Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ketua DPR RI Respons Usulan Pemakzulan, Pakar Hukum Ingatkan Lolosnya Gibran di MK Tanpa Sidang

    Ketua DPR RI Respons Usulan Pemakzulan, Pakar Hukum Ingatkan Lolosnya Gibran di MK Tanpa Sidang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI telah mengusulkan kepada DPR MPR untuk melakukan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming.

    Alasan yang disampaikan terkait pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi soal perubahan syarat usia capres dan cawapres yang disebut melanggengkan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi itu menjadi wakil presiden (wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait usulan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI masih menganalisa surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menetukan apakah bisa diproses atau tidak.

    Hal tersebut disampaikan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7/2025) dikutip dari laporan KompasTV.

    “Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada, kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa,” ucap Puan.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengungkapkan bahwa putusan MK 90 yang memberi jalan Gibran jadi cawapres tidak pernah disidangkan.

    Gugatan yang dilayangkan Almas Tsaqiibirru langsung dikabulkan MK tanpa proses pembuktian sidang, tanpa saksi, bahkan tanpa permohonan sah.

    Feri Amsari mengatakan bahwa kunci pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Apalagi, dorongan pemakzulan Wapres Gibran itu kembali muncul dari sejumlah elemen masyarakat sipil dan segelintir elite politik, termasuk sejumlah Purnawirawan TNI yang mengirimkan surat ke DPR.

  • Beras Oplosan Beredar Luas di 62 Lokasi di Indonesia, Sulsel Belum Ada Temuan

    Beras Oplosan Beredar Luas di 62 Lokasi di Indonesia, Sulsel Belum Ada Temuan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), mengungkap temuan menarik terkait beras oplosan.

    Adapun temuan-temuan mencengangkan dari hasil pengawasan produk beras di 62 kabupaten/kota.

    Dari 10 merek beras kemasan premium yang diperiksa selama pengawasan hingga akhir Maret 2025, hanya satu merek yang memenuhi persyaratan mutu.

    Dalam keterangan resmi, Ditjen PKTN menyebutkan, pihaknya bersama pemerintah daerah melakukan pengawasan, pengamatan, dan pemantauan terhadap 98 jenis produk beras yang beredar di wilayah masing-masing.

    Hasilnya, ditemukan 30 produk beras yang ditolak karena kuantitasnya tidak sesuai ketentuan.

    Untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri, Dinas Perindustrian Sulsel, Rahayu Juwita memberi penjelasan.

    Ia menyebut untuk wilayah Sulsel sampai ini belum ada temuan dan laporan masyarakat terkait beras oplosan.

    “Begitu saya langsung berkoordinasi dengan Bulog. Tapi sampai sekarang, Pak, belum ada kami temukan di pasar yang kami pantau atau laporan masyarakat bahwa ditemukan itu,” kata Rahayu Juwita

    “Kami ada pemantau pasar dan biasanya, kan kami fokusinya itu memantau harga. Sambil biasa bertanya, tapi kami belum temukan informasi di lapangan,” ujarnya.

    Lanjut, Rahayu menyebut jika nantinya ada temuan dan laporan baru akan ditindak lanjuti.

    Dan tentunya untuk pedagang yang didapati memperjualbelikan beras oplosan bakal mendapatkan sanksi.

    “Ya, kan itu berarti kan masuknya gini, misalnya kalau ada temuan, ada laporan dari masyarakat, kemudian kami minta lanjuti sebagai barang beredar yang merugikan,” tuturnya.

  • Pemilihan Raya PSI, Ronald A Sinaga: Serius, Mas Kaesang Mungkin Kalah

    Pemilihan Raya PSI, Ronald A Sinaga: Serius, Mas Kaesang Mungkin Kalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menggelar Pemilihan Raya dalam rangka menentukan Ketua Umum PSI periode selanjutnya. Pemilihan Raya ini berlangsung mulai 12 Juli hingga 18 Juli mendatang.

    Mengacu data yang dimiliki PSI, jumlah kader di seluruh Indonesia dan berhak menggunakan hak suaranya diketahui sebanyak 187.306 orang.

    Data itu berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan partai hingga akhir masa penentuan jumlah pemilih. “Jadi ada 187.306 anggota PSI yang berhak memilih ketua umum dalam Pemilihan Raya,” kata Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Beny Papa.

    Para kader PSI itu memilih calon Ketua Umum melalui website vote.psi.id. Adapun hasil Pemilihan Raya akan diumumkan pada Kongres PSI, 19-20 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah.

    Di tengah proses pemilihan raya tersebut, Calon Ketua Umum PSI, Ronald A Sinaga menegaskan pola satu anggota, satu suara membuat hasil Pemilihan Raya sulit dipastikan.

    Dia bahkan menyebut, sangat terbuka kemungkinan untuk menggeser Ketua Umum Kaesang Pangarep dari bursa Ketum PSI mendatang.

    “Semua anggota yang berhak memilih punya otonomi masing-masing. Tidak bisa diatur-atur. Bahkan, serius, Mas Kaesang mungkin kalah. Apa pun bisa terjadi,” kata Ronald, Selasa (15/7).

    Jika pemilih hanya ketua DPW dan DPD, pengaturan hasil sangat dimungkinkan. Jumlah mereka hanya sekitar 600 orang.

    “Namun, bagaimana cara mengatur atau memaksa lebih dari 180 ribu pemilih? Ketua DPW bisa saja memilih kandidat A, tetapi anggota di kepengurusannya bisa dan boleh memilih kandidat B atau C,” lanjut Ronald.

  • Menhan Sjafrie Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Perancis

    Menhan Sjafrie Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Perancis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu, setelah perayaan Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin (14/7/2025).

    Pertemuan bilateral ini mencerminkan hubungan erat serta komitmen bersama kedua negara dalam memperkuat kerja sama di bidang pertahanan.

    Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Prancis atas kehormatan yang diberikan kepada prajurit Indonesia atas partisipasinya dalam acara Bastille Day.

    Partisipasi ini merupakan simbol kepercayaan dan kemitraan pertahanan yang semakin kokoh antara Indonesia dan Prancis.

    Menhan menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan dan kerja sama strategis di sektor pertahanan dengan Prancis.

    Langkah ini dilakukan berlandaskan semangat perdamaian dan saling menghormati antara Indonesia-Perancis.

    Di akhir pertemuan bilateral, Menhan menerima tanda jasa kehormatan dari Menteri Pertahanan Prancis. Penganugerahan ini merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan atas kontribusi nyata Menhan dalam memperkuat hubungan pertahanan antara Indonesia dan Prancis.

    Hubungan pertahanan Indonesia–Prancis sendiri telah memasuki momentum penting, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. (Pram/Fajar)

  • Selain PSI, Ini Partai yang Gunakan Gambar Gajah pada Logo

    Selain PSI, Ini Partai yang Gunakan Gambar Gajah pada Logo

    FAJAR.CO.ID — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ganti logo dari gambar mawar menjadi gajah. Ganti logo ini dilakukan menjelang kongres yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah pada 19-20 Juli 2025.

    Pasca ganti logo PSI, beragam komentar muncul di platform media sosial seperti X.

    Logo baru PSI yang menampilkan siluet gajah dengan warna merah dan hitam dengan latar putih ini juga diunggah mantan politikus Partai Nasdem, Akbar Faisal.

    Dari unggahan Akbar Faisal itu, salah seorang warganet memberikan pernyataan. “Kok Mirip logo Partai Republik di Amerika?”

    Secara bentuk, visual gajah pada logo PSI berbeda pada logo Partai Republik di Amerika. Warna logo kedua partai ini juga berbeda. Warna siluet gajah pada logo Partai Republik menggunakan perpaduan merah dan biru.

    Soal penggunaan bentuk gajah pada logo, bukan hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saja yang menggunakannya. Ada beberapa partai lain yang juga menggunakan gambar gajah di antaranya:

    Partai Republik di Amerika Serikat

    Partai Republik di Amerika Serikat menggunakan logo bergambar gajah dengan kombinasi warna biru dan merah. Warna biru pada bagian atas dan warna merah pada bagian bawah.

    Partai Republik juga menambahkan tiga bintang berwarna putih pada bagian atas badan gajah atau pada bagian warna biru.

    Logo berbentuk gajah ini dengan belalai menghadap ke arah kanan.

    Partai Republik sudah menggunakan logo dengan siluet bentuk gajah sejak Perang Saudara AS. Saat itu para tentara menggunakan istilah “melihat gajah” untuk menyebut pengalaman bertempur di medan perang.

  • Selain Logo, Benarkan Nama PSI Juga Diganti?

    Selain Logo, Benarkan Nama PSI Juga Diganti?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025. Semua kader PSI dipastikan akan ikut ambil bagian dalam acara akbar ini dan diharapkan menjadi momentum penting dalam persiapan pemilihan ketua umum mendatang.

    “Di kongres nanti akan ada juga beberapa kejutan-kejutan yang kami siapkan. Salah satunya adalah rebranding Partai PSI yang saya kira bisa menjadi tonggak baru bagaimana Partai PSI ke depan,” jelas Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Benidiktus Papa di Jakarta, dikutip pada Selasa (15/7/2025)?.

    Pada kongres ini pula, PSI yang kini dipimpin Kaesang Pangarep akan memperkenalkan dan meluncurkan logo baru partai.

    PSI yang identitas sebelumnya dikenal dengan lambang mawar, kini berubah menjadi hewan gajah berwarna hitam dan merah.

    Benediktus menjelaskan, rebranding PSI dilakukan sebagai bentuk penyegaran partai.

    “Terkait dengan perubahan nama, saya kira tidak ada. Tapi di situ kami akan menegaskan bahwa partai PSI adalah partai super-terbuka,” ujar Benediktus.

    Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif terkait perubahan logo dan atribut PSI. Menurutnya ayah Kaesang itu, perubahan tersebut adalah hal yang wajar.

    “Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” kata Jokowi di Solo, Senin (14/7/2025).

    “Brand itu bisa diubah, bisa diganti total, saya kira baik-baik saja dan saya melihat tadi di depan itu. Ya, keren,” tambahnya.

  • PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka

    PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka

    FAJAR.CO.ID — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengejutkan publik menjelang kongres yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Partai yang kini dipimpin anak mantan presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep itu mengubah bentuk logo dari mawar menjadi gajah.

    Rencananya, Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025.

    PSI selama ini identik dengan logo bunga mawar pada berbagai atributnya. Kini, gambar gajah berwarna hitam dan merah menggantikan logo bunga mawar merah itu.

    Perubahan logo yang telah berganti dari mawar merah menjadi gajah hitam merah itu dapat terlihat dari beberapa atribut partai yang tersebar di Kota Solo, mulai dari spanduk, bendera, hingga poster kongres.

    Logo baru menampilkan siluet kepala gajah dari samping dengan belalai menghadap ke atas, berpadu dengan latar belakang merah dan putih.

    PSI menamai dirinya sebagai “Partai Super Terbuka” atau “PSI Partai Super Tbk” dalam berbagai spanduk dan bendera yang menghiasi venue kongres, yakni Graha Saba Buana dan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan tanggapan terkait perubahan bentuk logo pada berbagai atribut PSI. Menurutnya, perubahan termasuk logo merupakan hal yang wajar.

    “Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” ungkap Jokowi.

    Dia mengaku memberikan apresiasi dan menyambut baik langkah PSI melakukan perubahan besar. Menurutnya, brand dapat diubah, bahkan bisa diganti total.

  • Dino Patti Djalal Anggap Langkah Jokowi Keliru Respons Tuduhan Ijazah Palsu, Contohnya Suharto

    Dino Patti Djalal Anggap Langkah Jokowi Keliru Respons Tuduhan Ijazah Palsu, Contohnya Suharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menyayangkan upaya hukum yang ditempuh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mempidanakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifa terkait tuduhan ijazah palsu.

    Seharusnya, kata Dino, Jokowi menanggapi tuduhan tersebut dengan bijak, melawan dengan argumen, menunjukkan bukti konkrit, bukan dengan upaya hukum.

    Dino Pati Djalal mencontohkan yang pernah dialami Presiden ke-2 RI Suharto yang pernah menuntut wartawan Time Magazine Jason Tejasukmana karena yang menulis harta kekayaan beliau. Namun kala itu, Suharto tidak mempidana.

    “Seharusnya Jokowi tetap tenang, dan tempuh jalur hukum tanpa pidanakan Roy Suryo dkk. Suharto setelah lengser pernah menuntut wartawan Jason Tejasukmana (dari Time Magazine yang menulis re harta kekayaan beliau), tapi tidak mempidana. Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa & bukti, bukan dengan bui,” kata Dino Patti Djalal lewat cuitannya di X, Selasa (15/7/2025).

    Ia berpandangan, dengan mempidanakan Roy Suryo dkk, publik akan menilai upaya Jokowi itu untuk menakut-nakuti masyarakat madani, dan bisa jadi bumerang bagi Jokowi sendiri.

    Menurutnya lagi, kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik, dan akan semakin menyulut tanda tanya masyarakat.

    “Saya prihatin melihat upaya pak @jokowi pidanakan figur-figur yang vokal re masalah “ijazah palsu”, apapun pasal KUHP yang digunakan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya “fair game” untuk diketahui, dibahas, dikritik publik.

  • Dihantui Ancaman 9 Tahun Penjara, Dian PSI Tantang Roy Suryo: Kalau Salah, Tanggung Jawab, Kalau Mati, Tanam

    Dihantui Ancaman 9 Tahun Penjara, Dian PSI Tantang Roy Suryo: Kalau Salah, Tanggung Jawab, Kalau Mati, Tanam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menghadapi ancaman pidana yang cukup serius dari Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, Dian Sandi Utama mengaku tidak gentar.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Pitra mengatakan bahwa kader PSI tersebut bisa dijerat hukuman penjara hingga sembilan tahun.

    Adapun dasar Pitra mengungkapkan hal tersebut di depan publik, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Ia menganggap bahwa Dian menyebarkan foto atau salinan ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa izin. Sialnya, Roy Suryo dkk muncul melakukan penelitian terhadap dokumen tersebut.

    “Jadi sumber yang mengapload ini juga harus dilakukan pendalaman, kalau perlu yang mengapload juga harus ditersangkakan,” kata Pitra dalam sebuah diskusi di Kompas TV.

    Roy Suryo yang turut hadir dalam acara tersebut langsung menangkap pernyataan Pitra dan mengatakan setuju.

    “Karena tidak ada asap kalau tidak ada api, ini harus dilihat. Jangan juga terputus di Roy Suryo, Rismon, dan lain-lain, saya lihat kemarin pengapload kemarin, Dian Sandi sudah dimintai keterangan, sudah diperiksa,” ucap Pitra.

    Pitra bilang, yang mengupload sumber ijazah Jokowi mesti tersangkakan dengan Pasal 32 dan 35 UU ITE, menyebar luaskan data pribadi orang lain.

    Menanggapi hal tersebut, Dian menegaskan bahwa pasal-pasal yang disebutkan Pitra bukan hal baru yang dia dengar seiring hebohnya dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Pasal-pasal yang diarahkan ke saya itu sudah sejak lama dibahas. Itu sudah berkali-kali,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Selasa (15/7/2025).

  • Balas Pernyataan Jokowi Terkait Agenda Besar Politik, Dokter Tifa: Sekarang Pembongkaran untuk 10 Tahun Terakhir

    Balas Pernyataan Jokowi Terkait Agenda Besar Politik, Dokter Tifa: Sekarang Pembongkaran untuk 10 Tahun Terakhir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa merespon pernyataan dari Jokowi terkait adanya indikasi agenda besar politik.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa memaparkan beberapa agenda besar politik yang justru sudah terjadi.

    Ini dipaparkan oleh Dokter Tifa sebagai bantahan untuk pernyataan Jokowi terkait polemik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran sebagai kecurigaannya akan adanya agenda besar politik.

    Beberapa agenda besar yang dipaparkan oleh Dokter Tifa diantaranya ada agenda yang terjadi di 10 tahun terakhir.

    “Agenda besar politik sudah terjadi 10 tahun kemarin, di antaranya,” tulisnya dikutip Selasa (15/7/2025).

    “Wafatnya 800+ KPPS, pemenjaraan ratusan, aktivis termasuk Bambang Tri dan Gus Nur, kematian Mujahid KM 50, korban 135 orang Kanjuruhan, dugaan Koruptor terbesar dunia OCCRP, rekayasa hukum MK untuk meloloskan Fufufafa, praktik pemalsuan Ijazah hingga berakhir di pembakaran habis Pasar Pramuka Pojok, kebohongan 6000 pesanan ESEMKA, korupsi Tol MBZ, IKN, Rempang, reklamasi, utang Rp 8000 triliun, dll daftar panjang sekali,” ungkapnya.

    Dan yang terjadi saat ini menurut Dokter Tifa adalah pembongkaran agenda politik yang melibatkan banyak pihak.

    Diantaranya ada Ilmuwan, Akademisi, Ulama, Aktivis, Politikus, Alumni, Relawan dan banyak pihak

    “Sekarang yang terjadi adalah pembongkaran agenda besar politik yang sudah terjadi 10 tahun itu, oleh semua pihak: Ilmuwan, Akademisi, Ulama, Aktivis, Politikus, Alumni, Relawan dan banyak pihak yang bangkit menegakkan kebenaran,” sebutnya.

    “Jadi siap-siap saja gejala Autoimunnya akan timbul hilang timbul hilang terus,” tuturnya.