Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kemendagri Kaji Ulang Polemik Empat Pulau di Aceh, Yusril Tekankan Pendekatan Sejarah dan Budaya

    Kemendagri Kaji Ulang Polemik Empat Pulau di Aceh, Yusril Tekankan Pendekatan Sejarah dan Budaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji ulang peralihan kepemilikan empat pulau di Aceh yang menuai polemik setelah dikaitkan dengan wilayah Sumatera Utara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengkajian dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek sejarah, budaya, hingga penempatan suku.

    “Gini, masalah empat pulau di Aceh itu sampai hari ini sebenarnya belum ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Singkil di Aceh. Yang ada itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengkodean pulau-pulau, itu memang sudah ada. Jadi semua pihak harap bersabar,” ujar Yusril kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Minggu (15/6/2025).

    Yusril menyebut, keputusan pengkodean pulau oleh Kemendagri tidak serta-merta menetapkan batas wilayah antarprovinsi atau kabupaten. Oleh sebab itu, menurutnya, masih ada ruang untuk membahas dan memusyawarahkan status pulau-pulau tersebut demi menghasilkan keputusan yang terbaik.

    “Kami berharap semua pihak bersabar menghadapi kenyataan ini karena memang keputusan tentang itu belum final. Penentuan batas wilayah itu berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diputuskan melalui peraturan Mendagri, bukan keputusan Mendagri yang ada,” ucapnya.

    Yusril menjelaskan bahwa letak geografis pulau-pulau tersebut memang lebih dekat ke Tapanuli Tengah. Namun, kedekatan geografis bukan satu-satunya dasar dalam menentukan batas wilayah. “Ingin saya katakan bahwa penentuan kode-kode pulau itu memang menunjukkan bahwa pulau-pulau itu secara geografis lebih dekat ke Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa kedekatan geografis bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan sebuah pulau itu masuk ke dalam wilayah kabupaten atau provinsi mana,” jelasnya.

  • Ramai Soal Jokowi Sakit Kulit, Dokter Tifa: Harus Ada Kasus Besar untuk Menutupi

    Ramai Soal Jokowi Sakit Kulit, Dokter Tifa: Harus Ada Kasus Besar untuk Menutupi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa, kembali blak-blakan soal kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi.

    Tifa menyinggung pola yang ia sebut sebagai pengalihan isu yang kerap terjadi di Indonesia, terutama ketika menyangkut elite kekuasaan.

    “Harus ada satu kasus besar lagi dimunculkan untuk menutupi sakit kulit yang makin meluas,” kata Tifa di X @DokterTifa (15/6/2025).

    Ia kemudian menyampaikan sindiran pedas yang mendadak menjadi sorotan warganet di X.

    “Negeriku hancur. Dihancurkan salep 88,” tandasnya.

    Sebelumnya, ajudan Presiden ke-7 RI, Kompol Syarif Fitriansyah, memastikan bahwa kondisi kesehatan Jokowi tidak mengarah pada penyakit serius.

    Ia menepis berbagai spekulasi yang berkembang terkait ruam kulit yang dialami oleh Jokowi.

    “Beliau enggak ada ngerasain panas, enggak ada ngerasain gatal. Jadi, pure hanya alergi biasa. Autoimun juga, enggak,” kata Syarif kepada wartawan, kemarin.

    Sinyal kekhawatiran publik mencuat setelah Jokowi tidak hadir dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 2 Juni 2025.

    Absennya mantan Presiden itu diketahui disebabkan oleh gangguan alergi kulit.

    Lebih lanjut, Syarif menjelaskan bahwa gangguan tersebut muncul usai Jokowi melakukan perjalanan ke Vatikan dan diduga berkaitan dengan perubahan cuaca.

    “Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan,” ucapnya.

    Menurutnya, reaksi kulit yang dialami Jokowi bisa jadi merupakan respons tubuh terhadap kondisi iklim yang berbeda antara Eropa dan Indonesia.

  • Said Didu Teriak ke Jokowi: Kuburan Dinasti yang Kau Gali Semakin Dalam

    Said Didu Teriak ke Jokowi: Kuburan Dinasti yang Kau Gali Semakin Dalam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun pernah menjadi bosnya saat menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, tidak pernah berhenti bicara soal Jokowi dan keluarganya.

    Kali ini, Said Didu menyindir apa yang ia sebut sebagai dinasti politik yang kini tengah menuai konsekuensinya sendiri.

    “Kuburan yang kau gali dengan skop kebohongan semakin hari semakin luas dan semakin dalam,” kata Said Didu di X @msaid_didu (15/6/2025).

    “Sepertinya kuburan tersebut sudah cukup untuk mengubur dinastimu,” tambahnya.

    Said Didu bahkan menyinggung sisi spiritual dari perkembangan politik nasional yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda intervensi ilahi.

    “Sepertinya itulah cara Allah menyelamatkan Indonesia,” kuncinya.

    Sebelumnya, ajudan Presiden ke-7 RI, Kompol Syarif Fitriansyah, memastikan bahwa kondisi kesehatan Jokowi tidak mengarah pada penyakit serius.

    Ia menepis berbagai spekulasi yang berkembang terkait ruam kulit yang dialami oleh Jokowi.

    “Beliau enggak ada ngerasain panas, enggak ada ngerasain gatal. Jadi, pure hanya alergi biasa. Autoimun juga, enggak,” kata Syarif kepada wartawan, kemarin.

    Sinyal kekhawatiran publik mencuat setelah Jokowi tidak hadir dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 2 Juni 2025.

    Absennya mantan Presiden itu diketahui disebabkan oleh gangguan alergi kulit.

    Lebih lanjut, Syarif menjelaskan bahwa gangguan tersebut muncul usai Jokowi melakukan perjalanan ke Vatikan dan diduga berkaitan dengan perubahan cuaca.

  • SBY Minta Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh: Perdamaian Itu Tidak Datang dengan Sendirinya

    SBY Minta Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Aceh: Perdamaian Itu Tidak Datang dengan Sendirinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat suara soal polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara.

    SBY mengingatkan pentingnya menjaga semangat perdamaian Aceh yang telah diperjuangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun.

    “Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, Aceh tercinta,” ujar SBY dikutip dari videonya yang beredar (15/6/2025).

    SBY menekankan bahwa perdamaian Aceh bukan hasil yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan buah dari proses panjang dan penuh tantangan.

    Ia mengingat kembali keterlibatannya dalam proses damai sejak awal dekade 2000-an.

    “Perdamaian Aceh itu tidak datang dengan sendirinya. Prosesnya panjang, mengalami pasang dan surut. Selama lima tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain hadir di ruangan ini,” tuturnya.

    Dengan suara penuh penghormatan, SBY juga menyebut peran para ulama dan tokoh lokal dalam mewujudkan perdamaian yang kini dinikmati.

    Ia menyadari bahwa sebagian dari mereka telah wafat, sementara generasi penerus kini memikul tanggung jawab yang sama.

    “Karena selama lima tahun itu saya tidak pernah berhenti memohon petunjuk kebersamaan dengan para alim ulama. Saya tahu sebagian sudah berpulang ke Rahmatullah, sebagian masih ada. Generasi keduanya sekarang menggantikan,” tandasnya.

    Apa yang diungkapkan SBY menjadi dorongan publik agar pemerintah meninjau ulang keputusan administratif yang dinilai melukai Aceh secara historis dan simbolik.

  • Dulu Disebut Pembimbing, Kini Kasmudjo Bantah Pernah Bimbing Skripsi Jokowi

    Dulu Disebut Pembimbing, Kini Kasmudjo Bantah Pernah Bimbing Skripsi Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Fakta baru terungkap terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Hal itu terungkap saat Rismon Sianipar melakukan pertemuan langsung dengan Kasmudjo.

    Wajah pria tua berbadan kurus itu separuh tertutup masker. Kasmudjo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan, pun membuka suara.

    Rismon langsung pada inti, menanyakan apakah benar Kasmudjo dosen pembimbing skripsi Jokowi?

    “Itu salah! Nah itu yang salah!” demikian pernyataan itu keluar kepada Rismon Hasiolan Sianipar

    Dari pertemuan tersebut terungkap fakta mengejutkan. Kasmudjo tegas bantah dirinya pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik.

    Kilas balik ke tahun 2017 di sebuah stasiun televisi nasional, Jokowi menyebut Kasmudjo sebagai pembimbing skripsinya.

    Tapi di warung sederhana yang juga menjadi tempat tinggalnya, Kasmudjo menyampaikan fakta berbeda.

    “Harus di atas 50 tahun untuk jadi pembimbing skripsi, saya saat itu baru pangkat 3B,” sebutnya.

    “Saya bukan dosen pembimbing akademik. Saya tahu itu tidak boleh. Masih muda,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Aliansi R2/R3 Curiga Ada Honorer Bodong, Faisol Mahardika Ungkap Data

    Aliansi R2/R3 Curiga Ada Honorer Bodong, Faisol Mahardika Ungkap Data

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jumlah honorer R2 dan R3 Jawa Timur yang diusulkan pemerintah setempat untuk diangkat menjadi Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, mengundang pertanyaan.

    Betapa tidak, kalangan honorer menemukan adanya perbedaan data terkait jumlah honorer yang tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur.

    Atas perbedaan data dimaksud, Ketum Aliansi R2/R3, Faisol Mahardika curiga adanya honorer bodong. Kecurigaan muncul setelah melihat data BKN pada 10 Juni 2025.

    BKN mencatat jumlah honorer database sebanyak 20.985. Honorer yang lulus PPPK tahap 1 sebanyak 2019 orang. Yang diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu sebanyak 16 ribu orang.

    Selanjutnya, untuk PPPK tahap 2 sebanyak 808 honorer database BKN yang akan dialihkan ke paruh waktu. Jadi, kata Faisol, jumlah honorer database BKN yang akan dijadikan PPPK paruh waktu tahap 1 dan 2 sebanyak 16.808.

    “Nah, yang jadi masalah BKD provinsi Jawa Timur mengungkapkan jumlah honorer database BKN sekitar 28 ribu. Itu berarti ada selisih 8 ribuan,” kata Faisol kepada dilansir JPNN, Minggu (15/6).

    Selisih 8 ribuan, ujar Faisol, diambil dari mana orangnya. Jangan sampai BKD mengusulkan honorer bodong untuk diangkat PPPK paruh waktu. Sebab, sesuai KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025 yang dialihkan ke PPPK paruh waktu adalah honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi penuh waktu.

    Faisol menegaskan, BKD Jatim harus menjelaskan perbedaan data dengan BKN. Angka 8 ribuan honorer itu diambil dari mana.

  • Dokter Tifa: Gatalnya Lebih Jujur dari Mulutnya

    Dokter Tifa: Gatalnya Lebih Jujur dari Mulutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma, yang lebih dikenal sebagai Dokter Tifa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi kesehatan Jokowi.

    Ia menyinggung perubahan fisik Presiden yang dinilainya semakin memprihatinkan.

    “Gatalnya lebih jujur dari mulutnya,” kata Tifa di X @DokterTifa, merujuk pada cuplikan video Jokowi yang tampak menggaruk lengannya di hadapan wartawan saat berada di kediamannya di Solo.

    Tifa menduga bahwa gejala yang tampak pada Presiden bisa mengarah pada penyakit autoimun, yang menurutnya bukan perkara ringan.

    Ia bahkan menyarankan agar Presiden segera mendapat penanganan medis serius di luar negeri.

    “Saya sarankan segera rawat ke Guangzhou hospital. Autoimun itu berat, unpredictable, risiko multi organ damage,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia juga menyinggung tekanan yang mungkin dialami Presiden dalam situasi politik saat ini. Menurutnya, beban stres yang tinggi dapat memperparah kondisi kesehatan siapa pun.

    “Dengan tingkat stres yang luar biasa, fisik mungkin tak akan mampu menahan gempuran perang dalam tubuh,” tandasnya.

    Sebelumnya, ajudan Presiden ke-7 RI, Kompol Syarif Fitriansyah, memastikan bahwa kondisi kesehatan Jokowi tidak mengarah pada penyakit serius.

    Ia menepis berbagai spekulasi yang berkembang terkait ruam kulit yang dialami oleh Jokowi.

    “Beliau enggak ada ngerasain panas, enggak ada ngerasain gatal. Jadi, pure hanya alergi biasa. Autoimun juga, enggak,” kata Syarif kepada wartawan, kemarin.

    Sinyal kekhawatiran publik mencuat setelah Jokowi tidak hadir dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 2 Juni 2025.

  • Ramai Soal Jokowi Sakit Kulit, Dokter Tifa: Harus Ada Kasus Besar untuk Menutupi

    Minta Publik Jaga Kewarasan, Yusuf Muhammad: Penyakit Jokowi Jangan Dikaitkan Hal Aneh, Apalagi Menyebutnya Nabi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengimbau masyarakat untuk berhenti mengaitkan kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi dengan berbagai spekulasi yang tidak berdasar.

    Yusuf menyuarakan empati sekaligus mengajak publik menjaga sikap bijak dalam menyikapi kabar sakitnya Jokowi.

    “Penampilan pak Jokowi beda, tidak seperti dulu,” kata Yusuf di Instagram pribadinya @yusufmuhammad dikutip pada Minggu (15/6/2025).

    Ia juga meminta agar segala urusan politik dikesampingkan terlebih dahulu jika menyangkut soal kesehatan.

    “Saya mengajak teman-teman semua stop mengkaitkan sakit beliau karena ini dan itu. Kita doakan saja semoga pak Jokowi lekas sembuh dari sakitnya,” ucapnya.

    Kata Yusuf, perbedaan pandangan politik sebaiknya tidak menjadi alasan untuk tidak menunjukkan simpati pada sesama.

    “Soal politik boleh beda dan kritis, tapi kalau soal sakit, kita cukup mendoakan yang terbaik. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Begitu juga pak Jokowi dan keluarganya,” imbuhnya.

    Yusuf juga menegaskan bahwa kritiknya selama ini tidak dilandasi kebencian terhadap Jokowi.

    “Saya tak pernah benci sama beliau, kecuali hanya sebatas kritikan. Justru saya kasihan dengan keadaan beliau seperti sekarang,” katanya.

    Ia juga menyinggung klaim kontroversial yang menyebut Jokowi layak menjadi nabi, yang sempat viral di media sosial.

    “Apalagi ada yang mengklaim pak Jokowi memenuhi syarat jadi nabi. Ampuunn. Udah deh, yang wajar-wajar saja dan tetap jaga kewarasan,” kuncinya.

    Seperti diketahui, ajudan Presiden ke-7 RI, Kompol Syarif Fitriansyah, memastikan bahwa kondisi kesehatan Jokowi tidak mengarah pada penyakit serius.

  • Fadli Zon Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada Mei 1998 Tidak Ada Bukti, Kader PKB: Apa Alasan Dia?

    Fadli Zon Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada Mei 1998 Tidak Ada Bukti, Kader PKB: Apa Alasan Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan mempertanyakan pernyataan yang diungkap oleh Fadli Zon.

    Adapun pun pernyataan dari Fadli Zon terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan mempertanyakan alasan Fadli mengungkap pernyaanya itu.

    Bahkan, alasan dibalik pernyataan dari Fadli menjadi pertanyaan besar baginya.

    “Koq bisa fadli zon bicara gini ya?,” tulisnya dikutip Minggu (15/6/2025).

    “Apa alasan dia ges?,” tuturnya.

    Sebelumnya, pernyataan Fadli Zon itu disampaikan dalam wawancara kanal YouTube, 10 Juni 2025. 

    Ia menyebut kekerasan seksual dalam tragedi tersebut sebagai rumor dan tidak tercatat dalam sejarah resmi.

    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon 

    Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

     “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujarnya. (Erfyansyah/Fajar)

  • Tolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Garuda Asta Cita Nusantara: Harus Segera Dilakukan Moratorium

    Tolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Garuda Asta Cita Nusantara: Harus Segera Dilakukan Moratorium

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Raja Ampat, kawasan yang dijuluki surga bawah laut tercantik di ujung Papua itu, kini terancam oleh aktivitas tambang nikel.

    Menyikapi polemik tersebut, Pengurus Pusat Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) memberikan reaksi keras dan tegas. Ketua Umum PP GAN, Muhammad Burhanuddin, meminta agar semua aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan segera dihentikan.

    Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), yang berprofesi sebagai pengacara itu juga meminta kepada aparat terkait untuk menghentikan dan membuat moratoriun lingkungan.

    “Aktivitas tambang di sana berpotensi merusak lingkungan. Karena itu, harus segera dilakukan moratorium demi kelestarian alam dan keberlangsungan kehidupan bagi generasi akan datang,” tulis Muhammad Burhanuddin, dalam rilis yang dikirim ke media ini.

    Dengan moratorium diharapkan akan membantu mencegah kerugian atau kerusakan lebih besar, sekaligus mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi.

    “GAN beserta LBH GAN akan mengawal terus penyelesaian kasus penambangan di Raja Ampat,” ujar Muhammad Burhanuddin, melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan temuan di empat wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat. Pertambangan di kawasan itu, katanya, dilakukan pada empat lokasi pulau-pulau kecil oleh PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRB.

    Raja Ampat merupakan destinasi wisata unggulan yang berada Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat.