Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    “Sekarang ini yang banyak masalahnya, ijazah (diduga palsu, red) menjadi masalah, janji-janjinya kepada rakyat Indonesia. Dan sepertinya banyaklah yang kita soroti sebagai rakyat,” Said menuturkan.

    Tambahnya, bukan hanya disesalkan, pernyataan Dedy disebut sesat dan menyesatkan.

    “Seharusnya pak Jokowi juga kalau paham agama hendaknya mengatakan janganlah saya dianggap sebagai nabi. Karena nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Kalau menyakini itu, tentunya beliau sangat riskan dan malu,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang mengkritik keras setelah dia memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Dedy menuturkan bahwa selama ini Jokowi kerap dijuluki Fir’aun. Dan, tidak pernah ada yang mempermasalahkan hal tersebut.

  • Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    “AHY ini kan sedikit menteri yang memang mewakili anak muda di kabinetnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda di dalam kabinetnya. Kan banyak tuh anak-anak muda lain ya, ada Sudaryono, ada Sugiono, ada Prasetyo, ada Angga Raka, ada Teddy, dan lain-lain,” kata Hensa.

    “Dan memang anak-anak muda ini jadi perhatian Pak Prabowo, kemarin kan disebut oleh Pak Prabowo di Unhan, ini adalah generasi yang menggantikan kita nantinya. Walaupun dia tunjuk para mahasiswa Unhan, tapi kan intinya dia memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda,” lanjutnya.

    Hensa tidak terkejut melihat AHY sering mendampingi Prabowo dalam berbagai agenda resmi. Ia bahkan menyebut wajar ketika Prabowo memuji kinerja AHY secara terbuka saat penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

    “AHY ini juga terlihat memiliki kinerja yang bagus di mata Prabowo, dan menarik memang ketika melihat AHY diperhatikan sekali oleh Prabowo sampai diikutkan ke berbagai agenda dibandingkan Wapres Gibran,” katanya.

    Kebersamaan antara Prabowo dan AHY ini, menurut Hensa, bisa memicu spekulasi bahwa AHY berpotensi menjadi figur kunci yang kuat dalam dinamika politik ke depan.

    “Melihat AHY begitu sering bersama Pak Prabowo, wajar jika publik mulai berpikir bahwa dia sedang dipersiapkan untuk peran yang lebih besar, dan ini pasti bikin suasana politik di sekitar Gibran jadi lebih panas,” pungkas Hensa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan AHY kerap terlihat bersama dalam agenda resmi.

  • Sebut Penilaian Kader PSI Sesat, Ferdinand PDIP: Jokowi Seharusnya Jadi Napi, Bukan Dianggap Nabi

    Sebut Penilaian Kader PSI Sesat, Ferdinand PDIP: Jokowi Seharusnya Jadi Napi, Bukan Dianggap Nabi

    FAJAR.CO.ID — Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean memberikan kritikan pedas pada politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menganggap Jokowi pantas menyandang nabi. Ferdinand menilai Jokowi seharusnya menjadi napi, bukan dianggap nabi.

    Sebelumnya, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palaka menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pantas menyandang status nabi.

    Penilaian tanpa dasar itu pun dinilai Ferdinand dapat menyesatkan publik.

    “Jadi, ini nalarnya sudah rusak Dedy Nur Palakka ini, overkultus dan itu menyesatkan ke masyarakat,” kata Ferdinand dilansir dari jpnn.com, Jumat (13/6).

    Mantan politikus Partai Demokrat itu menilai Jokowi tidak pantas dianggap sebagai nabi. Terlebih lagi, jika menilik perbuatan mantan gubernur Jakarta itu selama memimpin Indonesia.

    “Jokowi itu tidak pantas sebagai seorang nabi, justru Jokowi itu seharusnya menghadapi proses hukum karena dianggap patut diduga banyak sekali pelanggaran, penyimpangan dilakukan,” lanjutnya.

    Menurut Ferdinand, Jokowi pantas menghadapi proses hukum, apalagi OCCRP sebagai lembaga internasional terkait kejahatan terorganisasi pernah memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia terkorup.

    Menurut Ferdinand, beberapa hal itu yang mendasari Jokowi tidak layak menyandang status nabi.

    “OCCRP memasukkannya (Jokowi, red) sebagai pemimpin terkorup di dunia. Finalis pimpinan terkorup,” ujar dia.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka yang menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

  • Mentan Amran Sulaiman: Indonesia Bukan Lagi Swasembada, Tapi Sudah Mencapai Kedaulatan Pangan

    Mentan Amran Sulaiman: Indonesia Bukan Lagi Swasembada, Tapi Sudah Mencapai Kedaulatan Pangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia mencatat sejarah baru dalam sektor pertanian. Untuk pertama kalinya, Stok cadangan beras pemerintah (CBP) menembus 4 juta ton, menjadikannya capaian tertinggi sepanjang sejarah.

    Prestasi ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, serta keberhasilan berbagai program strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas petani.

    Dalam setiap kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Indonesia bukan lagi swasembada, tapi sudah mencapai kedaulatan.

    Amran menyebut lonjakan stok beras menjadi bukti nyata ketahanan pangan nasional yang kuat, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam sistem pangan global.

    Menurut Amran, banyak negara yang mengalami tekanan pangan. Sementara itu, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi dan stok secara signifikan.

    “Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan angka serapan seperti ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Capaian ini mendapat apresiasi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi, yang menyampaikan kebanggaannya usai bertemu Menteri Pertanian di Jakarta. Denny menilai, surplus beras ini bukan hanya menjadi pencapaian nasional, tetapi juga mengubah arah diplomasi Indonesia di luar negeri.

    “Tahun lalu saya pertama dikunjungi Bapak Menteri Pertanian di Vietnam, sempat membicarakan rencana impor beras. Tapi tahun ini saya sangat surprise, beliau mengatakan kita sudah surplus beras sampai 4 juta ton, bahkan terbesar dalam sejarah Indonesia dalam waktu sangat singkat. Kami di luar negeri yang tadinya membantu pengadaan impor, sekarang justru mulai melirik pasar ekspor. Ini sangat membanggakan,” ujar Denny Abdi.

  • Dari Indofest 2025, EIGER Kenalkan Zero Waste Mountain Bulu Baria, Gunung Terbersih Pertama di Sulawesi

    Dari Indofest 2025, EIGER Kenalkan Zero Waste Mountain Bulu Baria, Gunung Terbersih Pertama di Sulawesi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perhelatan Indofest 2025 menjadi momentum EIGER Adventure sebagai brand penyedia perlengkapan luar ruang asal Indonesia, mengenalkan kembali tentang cerita Zero Waste Mountain. Salah satunya Bulu Baria, gunung terbersih pertama di Sulawesi.

    Istilah Zero Waste Mountain pertama kali menjadi sebutan bagi gunung terbersih di Indonesia pertama yang berada di Kabupaten Wonosobo, yakni Gunung Kembang. Berkolaborasi dengan EIGER, Pos Pendakian Gunung Kembang via Blembem, diakui sebagai gunung terbersih di Indonesia.

    Pasalnya, aturan mengenai manajemen perbekalan pendaki, dikelola dengan sangat ketat di Gunung Kembang. Tidak boleh ada sama sekali sampah plastik yang dibawa naik hingga ke puncak.

    Konsep Zero Waste Mountain pun perlahan dinikmati manfaatnya oleh ribuan pendaki. Akhirnya, sepanjang jalur pendakian menuju Puncak Gunung Kembang, ekositem terjaga, menyatu alami dengan rimbun pepohonan di punggungan Gunung Kembang sampai ke puncaknya.

    Berlanjut ke Pulau Sulawesi, Zero Waste Mountain kembali dikolaborasikan oleh EIGER di Gunung Bulu Baria, sebuah gunung berketinggian 2.730 Mdpl, berlokasi di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Bulu’ dalam bahasa Bugis, berarti gunung. Bulu’ Baria perlahan mulai dikenal sebagai gunung terbersih, gunung bebas sampah pertama di Sulawesi.

    Musta’in, pengelola basecamp Gunung Bulu Baria diterbangkan langsung oleh EIGER dari basecamp Bulu Baria hingga ke tengah-tengah panggung utama perhelatan Indofest 2025, pada Jumat 13 Juni 2025.

  • KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

    KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak menjadi perbincangan publik belakangan ini.

    Hal ini juga tidak lepas dari isu sebelumnya mengenai gaji hakim yang dinaikkan Presiden Prabowo hingga 280 persen. Latar belakangnya sama, demo menghindari kecurangan.

    Menanggapi hal tersebut, Politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa usulan KPK tidak layak untuk dijadikan bahan pertimbangan.

    Dikatakan Ferdinand, masalah gaji bukan pemicu utama terjadinya praktik korupsi di kalangan pejabat.

    “Kalau kita bandingkan dengan negara lain, dengan negara yang gajinya hampir sama dengan kita, tapi mereka takut korupsi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (13/6/2025).

    Meskipun demikian, Ferdinand tidak menampik bahwa gaji juga bisa menjadi salah satu pemicu. Namun, menurutnya bukan paling utama.

    “Tapi yang paling kendala di kita, menyebabkan korupsi liar di mana-mana adalah biaya politik yang tinggi,” sebutnya.

    Ferdinand kemudian memberikan gambaran, biaya demokrasi di Indonesia yang terbilang sangat tinggi. Untuk maju menjadi Kepala Daerah harus menggelontorkan uang miliaran rupiah.

    “Bahkan kalau di kota besar, harus mengeluarkan ratusan miliar. Dari mana kembalinya duit itu kalau tidak mengambil bagian dari cawe-cawe APBD,” Ferdinand menuturkan.

    Mantan calon DPR RI ini menilai, jika memang pemerintah ingin serius menuntaskan korupsi, maka ongkos politik yang harus dikurangi.

    “Harus ditangani dulu, bagaimana kita menciptakan demokrasi yang murah. Sehingga yang berkualitas nanti akan terpilih,” imbuhnya.

  • Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyayangkan permintaan kelompok masyarakat untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurut Boni Hargens, langkah tersebut inkonstitusional dan mengingatkan publik agar tidak mengambil langkah inkonstitusional hanya karena didasari kebencian sehingga berlaku tidak adil.

    “Jangan donk! Pertama, itu tidak konstitusional, Kalau dari awal memang bermasalah, harusnya pemilunya yang diboikot, bukan hasilnya,” ujar Boni Hargens kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Kedua, kata Boni, presiden dan wakil presiden adalah dwitunggal dalam sistem pemilu Indonesia. Karena itu, kata Boni, tidak bisa dicopot salah satunya kecuali melanggar pasal 7A UUD 1945.

    “Jika pemakzulan terjadi tanpa adanya pelanggaran berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik kedepan,” tegas Boni.

    Ketiga, kata Boni, permintaan pemakzulan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik ke depannya. Termasuk, kata dia, permintaan pemakzulan tersebut menjadi dasar historis ketidakstabilan pemerintahan di masa depan.

    “Sebab tanpa dasar putusan hukum tetap, kemudian ada sanksi atau hukuman, ini sama artinya dengan tiadanya hukum. Yang bisa nantinya mengakibatkan dasar tidak suka, benci, sentimen, bisa dijadikan delik hukum,” jelas Boni.

    Keempat, lanjut Boni, calon pengganti wapres belum tentu orang yang berpihak pada perubahan demokrasi, bisa saja sosok yang memperkeruh perkembangan demokrasi seperti oligarki dan lain sebagainnya.

  • Rismon Bongkar Fakta: Tak Ada Jejak Jokowi di KKN Boyolali

    Rismon Bongkar Fakta: Tak Ada Jejak Jokowi di KKN Boyolali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Klaim Bareskrim Polri terkait kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mantan Presiden Jokowi pada 1983 di Kabupaten Boyolali kembali menuai tanda tanya.

    Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, yang menelusuri lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat KKN, menyatakan tidak menemukan bukti valid atas klaim tersebut.

    “Informasi dari kunjungan saya langsung beserta Pak Dr. Muhammad Taufiq dan Pak Michael Sinaga, memang tidak ada bukti atau dokumen tertulis perihal KKN 1983 yang diklaim Bareskrim Polri,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Jumat (13/6/2025).

    Ia mengaku heran atas dasar penyimpulan Bareskrim yang menyebut Jokowi pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali.

    Apalagi, menurutnya, informasi dari pihak desa pun bersifat tidak pasti.

    “Adapun informasi dari Kepala Desa Ketoyan hanya informasi katanya, hanya didengar saja. Tidak ada bukti apapun atau foto tertinggal di desa tersebut yang menunjukkan Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan,” jelas Rismon.

    Ia menyebut, hingga saat ini belum ditemukan data yang sahih ataupun dokumen pendukung yang bisa mengonfirmasi kehadiran Jokowi dalam program KKN di lokasi tersebut pada tahun 1983.

    “Sampai detik ini masih missing yah, belum ada informasi valid,” Rismon menuturkan.

    Rismon juga mempertanyakan metode penyelidikan dan pengambilan data oleh Bareskrim yang dinilainya terburu-buru dan tidak berdasarkan verifikasi lapangan yang kuat.

    “Yang kita bingungkan, bagaimana Bareskrim menyimpulkan data tersebut tanpa mengkroscek dari desa mana, kecamatan, kabupaten Boyolali melaksanakan KKN. Sampai detik ini masih belum ada yang tahu,” kuncinya.

  • Mahfud MD Buka-bukaan Gaji Pejabat di Indonesia, Rangkap Komisaris BUMN Bisa Miliaran Per Bulan

    Mahfud MD Buka-bukaan Gaji Pejabat di Indonesia, Rangkap Komisaris BUMN Bisa Miliaran Per Bulan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, buka-bukaan terkait gaji pejabat di Indonesia. Ia mencontohkan menteri.

    “Kalau gaji menteri itu memang hanya sekitar Rp18 juta, tapi take homenya banyak itu. Yang dibawa pulang bisa mencapai Rp150 juta per bulan. Rata-rata, minimal. Itu bersih,” kata Mahfud dikutip dari YouTube Metro TV, Jumat (13/6/2025).

    Video tersebut diunggah sejak 25 Maret 2025. Telah ditonton sebanyak 63.493 saat berita ini ditulis.

    Mahfud menjelaskan, penghasilan selain gaji tersebut, ditambah dengan remunerasi 100 persen dan dana operasional. Dana operasional jumlahnya Rp125 juta.

    “Saya 20 tahun lebih menjabat dan segitu dapatnya. Kalau disimpan dengan baik selama menjabat, bisa lebih Rp30 miliar. Itu yang korupsi itu orang gila itu,” jelasnya.

    Sementara itu, sejak menjabat Ketua Makamah Konstitusi (MK), Mahfud juga memaparkan pendapatannya.

    “Saya waktu keluar dari MK tuh kaget. Kok harta saya banyak ya. Kan itu langsung disetor ke bank, karena gajinya besar dan dapat uang operasional,” paparnya.

    Tiap menangani kasus, ia bilang dapat Rp5 juta. Padahal satu perkara itu kasusnya bisa lima.

    “Anda bisa bayangkan bisa kaya tuh. Artinya dalam satu periode itu, Ketua MK itu bisa paling Rp10 miliar dapat,” terangnya.

    Namun yang disebutnya lebih gila. Yakni pejabat yang merangkap jadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Lebih menggilakan lagi itu, banyak pejabat-pejabat setingkat Dirjen itu merangkap jadi komisaris di BUMN,” imbuhnya.

    “Gajinya sendiri dia tidak sampai Rp50 juta. Tapi uangnya sebagai komisaris gajinya bisa sampai Rp1,9 M satu bulan. (Arya/Fajar)

  • Prabowo Bangun Koperasi Merah Putih, Bagaimana Nasib BumDes

    Prabowo Bangun Koperasi Merah Putih, Bagaimana Nasib BumDes

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, baru-baru ini menegaskan terkait BUMN yang harus berjalan sesuai alurnya.

    Menurutnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan tetap berjalan sebagaimana mestinya harus dibarengi dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Yandri mengatakan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih memang memiliki undang-undang yang berbeda.

    Lebih lanjut, ia menuturkan BUMDes diatur dari Undang-Undang Desa, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih diatur dalam Undang-Undang Koperasi.

    Meski berbeda, keduanya tidak boleh terpisahkan, dengan kata lain harus saling membantu dan berjalan beriringan.

    Hal ini dipaparkan oleh Yandri pada diskusi tematik terkait Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Gedung Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025).

    “Ada yang membahas terkait nasib lembaga BUMDes. Nah, BUMDes ini memang ada di undang-undang Desa, sedangkan Kopdes Merah Putih ada di undang-undang Koperasi. Metode pembentukan berbeda, pertanggung jawabnya juga beda. Tapi, keduanya bisa bersinggungan dalam sisi bisnisnya,” kata Yandri, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Karena beberapa desa telah berhasil memperoleh pendapatan yang cukup besar. Sehingga Yandri mengatakan bahwa peranan BUMDes cukup penting bagi sebuah desa.

    “Kami lihat dari beberapa desa yang sudah maju, contohnya di Desa Tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, punya BUMDes pendapatan per tahunnya capai Rp 28 miliar,” ujarnya.

    “Di situ juga sudah ada Koperasi Unit Desa (KUD). Jadi jangan benturkan antara BUMDes dengan Kopdes Merah Putih. Tapi diajak kerja sama,” tambahnya.