Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kepengurusan PDIP Digugat di PTUN, John Sitorus Beri Sindiran ke PSI

    Kepengurusan PDIP Digugat di PTUN, John Sitorus Beri Sindiran ke PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus menyorot tajam terkait gugatan kepengurusan PDI Perjuangan ke PTUN.

    Menurutnya hal ini baru muncul setelah mantan Presiden Jokowi Widodo akhirnya memutuskan batal maju sebagai calon Ketua Umum PSI.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, John Sitorus menyorot terkait hal ini.

    “Setelah Jokowi tidak jadi nyalon ketum PSI, tiba-tiba muncul gugatan kepengurusan PDI Perjuangan ke PTUN,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    Ia pun bertanya-tanya terkait kejadian ini apakah adalah sebuah kebetulan atau tidak.

    John Sitorus pun memberi sindiran dengan menyebut PSI hanya sebagai Partai Politik yang kelasnya hanya kabupaten.

    “Apa ini sebuah kebetulan? Saya menduga tidak. Seperti saya sebutkan, PSI hanya kelas kabupaten bagi Jokowi Family untuk bertarung di 2029,” ujarnya.

    Menurutnya, ini bisa menjadi sebuah alarm bahaya untuk PDI Perjuangan.

    “Ini alarm bahaya bagi PDI Perjuangan,” sebutnya.

    “Hati-hati, rongrongan tangan-tangan jahat masih berupaya untuk merebut partai ini dari tangan Bu Mega,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu Beri Saran ke Presiden Prabowo dalam Upaya Penyelamatan Bangsa

    Said Didu Beri Saran ke Presiden Prabowo dalam Upaya Penyelamatan Bangsa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kritik pedas diberikan oleh Eks Sekertaris BUMN, Said Didu terkait Pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Kritik yang diberikan oleh Said Didu ini berupa saran untuk Presiden Prabowo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut negara bisa selamat beberapa hal bisa disingkirkan.

    Mulai dari pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hingga Jokowi dan kroni yang disebutnya sebagai wabah

    “MAU NEGARA SELAMAT, GIBRAN HARUS DIMAKZULKAN! JOKOWI & KRONI ADALAH WABA..,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    Lanjut, Said Didu mengatakan di masa Pemerintahan Jokowi sebelumnya hadir geng yang diberi nama Geng SOP.

    Geng inilah yang menurut Said Didu justru menghambat dan menghalangi upaya perbaikan yg ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo

    “Karena residu pemerintahan Jokowi tsb yg saya sebutkan Geng SOP (Solo-Okigarki dan Parcok) menghambat dan menghalangi upaya perbaikan yg ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Karena alasan itulah, ia menyarankan cara penyelamatan bangsa adalah Pemakzulan Gibran hingga mengadili mantan Presiden Jokowi.

    “maka paket hemat menyelamatkan bangsa adalah :
    1) makzulkan Gibran
    2) Adili Jokowi,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar).

  • Kapal Induk Amerika yang Melintas di Laut Natuna Ternyata Bertenaga Nuklir, TNI Buka Suara

    Kapal Induk Amerika yang Melintas di Laut Natuna Ternyata Bertenaga Nuklir, TNI Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beredar informasi di masyarakat mengenai kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz (CVN-68) beserta kapal pengawalnya melintas di Laut Natuna Utara menuju Selat Singapura, melintasi Selat Malaka, dan selanjutnya bergerak ke arah Samudera Hindia.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa TNI berterima kasih atas kepedulian masyarakat melaporkan keberadaan kapal perang asing, hal tersebut merupakan wujud kecintaan kepada negara dan cerminan Sishankamrata.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kepeduliannya telah melaporkan keberadaan Kapal perang asing, ini adalah wujud dan cerminan Sishankamrata, kita bersama-sama menjaga keamanan dan  kedaulatan negara,” ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

    Terkait Kapal Induk USS Nimitz tersebut Kapuspen TNI menegaskan bahwa aktivitas pelayaran kapal induk bertenaga nuklir tersebut sepenuhnya mematuhi aturan internasional.

    “Kapal induk USS Nimitz berlayar melalui Selat Malaka dengan memanfaatkan Hak Lintas Transit, yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Sesuai aturan, setiap kapal asing, termasuk kapal perang, diperbolehkan melintas tanpa memerlukan izin negara pantai, selama memenuhi ketentuan pelayaran internasional dan tidak mengancam keamanan wilayah yang dilintasi,” terangnya.

    Lebih lanjut Kapuspen TNI menjelaskan, dalam pelayaran ini, USS Nimitz dikawal oleh tiga fregat tempur Angkatan Laut AS, yaitu USS Curtis Wilbur (DDG-54), USS Gridley (DDG-101), dan USS Lenah Sutcliffe Higbee (DDG-123).

  • Produksi Kapal Fregat Merah Putih (MPF140), PT PAL Klaim Tercanggih

    Produksi Kapal Fregat Merah Putih (MPF140), PT PAL Klaim Tercanggih

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Kementerian Pertahanan Indonesia mengunjungi PT PAL Indonesia untuk melihat proses produksi kapal Fregat Merah Putih.

    Kapal ini merupakan Fregat pertama karya anak bangsa yang dibangun di Dock Semarang PT PAL, Surabaya, dengan spesifikasi tempur multifungsi.

    Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan (kemenhan) RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 yang saat ini tengah dikembangkan di dunia.

    Direktur Produksi PT PAL, Diana Rosa menyatakan bahwa kapal ini menjadi bukti kemampuan industri dalam negeri dalam mengembangkan alutsista berstandar internasional.

    “Ini adalah kapal perang tercanggih saat ini. Standarnya, standar dunia, naval rule. Salah satu dari empat di dunia yang membangun kapal seperti ini, salah satunya Indonesia,” kata Diana Rosa saat ditemui di lokasi pembangunan, Rabu (25/6).

    Dia menjelaskan Fregat Merah Putih memiliki panjang 140 meter, bobot penuh hingga 6.626 ton serta mampu melaju dengan kecepatan maksimum 28 knot dan jangkauan pelayaran sejauh 9.000 nautical mile (NM).

    Kecepatan ini melampaui kapal fregat dari negara lain, seperti Filipina (16 knot) dan Uni Emirat Arab (20 knot).

    Dia menjelaskan hingga pertengahan 2025, pembangunan kapal sudah mencapai 66 persen dan masih menanti pemasangan sistem tempur dan sensor (Sewaco) yang akan dipasang usai peluncuran pertama.

    Menurut Diana Rosa, kapal akan kembali ke PT PAL pada 2027 untuk pemasangan penuh seluruh senjata.

    “Delivery pertama akan siap berlayar, tapi nanti kembali lagi untuk pasang senjata,” jelasnya.

  • UU Batas Usia Capres dan Cawapres Boleh Digugat, John Sitorus Beri Sindiran UU TNI

    UU Batas Usia Capres dan Cawapres Boleh Digugat, John Sitorus Beri Sindiran UU TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus memberi pernyataan menarik.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, John Sitorus menyorot terkait Aufaa Luqman.

    Aufaa Luqman diketahui Adik Almas, penggugat batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

    Hal inilah yang kemudian disorot tajam oleh John Sitorus di cuitannya itu.

    “Orang ini boleh menggungat UU batas usia Capres dan Cawapres,” tulisnya dikutip Rabu (25/6/2025).

    Dimana, Aufaa Luqman diperbolehkan untuk melayangkan gugatannya.

    Namun, menurut John Sitorus hal berbeda justru dirasakan saat yang digugat adalah UU TNI.

    Karena alasan inilah, ia kemudian memberikan sindiran dengan menyebut fenomena ini sebagai logika absurd.

    “Tapi ibu rumah tangga dan aktivis tidak boleh menggugat UU TNI,” ujarnya.

    “Sebuah logika ABSURD…!,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Luncurkan Kalender Hijriah, PP Muhammadiyah Ajak Umat Islam Melepas Ego

    Luncurkan Kalender Hijriah, PP Muhammadiyah Ajak Umat Islam Melepas Ego

    FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, pada Rabu (25/6).

    Peluncuran ini menjadi momen bersejarah yang menegaskan peran Muhammadiyah dalam menghadapi era globalisasi, sekaligus mengupayakan persatuan umat Islam di seluruh dunia melalui satu sistem penanggalan Islam yang seragam dan ilmiah.

    KHGT menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia dengan memandang seluruh permukaan bumi sebagai satu matlak atau zona waktu penetapan awal bulan yang berlaku serentak.

    Dengan sistem ini, seluruh umat Islam di dunia dapat merayakan hari-hari besar keagamaan pada tanggal yang sama tanpa perbedaan.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan bahwa peluncuran KHGT adalah langkah strategis yang penting dalam perjalanan Muhammadiyah untuk berkhidmat bagi dunia Islam dan peradaban umat manusia.

    Ia menegaskan bahwa Islam adalah agama kosmopolitan yang mengandung nilai universal rahmatan lil ‘alamin yang ditujukan untuk seluruh alam.

    Haedar juga mengajak umat Islam untuk melepas ego sektoral demi kesatuan umat dalam penentuan waktu ibadah. “Hari ini adalah hari bersejarah. Muhammadiyah menghadirkan Kalender Hijriah Global Tunggal untuk menegaskan peran dan posisinya di tengah arus globalisasi yang tak terelakkan,” kata Haedar Nashir.

    Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas menjelaskan bahwa KHGT merupakan hasil kajian mendalam yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional ke-32 pada Februari 2024 dan mengadopsi hasil Muktamar Turki 2016 yang berbasis ilmiah dan sesuai syariat Islam.

  • Jelang Kongres VI PDIP, Muncul Gerakan dari Kader Akar Rumput

    Jelang Kongres VI PDIP, Muncul Gerakan dari Kader Akar Rumput

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini memang belum ditentukan jadwal pasti pelaksanaannya. Kendati begitu, mulai ada gerakan dari arus bawah.

    Misalnya saja kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat dan sejumlah kader lainnya. Dia memberikan sumbangan dana untuk mendukung pelaksanaan Kongres VI PDI Perjuangan.

    Sumbangan dana itu disetorkan Achmad melalui teller di salah satu bank di kawasan Pacar Keling Surabaya, Rabu (25/6).

    Tak sendiri, Achmad didampingi kader senior Jagad Hari Seno yang juga menyetorkan bantun untuk DPP.

    Achmad menjelaskan sumbangan ini bukanlah tentang nominal rupiah yang diberikan, tetapi simbol kesetiaan dan kekuatan nurani kader terhadap kepemimpinan Megawati.

    “Gerakan gotong royong ini merupakan inisiatif kader-kader PDI Perjuangan di akar rumput. Kami ingin menunjukkan bahwa Ibu Megawati bukan hanya mendapat dukungan moral, tetapi juga dukungan dari hati dan semangat para kader yang merelakan sedikit dari materi mereka untuk membuktikan bahwa beliau adalah pemimpin dari rakyat,” ungkap Achmad.

    Dia menyampaikan gerakan ini berpotensi menjadi pemantik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. “Tambaksari dan Sawahan ini adalah wilayah strategis yang selalu menjadi lumbung suara PDI Perjuangan. Maka kami mulai dari sini, semoga bisa ditiru dan digelorakan oleh kader lain di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Melalui aksi ini, para kader Surabaya berharap kader-kader di daerah lain turut tergerak melakukan hal serupa menjelang Kongres VI. Mereka juga menilai bahwa momentum kongres adalah ajang konsolidasi semangat dan loyalitas terhadap partai dan kepemimpinan nasional.

  • Pemerinrah Tetapkan Besaran Gaji Pensiun PNS 2025, Ada Kenaikan?

    Pemerinrah Tetapkan Besaran Gaji Pensiun PNS 2025, Ada Kenaikan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan besaran gaji pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2025. Itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.

    Di aturan itu, memuat besaran gaji pensiun PNS. Mulai dari klasifikasi gaji golongan I hingga IV.

    Lalu, berapakah gaji pensiunan PNS 2025? Apakah ada kenaikan?

    Sebelumnya, perlu diketahui, PNS merupakan profesi yang mendapatkan gaji pensiunan. Berbeda dengan beberapa profesi lainnya yang tak mendapatkan gaji pensiun.

    Terkait gaji pensiun PNS, sebelumnya beredar kabar gaji pensiun PNS ditunda. Namun PT Taspen membantah.

    Gaji pensiunan untuk Juni 2025 sudah mulai disalurkan sejak tanggal 1 Juni melalui PT Taspen.

    Sementara itu, pencairan gaji ke-13 dijadwalkan pada 2 Juni 2025, sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025.

    Gaji ini mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan pendapatan tanpa potongan kecuali PPh.

    PT Taspen mengimbau pensiunan agar rutin mengecek rekening masing-masing dan waspada terhadap penipuan berkedok percepatan pencairan.

    Berikut ini besaran gaji pensiunan PNS 2025:

    Golongan I: Mulai dari Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700
    Golongan II: Rp1.748.100 – Rp3.208.800
    Golongan III: Rp1.748.100 – Rp4.029.600
    Golongan IV: Rp1.748.100 – Rp4.957.100
    (Arya/Fajar)

  • Suntikan Modal Danantara ke Garuda Indonesia Dapat Sorotan

    Suntikan Modal Danantara ke Garuda Indonesia Dapat Sorotan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Maudy Asmara ikut menyoroti dukungan modal dari Danantara ke Garuda Indonesia.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Maudy Asmara ikut membagikan terkait kabar ini.

    Dimana, Danantara resmi memberikan dukungan pendanaan awal senilai 405 juta dolar AS atau setara Rp6,65 triliun

    Dana tersebut merupakan bantuan modal untuk Garuda Indonesia.

    “Danantara resmi memberikan dukungan pendanaan awal senilai 405 juta dolar AS atau setara Rp6,65 triliun kepada Garuda Indonesia,” tulisnya dikutip Rabu (25/6/2025).

    Sebelumnya, Danantara melalui PT Danantara Asset Management (Persero) resmi menyuntik dana ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk alias GIAA.

    Tak tanggung-tanggung dana sebesar Rp6,65 triliun ini diberikan sebagai suntikan modal.

    Uang sebanyak itu berstatus pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dan ditujukan untuk mendanai kebutuhan maintenance, repair, and overhaul (MRO).

    Komitmen awal Danantara ini menjadi bagian dari total rencana dukungan pendanaan senilai US$1 miliar alias Rp16,32 triliun (asumsi kurs Rp16.329 per dolar AS). (Erfyansyah/fajar)

  • Kebijakan WFA Banjir Kritik, DPR: Kalau ASN Nggak di Kantor Siapa yang Melayani Masyarakat?

    Kebijakan WFA Banjir Kritik, DPR: Kalau ASN Nggak di Kantor Siapa yang Melayani Masyarakat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

    Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

    Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas kerja ASN, namun harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.

    “Terkait soal WFA ini memang kebijakan Men Pan-RB tahun 2025 ini adalah sebenarnya bagaimana agar ASN ini bisa lebih efektif bekerja artinya tidak mesti di kantor, dimanapun bisa mereka bekerja. Terus yang kedua, alasannya juga agar kualitas hidup ASN juga ini lebih bagus, mereka bisa ngumpul dengan keluarga asal, tugas-tugas mereka dijalankan dengan baik tentunya. Terus yang ketiga adalah bisa juga menjadi sebagai bahan penghematan karena mereka tidak mesti melakukan kerjanya di kantor,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Namun, ia mengingatkan bahwa budaya disiplin masih menjadi tantangan besar.

    “Tetapi yang paling penting adalah bahwa karena budaya kita lagi-lagi seringkali soal kedisiplinan ini yang perlu ditingkatkan, maka dari itu tentu butuh pengawasan yang ketat, karena jangan sampai WFA ini membuat mereka justru malah kinerjanya malah tidak efektif. Mereka menganggap bahwa bisa bekerja dimanapun tetapi dengan adanya WFA ini malah kinerja ASN kita bisa turun, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik,” paparnya.