Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dedi Mulyadi: Tambang Hanya Melahirkan Kemiskinan, Ini Deretan Negara Kena “Kutukan” Usai Menukar Kekayaan Alam

    Dedi Mulyadi: Tambang Hanya Melahirkan Kemiskinan, Ini Deretan Negara Kena “Kutukan” Usai Menukar Kekayaan Alam

    Ditambah tindakan korupsi yang merajalela, krisis ekonomi, politik inflasi tinggi, dan kelangkaan bahan pokok.

    Di tengah krisis, pemerintah malah memerintahkan eksploitasi wilayah sengketa Essequibo demi pemasukan baru, langkah ini menimbulkan ketegangan politik hingga memperkuat rezim otoriter.

    Republik Demokratik Kongo (DRC)

    Sumber kekayaan yang dimiliki oleh Republik Demokratik Kongo di antaranya adalah kobalt, tembaga, berlian, emas, dan lainnya.

    Dampaknya, meskipun kaya sumber daya alam, DRC tetap jadi salah satu negara termiskin di dunia. Hal ini dipicu dari penambangan kontroli militan bukannya memberikan kesejahteraan yang menjanjikan,

    Melainkan memicu adanya kerja paksa, buruh anak, pelanggaran HAM, hingga infrastruktur lemah dan terjadinya deforestasi besar-besaran.

    Angola

    Sekitar 1,3 juta penambang liar terlibat dalam penambangan ilegal yang merusak lingkungan, menggerogoti pendapatan negara, dan memicu kekerasan.

    Kejadian tersebut berawal dari kekayaaan negara Angola yakni berlian dan minyak, tapi kekayaan itu justru memicu konflik daripada kesejahteraan.

    Adapun sumber kekayaan, Minyak dan gas (±75 % pendapatan negara). Namun dampaknya, ekonomi sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak.

    Korupsi dan pilihan investasi yang terpusat pada sektor minyak, bukan pada pembangunan berkelanjutan.

    Guyana

    Salah satu, sumber kekayaan yang dimiliki Guyana yakni minyak. Namun kekayaan ini memberikan dampak potensial.

    Sebagaimana menjadi suatu kekhawatiran akan “petrostat” baru, seperti korupsi, ketidakadilan distribusi pendapatan, dan harga hidup melambung

  • Israel Disebut Jadikan Rumah Sakit sebagai Tameng, Viral Video Tempat Persembunyian Tentara Zionis

    Israel Disebut Jadikan Rumah Sakit sebagai Tameng, Viral Video Tempat Persembunyian Tentara Zionis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perang antara Iran dan Israel semakin memanas. Serangan rudal skala besar diluncurkan dari Iran pada Kamis pagi, menargetkan Tel Aviv dan daerah sekitarnya di wilayah pendudukan.

    Menurut laporan media Israel, sekitar 20 rudal juga ditembakkan ke Haifa dan al-Naqab.

    Serangan tersebut mengakibatkan beberapa dampak yang dikonfirmasi, termasuk serangan langsung di pusat kota Tel Aviv dan distrik utara Ramat Gan.

    Peluncuran rudal terjadi saat pesawat penumpang El Al dilaporkan berada di udara, bersiap untuk mendarat. Menurut media Israel, pesawat itu dialihkan kembali ke Larnaca.

    Sementara itu, menurut kantor berita IRNA, target utama serangan itu adalah markas Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, dan Intelijen (IOF C4I) tentara pendudukan Israel.

    Pangkalan intelijen militer tersebut terletak di taman teknologi Gav-Yam, berdekatan dengan Rumah Sakit Soroka di Beer al-Sabe. Fasilitas tersebut menampung ribuan personel militer, sistem komando digital, unit operasi siber, dan sistem C4ISR milik tentara Zionis.

    Para pengguna media sosial di Indonesia juga menyoroti perang itu. Bahkan, muncul sejumlah spekulasi terkait jatuhnya rudal Iran di rumah sakit.

    “BREAKING. Kantor Berita Iran: Target serangan rudal adalah markas komando dan intelijen tentara Israel di sebelah Rumah Sakit Soroka. Zionis menjadikan Rumah Sakit Soroka sebagai tameng bagi markas komando dan intelijen tentara Israel,” tulis akun @SoftWarNews di X, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Ada pula yang membagikan video desain rumah sakit yang di bagian bawahnya terdapat sejumlah alat utama sistem senjata (Alutsista).

  • Perang Rudal Iran vs Israel, Ratusan WNI Ternyata Masih di Teheran, Pemerintah Didesak Mengevakuasi

    Perang Rudal Iran vs Israel, Ratusan WNI Ternyata Masih di Teheran, Pemerintah Didesak Mengevakuasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konflik yang semakin memanas antara Iran dengan Israel membuat khawatir banyak pihak.

    Hingga kini masih ada 380 Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran. Sebagian besar di antara mereka berada di Teheran.

    Komisi I DPR mendorong agar pemerintah mempercepat evakuasi ratusan WNI tersebut.

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menyampaikan hal itu pada Kamis (19/6).

    Dia menyatakan bahwa ratusan WNI yang berada di wilayah rawan konflik harus secepatnya dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Apalagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran sudah menetapkan status siaga I.

    ”Kami prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut. Pemerintah melalui KBRI Tehran harus segera mengambil langkah cepat dan terukur. Setiap detik sangat berharga dalam situasi genting seperti ini,” kata Deng Ical, sapaannya, kepada awak media.

    Politisi asal Sulawesi Selatan itu menekankan pentingnya koordinasi intensif antara KBRI Tehran, Pemerintah Pusat, dan negara-negara di sekitar Iran. Tujuannya agar proses evakuasi ratusan WNI dari Iran dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dia pun mengingatkan bahwa keselamatan para WNI jadi yang utama.

    ”Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas utama. Kami berharap evakuasi berjalan lancar dan seluruh WNI dapat kembali dengan selamat,” ujar Syamsul Rizal.

    Karena saat ini wilayah udara Iran tidak kondusif, evakuasi paling memungkinkan dilakukan melalui jalur darat. Syamsul Rizal ingin jalur tersebut sudah dipastikan aman untuk dilalui oleh para WNI. Mereka harus dikawal dan disediakan akomodasi serta logistik seperti makanan.

  • Said Didu Sindir Pemimpin Pembohong, Kutip Ayat Al-Qur’an, Netizen Ramai Mengaminkan

    Said Didu Sindir Pemimpin Pembohong, Kutip Ayat Al-Qur’an, Netizen Ramai Mengaminkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mencuri perhatian publik lewat cuitan terbarunya di X, Kamis (19/6/2025).

    Dalam cuitan yang tampak menyentil Jokowi dengan menulis satu kalimat pendek:

    “Sekedar mengingatkan,” kata Said Didu disertai kutipan ayat Al-Qur’an Surah Al-Jatsiyah ayat 7.

    Said Didu menjelaskan bahwa celaka bagi setiap pembohong karena bergelimang dosa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

    Cuitan tersebut langsung menuai respons luas. Banyak warganet menilai unggahan itu sebagai sindiran keras kepada mantan atasannya, Jokowi.

    Apalagi mengingat rekam jejak Said Didu yang pernah menjabat sebagai pejabat eselon I di era Jokowi sebelum kemudian menjadi pengkritik keras pemerintah.

    Hingga Kamis sore, cuitan tersebut telah dilihat lebih dari 6.900 kali, mendapatkan 309 suka, dan 85 kali diposting ulang.

    Balasan dari warganet pun bermunculan, salah satunya dari akun @blank0429 yang menulis:

    “Pak, mohon ikut serta mengaamiinkan,” timpalnya mengaminkan.

    Balasan tersebut merujuk pada ajakan bersama mengamini doa agar bangsa ini diselamatkan dari pemimpin yang berdusta.

    (Muhsin/fajar)

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS-Taufan Pawe Bicara Empat Mata, Genting?

    Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS-Taufan Pawe Bicara Empat Mata, Genting?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) dan kandidat calon ketua, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) ngopi bareng di Phoenam, Kamis, 19 Juni 2025, pagi.

    Keduanya berbincang santai sambil menikmati kopi dan makanan di kedai tersebut. Terlihat juga bergabung di meja mereka anggota DPR RI sekaligus mantan wakil wali kota Makassar, Syamsu Rizal alias Deng Ical.

    Taufan Pawe yang saat ini juga duduk di DPR RI terlihat beberapa kali tersenyum dan tertawa bersama IAS.

    Kedua tokoh Sulsel itu tampak sangat akrab, hangat satu sama lain.

    Setelah ngopi bareng, keduanya pindah tempat duduk dan mengobrol berdua di salah satu ruangan Phoenam. Keduanya terlihat berdiskusi beberapa menit di sudut ruangan.

    IAS menegaskan, ia dan TP membahas banyak hal terkait Golkar dan rencana Musda mendatang.

    “Kita ini sepakat mau lihat Golkar maju, makanya pertemuan ini semangatnya adalah semangat kebersamaan yang menguatkan satu sama lain,” kata IAS.

    Menurut IAS, dirinya dan TP sama-sama ingin melihat Golkar menjadi lebih baik. Karena itu, komunikasi seperti ini menurutnya sangat penting.

    “Tidak cocok rasanya kalau sama-sama mau berjuang untuk Golkar lalu diwarnai dengan pengkotak-kotakan,” ujarnya.

    TP pada kesempatan itu menegaskan dirinya sepakat saling support.

    Seperti halnya IAS, ia mengatakan berbeda pandangan dan pilihan boleh saja. Itu kata dia, lumrah dalam organisasi. Akan tetapi, perbedaan pilihan itu tidak boleh mengarah ke permusuhan. “Karena ujung-ujungnya ini semua untuk kepentingan partai. Jadi saling menegakkan etika dalam berorganisasi itu penting,” ujar TP.

  • Heru Subagia: Koperasi Desa Merah Putih Proyek Propaganda Berbiaya Rakyat

    Heru Subagia: Koperasi Desa Merah Putih Proyek Propaganda Berbiaya Rakyat

    Heru menyebut program ini tidak memiliki model kelayakan pendanaan yang sehat.

    Bahkan, menurutnya, proyek ini sangat rawan gagal, mengingat struktur organisasinya masih baru, infrastruktur belum matang, minim jaminan aset, dan nihil rekam jejak usaha.

    “Pertanyaannya sederhana, anda rela dana simpanan Anda di bank digunakan membiayai koperasi tanpa jaminan yang jelas? Rasanya tidak,” tegas Heru.

    Lebih jauh, Heru menuding bahwa program ini lebih bersifat propaganda ideologis ketimbang proyek ekonomi berbasis realitas.

    Pemerintah disebut mengaitkan program ini dengan sejarah keluarga Presiden Prabowo, yang menyebut dirinya sebagai pewaris semangat koperasi dari sang kakek, RM Margono Djojohadikusumo.

    Namun di balik semangat itu, Heru melihat ada potensi manipulasi yang berbahaya.

    “Yang dijual mimpi, yang ditagih uang rakyat,” tukasnya.

    Ia juga menyoroti laporan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyatakan bahwa hingga 16 Juni 2025, sebanyak 80.002 unit Koperasi Desa Merah Putih telah dibentuk.

    Jumlah tersebut menandakan beban yang sangat besar bagi perbankan nasional. Heru mengestimasi potensi transaksi yang harus dikelola mencapai Rp400 triliun, nyaris 20 persen dari total APBN.

    Ia menilai kondisi ini berbahaya bagi stabilitas sistem perbankan nasional. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank BUMN, penarikan dana besar-besaran bisa terjadi, saham jatuh, dan bank tidak mampu membayar dividen maupun kewajiban keuangan lainnya.

    “Jika ini terus dipaksakan, bisa-bisa kepemilikan bank-bank nasional akan jatuh ke tangan asing,” tegasnya.

  • Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap hasil survei internal dan pengamatannya terkait perbedaan karakter kepemimpinan antara Presiden ke-7 RI, Jokowi dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto

    Blak-blakan, Burhanuddin menyebut bahwa Jokowi dan Prabowo memiliki gaya dan fokus yang sangat berbeda dalam memimpin.

    “Beberapa waktu lalu saya punya survei, tapi tidak dirilis ya, hanya untuk kepentingan akademik. Itu 72 persen masih suka dengan Pak Jokowi,” ujar Burhanuddin dalam videonya yang beredar (19/6/2025).

    Meski angka itu menurun dari masa puncak kepopuleran Jokowi, ia menilai tingkat penerimaan publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih tergolong sangat tinggi.

    “Masih di atas 70 persen yang suka atau sangat suka. Itu jumlah yang cukup besar,” lanjutnya.

    Burhanuddin kemudian menjelaskan bahwa perbedaan utama antara Jokowi dan Prabowo terletak pada orientasi kepemimpinannya.

    “Pak Jokowi itu lebih suka hal-hal yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo lebih passion kalau bicara geopolitik, high politics,” jelasnya.

    Ia menilai, Jokowi tampak sangat menikmati kegiatan turun langsung ke masyarakat. Sementara Prabowo lebih menonjol dalam acara besar, seremonial, dan urusan luar negeri.

    “Catatan saya, Pak Prabowo terakhir blusukan itu saat banjir di Jakarta. Setelah itu saya belum lihat lagi,” tambahnya.

    Burhanuddin bilang, gaya kepemimpinan seperti Jokowi yang lebih membumi dan responsif terhadap persoalan rakyat di akar rumput masih dianggap efektif di mata publik, terlepas dari kemungkinan unsur pencitraan.

  • Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    Mustinya Layak Hukum Mati atau Seumur Hidup – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — EKs Pejabat Mahkamah Agung Zara Ricar dijatuhi vonis 16 tahun penjara dengan Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu menuai sorotan.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan salah satu yang menyoroti. Menurutnya, putusan itu menunjukkan rusaknya hukum.

    “Betapa rusaknya hukum dan hakim yang cuma vonis 16 tahun penjara ke Zarof Richard koruptor kakap di negeri ini?” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Umar, penerima suap terpidana pembunuhan, Ronal Tannur itu layak dihukum mati. Atau minimal penjara seumur hidup.

    “Mustinya dia layak di hukum mati atau minimal seumur hidup,” terangnya.

    Ia pun meminta publik memberi satu kata kepada vonis Zarof. Ia menegaskan bahwa hakim yang menangani kasus tersebut penghianat.

    “Satu kata buat hakim yang vonis zarof ges? Saya mulai: Penghianat,” pungkasnya.

    Vonis tersebut sebelumnya dibacakan ketua majelis hakim Rosihan Juhriah Rangkuti dalam sidang pembacaan putusan seperti dilansir dari Antara.

    ”Menyatakan terdakwa Zarof Ricar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu penuntut umum; dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum,” kata Rosihan.

  • Zainal Arifin Mochtar: Syarat Pemakzulan Gibran Sudah Terpenuhi, Hambatannya di Politik

    Zainal Arifin Mochtar: Syarat Pemakzulan Gibran Sudah Terpenuhi, Hambatannya di Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyebut bahwa secara konstitusional, syarat untuk memakzulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sejatinya sudah terpenuhi.

    Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai Kemana DPR Melangkah?” yang digelar Formappi, kemarin.

    “Ada tiga alasan pemakzulan berdasarkan pasal 7, khususnya dari pasal 7A-7B UUD 1945, yaitu pelanggaran pidana, pelanggaran administratif, dan perbuatan tercela,” kata Zainal dikutip pada Kamis (19/6/2025).

    Dikatakan Zainal, unsur pelanggaran pidana bisa dilihat dari laporan yang disampaikan Ubedilah Badrun terkait dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus korupsi.

    Sementara aspek administratif, lanjut Zainal, bisa muncul dari persoalan seperti legalitas ijazah atau tahapan verifikasi administratif lainnya.

    “Perbuatan tercela? Banyak sekali. Ada Fufufafa, nepotisme,” tegasnya.

    Meski menyebut konstruksi hukum untuk pemakzulan telah tersedia, pria yang akrab disapa Uceng ini menilai bahwa proses tersebut sulit diwujudkan karena hambatan politik yang cukup besar.

    Ia juga menyinggung dominasi koalisi pendukung pemerintah sebagai faktor kunci.

    “Kalau pendukung Prabowo-Gibran masih bersatu padu kuat maka hitungannya tidak akan mencapai menuju kepada hak menyampaikan pendapat, itu kalau kita melihat secara koalisi pemerintahan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Zainal juga mengkritisi peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya tidak lagi berdiri sebagai institusi hukum yang netral.

  • Perkuat Ekonomi Lewat Kawasan Premium, PIK Jadi Contoh Pembangunan Inklusif

    Perkuat Ekonomi Lewat Kawasan Premium, PIK Jadi Contoh Pembangunan Inklusif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pantai Indah Kapuk (PIK) dinilai memiliki kontribusi strategis dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, kesuksesan kawasan ini disebut tidak lepas dari dukungan kebijakan publik dan komitmen tinggi dari para pengembang.

    Pengamat properti Anton Sitorus menilai PIK berada di posisi yang sangat diuntungkan, terutama dari sisi dukungan infrastruktur dan kemudahan regulasi.

    “Terlepas dari polemik status PSN (Proyek Strategis Nasional) atau bukan, yang jelas kawasan seperti PIK mendapatkan dukungan infrastruktur yang signifikan dari pemerintah. Contohnya, rencana pembangunan exit tol baru yang langsung terhubung ke kawasan itu,” ujarnya, Selasa (10/6).

    Ia menambahkan, dorongan dari sisi perizinan, insentif fiskal, dan kebijakan non-fiskal turut membentuk PIK menjadi kawasan elit bernilai jual tinggi.

    “Pengembangnya juga punya modal kuat untuk mengembangkan kawasan dengan kualitas premium. Ini terlihat dari berbagai fasilitas komersial, kuliner, dan retail yang kini menjadikan PIK sebagai trend setter di Jabodetabek,” jelasnya.

    Anton juga mencatat, dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, tidak banyak kawasan di Jabodetabek yang menunjukkan pertumbuhan sepesat PIK. Ia menyebut pentingnya dukungan dari pemerintah daerah agar kawasan strategis seperti ini mampu menarik investasi secara berkelanjutan.

    “Pemerintah kota atau kabupaten pasti akan mendukung proyek yang berdampak positif pada wilayah mereka. Ini bisa dilihat juga dari contoh lain seperti Kawasan Industri Terpadu Batang, atau daerah-daerah sekitar Bandara Kertajati, di mana pemerintah lokal aktif mendorong perkembangan agar wilayahnya terangkat dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” terangnya.