Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tergiur dengan tembaga berkualitas tinggi milik Indonesia. Namun pemerintah RI memiliki daya tawar sendiri melalui hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.

    Hilirisasi tembaga terus menjadi perhatian lantaran menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

    Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

    Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

    “Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujar Heri dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan program pada sisi sumber daya manusia (SDM).

    Terlebih, sektor pertambangan tergolong sebagai industri padat modal dan membutuhkan kapasitas serta kapabilitas SDM yang tinggi demi menjamin keberlanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, turut menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yakni membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

  • Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tergiur dengan tembaga berkualitas tinggi milik Indonesia. Namun pemerintah RI memiliki daya tawar sendiri melalui hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.

    Hilirisasi tembaga terus menjadi perhatian lantaran menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

    Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

    Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

    “Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujar Heri dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan program pada sisi sumber daya manusia (SDM).

    Terlebih, sektor pertambangan tergolong sebagai industri padat modal dan membutuhkan kapasitas serta kapabilitas SDM yang tinggi demi menjamin keberlanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, turut menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yakni membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

  • Mantan Rektor UGM Ungkap Ijazah Jokowi Palsu, Said Didu: Kebohongan Bakal Terbuka

    Mantan Rektor UGM Ungkap Ijazah Jokowi Palsu, Said Didu: Kebohongan Bakal Terbuka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekertaris BUMN, Said Didu ikut menyoroti terkait pernyataan mantan Rektor UGM soal status Jokowi Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu mengunggah video penjelasan Mantan Rektor UGM, periode 2002-2007 Prof. Sofian Efendi.

    “Akhirnya apa yg diceritakan mantan Rektor UGM dan mantan Kepala BAKN ke saya tgl 25 Mov 2024 di Kampus UGM ttg ijazah Jokowidodo adalah palsu dibuka ke publik,” tulisnya dikutip Kamis (17/7/2025).

    Ia menyebut dari pernyataan Sofian Efendi ini maka kebohongan dari mantan Presiden RI itu perlahan mulai terbuka.

    “KEBOHONGAN AKAN TERBUKA,” ujarnya.

    Sebelumnya, Rismon H Sianipar berkunjung ke rumah mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Sofian Efendi dan membicarakan banyak hal.

    Dinyatakan, Jokowi diduga tidak pernah ujian skripsi bahkan naskah tersebut diduga sebagai contekan naskah dari Prof. Soenardi.

    Bahkan Pak Kasmujo yang diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi saat acara di UGM, ternyata disanggah Pak Kasmujo pada acara lain. Pak Kasmujo saat itu sebagai dosen baru, belum berhak menjadi pembimbing maupun penguji.

    Menurut Sofian, berdasarkan informasi dari sejumlah profesor, dosen, dan kolega akademik di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi hanya menyelesaikan jenjang Sarjana Muda (B.Sc.)—yang pada masa itu belum memenuhi syarat akademik untuk gelar S1 penuh.

    “Dari empat semester awal, IPK-nya tidak sampai 2. Dalam sistem lama, itu artinya dia tak bisa lanjut ke jenjang sarjana. Jadi, bagaimana mungkin bisa punya ijazah S1?” ungkap Sofian.

  • Rocky Gerung: Jika Gibran Mundur, Puan Maharani Berpeluang Gantikan

    Rocky Gerung: Jika Gibran Mundur, Puan Maharani Berpeluang Gantikan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming berpotensi mengundurkan diri dari jabatannya. Itu karena tekanan politik.

    Hal tersebut, seiring usulan pemakzulan Gibran. Kini, Rocky mengatakan Gibran punya dua pilihan, mengundurkan diri atau terjadi peristiwa seperti 1998.

    “Jadi tinggal pilih. Mengundurkan diri atau 98, gitu aja. Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah. Ya mungkin Gibran merasa, ya udah saya mengundurkan diri aja,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @hendri.satrio, Kamis (17/7/2025).

    Mendengar pernyataan Rocky itu, Hendri yang dikenal sebagai pengamat komunikasi politik menanyakan apakah pemikiran Gibran bisa sampai ke sana.

    “Ya tetap, kan tekanan politik toh. Kalau dia ada otak atau tidak ada otak. Ya faktanya usah terjadi. Kan tidak perlu pakai otak kan,” timpal Rocky.

    Ia lalu memberi contoh peristiwa 1998. Saat Presiden ke-2 Soeharto mundur dari jabatannya.

    “Karena udah kelihatan sama Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan berotak dalam politik. Tapi beliau merasa sudah. Saya sudah liat massa sebanyak itu,” tuturnya.

    Jika Gibran mengundurkan diri, Rocky mengatakan siapa yang berpotensi menggantikannya busa dihitung saat ini.

    “Yang punya potensi, ya tinggal dihitung dari sekarang. Siapa punya potensi?” ujqr Rocky ke Hendri. Hendri menjawabnya dengan pertanyaan, apakah dari partai politik atau profesiobal.

    “Pasti partai politik lah. Ya, kalau profesional tidak ada gunanya kita ganti Gibran,” jawab Rocky.

  • Mantan Rektor UGM: Nama Jokowi Tidak Tercatat di Daftar Wisudawan 1985

    Mantan Rektor UGM: Nama Jokowi Tidak Tercatat di Daftar Wisudawan 1985

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Latar belakang akademik mantan Presiden Jokowi belakangan ini terus dibicarakan publik. Kali ini, pernyataan tegas datang dari mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sofian Effendi.

    Dilihat dari unggahan Channel YouTube @Balige Academy, Sofian menyebut bahwa nama Jokowi tidak tercantum dalam daftar alumni wisuda 1985.

    Di hadapan Rismon Sianipar, Sofian menyinggung dugaan manipulasi data akademik saat Pratikno menjabat sebagai Rektor UGM.

    Ia menyebutkan bahwa nilai akademik Jokowi kala itu berada di bawah standar kelulusan.

    “Jadi pada waktu Pratikno jadi Rektor, kan dia mengatakan, dia yang menjadikan Jokowi alumni UGM,” ucap Sofian, dikutip Kamis, (17/7/2025).

    Ia bahkan menyebut adanya dugaan perubahan nilai, penambahan dokumen skripsi, hingga rekayasa data akademik agar Jokowi bisa diakui sebagai lulusan.

    “Doa aturlah semua, yang dulu nilainya itu di bawah dua IPK-nya, kemudian diubah-ubah nilai itu. Kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana, dimasukkan nilainya, dan skripsinya dimasukkan,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Sofian mengaku telah menelusuri langsung arsip daftar wisuda tahun 1985. Hasilnya, nama Jokowi disebut tidak tercantum.

    “Kalau saya cari, minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda (1985), masuk gak dia? Di situ dia gak masuk, jadi gak ada namanya di wisuda tahun 1985. Artinya dia gak pernah ikut wisuda,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, setelah laporan mantan Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan, tidak sedikit yang menyebut penetapan tersangka Roy Suryo Cs hanya menunggu waktu.

  • Kapolri Harapkan PWI Segera Bersatu

    Kapolri Harapkan PWI Segera Bersatu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengharapkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) segera bersatu kembali. Oleh karena itu Kapolri mendukung penuh kongres untuk penyatuan organisasi wartawan tertua dan terbesar tersebut.

    “Pak Kapolri selalu bertanya kapan PWI bersatu kembali. Ini tentu karena beliau sangat peduli pada PWI, ” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho, Selasa (15/7) di ruang kerjanya.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho menerima kunjungan jajaran Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) dari Kongres Persatuan PWI yang terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Marthen Selamet Susanto, Raja Parlindungan Pane, Tb Adhi, Musrifah dan Herwan Pebriansyah.

    Dalam pertemuan yang difasilitasi Totok Suryanto itu, wakil ketua Dewan Pers yang juga anggota SC Kongres Persatuan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho yang didampingi Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko berturut-turut mendengarkan penjelasan dari Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh, serta Ketua OC Marthen Selamet Susanto dan Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane.

    Kongres Persatuan PWI direncanakan digelar 29 dan 30 Agustus 2025 di Jakarta. Menuju pelaksanaan kongres, jajaran SC dan OC sudah melakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi ke berbagai pihak terkait. Yakni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    Bersamaan dengan kunjungan ke Kadivhumas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho, anggota SC dan OC juga diterima Wamen Komdigi Nezar Patria.

  • Komisi X DPR RI Usul Domino Disahkan Jadi Cabor Baru Nasional, Klaim Sudah Didukung MUI

    Komisi X DPR RI Usul Domino Disahkan Jadi Cabor Baru Nasional, Klaim Sudah Didukung MUI

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Muawiyah Ramly mengusulkan permainan kartu domino disahkan jadi cabang olagraga (cabor) baru nasional.

    Itu disampaikan langsung kepada Menteri Pemuda & Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Saat rapat yang digelar antara Kemenpora dan Komisi X DPR RI, Rabu (16/7/2025).

    Hal tersebut, kata Andi Muawiyah, merupakan permintaan dari warga di Sulawesi. Terkhusus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Saya baru kembali dari Sulawesi, Dapil, dan di sana saya menemui (warga) Kabupaten Bone, banyak pertandingan-pertandingan domino atau gaple,” kata Andi Muawiyah.

    Saat bertemu masyarakat di sana, ia mengatakan dirinya diminta untuk mengakui domino sebagai Cabor.

    “Mereka segera meminta agar diakui sebagai (cabang) olahraga, Pak Menteri,” terang Andi.

    Saat ini, domino, kata dia, sudah mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dijadikan Cabor. Karena ditetapkan bahwa bukan bagian dari judi.

    “Rekomendasi dari MUI sudah, bahwa gaple itu bukan hal arena perjudian, bahwa Pak Menteri Olahraga juga sudah memberi dukungan. Mereka tinggal minta (permainan domino) diakui sebagai salah satu olahraga nasional kita,” ucapnya.

    Sebagai tambahan informasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menyatakan bahwa permainan domino tergolong sebagai olahraga yang halal, selama dimainkan dalam konteks rekreasi, olahraga otak, dan tanpa unsur perjudian.

    Keputusan tersebut diambil melalui kajian mendalam oleh Komisi Fatwa MUI dan diumumkan dalam forum resmi di Jakarta, Senin (7/7/2025).

  • Meski Tarif Impor AS Turun ke 19 Persen, Rupiah Tetap Melemah

    Meski Tarif Impor AS Turun ke 19 Persen, Rupiah Tetap Melemah

    Selain itu, ia mengatakan Presiden Trump melanjutkan ancaman tarif barunya menjelang batas waktu 1 Agustus. Tindakannya baru-baru ini ditujukan kepada Indonesia, dengan rencana mengenakan bea masuk sebesar 19 persen.

    “Meskipun ancaman tarif baru-baru ini tidak berdampak besar pada pergerakan pasar secara umum, para pedagang menahan diri untuk tidak memasang taruhan besar di tengah ketidakpastian,” paparnya.

    “Data Tiongkok menunjukkan pertumbuhan melambat pada kuartal kedua, tetapi tidak seburuk yang dikhawatirkan, sebagian karena adanya frontloading untuk mengalahkan tarif AS. Hal ini meredakan beberapa kekhawatiran tentang ekonomi terbesar keduadunia.
    Internal,” tambahnya.

    Sementara di sisi internal, ia mengungkapkan ketidakpastian konomi global meningkat setelah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang. Utamanya seperti Indonesia yang masih cukup besar terkena tarif impor 19 persen walaupun sebelumnya 32 persen.
     

    “Oleh karena itu, dengan ketidakpastian ekonomi global maka Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada Juli 2025,” jelasnya.

    “Suku bunga Deposit Facility juga turun menjadi sebesar 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility turun menjadi 6, persen,” sambungnya.
     

    Hal tersebut, kata dia, pemangkasan suku bunga ketiga dalam tahun ini. Terakhir, BI memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada Mei lalu. Keputusan tersebut konsisten dengan makin rendahnya inflasi 2025 dan 2026 pada sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.
     

  • Rismon Siapkan 2 Laporan Lagi untuk Jokowi: Tunggu Tanggal Mainnya

    Rismon Siapkan 2 Laporan Lagi untuk Jokowi: Tunggu Tanggal Mainnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah laporan mantan Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan, tidak sedikit yang menyebut penetapan tersangka Roy Suryo Cs hanya menunggu waktu.

    Menghadapi situasi tersebut, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar sepertinya tidak kehilangan akal. Ia juga menunjukkan perlawanan.

    Terlebih, ia melihat beberapa pintu yang bisa dimasuki untuk melaporkan Jokowi ke pihak berwajib.

    Khususnya pada klaim Jokowi pada 2017 lalu mengenai Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsi dan akademiknya.

    Setelah membuat laporan resmi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rismon menegaskan masih akan membuat laporan lagi.

    Ia betul-betul memberikan perlawanan kepada Presiden dua periode tersebut.

    “Berikutnya kami akan laporkan dua laporan lagi, tunggu tanggal mainnya,” kata Rismon kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    Hanya saja, Rismon belum ingin memberikan keterangan lebih jauh terkait dua laporan yang dimaksud. Begitupun dengan tanggal mainnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan tersebut telah memenuhi unsur.

    “Soal laporan Rismon, kalau kita bicara tentang hukum yah, saya melihat bahwa laporan terkait penyebaran informasi bohong itu memenuhi unsur,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

    “Semua unsurnya terpenuhi, barang siapa dengan sengaja, di situ barang siapanya Jokowi, dengan sengaja menyampaikan itu,” tambahnya.

    Dikatakan Ferdinand, yang disampaikan Jokowi mengenai Kasmudjo pada 2017 lalu dibantah mentah-mentah oleh sang mantan Dosen.

  • Ferdinand Bilang Jokowi Penuhi Syarat sebagai Tersangka, Rismon Sianipar Dorong Polisi Kerja Profesional

    Ferdinand Bilang Jokowi Penuhi Syarat sebagai Tersangka, Rismon Sianipar Dorong Polisi Kerja Profesional

    “Semua unsurnya terpenuhi, barang siapa dengan sengaja, di situ barang siapanya Jokowi, dengan sengaja menyampaikan itu,” tambahnya.

    Dikatakan Ferdinand, yang disampaikan Jokowi mengenai Kasmudjo pada 2017 lalu dibantah mentah-mentah oleh sang mantan Dosen.

    “Ternyata kan yang disampaikan tentang pak Kasmudjo adalah pembimbing skripsinya kan dibantah pak Kasmudjo sekarang,” Ferdinand menuturkan.

    Berkaca pada keterangan Kasmudjo dalam video Rismon, Jokowi bisa dikatakan telah menyebarkan informasi yang tidak benar.

    “Bahkan pada saat menyampaikan itu Jokowi masih menggunakan pin Garuda, simbol kepresidenan negara di dadanya, di jasnya,” tukasnya.

    “Dia menggunakan jabatannya waktu itu untuk menyebarluaskan berita bohong,” sambung dia.

    Kata Ferdinand, secara hukum pidana unsur-unsurnya terpenuhi bahwa Jokowi memang dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang tidak benar terkait dirinya.

    “Saya prihatin sekali Presiden berani terbuka berbohong seperti itu. Soal laporan itu saya pikir kalau Kepolisian benar-benar bekerja profesional, maka Jokowi harus jadi tersangka,” imbuhnya.

    Persoalannya, kata Ferdinand, pihak Kepolisian berani atau tidak menjadikan Jokowi sebagai tersangka.

    “Saya perhatikan Polisi dalam kondisi terjepit sekarang ini mengurusi soal Jokowi,” terang Jokowi.

    Ferdinand bilang, laporan Jokowi di Polda Metro Jaya dan Rismon di Polda DIY masing-masing memiliki potensi naik ke penyidikan dan menjadikan para terlapor tersangka.

    “Saya sekali lagi mengatakan bahwa laporan Rismon itu memenuhi unsur untuk menetapkan Jokowi sebagai tersangka,” kuncinya. (Muhsin/fajar)