Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Foto Jadi Bukti, Bobby Nasution dan Tersangka Topan Ginting Memang Dekat?

    Foto Jadi Bukti, Bobby Nasution dan Tersangka Topan Ginting Memang Dekat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beredar foto Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah ruas jalan provinsi yang menghubungkan Labuhan Batu, Sipiongot, Tolang, Sipangmbar, dan Sipirok.

    Dalam momen tersebut, tampak Bobby bersama rombongan harus menyeberangi sungai dan menghadapi medan yang berat.

    Dalam foto yang beredar, Bobby tampak berdiskusi santai dengan warga dan sejumlah pihak sambil mengenakan kaus abu-abu, sedangkan anggota rombongan lainnya tampak berbaur dengan warga dan ikut turun langsung ke lapangan.

    Namun di samping upaya pembenahan infrastruktur, mata publik tertuju pada Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Topan.

    Penangkapan tersebut langsung menyeret sejumlah spekulasi mengenai kedekatannya dengan Gubernur Bobby Nasution.

    Menanggapi hal itu, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, menegaskan bahwa tersangka memang orang dekat Bobby.

    “Dekat bukan Bobby Nasution, dan tersangka Topan Ginting Kadis PUPR Sumut yang kemaein ditangkap KPK RI?,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (29/6/2025).

    Foto-foto peninjauan ini pun menjadi semacam bukti visual bahwa Bobby dan Topan memang memiliki kedekatan khusus.

    “Foto yang bicara,” tandasnya.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

  • Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Terbesar di Asia Tenggara Diresmikan Presiden Prabowo, Kerja Sama China

    Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Terbesar di Asia Tenggara Diresmikan Presiden Prabowo, Kerja Sama China

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hills (AIH), hadir di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

    Proyek ekosisten baterai kendaraan listrik itu bahkan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, pada Minggu (29/6).

    Proyek ekosistem baterai kendaraan listrik ini diklaim terbesar di Asia Tenggara. Prabowo menyebut sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam mendorong energi ramah lingkungan.

    “Kita bermitra dengan kawan-kawan, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa,” ucap Prabowo.

    “Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia,” lanjutnya.

    Eks Menhan itu menegaskan bahwa pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi merupakan langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

    Gagasan hilirisasi sendiri menurut Prabowo bukanlah hal baru, tetapi merupakan amanat panjang dari sejarah Indonesia.

    “Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi. Dan Presiden-Presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi,” kata dia.

    Peresmian ini menjadi salah satu langkah konkret Indonesia dalam mendorong transisi energi.

    Selain itu, proyek ini diyakini dapat memperkuat kemandirian industri nasional melalui pemanfaatan mineral strategis dalam rantai pasok global kendaraan listrik. (fajar)

  • Anak Buah Jadi Tersangka, Chusnul Chotimah Colek Bobby Nasution: Tuhan Tidak Tidur

    Anak Buah Jadi Tersangka, Chusnul Chotimah Colek Bobby Nasution: Tuhan Tidak Tidur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dicolek Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu orang dekatnya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur.

    Chusnul menyebut bahwa satu per satu lingkaran kekuasaan akan terbongkar, dan bahwa keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya.

    “Terbongkar satu persatu, Tuhan tidak tidur,” kata Chusnul di X @ch_chotimah2 (29/6/2025).

    Ia juga secara khusus menyindir pendukung garis keras mantan Presiden Jokowi yang kerap dijuluki sebagai “ternak Jokowi” di ruang digital.

    Bukan tanpa alasan, para pendukung Jokowi terlihat bungkam ketika orang-orang yang memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan terseret kasus hukum.

    “Ternak Jokowi mana suara kalian?,” tandasnya.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

    “Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK.

    Untuk diketahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (27/6/2025).

    Topan Ginting ditangkap bersama lima orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.

  • Umar Hasibuan: Kadis Terima Rp8 Miliar, Masa Gubernur Sumut Tidak?

    Umar Hasibuan: Kadis Terima Rp8 Miliar, Masa Gubernur Sumut Tidak?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan memberikan sorotan terkait dugaan korupsi di Pemerintahan Sumatera Utara (Sumut).

    Sorotan ini disampaikan oleh Umar melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia menaruh curiga terakit Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution juga menerima suap.

    “Kadis terima suap 8 M. Masa’ gubernur sumut gak terima uang suap?,” tulisnya dikutip Minggu (29/6/2025),

    “Kalian percaya klu gubernur sumut gak terima suap?,” sebutnya.

    Bahkan, ia menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebutnya tidak berani menyentuh Bobby.

    “Terlalu KPK klu gak berani sentuh menantu mulyono?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

    “Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Singkong-Tapioka Tidak Laku di Negeri Sendiri karena Impor, Begini Respons Susi Pudjiastuti

    Singkong-Tapioka Tidak Laku di Negeri Sendiri karena Impor, Begini Respons Susi Pudjiastuti

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti, memberi respons terkait singkong dan tapioka yang disebut tidak laku.

    Padahal, stok singkong dan tapioka Indonesia melimpah, khususnya di Lampung.

    Kondisi ini terjadi karena tidak dibeli oleh industri dalam negeri sendiri.

    Susi Pudjiastuti memberi respons terkait situasi ini melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia mengungkap perasaan sedihnya lewat emoticon yang dibagikan terkait situasi ini.

    “😭😭😭😭😭😭,” tulisnya dikutip Minggu (29/6/2025).

    Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan saat ini sebanyak 250 ribu ton tapioka Lampung tidak terserap oleh industri dalam negeri.

    Hal ini disebabkan oleh datangnya tapioka impor yang harganya lebih murah.
    Dampaknya tidak hanya merugikan produsen tapioka, petani juga ikut merugi.

    Produsen yang sulit menjual tapiokanya membuat produksi terhenti dan tidak membeli singkong.

    “Permasalahan utama pengusaha, harga tidak kompetitif, dengan tepung tapioka impor yang jauh lebih murah masuk ke Indonesia. Mereka produksi per kg 6.000. Tepung tapioka impor Rp 5.200/kg dan tidak kena pajak, tidak pernah kena pajak,” katanya. (Erfyansyah/Fajar)

  • Soal Isu Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi, Ini Isi Subtansi Pokoknya

    Soal Isu Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi, Ini Isi Subtansi Pokoknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar terkait isu Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi jadi pembahasan hangat.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mendapatkan Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi.

    Adapun untuk nota diplomatik ini terkait penyelenggaraan haji 1446 H atau 2025 M.

    Dalam Nota Diplomatik itu, ada lima substansi pokok terkait Dinamika Haji.

    Poin pertama, terkait Data jemaah perlu di crosscheck kesesuaiannya baik data yang ada pada E-Haj, Siskohat Kementrian Agama, dan Manivest Penerbangan.

    Dimana, ada beberapa data nama jemaah haji yang berbeda antara Manifest dan Jemaah yang ikut terbang dalam pesawat.

    Untuk poin kedua, terkait pergerakan jemaah untuk gelombang I dari Madinah ke Mekah.

    Di Madinah, jemaah haji yang satu penerbangan ditempatkan pada satu hotel. Namun, saat di Mekah, konfigurasi berubah berbasis Syarikah.

    Sementara konfigurasi sebagian kecil jemaah berbeda-beda Syarikah. Jemaah ini untuk sementara tinggal dulu di Madinah.

    Inilah maksud dalam Nota Diplomatik sebagai memberangkatkan tidak sesuai prosedur.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Roy Suryo: Klarifikasi Profesor P Justru Menguatkan Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi

    Roy Suryo: Klarifikasi Profesor P Justru Menguatkan Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belakangan ini perbincangan mengenai sosok Profesor P yang diduga bagian dari otak pencetakan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus mengalir.

    Hanya saja, tidak sedikit yang mengira bahwa Profesor P yang banyak disinggung itu merupakan mantan Rektor UGM, Prof Pratikno.

    Pakar Telematika, Roy Suryo mengatakan, meskipun posisi Pratikno sangat strategis, tapi ia bukan Profesor P yang dimaksud.

    “Sekali lagi belum Prof Pratikno yang akan dibahas mendalam kali ini, meski tidak menutup kemungkinan pada saatnya akan dibahas juga di kemudian hari,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (29/6/2025).

    Ia menekankan bahwa Profesor P yang dimaksud sebenarnya adalah Profesor Paiman Rahardjo Dwidjonegoro, Rektor Universitas Prof Dr Moestopo.

    “Perlu diingat pergantian Wamendes PDTT ini sangat terasa kental sekali nuansa politik bagi-bagi jatah jabatan relawan di era Jokowi,” sebutnya.

    Bukan tanpa alasan, Roy menuturkan bahwa Budi Arie Setiadi yang saat ini sebagai Menteri Koperasi merupakan ketua Relawan Projo. Sementara Profesor P, merupakan ketua relawan Seludir Jokowi.

    “Sebuah contoh yang sangat tidak baik untuk penentuan pejabat publik di Indonesia karena ditunjuk hanya berdasarkan like and dislike tanpa melalui proses meritokrasi seharusnya,” ucap Roy.

    Dikatakan Roy, itu merupakan contoh warisan buruk rezim Jokowi yang diwariskan di era Prabowo, termasuk membuat Indonesia menjadi gelap sampai saat ini.

    “Kalau sekarang nama Prof P ini sedang viral, banyak disebut di kasus Ijazah Palsu kaitannya dengan Universitas Pasar Pramuka (UPP), sebenarnya kalau ditelisik ke belakang, keterlibatannya sudah ada semenjak sekitar sebulan lalu,” jelasnya.

  • Sulsel Jadi Titik Balik Nasional, Imam Fauzan di Muskerwil PPP: Kebangkitan Dimulai dari Sini!

    Sulsel Jadi Titik Balik Nasional, Imam Fauzan di Muskerwil PPP: Kebangkitan Dimulai dari Sini!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah kerja wilayah (Muskerwil) IV Dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi momentum sekaligus refleksi bagi seluruh kader.

    Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan AU dalam sambutannya menyampaikan Muskerwil kali ini tidak hanya difokuskan pada persiapan menuju Muktamar di Bali yang akan digelar 29 September hingga 1 Oktober mendatang.

    Tetapi menurut Imam Fauzan ini menjadi momen evaluasi dan penyatuan visi. Kader diimbau untuk tidak sekadar terjebak dalam dinamika pemilihan ketua umum, melainkan ikut aktif mengusulkan perubahan penting dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) demi masa depan partai.

    “Kita perlu lebih dari sekadar tokoh. Kita butuh arah, kita butuh pembaruan sistem, dan kita perlu kesolidan. Dari Sulawesi Selatan, kita mulai langkah menuju kebangkitan nasional,” tandasnya.

    Imam Fauzan menuturkan meskipun PPP saat ini tengah berada di luar lingkaran kekuasaan dan tidak memiliki wakil di DPR RI, semangat dan arah perjuangan tidak padam.

    Bahkan, Sulsel merupakan sebagai provinsi dengan lonjakan suara tertinggi secara nasional untuk PPP, menjadi titik terang dan harapan baru.

    “Kita mungkin harus mundur dua-tiga langkah seperti pemanah, tapi itu untuk melesat lebih jauh ke depan. Titik balik P3 dimulai dari Sulawesi Selatan,” ujar Imam dihadapan pimpinan PPP, kader dan tokoh partai, Sabtu 28 Juni 2025.

    Dirinya juga mengingatkan bahwa perjuangan politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang etika, pengabdian, dan strategi.

  • 3 Alumni UGM Alami Teror dan Ancaman, Diduga karena Mengungkap Kejanggalan Ijazah Jokowi

    3 Alumni UGM Alami Teror dan Ancaman, Diduga karena Mengungkap Kejanggalan Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan ijazah palsu mantan presiden Jokowi tampaknya akan terus jadi pembicaraan. Apalagi setelah muncul kabar bahwa tiga alumni UGM yang menyoroti kejanggalan ijazah tersebut mendapat ancaman dan teror.

    Informasi teror dan ancaman tersebut disampaikan ahli epidemologi molekuler, dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    Melalui akun Facebooknya, Tifauzia Tyassuma, Dokter Tifa menuliskan teror yang dirasakan anak-anaknya dan dirinya sendiri.

    “Anak-anak saya diteror. Kost mereka disatroni, dan diancam verbal akan disakiti. Sampai foto-foto KTM dan KTP mereka disebar di sosial media dengan ancaman setiap hari di WA. Selain tentu saja saya sendiri, ancaman sudah tidak terhitung,” tulis Dokter Tifa, dikutip Sabtu malam (28/6/2025).

    Dokter Tifa juga mengungkap bahwa dua rekannya yang lain juga mendapat teror setelah mengungkap kejanggalan ijazah Jokowi. Bahkan, mobil milik pakar digital forensik, Rismon Sianipar, dirusak oleh pelaku teror.

    “Bang Rismon Sianipar mobilnya dirusak berkali-kali. Mas KRMTRoySuryo dikirimi makhluk aneh-aneh dari dunia Astral. Sebetulnya siapa sih yang ketakutan ini?” tanya Dokter Tifa.

    Dia juga menyebut bahwa yang menyuruh meneror anak-anak dan pakai preman tentu saja pelaku penipuan dan kebohongan.

    “Kok banci sekali anak-anak pun diserang? Pakai preman dll. Yang serang pakai tangan orang lain itu yang melakukan kejahatan, penipuan, kebohongan,” ujarnya.

    “Yang diserang, tentu saja yang pegang kebenaran. Jangan terbalik, kecuali Termul pikirannya terbalik-balik. Btw, Siapa yang berobat alasannya liburan antar cucu ya?” tutup Dokter Tifa, seolah menyindir Jokowi yang baru-baru ini videonya viral mengaku mengantar cucu. (sam/fajar)

  • Mahfud MD: Negara Tak Akan Bertahan Tanpa Pondasi Hukum yang Kokoh dan Adil

    Mahfud MD: Negara Tak Akan Bertahan Tanpa Pondasi Hukum yang Kokoh dan Adil

    Tak hanya itu, Mahfud juga mengulas isi buku Paradox Indonesia karya Presiden Prabowo Subianto (2017), yang membahas dominasi oligarki serta paradoks kekayaan Indonesia: sumber daya alam yang melimpah namun disertai kemiskinan struktural, rendahnya indeks persepsi korupsi, tingginya ketimpangan ekonomi, dan lemahnya perlindungan terhadap lingkungan.

    Dengan nada serius, Mahfud menyampaikan data-data mencengangkan yang mencerminkan ketimpangan ekstrem di Indonesia:

    “Rp11.400 triliun dana pengusaha Indonesia disimpan di luar negeri, dan 1% penduduk menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional serta 67% lahan negara. Lebih dari itu, menurut data IMF, 60,3% rakyat Indonesia atau 172 juta jiwa tergolong miskin jika menggunakan standar garis kemiskinan global USD 6,85/hari,” tegasnya.

    Menutup paparannya, Mahfud menekankan dua langkah krusial yang harus segera diambil untuk menyelamatkan masa depan bangsa: memperkuat penegakan hukum dan mengejar para koruptor tanpa kompromi.

    “Sejarah tidak pernah mencatat adanya negara yang bertahan lama tanpa pondasi hukum yang kokoh dan adil,” pungkasnya.

    Sebagai tambahan informasi forum tersebut menjadi refleksi mendalam bagi sivitas akademika Universitas Paramadina dan publik untuk terus mengawal nilai-nilai integritas, hukum, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan pentingnya nilai-nilai hukum dan integritas dalam kepemimpinan.

    “Pemimpin masa depan harus memahami bahwa hukum dan integritas adalah pilar peradaban. Tanpa itu, negara hanya tinggal nama,” tegasnya.