Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Widodo dan Dani Iskandar Bisa Jadi Kunci di Balik Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

    Widodo dan Dani Iskandar Bisa Jadi Kunci di Balik Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi terus menjadi pembicaraan hangat belakangan ini.

    Terbaru, pakar telematika, Roy Suryo, menanggapi pernyataan politisi senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi.

    Dalam pernyataan Beathor, muncul sederet nama yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Dalam pemaparan Beathor yang kemudian dikutip oleh Roy, dua nama mencuat sebagai sosok penting dalam kisruh ijazah Jokowi, yakni Widodo dan Dani Iskandar.

    Keduanya termasuk dalam jajaran yang disebut sebagai bagian dari “Tim Jakarta”, yang disebut-sebut berperan dalam proses yang masih dipertanyakan keabsahannya.

    Menpora di era Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada bantahan langsung dari nama-nama tersebut terkait tudingan Beathor.

    Hanya ada pernyataan dari Andi Widjajanto yang juga merupakan mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi 2014. Namun ia pun tidak menampik apa yang dibeberkan Beathor.

    “Sikap kehati-hatian itu bisa dimaklumi, terutama karena beberapa dari mereka adalah mantan pejabat negara. Namun tidak adanya penolakan eksplisit justru memberi ruang tafsir liar di masyarakat,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Jumat (20/6/2025).

    Roy juga menyinggung keterkaitan isu ini dengan keberadaan Universitas Pasar Pramuka (UPP), yang oleh Beathor disebut sebagai sumber ijazah yang tidak resmi.

    Ia mengingatkan bahwa sejak dekade 1970-an, kawasan Pasar Pramuka telah dikenal sebagai tempat jasa pengetikan hingga penjilidan dokumen akademik sekaligus diduga kuat menjadi lokasi praktik pembuatan ijazah palsu.

  • Soal Kebenaran Ijazah Jokowi, Dokter Tita: Tidak Bisa Lagi Ditahan Apalagi Dibungkam

    Soal Kebenaran Ijazah Jokowi, Dokter Tita: Tidak Bisa Lagi Ditahan Apalagi Dibungkam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ahli Epidemiologi sekaligus Pegiat Media Sosial, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kembali bersuara persoalan kebenaran ijazah palsu milik Jokowi.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa menyebut kebenaran terkait isu ini perlahan mulai terlihat dan terungkap.

    Hal itulah yang disebut akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

    “Kebenaran kalau sudah terbuka, dia akan mengucur seperti aliran air yang deras,” tulisnya dikutip Jumat (20/6/2025).

    Bahkan, Dokter Tifa menyebut kebenaran yang saat ini terungkap sudah sulit untuk ditahan apalagi jika ingin dibungkam.

    “Tak bisa lagi ditahan dan dibungkam?,” tuturnya

    Sebelumnya, Politisi PDIP, Beathor Suryadi menyebut pernah melihat dokumen asli Jokowi.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor.

    Beathor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

    Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana,” katanya, melansir laman msn dari Seputar Cibubur, Rabu (18/6/2025).

    Widodo disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam proses pencetakan, namun menurut Beathor, ia telah menghilang sejak isu buku kontroversial karya Bambang Tri tentang ijazah Jokowi mengemuka.

  • Nikmat Polisi Mana Lagi yang Kau Dustakan? dari Rumah Tua Sampara hingga Keadilan untuk Feni Ere

    Nikmat Polisi Mana Lagi yang Kau Dustakan? dari Rumah Tua Sampara hingga Keadilan untuk Feni Ere

    Sementara itu, di tempat berbeda namun dengan semangat pengabdian yang sama, aparat penegak hukum lainnya menulis kisah perjuangan dalam lembar lain, menguak misteri hilangnya Feni Ere.

    Bulan demi bulan berganti sejak Feni Ere dilaporkan hilang pada Januari 2024. Tak ada kabar, tak ada jejak. Keluarga hidup dalam tanda tanya tanpa jawaban.

    Tapi bagi Ipda Abdillah Makmur, Panit Resmob Polda Sulsel yang akrab disapa Abe ini bukan sekadar perkara orang hilang. Ada sesuatu yang tak beres, dan ia memilih mendengarkan nalurinya.

    “Perasaanku bilang, ini bukan sekadar orang hilang,” kata Abe, Sabtu (22/3/2025) lalu.

    Dan benar saja. Di hutan dekat Toraja, lebih dari setahun kemudian, seorang warga secara tak sengaja menemukan kerangka manusia saat mengejar ayam hutan. Setelah identifikasi dilakukan, akhirnya diketahui, itulah Feni Ere.

    Hari itu, air mata pecah dari keluarga yang selama lebih dari satu tahun menunggu kabar. Fita, adik Feni, hanya mampu berkata lirih.

    “Terima kasih terutama ke Pak Abe dan timnya karena sudah menangkap pelaku,” ucap Fita.

    Orangtua Feni memeluk erat Abe, seakan ingin meluapkan seluruh beban emosi yang selama ini tertahan. Bagi mereka, polisi ini bukan lagi sekadar penyidik, tapi bagian dari keluarga.

    “Kami dari keluarga dengan Pak Abe sudah seperti keluarga, sudah banyak bantu proses penyelidikan kasus almarhum,” Fita menuturkan.

    Lebih mengharukan lagi, selama seluruh proses itu berjalan, keluarga tidak diminta satu rupiah pun.

    “Selama proses berlangsung, tidak ada sama sekali yang dibayar ke polisi,” tegas Fita.

  • Didit Prabowo Sambangi Dedi Mulyadi, Ada Apa?

    Didit Prabowo Sambangi Dedi Mulyadi, Ada Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, menyambangi kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Didit ditemani oleh seniman Happy Salma. Tujuan mereka adalah untuk riset penulisan buku bertema silat dan kuliner tradisional Nusantara.

    Salah satu hal yang jadi perhatian mereka adalah sambal, yang menurut Dedi Mulyadi bukan cuma soal rasa pedas, tapi juga menyimpan cerita panjang soal budaya dan filosofi hidup orang Sunda.

    Pertemuan itu dibagikan langsung oleh Dedi lewat akun Instagram pribadinya, lengkap dengan momen ketika ia meracik sambal langsung untuk Didit dan Happy Salma.

    “Jadi gini, sambal itu sebenarnya cerita tentang bagaimana kreatifnya kaum ibu di Jawa Barat. Cermin dari kemiskinan juga bisa dilihat dari sambal,” ucap Dedi sambil mengulek sambal dari cengek, garam, dan terasi, dikutip Instagram @dedimulyadi71 pada Jumat (20/6/2025).

    Hidangan sederhana itu kemudian disajikan dengan ulen (uli ketan) dan pepes ikan, menggambarkan betapa sambal memang tak bisa dipisahkan dari meja makan orang Sunda.

    Dedi menjelaskan lebih jauh bahwa sambal lahir dari keterbatasan dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Tapi dari kesederhanaan itulah muncul rasa dan nilai.

    “Makanan Indonesia itu lahir dari keprihatinan. Dari keadaan, dari kemiskinan. Dari bahan baku yang sangat terbatas,” ujar Dedi.

    Ia lalu mencontohkan, hanya dengan cengek dan garam, bisa jadi sambal goang. Tambah bawang, jadi sambal bledag. Tambah terasi, jadi sambal terasi.

  • Daftar Rincian Harga Sawit Berdasarkan Umur Tanaman, Pengusaha Wajib Patuh

    Daftar Rincian Harga Sawit Berdasarkan Umur Tanaman, Pengusaha Wajib Patuh

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami penguatan. Hal ini diputuskan dalam Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Periode Juni 2025 yang digelar pada 11 Juni 2025 melalui platform Zoom Meeting.

    Rapat yang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Gafar, SP., MM, ini dihadiri oleh perwakilan perusahaan kelapa sawit, pekebun/petani, Apkasindo, Apkasindo Perjuangan, dan instansi terkait.

    Keputusan rapat menetapkan harga TBS baru yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan kelapa sawit (PKS) di Sulsel. Penetapan harga ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 205/II/Tahun 2024, dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1/Kpts/KB.410/01/2025.

    Hasil analisis harga rata-rata penjualan Crude Palm Oil (CPO) dan besaran Indeks K menghasilkan angka sebagai berikut:

    Harga rata-rata penjualan CPO: Rp 12.791,93

    Besaran Indeks K yang disepakati: 88,29%

    Semua PKS diwajibkan mengirimkan data perhitungan Indeks K, harga penjualan CPO, dan inti sawit secara lengkap untuk verifikasi. Harga TBS yang telah ditetapkan berlaku untuk pembayaran periode 11 hingga 30 Juni 2025.

    Berikut rincian harga TBS berdasarkan umur tanaman:
    No Umur Tanaman Indeks K (%) R-CPO (%) Harga TBS (Rp)

    3 Tahun 88,29 17,44 2.432,06

    4 Tahun 88,29 19,17 2.621,96

    5 Tahun 88,29 19,83 2.693,76

    6 Tahun 88,29 20,60 2.777,98

    7 Tahun 88,29 21,30 2.856,13

    8 Tahun 88,29 21,67 2.896,09

    9 Tahun 88,29 22,10 2.943,74

    10-20 Tahun 88,29 21,79 2.907,81

    22 Tahun 88,29 21,79 2.928,83

    23 Tahun 88,29 21,20 2.872,25

    25 Tahun 88,29 19,82 Data Tidak Lengkap

    Plt. Kepala Dinas, Abdul Gafar, SP., MM, menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh PKS terhadap harga TBS yang telah ditetapkan untuk memastikan kesejahteraan para pekebun kelapa sawit di Sulawesi Selatan.

  • Makna Upacara Penghormatan Kepada Jutaan Korban Perang Dunia II

    Makna Upacara Penghormatan Kepada Jutaan Korban Perang Dunia II

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menegaskan kesamaan pandangan kedua negara dalam menyikapi berbagai isu global dan regional.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki prinsip yang sejalan dalam urusan internasional. Salah satunya dalam hal penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

    “Bidang internasional, sebagaimana tadi disampaikan Presiden Putin, Indonesia dan Rusia memiliki banyak sekali pandangan yang sama. Kami menghormati kedaulatan setiap negara, kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai, dan kami selalu ingin mengutamakan kolaborasi daripada konflik,” ujar Presiden Prabowo.

    Senada, Presiden Putin menggarisbawahi bahwa kedua negara tidak hanya berbagi pandangan, tetapi juga menjalin koordinasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kita mencatat bahwa posisi Rusia dan Indonesia terhadap isu, kebanyakan isu global dan regional sangat mirip atau hampir sama. Kedua negara kami membela prinsip kedaulatan di area internasional. Bersatu padan perkembangan damai di kawasan Asia Pasifik. Kami koordinasikan di PBB dan platform lain,” ujar Presiden Putin.

    Kesamaan posisi tersebut dinilai menjadi fondasi kuat bagi hubungan strategis Indonesia dan Rusia, yang pada tahun ini genap memasuki 75 tahun hubungan diplomatik. Kedua pemimpin menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam diplomasi global yang mengedepankan perdamaian dan keseimbangan kekuatan di kawasan. (Pram/fajar)

  • Senior PDIP Sebut Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Andi Widjajanto Ungkap Fakta Terbaru

    Senior PDIP Sebut Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Andi Widjajanto Ungkap Fakta Terbaru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang disebut-sebut dicetak di Pasar Pramuka kembali mencuat usai pernyataan mengejutkan dari politisi senior PDIP, Beathor Suryadi.

    Menyikapi hal tersebut, Andi Widjajanto yang juga merupakan mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi 2014 akhirnya buka suara.

    Ia memberikan penjelasan mengenai peran dan keterlibatannya dalam proses administrasi pencalonan Jokowi kala itu.

    “Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan bang Beathor, terkait apapun, terkait ijazah Jokowi,” kata Andi dikutip dari unggahan video akun X @them878, Jumat (20/6/2025).

    Dikatakan Andi, tanggung jawab utama yang diemban saat itu hanya memastikan seluruh dokumen administratif untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disusun dan dilengkapi dengan benar.

    Ia menyebut bahwa seluruh syarat sudah terpenuhi dan tidak ada catatan yang meragukan.

    Meski mengaku sempat melihat ijazah Jokowi saat proses pengajuan, Andi menyatakan tidak memiliki referensi yang memadai untuk membandingkannya dengan dokumen-dokumen yang kini ramai beredar di media sosial.

    “Saya cenderung enggak ingat ya, di 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah,” tuturnya.

    Andi juga menambahkan bahwa saat itu tidak ada keraguan sedikit pun terhadap latar belakang pendidikan Jokowi, mengingat beliau telah melewati berbagai jabatan publik.

    “Seseorang yang sudah dicalonkan, sudah dua kali wali kota, sudah satu kali gubernur, tidak ada di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah,” imbuhnya.

  • Bahrain Terlalu Superior, Timnas Voli Putra Indonesia Kalah Telak

    Bahrain Terlalu Superior, Timnas Voli Putra Indonesia Kalah Telak

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Voli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan lawannya di laga kedua ajang AVC Nations Cup 2025.

    Di laga kedua ini, Timnas Voli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan telak tuan rumah, Bahrain.

    Indonesia kalah lewat game cepat dengan skor 0-3 dari tuan rumah Bahrain (13-25, 25-27, 22-25 ).

    Meski harus menelan kekalahan, skuad Garuda tetap melaju ke babak selanjutnya karena berstatus sebagai runner up grup A.

    Pada laga sebelumnya, skuad asuhan Mohammadirad Rahman mengatasi perlawanan Thailand dengan skor tipis 3-2 (25-20, 25-22, 21-25, 16-25, 18-16).

    Adapun Bahrain selaku juara Pool A akan menantang Taiwan di perempat final AVC Nations Cup 2025 yang merupakan runner up Pool C.

    Sementara Timnas Voli Putra Indonesia kini akan berhadapan dengan Pakistan, yang merupakan unggulan kedua dalam turnamen ini, pada babak perempat final.

    Ini akan menjadi tantangan yang signifikan, mengingat kekuatan Pakistan yang berhasil mencapai final pada edisi 2024.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tegaskan Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Pakar Hukum Ungkap Realitas Politik

    Tegaskan Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Pakar Hukum Ungkap Realitas Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres hingga kini masih jadi perhatian publik.

    Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa secara konstitusional, semua syarat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi.

    Pria yang akrab disapa Uceng ini mengungkapkan hal itu dalam forum diskusi bertajuk “Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai Kemana DPR Melangkah?” yang digelar oleh Formappi, Rabu, 18 Juni 2025.

    “Ada tiga dasar pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945: pelanggaran pidana, administratif, dan perbuatan tercela,” ujar Zainal melansir laman msn.

    Ia menyoroti laporan dugaan korupsi yang dilayangkan Ubedilah Badrun sebagai potensi unsur pelanggaran pidana. Sementara dari sisi administratif, kata dia, keabsahan dokumen seperti ijazah menjadi bahan pertimbangan penting.

    “Kalau bicara perbuatan tercela? Ya ampun, itu sudah banyak. Dari Fufufafa sampai praktik nepotisme,” sindirnya, tajam.

    Menurutnya, secara teori hukum, pemakzulan terhadap Gibran sangat mungkin dilakukan. Namun realitas politik di DPR menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus.

    Hak menyatakan pendapat, sebagai tahapan awal proses pemakzulan, hanya bisa dilakukan jika mayoritas anggota DPR sepakat.

    “Dengan koalisi Prabowo-Gibran yang masih solid, saya pesimistis DPR akan berani memulai langkah itu,” jelasnya.

    Uceng juga menilai Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki peran penting dalam menilai pelanggaran hukum Wapres, sudah tidak netral.

    “Maaf, saya tak bisa lagi anggap MK sebagai lembaga hukum. Bagi saya, MK sudah jadi makhluk politik,” tegasnya.

  • Bakal Tersebar di 70 Ribu Desa, Koperasi Merah Putih Panen Kritik

    Bakal Tersebar di 70 Ribu Desa, Koperasi Merah Putih Panen Kritik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan membuat Koperasi Merah Putih yang tersebar di 70 ribu desa. Gagasan itu menuai kritik.

    Publik menilai gagasan tersebut hanya politik balas budi Presiden Prabowo Subianto kepada kepala desa. Karena telah didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Banyaknya kritik itu diakui Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. Selain bermuatan politik, koperasi itu terbentuk bukan atas keinginan arus bawah, tetapi karena program pemerintah pusat.

    Ia menjelaskan, pembentukan Koperasi Merah Putih sejatinya dibentuk dari arus bawah yaitu melalui Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus. Hanya saja, gagasan programnya dilakukan secara top down atau menjadi program nasional.

    “Gagasannya top down. Itu kritik yang juga saya sering dengar dari masyarakat. Tapi saya bilang, tetapi esensinya kan pembentukannya dari bawah. Lewat forum yang namanya Musyawarah Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Budi dikutip dari Grup JawaPos, Kamis (19/6/2025).

    Karenanya, Budi Arie mengatakan kritik koperasi dengan sistem top down menurutnya kurang pas. Menurutnya, program dan gagasannya top down, namun pembentukan dari awal tetap dilakukan berdasar partisipasi yang dikemas melalui musdesus.

    “Praktiknya tetap partisipasi dari bawah. Karena masyarakat, warga sangat menyadari pentingnya koperasi untuk membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia juga menjelaskan, dalam implementasinya, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Ia juga menambahkan bahwa ada sekitar 64 ribu kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.