Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Golkar Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Prof Didik: Kita Tidak Sadar Demokrasi Sudah Rusak

    Golkar Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Prof Didik: Kita Tidak Sadar Demokrasi Sudah Rusak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025, salah satunya merkomendasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai bahwa pemilihan langsung sangat mahal, sehingga ia kembali mengusulkan agar khusus pilkada dilaksanakan secara tidak langsung.

    Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menilai skema tersebut tidak berarti bebas dari masalah karena hanya elit yang terlibat di dalam pemilihan tidak langsung tersebut.

    Menurutnya, selama dua dekade terakhir ini pemilihan langsung ditandai oleh keterlibatan Alien, AI, bots, buzzer dan barang asing lainnya, yang merusak sendi-sendi demokrasi.

    “Karena itu, pemilihan langsung, meskipun bersifat “one man one vote”, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elit di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut. Suara rakyat, yang berasal dari suara hati nurani dan keinginan manusia untuk memilih pemimpinnya,” ungkap Didik dalam keterangan tertulis, dilansir Sabtu (27/12).

    Namun dengan kehadiran AI, maka dialog di dalam demokrasi disapu oleh suara mesin, provokasi buzzer, bots, AI dan mesin-mesih alien, yang masuk ke dalam sistem, menjajah dan menjarah demokrasi secara brutal.

    “Hasilnya adalah pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya, seperti terlihat pada kepemimpinan Jokowi, yang dihasilkan dalam pemilihan langsung dengan penuh keterlibatan mesin-mesin manupulatif, buzzer, bots, dan AI. Ini semua merupakan barang asing dan alien-alien baru di dalam demokrasi,” paparnya.

  • Menpar Tanggapi Bali Sepi Turis: Karena Cuaca Buruk

    Menpar Tanggapi Bali Sepi Turis: Karena Cuaca Buruk

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana angkat suara terkait menurunnya wisatawan lokal berlibur ke Bali di momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Dia menyebut persoalannya bukan karena daya tarik wisata. Tapi persepsi publik terhadap cuaca buruk.

    “Tapi memang wisatawan nusantaranya sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal yang lain ya,” kata Widiyanti kepada jurnalis di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Di sisi lain, dia mengungkapkan ada peningkatan untuk wisatawan mancanegara.

    “Jadi kami sudah mendapatkan data bahwa wisatawan mancanegara tetap meningkat, sekarang 6,8 juta tapi targetnya mencapai 7 juta,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, walau di Bali menurun, dia mengatakan jumlah wisatawan lokal meningkat di beberapa tempat. Itu karena preferensi berdasarkan informasi cuaca.

    Tujuan wisatawan domestik terlihat lebih banyak menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta Yogyakarta.

    “Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta. Yogyakarta terlihat ada peningkatannya luar biasa,” paparnya.

    Keseluruhan, dia membantah bahwa Bali sepi. Aktivitas pariwisata di Pulau Dewata tetap menurutnya tetap ramai, meski wisatawan domestik relatif kecil, yakni sekitar 2 persen.

    Adapun pernyataan Widiyanti itu disampaikan menanggapi narasi yang beredar. Terkait sepinya bali di momen libur Nataru.

    Narasi tersebut berseliweran karena menurunnya wisatawan domestik.
    (Arya/Fajar)

  • Refly Harun soal Polisi di Jabatan Sipil: Kapolri Bisa Lebih Powerfull dari Presiden

    Refly Harun soal Polisi di Jabatan Sipil: Kapolri Bisa Lebih Powerfull dari Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan pandangannya terkait polisi yang bisa menempati jabatan sipil. Dia menilai ada potensi Kapolri bisa lebih kuat dari presiden.

    Hal itu diungkapkan dalam program Indonesia Lawyers Club. Mulanya, Refly menjelaskan soal fungsi pokok kepolisian.

    “Kita mau menempatkan polisi di mana? Mau menempatkan sebagai two side in one coin, pertahanan dan keamanan sebagaimana bunyi konstitusi, atau menempatkan dia sebenarnya petugas sipil saja. Sipil yang dipersenjatai,” kata Refly dikutip Sabtu (27/12/2025).

    Dia menjelaskan, dua hal tersebut berbeda. Ada yang hanya untuk keamanan sipil, ada pula untuk negara.

    “Jadi beda dia fungsinya human security, bukan state security. Kalau state security dan defense tadi, state defense itu adalah tugas TNI,” jelasnya.

    “Kalau it kita mau tempatkan secara radikal perubahannya memang harus mengubah konstitusi. Kalau kita menghormati konstitusi,” tambahnya.

    Saat ini, dia menilai mesti diputuskan polisi diletakkan dalam hal apa. Tapi jika polisi diisolir hanya sebagai alat negara saja, yang tidak boleh berhubungan dengan ranah sipil, termasuk 17 lembaga yang ditunjuk Kapolri, pihak polisi tidak mau.

    “Maunya dua-duanya,” imbuhnya.

    Kepolisian saat ini, menurutnya secara struktural mau institusi yang besar dari Sabang sampai Merauke. Lengkap dengan segala keistimewaannya.

    “Dengan struktur komandonya, dengan persenjataan canggihnya, dengan kemampuan hukum yang bisa nangkap orang, bisa menersangkakan ora, kan begitu, bisa mengkrimalkan orang juga,” ucapnya.

  • Prediksi Jadwal Penerimaan CPNS 2026, BKN Beri Bocoran

    Prediksi Jadwal Penerimaan CPNS 2026, BKN Beri Bocoran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hingga di penghujung tahun 2025, belum ada pengumuman resmi jadwal pendaftaran CPNS 2026. Pemerintah masih fokus menyelesaikan seleksi tahun sebelumnya dan melakukan analisis kebutuhan pegawai.

    Selain itu anggaran rekrutmen CPNS dan PPPK juga tengah dalam kajian pada Rancangan APBN 2026.

    Pemerintah memprioritaskan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dan PPPK yang belum terserap.

    Di sisi lain, proses validasi data kebutuhan ASN di tiap kementerian/lembaga pun belum sepenuhnya rampung.

    Dari pola seleksi CPNS beberapa tahun terakhir dan rangkuman berbagai sumber, sudah ada proyeksi jadwal pendaftaran CPNS 2026 yang cukup konsisten. Proyeksi ini mengikuti alur kerja birokras: mulai dari usulan formasi, verifikasi, pengumuman, sampai seleksi SKD dan SKB.

    Secara garis besar, proyeksi jadwal pendaftaran cpns 2026 yang banyak dirujuk adalah sebagai berikut:

    Pengajuan usulan kebutuhan/formasi oleh instansi: sekitar Januari – Maret 2026.

    Verifikasi dan validasi formasi oleh KemenPAN-RB dan BKN: sekitar April – Mei 2026.

    Pengumuman resmi pembukaan seleksi dan formasi CPNS 2026: diperkirakan Juni – Juli 2026.

    Pendaftaran online melalui portal SSCASN: diproyeksikan Juli – Agustus 2026 (kuartal ketiga).

    Seleksi administrasi: sekitar Agustus 2026.

    Pelaksanaan SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dengan CAT: sekitar September – Oktober 2026.

    Pelaksanaan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang): sekitar November 2026.

    Pengumuman kelulusan akhir: diperkirakan Desember 2026 – Januari 2027.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh pernah menyampaikan, pembukaan formasi CPNS 2026 bergantung pada kebutuhan dan usulan dari masing-masing instansi.

    “Jika tidak ada permintaan formasi yang diajukan, maka proses seleksi tidak bisa dilanjutkan,” ujar Zudan.

    Selain itu, BKN juga masih harus berkoordinasi dengan kementerian terkait yakni Kementerian RB dan Kementerian Keuangan guna menyelaraskan program.

    “Kita sedang koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sambil menunggu permintaan formasi dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga,” ungkap Zudan. (Pram/fajar)

  • Munafri Arifuddin Kantongi 19 Rekomendasi DPD Menuju Kursi Ketua Golkar Sulsel

    Munafri Arifuddin Kantongi 19 Rekomendasi DPD Menuju Kursi Ketua Golkar Sulsel

    Menurutnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar perlu mencermati dengan serius aspirasi kader di daerah sebagai basis utama kekuatan partai.

    “Dukungan dari akar rumput, menjadi kunci utama menjaga soliditas, kesinambungan, dan kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan pada masa mendatang,” jelas Andi Luhur.

    Dekan baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah (FISIP Unismuh) Makassar itu, menegaskan bahwa dukungan dan aspirasi dari tingkat bawah Partai Golkar.

    Khususnya DPD II kabupaten/kota, merupakan nilai tawar politik yang tidak boleh diabaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dalam menentukan arah kepemimpinan ke depan, termasuk pada Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Selatan.

    Menurut Andi Luhur, meskipun mekanisme pengambilan keputusan di tubuh Partai Golkar dipahami bersifat sentralistik dan berada dalam ruang diskresi Ketua Umum, namun aspirasi kader di daerah tetap harus dibawa dan diperhatikan secara serius.

    “Itu sebuah nilai tawar dari Kader di akar rumput, meskipun kita paham bahwa pengambilan keputusan itu sentralistik dan punya diskresi, tapi aspirasi harus dibawa, mesti diperhatikan,” saran Andi Luhur.

    Ia menilai, kepemimpinan Golkar Sulsel ke depan harus menunjukkan metode baru, perbedaan dari pola lama. Sehingga perlu pertimbangan matang Ketua Umum mendengar aspirasi kader, tidak boleh terjebak pada cara pandang bahwa membangun Golkar cukup dilakukan secara elitis dan tidak politis.

    “Golkar yang tidak politis justru adalah Golkar yang memperhatikan aspirasi dari bawah. Terutama di lapisan-lapisan kedua yang berkaitan langsung dengan konsolidasi hingga ke desa,” jelasnya.

  • Susno Duadji Tagih Janji Presiden Prabowo untuk Potong Gaji Direksi BUMN

    Susno Duadji Tagih Janji Presiden Prabowo untuk Potong Gaji Direksi BUMN

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji mulai mempertanyakan realisasi dari komitmen dan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang akan memangkas jumlah komisaris hingga gaji dan tantiem direksi dan komisaris perusahaan BUMN.

    Pertanyaan dari Susno ini ditujukan ke lembaga Pemerintah seperti Danantara dan BUMN.

    Melalui unggahan diakun media sosial X pribadinya.

    “@Danantara_ri ,@bumn_idn , @PurbayaYudhi ,@KemenkeuRI ,@prabowo ,@KompasTV ,@tribunnews ,@tempodotco,” tulisnya dikutip Jumat (26/12/2025).

    Yang dipertanyakan olehnya terkait instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, berkaitan dengan perkembangan untuk pemangkasan gaji direksi.
    Gaji direksi dan komisaris BUMN dinilai memiliki angka disebut tidak masuk akal.

    “Lama tak terdengar perkem-bangan instruksi Presiden Prabowo unt pangkas gaji direksi dan komisaris BUMN yg sngt gede gk masuk akal,” tuturnya.

    Diketahui beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menghapus tantiem untuk jajaran komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pasalnya, ia melihat banyak hal tidak masuk akal di badan usaha pelat merah. Perusahaan itu rugi, namun jumlah komisarisnya terlampau banyak.

    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo

    .

    “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan,” imbuhnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Panas! Said Didu dan Ferry Koto Adu Argumen soal Tambang Ilegal

    Panas! Said Didu dan Ferry Koto Adu Argumen soal Tambang Ilegal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perdebatan panas kembali terjadi di media sosial X. Kali ini melibatkan Aktivis Sosial, Muhammad Said Didu, dan pegiat media sosial, Ferry Koto.

    Debat kusir ini terjadi menyusul pernyataan Said Didu terkait penertiban tambang ilegal yang dianggap Ferry sarat ketimpangan.

    Melalui akun X miliknya, Said Didu mengklaim memiliki informasi mengenai praktik penertiban tambang, termasuk di kawasan Weda Bay.

    Ia menyebut, dari puluhan ribu hektare lahan tambang yang dimiliki, hanya sekitar 100 hektare yang dikenakan denda.

    “Saya punya info ttg hal tersebut. Termasuk di Weda Bay yang hanya didenda untuk sekitar 100 ha dari puluhan ribu ha tambang yang dimiliki,” ujar Said Didu (26/12/2025).

    “Demikian juga tambang lainnya. Itulah faktanya. Tunggu data berikutnya,” tambahnya.

    Namun pernyataan tersebut memantik respons keras dari Ferry Koto. Dalam balasannya, Ferry menuding Said Didu menulis tanpa dasar yang jelas dan justru menyelesaikan masalah versinya sendiri.

    “Sampeyan itu nulis sendiri, tapi ngeles sendiri. Kalau ndak bahlul, ya pasti pikun karena sudah tua rentanya,” balas Ferry.

    Tidak berhenti di situ, Ferry menegaskan bahwa tambang ilegal seharusnya disita negara, bukan sekadar didenda.

    Ia menyebut seluruh aset tambang ilegal wajib diambil alih negara, berbeda dengan narasi yang disampaikan Said Didu.

    “Tambang ilegal disita negara, Cuk, tidak hanya lahannya, juga seluruh asetnya. Bukan seperti tulisan sampeyan,” tukasnya.

    Merespons hal tersebut, Said Didu kembali membeberkan poin-poin panjang yang menyinggung perbedaan perlakuan antara penertiban kebun sawit dan tambang.

  • Ramai Pembubaran Massa di Lhokseumawe, Puspen TNI Ungkap Kronologi Ini

    Ramai Pembubaran Massa di Lhokseumawe, Puspen TNI Ungkap Kronologi Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Pusat Penerangan (Puspen) TNI buka suara terkait beredarnya video dan konten yang mempertontonkan aksi pembubaran massa yang melakukan aksi di Kota Lhokseumawe, Aceh pada Kamis (25/12).

    Melalui unggahan resmi di akun media sosial resmi Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI, pihak TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI.

    Puspen TNI menegaskan informasi yang berkembang tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.

    TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada tgl 25 Desember 2025 pagi, berlanjut sampai tgl 26 Dini hari di Kota Lhokseumawe, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo, dan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

    Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi.

    Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. “Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi,” katanya dalam rilis tersebut, Jumat (26/12).

    Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam. Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

  • Ramai Pembubaran Massa di Lhokseumawe, Puspen TNI Ungkap Kronologi Ini

    Ramai Pembubaran Massa di Lhokseumawe, Puspen TNI Ungkap Kronologi Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Pusat Penerangan (Puspen) TNI buka suara terkait beredarnya video dan konten yang mempertontonkan aksi pembubaran massa yang melakukan aksi di Kota Lhokseumawe, Aceh pada Kamis (25/12).

    Melalui unggahan resmi di akun media sosial resmi Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI, pihak TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI.

    Puspen TNI menegaskan informasi yang berkembang tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.

    TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada tgl 25 Desember 2025 pagi, berlanjut sampai tgl 26 Dini hari di Kota Lhokseumawe, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo, dan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

    Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi.

    Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. “Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi,” katanya dalam rilis tersebut, Jumat (26/12).

    Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam. Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

  • Soal Konflik PBNU, Hasyim Muhammad Ragu dengan Hasil Islah

    Soal Konflik PBNU, Hasyim Muhammad Ragu dengan Hasil Islah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Hasyim Muhammad angkat suara terkait kesepakatan islah yang dicapai Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf dengan Rais Aam, KH Miftachul Akhyar.

    Hasyim mengaku dirinya selalu warna Nahdliyin masih ragu dengan islah PBNU yang dicapai kedua pimpinan tertinggi di organisasi NU tersebut. Dia mengaku ada dua hal yang perlu dicermati dari kesepakatan islah tersebut.

    “Pertama, jika memang akar perselisihan semudah itu dipertemukan (islah), kenapa kemarin sampai ada perpecahan hingga menghentikan Ketum?,” kata Hasyim Muhammad melalui ciutan di akun media sosialnya, Jumat (26/12).

    Dia lantas menyebut, Islah yang disepakat kedua kubu hanya menunda perselisihan (yang sebenarnya serius itu) untuk dibawa ke Muktamar. Semacam ada kesepakatan. “Oke kita berantem di Muktamar saja, biar hasilnya resmi,” katanya.

    Menurut Hasyim, jika memang poin 2 yang terjadi, maka perselisihan itu akan memuncak di saat muktamar. Kenapa memuncak? Karena sejak hari ini hingga Muktamar, akan terjadi gerilya besar-besaran di level bawah. “Dan jangan dikira itu tak membutuhkan dana besar,” tandas Hasyim Muhammad.

    Ujung-ujungnya, kata dia, di level bawah akan tetap ada kubu-kubuan hingga Muktamar nanti.

    Dia mengaku tidak tahu pasti seberapa serius akar perselisihan kemarin itu hingga ada pemberhentian Ketum hingga muncul dua Ketum. Dan sampai akhirnya harus ada islah, yang kemudian disepakati untuk dilakukan percepatan Muktamar.

    Yang jelas, menurutnya, tak mungkin penyebab perselisihannya adalah hal sederhana. Faktanya persoalan itu sampai membuat Rais Am memberhentikan Ketum, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah NU.