ujarnya.

  • PGI Serukan Pimpinan Gereja Praktikkan dan Suarakan Pertobatan Ekologis: Gereja Tidak Boleh Diam Ketika Alam Terluka

    PGI Serukan Pimpinan Gereja Praktikkan dan Suarakan Pertobatan Ekologis: Gereja Tidak Boleh Diam Ketika Alam Terluka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan sikap. Terkait meluasnya praktik industri ekstraktif di Indonesia.

    Melalui pernyataan sikap yang diterima fajar.co.id, PGI menilai industri ekstraktif yang berjalan mengabaikan keberlanjutan ekologis. Serta keadilan sosial dan martabat kemanusiaan.

    “PGI memandang, Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis yang semakin serius, di mana hutan tropis dan pulau-pulau kecil dibuka untuk pertambangan,” tulis pernyataan sikap yang ditandatangani Sekretaris Umum PGI Pendeta Darwin Darmawan, dikutip Rabu (11/6/2025).

    PGI menyerukan tiga hal. Sala satunya, agar para pimpinan gereja harus menjadi pemimpin sekaligus teladan dalam mempraktikkan dan menyuarakan pertobatan ekologis.

    “Gereja tidak boleh diam saja ketika alam terluka oleh berbagai praktik eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab, baik industri ekstraktif yang mencemari lingkungan, maupun ekspansi perkebunan yang mengakibatkan deforestasi dan dampak-dampak sosial lainnya,” jelasnya.

    Dalam hal ini, disebutkan bahwa para pimpinan gereja harus teguh berdiri dengan integritas yang utuh dan tak terombang-ambing. Baik oleh ancaman maupun iming- iming dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Dengan demikian, gereja menjadi pembawa pengharapan yang tangguh dan relevan, sebagaimana dicita-citakan dalam visi PGI,” pungkasnya.

    “Gereja harus setia pada karya misinya yang merawat keutuhan ciptaan, menegakkan keadilan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat di sekitar daerah di mana industri berada,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Zulhas Hanya Punya Satu Pilihan, Nego atau Tersapu

    Zulhas Hanya Punya Satu Pilihan, Nego atau Tersapu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik internal Partai Amanat Nasional (PAN) terus memanas. Kali ini datang dari Jengiskan, salah satu kader muda PAN dari Banten.

    Ia melontarkan kritik pedas terhadap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang menurutnya lebih mengandalkan pendekatan transaksional ketimbang ideologis dalam membangun partai.

    “Zulkifli Hasan bukan politisi biasa. Ia bukan orator hebat, bukan pemikir murni, dan bukan juga teknokrat tulen. Tapi ia paham satu hal, membaca peta kekuasaan dengan insting dagang,” ujar Jengiskan dikutip dari laman sulsel.fajar.co.id, Rabu (11/6/2025).

    Dikatakan Jengiskan, Zulkifli Hasan atau Zulhas adalah figur politikus yang lihai berdagang pengaruh.

    Ia menggambarkan Zulhas sebagai pedagang politik yang piawai, yang menjual loyalitas ke atas dan merajut pengaruh ke bawah, dengan harga yang menyesuaikan pembelinya.

    Dalam analisisnya yang berbasis pada data internal, Jengiskan menyebut bahwa kekuatan Zulhas tidak bersumber dari gagasan atau ide-ide besar, melainkan pada kemampuannya membangun dan mengatur jaringan distribusi kekuasaan di dalam tubuh partai.

    “Zulhas tak membangun partai. Ia membangun pasar. Dan PAN adalah kiosnya,” tegasnya.

    Data internal yang diungkapnya menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen struktur partai di daerah dikendalikan oleh loyalis Zulhas, bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan atau gagasan, tetapi karena hubungan transaksional dan loyalitas struktural.

    Lebih lanjut, ia menyoroti gaya manajemen konflik yang diterapkan Zulhas, yang menurutnya bersifat pragmatis dan jangka pendek.

  • Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menyebut kasus Raja Ampat hanya gunung es dari polemik pertambangan di Indonesia.

    “Kasus Raja Ampat ini hanya puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan,” kata Didu dikutip dari videonya yang kini viral di media sosial dikutip Rabu (11/6/2025).

    Didu pun mengungkit kawasan industri di Morowali. “Puncak rekayasa tambang, untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke China, itu Morowali,” ujarnya.

    “Supaya publik paham. Kita pelajari dulu la, kenapa terjadi di Raja Ampat,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, saat itu, izin Morowali keluar dari Kementerian Perindustrian dengan alasan hirilisasi. Sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. 

    “Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Morowali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian semua,” imbuhnya.

    Setelah itu, Didu mengatakan menteri yang sangat berkuasa itu merekayasa semua aturan. Karenanya bebas pajak, bebas bea, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP.

    “Jadi China yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak. Tidak ada pajak sama sekali,” ucapnya.

    “Ingat! Dikasihnya itu 30 tahun loh! Oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang ada di dalam, dan rekayasanya dia semua,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.

  • PT Vale Raih Dua Penghargaan Dalam Ajang TOP CSR Awards 2025

    PT Vale Raih Dua Penghargaan Dalam Ajang TOP CSR Awards 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Di tengah tantangan global yang menuntut praktik industri lebih berkelanjutan dan inklusif, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID)—melalui Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dengan berhasil memboyong dua penghargaan yaitu: TOP CSR Awards 2025 #Star 4, dan TOP Leader on CSR Commitment 2025 dalam ajang prestisius TOP CSR Awards 2025 pada Rabu, (11/06/2025) di Hotel Raffles Jakarta Selatan.

    TOP CSR Awards 2025 #Star 4 diberikan sebagai bentuk pengakuan atas sistem, kebijakan, serta implementasi CSR yang SANGAT BAIK dan terbukti mendukung strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

    Penghargaan ini diraih melalui proses penilaian komprehensif, termasuk evaluasi dokumen program, pencapaian lapangan, dan sesi presentasi serta wawancara langsung di hadapan dewan juri independen yang terdiri dari para pakar keberlanjutan, akademisi, hingga praktisi industri.

    Sejak awal keberadaannya di Morowali, PT Vale telah memposisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai inti dari strategi bisnis, bukan sebagai aktivitas tambahan. Melalui konsep Creating Shared Value (CSV), perusahaan mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik.

    Beberapa inisiatif strategis CSR PT Vale IGP Morowali yang menjadi fokus penilaian dalam ajang ini antara lain, pelaksanaan program pertanian organik berkelanjutan SRI (System of Rice Intensification) yang telah memasuki musim tanam ketujuh dan melibatkan petani lokal dengan pendampingan tenaga ahli; pembangunan pusat persemaian (nursery) atau kebun pembibitan untuk mendukung revegetasi lahan pascatambang, serta penyediaan sedimen pond yang berfungsi menetralisir air bekas tambang sebelum mengalir ke hilir sungai. Di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, PT Vale mengimplementasikan Wellness Program untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial karyawan, mencakup manajemen stres, gaya hidup sehat, serta layanan psikologis. Sementara itu, kebijakan pengembangan SDM difokuskan pada pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui perekrutan prioritas dari wilayah pemberdayaan dan program pelatihan capacity building untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal.

  • Kabinet Prabowo Panas! Siapa yang Akan Tergusur?

    Kabinet Prabowo Panas! Siapa yang Akan Tergusur?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti rangkaian kebijakan yang diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan menyebutnya sebagai bentuk intervensi yang tak lazim dalam sistem pemerintahan.

    Dikatakan Anthony, intervensi ini bukan hanya menunjukkan krisis koordinasi, tetapi juga mengindikasikan adanya duri dalam kabinet yang menghambat jalannya roda pemerintahan.

    Anthony menyinggung pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai salah satu contoh intervensi langsung Presiden Prabowo.

    Kebijakan itu diumumkan lewat Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan menurut Anthony, mencerminkan adanya masalah besar dalam proses perizinan sebelumnya.

    “Intervensi pencabutan izin usaha pertambangan ini menandakan ada masalah besar dalam pemberian izin usaha pertambangan tersebut, yang tentu saja mengarah pada pelanggaran serius,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (11/6/2025).

    Selain itu, Anthony menyoroti langkah Presiden Prabowo yang membatalkan kebijakan distribusi elpiji 3 kg sehari setelah kebijakan itu diterapkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Kebijakan tersebut sebelumnya sempat menimbulkan kekacauan hingga mengakibatkan antrean panjang dan bahkan korban jiwa.

    “Kemungkinan besar, kebijakan tersebut diambil atas inisiatif Bahlil sendiri, tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Presiden,” sebutnya.

    Tak hanya di sektor energi, Anthony juga menyoroti intervensi Presiden di Kementerian Keuangan, yakni dengan mengganti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dengan orang-orang dekat Presiden.