Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ferdinand soal Lagu Republik Fufufafa: Kebenaran Tidak Bisa Disembunyikan

    Ferdinand soal Lagu Republik Fufufafa: Kebenaran Tidak Bisa Disembunyikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, turut memberikan pandangannya terkait lagu baru Slank berjudul Republik Fufufafa yang mendadak viral dan ramai diperbincangkan publik.

    Dikatakan Ferdinand, lagu tersebut merefleksikan realitas yang hidup di tengah masyarakat.

    Ia menegaskan pesan yang disampaikan Slank tidak bisa begitu saja dipungkiri, meski ada pihak-pihak yang berupaya menutupinya.

    “Menurut saya lagunya Slank itu adalah sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (29/12/2025).

    Ia menambahkan, sekalipun ada orang-orang yang mencoba berlindung di balik kebohongan dan ketiadaan bukti, realitas itu tetap tumbuh menjadi keyakinan publik.

    “Meskipun orang berlindung di balik kebohongan dan ketidakadaan bukti-bukti. Tetapi tetap saja itu sudah menjadi sebuah kebenaran di tengah publik,” katanya.

    Ferdinand secara khusus menyinggung isu yang diangkat dalam lagu tersebut.

    “Soal Fufufafa dan lagunya Slank itu. Ya saya pikir memang ya itu kebenaran yang terjadi,” ucapnya.

    Namun, ia mengakui bahwa kebenaran itu belum bisa diungkap secara terang-benderang.

    “Hanya tidak bisa diungkap secara nyata saja,” lanjutnya.

    Meski demikian, Ferdinand meyakini bahwa waktu akan menjadi faktor penentu.

    “Kita tinggal tunggu waktu saja bahwa waktu akan menjawab kebenaran itu nantinya,” tegasnya.

    Di luar polemik yang menyertai lagu tersebut, Ferdinand menyampaikan apresiasi kepada Slank. Ia mengaku menghormati keberanian band legendaris itu dalam menyuarakan kritik sosial melalui karya musik.

  • Ramai Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh, Dayat Piliang: Negara Harus Evaluasi Kenapa Bendera Itu Berkibar

    Ramai Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh, Dayat Piliang: Negara Harus Evaluasi Kenapa Bendera Itu Berkibar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengibaran bendera bulan bintang di Aceh menjadi sorotan. Pemerintah dinilai mestinya evaluasi diri.

    “Negara harus evaluasi kenapa bendera itu berkibar,” kata Penuli Dayat Piliang dikutip dari unggahannya di X, Senin (29/12/2025).

    Dia menyoroti respons represif yang dilakukan perangkat negara kepada pihak yang mengibarkan bendera tersebut. Menurut Daytat, pengibaran itu bentuk ekspresi.

    Tapi perangkat negara malah defensif sampai memukuli. Alih-alih evaluasi diri.

    “Bukan malah defensif berlebihan sampai memukil rakyat yang konvoi menyuarakan aspirasinya,” terangnya.

    Sebelumnya, Dayat menyebut masyarakat Aceh sudah mengibarkan bendera putih. Tapi berakhir diabaikan.

    “Bendera putih diabaikan, bendera bulan bintang direpresi habis-habisan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pusat Penerangan (Puspen) TNI buka suara terkait beredarnya video dan konten yang mempertontonkan aksi pembubaran massa yang melakukan aksi di Kota Lhokseumawe, Aceh pada Kamis (25/12).

    Melalui unggahan resmi di akun media sosial resmi Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI, pihak TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI.

    Puspen TNI menegaskan informasi yang berkembang tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.

    TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada tgl 25 Desember 2025 pagi, berlanjut sampai tanggal 26 Dini hari di Kota Lhokseumawe, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo, dan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM.

  • Cum Date 29 Desember 2025, BBRI Beri Kado Awal Tahun Dividen Interim Rp20,6 Triliun Kepada Pemegang Saham

    Cum Date 29 Desember 2025, BBRI Beri Kado Awal Tahun Dividen Interim Rp20,6 Triliun Kepada Pemegang Saham

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI telah menetapkan cum date dividen tunai interim Tahun Buku 2025 pada Senin, 29 Desember 2025 untuk pasar reguler dan negosiasi. Cum date sendiri merupakan tanggal penentu bagi investor yang berhak memperoleh dividen.

    Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12), BBRI menetapkan dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025  sekurang-kurangnya Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham, dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026 (recording date).

    Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa  keputusan pembagian dividen ini merupakan wujud nyata dari komitmen perseroan untuk memberikan keuntungan berkelanjutan bagi para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten.

    “Rencana pembagian dividen interim Tahun Buku 2025 mencerminkan fundamental BRI yang kuat serta keseimbangan antara ekspansi bisnis, penguatan UMKM, dan pengelolaan risiko yang pruden. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam memberikan imbal hasil yang berkelanjutan kepada negara dan para pemegang saham,” ujar Dhanny.

    Adapun, pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025  di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun.

  • Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Golkar, giliran Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

    Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.

    “Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.

    Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.

    Namub kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.

  • Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Golkar, giliran Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

    Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.

    “Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.

    Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.

    Namub kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.

  • Biaya Kampanye Mahal dan Dinilai Boros Anggaran, Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

    Biaya Kampanye Mahal dan Dinilai Boros Anggaran, Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut didasari oleh tingginya biaya politik yang selama ini melekat pada pelaksanaan pilkada langsung.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien, baik dari sisi waktu, proses penjaringan, hingga tahapan pemilihan kandidat.

    Menurutnya, pilkada langsung telah menjadi beban besar bagi keuangan negara maupun daerah.

    Dikatakan Sugiono, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada terus mengalami lonjakan signifikan.

    Dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awalnya berada di kisaran Rp 7 triliun, namun pada 2024 melonjak hingga menembus lebih dari Rp 37 triliun.

    “Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (29/12/2025).

    Ia menambahkan, persoalan biaya tidak hanya membebani pemerintah daerah, tetapi juga dirasakan langsung oleh para kandidat kepala daerah.

    Sugiono menyebut, ongkos politik yang harus dikeluarkan calon selama masa kampanye tergolong sangat mahal.

    “Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal,” katanya.

    Atas pertimbangan tersebut, Gerindra memandang pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai opsi yang layak dikaji. Menurut Sugiono, mekanisme ini berpotensi menekan biaya politik sekaligus menciptakan proses demokrasi yang lebih efisien di tingkat daerah.

  • Cholil Nafis: Bebas Toleransi dalam Interaksi Sosial bukan Saling Ibadah di Rumah Ibadahnya

    Cholil Nafis: Bebas Toleransi dalam Interaksi Sosial bukan Saling Ibadah di Rumah Ibadahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdatul Ulama Cholil Nafis menyoroti salah satu unggahan netizen yang mengkritik Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

    Dalam unggahan akun X @KangDenZam88 menyebut Menag memiliki akudah yang nyeleneh soal ‘toleransi beragama’.

    Akun tersebut menuding bahwa Menag toleransi dalam artiannya mencampur aduk agama termasuk dalam prinsipnya.

    “𝚃idak 𝚑𝚎𝚛𝚊𝚗 𝚓uga 𝚘𝚛ang 𝚍engan 𝚊𝚔𝚒𝚍𝚊𝚑 𝚗𝚢𝚎𝚕𝚎𝚗𝚎𝚑 𝚒𝚗𝚒 𝚢an𝚐 𝚍𝚒𝚓𝚊𝚍𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚊𝚐, 𝚜𝚎𝚋𝚊𝚋 𝚋𝚎𝚛𝚑𝚊𝚛𝚊𝚙 ‘𝚝𝚘𝚕𝚎𝚛𝚊𝚗𝚜𝚒 𝚋𝚎𝚛𝚊𝚐𝚊𝚖𝚊’ 𝚒𝚝𝚞 𝚝𝚞𝚓𝚞𝚊𝚗𝚗𝚢𝚊 𝚊𝚍𝚊𝚕𝚊𝚑 𝚖𝚎𝚗𝚌𝚊𝚖𝚙𝚞𝚛𝚊𝚍𝚞𝚔𝚔𝚊𝚗 𝚊𝚐𝚊𝚖𝚊 𝚍alam 𝚋𝚒𝚗𝚐𝚔𝚊𝚒 𝚝𝚘𝚕𝚎𝚛𝚊𝚗𝚜𝚒, 𝚓𝚊𝚞𝚑 𝚍ari 𝚙𝚛𝚒𝚗𝚜𝚒𝚙-prinsip 𝚋𝚎𝚛𝚊𝚐𝚊𝚖𝚊 𝚢an𝚐 𝚁𝚊𝚜𝚞𝚕𝚞𝚕𝚕𝚊𝚑 𝚊𝚓𝚊𝚛𝚔𝚊𝚗. 𝚂𝚞𝚍𝚊𝚑 𝚓𝚎𝚕𝚊𝚜 𝚋ahwa 𝚜𝚊𝚊𝚝 𝚁𝚊𝚜𝚞𝚕𝚞𝚕𝚕𝚊𝚑 𝚍𝚒𝚍𝚊𝚝𝚊𝚗𝚐𝚒 𝚔𝚊𝚞𝚖 𝚔𝚊𝚏𝚒𝚛 𝚞ntuk 𝚍𝚒𝚊𝚓𝚊𝚔 𝚔𝚘𝚖𝚙𝚛𝚘𝚖𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚎𝚖𝚋𝚊𝚑 𝙰𝚕𝚕𝚊𝚑 𝚗𝚢𝚊 𝙸𝚜𝚕𝚊𝚖 𝚍engan 𝚃𝚞𝚑𝚊𝚗𝚗𝚢𝚊 𝚖𝚎𝚛𝚎𝚔𝚊, 𝚖𝚊𝚔𝚊 𝚁𝚊𝚜𝚞𝚕𝚞𝚕𝚕𝚊𝚑 𝚝𝚎𝚐𝚊𝚜 𝚖𝚎𝚗𝚘𝚕𝚊𝚔 𝚊𝚓𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚝𝚜𝚋 𝚍engan 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚞𝚝𝚒𝚙 𝚊𝚢𝚊𝚝 𝙻𝙰𝙺𝚄𝙼 𝙳𝙸𝙸𝙽𝚄𝙺𝚄𝙼 𝚆𝙰𝙻𝙸𝚈𝙰𝙳𝙸𝙽 @MUIPusat @muhammadiyah @persatuan_islam @gusmusgusmu @cholilnafis,” ungkapnya dikutip Senin (28/12/2025).

    Unggahan ini lagsung dibalas oleh Cholil dengan menerangkan soal toleransi beragama yang dilandasi dengan rasa saling menghormati keyakinan orang masing-masing.

    “Toleransi antar umat beragama itu artinya saling menghormati keyakinan dan agama masing-masing pemeluk agama,” jelasnya.

    Lebih lanjut Cholil menjelaskan masing-masing umat beragama bebas menjalankan aturan dalam agamanya.

    “Masing-masing umat bebas menjalankan ajaran agamnya,” sebutnya.

    “Bebas toleransi dalam Interaksi sosial bukan saling ibadah di rumah ibadahnya. Tak boleh ada campur aduk dalam ibadah,” pungkasnya. (Elva/Fajar)

  • Tahun 2025 Summarecon Borong Penghargaan di Ajang Properti Bergengsi

    Tahun 2025 Summarecon Borong Penghargaan di Ajang Properti Bergengsi

    Dikembangkan di atas lahan seluas 500 hektar, SMM mengintegrasikan kebutuhan hunian dengan fasilitas pendidikan, bisnis, gaya hidup serta hiburan.

    Terhitung enam klaster hunian telah dipasarkan di mana lima di antaranya telah diserahterimakan hingga tahun ini, yaitu Jade Residence, Beryl Residence, Crystal Residence, Topaz Residence, The Morizen, hingga Onyx Residence. Beragam desain arsitektur dan konsep tersedia menyesuaikan kebutuhan dan selera warga Makassar.

    Tak hanya hunian, SMM juga meluncurkan properti komersial seperti Ruko Graha Boulevard dan Ruko Bizpark. Ruko Graha Boulevard hadir dengan 2 lantai berdesain semi-industrial dan terletak di area CBD Summarecon Mutiara Makassar, sedangkan Ruko Bizpark memiliki desain modern 3 lantai yang terletak di gerbang masuk kawasan SMM (depan Marketing Gallery).

    Selain bangunan dengan kualitas premium, adanya ruang terbuka hijau seperti De Festive semakin menambah keasrian dan kerindangan kawasan dengan 5.000 pohon yang terdiri dari pohon buah dan pohon peneduh. Bahkan Pasar Mandiri, sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai kebutuhan pokok yang dikelola secara profesional oleh Town Management pun menuai puji dan dijadikan pasar percontohan di Kota Makassar karena kebersihan, kelengkapan fasilitas dan pilihan metode pembayaran yang beragam.

    Di tahun 2025, SMM menghadirkan restoran mewah Plataran Makassar Venues & Dining dan pusat konvensi terbesar di Indonesia Timur, Summarecon Mutiara Makassar Convention Center (SMMCC). Di samping itu, Gedung SDI Al Azhar 68 SMM juga resmi diresmikan dan telah beroperasi sejak awal 2025. (*)

  • Bocoran Media Kanada, Tugas Berat John Herdman Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030

    Bocoran Media Kanada, Tugas Berat John Herdman Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama John Herdman yang kabar resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia sudah ramai menjadi pembahasan.

    Bahkan, media asal Kanada sudah memberikan soal John Herdman yang resmi bakal menjalankan tugas barunya itu.

    Rumor soal pelatih baru Timnas Indonesia itu memang dalam beberapa waktu belakangan jadi pembahasan hangat.

    Soal John Herdman kabarnya kedua bela pihak sudah mencapai kata sepakat dan tinggal menunggu waktu untuk perkenalannya.

    Ini kemudian yang direspon oleh media asing asal Kanada, Canadian Soccer Daily.

    Mereka memberitakan soal John Herdman yang sudah resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia.

    Yang menarik dari pemberitaan media asal Kanada itu adalah rekam jejak sang pelatih yang juga dipaparkannya.

    “Mantan pelatih tim nasional Kanada dan Toronto FC telah diangkat sebagai pelatih kepala tim nasional putra Indonesia yang baru. Ini adalah pekerjaan pertama pria berusia 50 tahun itu sejak mengundurkan diri sebagai manajer Toronto FC setelah musim MLS 2024 menyusul skandal drone Canada Soccer,” tulis Canadian Soccer Daily.

    Canadian Soccer Daily juga mengungkap John Herdman juga akan bertanggung jawab untuk menangani Timnas Indonesia U-23.

    Belum lagi target tinggi yang diberikan oleh PSSI untuk pelatih berkebangsaan Inggris itu.

    John Herdman diberi target agar bisa membawa Timnas Indonesia tampil di pentas dunia.

    Yang tentunya adalah Piala Dunia 2030 yang rencana bakal berlangsung di Spanyol, Maroko dan Portugal.

    “Peran barunya juga akan membuatnya bertanggung jawab atas program U-23 dengan tujuan mempercepat perkembangan pemain hingga ke tim senior, mengingat Federasi Sepak Bola Indonesia berencana lolos ke Piala Dunia 2030 di Spanyol, Portugal, dan Maroko,”tuturnya.

  • Konsisten Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Impactful Grassroots Economic Empowerment

    Konsisten Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Impactful Grassroots Economic Empowerment

    BRI juga merupakan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar secara nasional. Hingga November 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp163,38 triliun kepada 3,5 juta debitur, atau setara dengan 92,3% dari total alokasi KUR BRI tahun ini sebesar Rp177 triliun. Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) juga terus diperkuat. Hingga akhir November 2025, BRI telah merealisasikan pembiayaan KPRS sebesar Rp15,87 triliun kepada lebih dari 115 ribu debitur di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari komitmen dalam menyediakan akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Program pemberdayaan komunitas yang dijalankan BRI terus menunjukkan hasil yang konkret. Hingga akhir September 2025, Desa BRILiaN telah menjangkau 4.909 desa binaan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan kapasitas lokal. Selain itu, melalui program KlasterkuHidupku, BRI juga telah mengembangkan 41.715 klaster usaha produktif berbasis komunitas di berbagai wilayah. Melalui sinergi Holding Ultra Mikro (UMi) bersama Pegadaian dan PNM, BRI memperkuat perluasan akses layanan keuangan dengan 34,5 juta debitur aktif dan total 185 juta rekening simpanan mikro.

    Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi BRI dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

    “Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas komitmen BRI dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Setiap program dirancang untuk menjangkau kebutuhan UMKM secara langsung dan mendorong penguatan kapasitas usaha di berbagai daerah. Tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem usaha rakyat yang tangguh dan berdaya saing,” pungkas Akhmad.